Penyebab keterlambatan, diduga masalah teknis. Yaitu, karena para Kepala Desa (Kades) masih bingung membuat SPJ sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Yakni, mengenai jenis kegiatan apa yang harus masuk dalam SPJ dan mana yang tidak.

Baca juga:

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Imbas keterlambatan itu, sembilan desa pun terancam tidak bisa mencairkan anggaran DD/ADD untuk pembangunan desanya tahun berikutnya. Ada pun sembilan desa itu, yakni Desa Campoan, Peleyan Panarukan, Kotakan, Kayumas, Curahkalak, Gadingan, Agel, Tepos dan Desa Kalianget.

“Hingga sementara ini, masih ada sembilan desa yang belum menyelesaikan SPJ DD dan ADD,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Desa (DPMD) Pemkab Situbondo, Lutfi Joko Prihatin, Jumat (01/10/2021).

Karena waktunya sudah mepet, menurut Lutfi, pihaknya berharap sembilan desa itu segera menyelesaikan SPJ. Mengingat, hingga saat ini sudah masuk Oktober dan anggaran tahun 2022 sangat pendek. “Terkait pertanggungjawab DD/ADD, saya harap diselesaikan dengan baik. Terutama, menyangkut masalah DD untuk BLT (bantuan langsung tunai). Kalau sudah waktunya (BLT) dicairkan, ya sebaiknya dicairkan,” ujar Lutfi.

Ditambahkan Lutfi, pihaknya telah mengajak bersama Apdesi untuk mengingatkan beberapa desa tersebut untuk segera diselesaikan dengan cara bagaimana untuk membantu SPJ apa yang masih belum selesai, kalau ada hambatan terhadap LPDnya apa, kalau memang temuan sambungnya harus dipertanggungjawabkan,” papar Lutfi

Oleh karenanya, terkait itu semua, diharapkan dalam jangka waktu 24 September sampai 1 Oktober ini, segera diselesaikan. Dengan demikian, tidak ada persoalan-persoalan menyangkut tentang desa ke ranah hukum. 

“Harapannya, penyelesaikan SPJ dan LPH itu tepat waktu dan pada 30 Desember 2021, APDdes-nya selesai. Kalau semua selesai, maka tidak jadi masalah atas keterlambatan yang ditimbulkan,” jelasnya. (her/sit)

Ada dua kades yang diberhentikan sementara oleh bupati. Yaitu Abu Hari, Kades Gadingan, Kecamatan Jangkar dan Abdul Jalil, Kades Kayumas, Kecamatan Arjasa. Terhitung kemarin, keduanya sudah tidak menjabat sebagai kepala desa.

Kabid Pembinaan Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Yogie Kripsian Syah saat dihubungi Memontum.com melalui WhatsAppnya mengatakan, SK pemberhentian terbit pada tanggal 15 Februari lalu. Akan tetapi karena beberapa alasan, tidak langsung diserahkan.

“Masih ada yang perlu ditinjau,” terangnya. Pria yang juga menjabat Ketua GP Ansor Situbondo itu mengatakan, kades yang diberhentikan, kembali menjabat setelah menyelesaikan kewajibannya. Tidak ada batas waktu dalam SK pemberhentian itu.

“Setelah pencopotan, tim audit dari Inspektorat akan turun,” tambah Yogie.

Inspektorat akan melakukan analisa terhadap pengerjaan SPj DD-ADD di Desa Gadingan dan Desa Kayumas. Hasil analisa itu akan menjadi pertimbangan waktu pemberhentian.

“Kalau dianggap sudah mengindahkan (menyelesaikan SPj), bisa saja diangkat kembali menjadi kades, tentu dengan beberapa pertimbangan,” kata Yogie.

Sebaliknya, kalau belum menyelesaikan laporan penggunaan keuangan desa tersebut, maka tetap diberhentikan sebagai kades hingga pengerjaannya SPj nya rampung. Karena itu, Yogie berharap kepada kedua kades yang diberhentikan untuk segera menyelesaikan kewajibannya itu.

Yogie menegaskan, setelah diberhentikan, sekretaris desa (sekdes) masing-masing langsung ditunjuk sebagai Plt kades. Menurut Yogie, berdasarkan ketentuan, kepala desa yang diberhentikan dari jabatannya, digantikan oleh sekdes.

“Selanjutnya, Plt yang menjalankan tugas dan kewenangan kades,” terangnya.

Yogie menambahkan, selama diberhentikan, Abu Hari dan Abdul Jalil tidak bisa menerima hak-haknya secara utuh. Salah satunya, gaji pokok yang hanya bisa diterima 50 persen dari total gaji yang didapat. (im/yan)

Tidak rampungnya SPJ DD-ADD tersebut mendapat perhatian khusus dari Ikadin Situbondo. Bahkan, Ikadin Situbondo meminta agar aparat penegak hukum untuk turun melakukan penyelidikan, adanya dugaan penyalahgunaan DD-ADD tersebut.

Seperti diungkapkan Abdurahman Saleh, Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Situbondo, Kades yang tidak menyelesaikan SPjnya tidak cukup diberi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara saja.

“Karena itu jelas perbuatan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,”kata Abdurahman Saleh.

Oleh Karena itu, aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun kepolisian agar bergerak melakukan penyelidikan.

“Pada saat ini, Saber pungli sudah terbentuk di Situbondo, seharusnya mereka turun,”imbuhnya.

Menurutnya, dalam menyikapi ini, aparat penegak hukum jangan menunggu ada laporan dari masyarakat. Sebab, itu bukan delik aduan, melainkan delik umum.

Hal ini terungkap dari Surat masuk ke bagian hukum, kabag hukum pemkab situbondo. Didik Sulistiyo mengatakan, surat pengajuan Yang diterimanya Ada dua.

“DMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) mengajukan dua,”terangnya.

Kabid Bina Pemdes DPMD Yogie Kripsian Syah.(im)

Dia mengaku,keduanya adalah Abu hari, kades gadingan, Kecamatan Jangkar dan kades kayumas, Kecamatan Arjasa, Abdul Jalil. Sebelumnya, yang muncul dipemberitaan hanya satu orang, yaitu kades gadingan.

Didik mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari secara seksama Surat pengajuan SK pemberhentian sementara itu.

“Setelah dari bagian hukum,masih koordinasi dengan asisten, DPMD, Sekda, terus ke Bupati,”imbuhnya.

Karena itu, didik belum bisa memastikan kapan SK pemberhentian tersebut terbit. Sebab pemerintah harus mengkajinya secara mendalam.

“Intinya masih proses. Kalau sudah terbit, nanti saya kabari,” katanya.

Dikonfirmasi Terpisah, Kabid Pembinaan Pemerintahan Desa DMPD Situbondo, Yogie Kripsian Syah menambahkan, pihaknya sudah memproses SK tersebut. Dari DMPD, langsung diserahkan ke bagian hukum.

“Sekarang menjadi ranahnya bagian hukum,” terangnya.

Kedua kades tersebut terancam diberhentikan sementara dari jabatannya Karena tidak bisa menyelesaikan laporan pertanggung jawab pengelolaan keuangan desanya hingga batas waktu yang diberikan. Padahal pemerintah daerah sudah memberikan peringatan tiga Kali.

Setelah tidak menyelesaikan SPJ, Camat setempat membuat rekomendasi pemberhentian. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar Bupati dalam menerbitkan SK.

Pemberhentian sementara sebagai sanksi administrasi Yang diberikan Pemkab Situbondo kepada para kepala desa yang tidak menyelesaikan SPJ tepat waktu. Ketentuannya diatur dalam Perbub nomor 09 tahun 2015.

Dalam perbup tersebut mengatur, Kades bisa dicopot dari jabatannya jika tidak memenuhi kewajibannya. Maka dengan tidak menyelesaikan SPJ, mereka dinilai tidak bisa menunaikan kewajibannya. (im/yan)

Camat Jangkar, Sutrisno saat dikonfirmasi Memontum.com mengaku, dirinya sudah membuatkan rekomendasi pemberhentian sementara Abu Hari. Diperkirakan, hari ini (13/2/2018) rekomendasi tersebut sudah sampai ke tangan bupati.

“Sudah dibuatkan hari ini,” ujarnya, kemarin.

Saat ditanya penyebab SPj tidak selesai, Sutrisno mengaku tidak tahu secara pasti. Kata dia, pengerjaan proyek fisik di desa tersebut tidak ada yang bermasalah.

“Ya, karena SPjnya tidak selesai, itu saja penyebabnya” terangnya.

Sutrisno mengaku, sebelumnya, ada beberapa desa di Kecamatan Jangkar yang terlambat melaporkan SPjnya. Akan tetapi setelah diberikan pembinaan, desa yang lain akhirnya bisa merampungkan SPjnya.

“Yang lain sudah selesai pada Hari Jum’at lalu,” katanya.