Memontum Situbondo – Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Besuki Kecamatan Besuki, Situbondo, menuai tanya. Itu karena, pengadaan langsung (PL) yang bersumber dari APBD Tahun 2021, dengan Pagu Rp 189.684.000 dan HPS sebesar Rp. 186.389.312, diduga dikerjakan tanpa mengantongi surat perintah kerja (SPK) Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.

Akibat temuan nyeleh yang diduga melibatkan dinas itu, AMIR Syndicate, pun melakukan cross cek di lapangan. Menariknya, proses rehabilitasi pun akhirnya dihentikan

“Saat saya turun ke lokasi, telah menemukan fakta di lapangan, bahwa ada salah satu proyek yang menyalahi prosedur dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (fisik, red) di Situbondo. Salah satunya, proyek milik Dinas Perikanan, berupa kegiatan non tender atau Pengadaan Langsung (PL) berupa Rehabilitasi TPI di Besuki. Proyek ini belum mengantongi tanda tangan kontraknya. Namun, oleh salah satu rekanan sudah dikerjakan lebih awal. Ini jelas-jelas sudah melanggar aturan,” kata anggota AMIR Syndicate, Bronto Seno, Rabu (22/09/2021).

Proyek yang sudah dikerjakan itu, tambahnya, sudah mencapai kurang lebih 15 persen. “Temuan ini, jelas-jelas ada indikasi perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan calon rekanan dan juga salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pengguna barang, yaitu Dinas Perikanan,” jelas Bronto Seno.

Untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi di kemudian hari, maka pihaknya bersama rekan aktivis serta warga sekitar, langsung turun ke lokasi untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut. Hal ini dilakukan, setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Besuki, serta Kepala UPTD TPI Besuki.

“Kami minta kepada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, agar kegiatan tersebut dihentikan. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta juga hentikan semua bentuk kecurangan pengadaan barang dan jasa. Sebab, kecurangan itu menyebabkan kerugian,” paparnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi, saat dikonfirmasi di kantornya, mengakui bahwa kegiatan proyek rehabilitasi TPI Besuki, diberhentikan. Dirinya tidak tahu, jika selama ini proyek tersebut sudah mulai dikerjakan. Sebab, PPK (pejabat pembuat komitmen) dan UPT (unit pelaksana teknis) yang bertanggung jawab di Besuki, belum memberikan laporan apa-apa kepada dirinya.

“Saya baru tahu, ketika dihubungi salah satu warga kalau ada proyek yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan, itu sudah dikerjakan. Walaupun, tandatangan kontraknya masih belum dibuat,” ungkap Sopan Efendi.

Lebih lanjut Sopan mengatakan, saat ini proyek tersebut sudah diperintahkan untuk diberhentikan sementara. Sampai, kontraknya itu selesai dibuat. “Insya Allah, 24 September 2021 ini kontrak tersebut sudah selesai. Setelah itu, baru bisa dikerjakan kembali,” ujarnya.

Sopan juga tidak mengelak, bahwa masalah ini menjadi tanggung-jawabnya. Namun, biar tidak terulang kembali kejadian ini, dirinya sudah memberikan teguran secara lisan kepada rekanan, PPK dan UPT.

“Untuk paving yang sudah terlanjur dibongkar, yang merupakan aset pemerintah, tinggal menghitung jumlah petak paving dalam permeternya. Selanjutnya, biar bagian aset sendiri yang menafsirkan harganya,” lanjutnya. (mam/sit)

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Kegiatan ini, merupakan kerjasama antara UPT PPP Mayangan dengan HNPP (Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan) Samudra Bestari juga PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong Lamongan, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi para nelayan dalam menangani ikan hasil tangkapan.

Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, Bimtek sertifikasi ketrampilan ini dibuka oleh Kepala Syahbandar PPP Mayangan, Arif Wahyudi dan dihadiri oleh 80 orang yang terdiri dari Nahkoda dan ABK dengan Narasumber dari PPN Brondong Lamongan.

Dalam sambutannya, Kepala Syahbandar PPP Mayangan, Arif Wahyudi, menyampaikan bahwa kualitas ikan yang diekspor harus sesuai dengan persyaratan dari negara tujuan terutama Negara Eropa. Kegiatan Bimtek diikuti sebanyak 80 orang yang terdiri dari nakhoda dan ABK.

“Tujuan digelarnya kegiatan pelatihan SKPI adalah untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan terhadap awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB),” jelas Arif.

Melalui kegiatan pelatihan SKPI diharapkan agar para peserta akan lebih memahami dan menerapkan ketrampilan diatas kapal tersebut sehingga hasil tangkapan akan bermutu tinggi dan mempunyai nilai jual yang bagus, utamanya saat export,” imbuhnya.

Baca Juga: Kepala Syahbandar UPT PPP Mayangan Probolinggo Peringatkan Adanya Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi

Pengurus Harian HNPP Samudra Bestari Probolinggo, Wiwit, mengatakan bahwa HNPP Samudra Bestari Probolinggo bersama UPT PPP Mayangan dan PPN Brondong Kabupaten Lamongan memberikan bimtek untuk mendapatkan SPKI (Surat Ketrampilan Penangan Ikan) terkait penanganan ikan yang baik diatas kapal serta cara penyimpanan, pengangkutan, serta pemilihan kwalitas ikan.

“Peserta Bimtek diikuti para Nahkoda ABK. Acara bermuara pada penyerahan surat keterangan Setifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SPKI),” ujar Wiwit.

Wiwit juga menekankan, bukan hanya ABK yang perlu mendapat pengetahuan penanganan ikan, para penjual juga harus memasarkan produk perikanan. Memilih ikan yang baik dari nelayan, menyimpan dalam es dengan suhu yang diatur, mendemonstrasikan cara memilih ikan segar yang dapat dilihat dari mata dan insang.

”Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada anak buah kapal dalam menangani ikan hasil tangkapan di laut,” imbuhnya.

Diakhir kegiatan dilaksanakan ujian tertulis. 80 peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan SPKI. (geo/ed2)