Kepala Bapenda, Handi Priyanto, mengatakan bahwa tujuan dilaunchingnya SPPT PBB, itu tentunya untuk memudahkan masyarakat Kota Malang, dalam membayarkan wajib pajak. Selain itu, juga untuk mempercepat pembayaran agar masuk dalam rekening kas daerah.

Untuk SPPT PBB Tahun 2023 ini, juga dilengkapi QR-code atau Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS). Hal itu, menjadi satu-satunya dan pertama di Jawa Timur, dari 38 Kota/Kabupaten yang ada.

“Pembedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya, adalah kita lengkapi SPPT PBB dengan QRIS. Baru Kota Malang saja yang menggunakan QRIS ini,” kata Kepala Bapenda.

Kemudian, tambahnya, dalam penggunaan QRIS ini menurutnya masyarakat bisa melakukan pembayaran melalui bank apapun. Hanya tinggal scan barcode melalui M-Banking atau aplikasi pembayaran online lainnya dan tinggal membayar.

“Untuk QRIS ini langsung sesuai angka yang tertera di dalamnya. Pembayarannya bisa dilakukan dari aplikasi bank apapun. Tidak hanya bank tertentu saja,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan target pendapatan dari PBB, dikatakannya jika tidak ada perubahan dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 80 miliar. Namun, pihaknya hanya menambah fasilitas wajib pajak saja. Selain itu, untuk mendorong masyarakat dalam membayarkan wajib pajak, akan ada beberapa hal yang dilakukan.

“Gebyar sadar pajak tetap kita lakukan. Karena itu juga untuk menstimulus masyarakat dengan pemberian reward. Dan tahun ini insyaallah kalau gak salah, akan kita tambahkan reward berupa satu unit mobil,” katanya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Sementara, Wali Kota Malang, Sutiaji, berharap agar masyarakat Kota Malang bisa tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. Sebab, uang tersebut nantinya juga akan kembali kepada masyarakat sendiri.

“Uangnya itu nanti untuk kepentingan masyarakat. Membantu orang yang tidak mampu, dan untuk pembangunan Kota Malang,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Untuk pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, menurutnya juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat. Sehingga, nantinya potensi daerah bisa mencapai Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun.

“Mestinya bisa kita mencapai itu. Asal tidak ada kebocoran, kemudian kesadaran masyarakat tinggi, dan orientasi nya bukan orientasi memberatkan. Jadi peningkatan pendapatan nanti goalnya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran 2 aplikasi ini sebagai wujud komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan perbaikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, maka di tahun 2013 pengelolaan PBB dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

“Pelimpahan ini tentu berdampak positif pada peningkatan PAD yang dapat dioptimalkan untuk membangun Kota Probolinggo. Namun juga terdapat dampak permasalahan yang merupakan warisan atas pengelolaan PBB pada tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

Permasalahan yang dihadapi antara lain piutang PBB, obyek pajak tanah dan atau bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, keterlambatan penyampaian SPPT PBB serta kurangnya akses informasi wajib pajak terkait PBB yang dimilikinya. Melalui akses E-SPPT masyarakat wajib pajak bisa mengakses secara terbuka tentang SPPT PBB.

“Saya harapkan masyarakat pro aktif juga mengakses kanal pembayaran elektronik yang sudah disediakan oleh BPPKAD bekerja sama dengan Bank Jatim. Agar penyalahgunaan pembayaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak terjadi lagi,” pesan wali kota.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Aplikasi kedua yang diluncurkan adalah Srikandi. Aplikasi umum di bidang kearsipan dinamis ini dibuat untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan secara terpadu. Mulai dari kepala perangkat daerah hingga staf dapat secara aktif menggunakan aplikasi dengan akun masing-masing sehingga tidak ada lagi koordinasi atau komunikasi yang terlambat.

Dalam kesempatan ini juga, Wali Kota Habib Hadi menyerahkan penghargaan bagi 32 atlet berprestasi dari 13 Cabor dalam laga Porprov Jawa Timur VII tahun 2022 bulan Juli lalu. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi adik-adik lainnya untuk bisa masuk dalam Cabor yang dinaungi oleh KONI. Karena ke depannya para atlet ini harus menjadi kebanggaan bagi Kota Probolinggo. Insyaallah di tahun 2023 Kota Probolinggo akan menjadi tuan rumah bagi perhelatan se-Jatim, semoga dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.

Di penghujung acara, masyarakat yang hadir di Stadion Bayuangga disuguhkan fashion show batik tulis khas Kota Probolinggo karya dari Hevi Hanifa Rosyid (H2R) yang berkolaborasi dengan Ina Huda dan Andi Sugix. Dari tampilan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi melihat perkembangan desain batik khas Kota Probolinggo semakin menggeliat. Ia melihat ada peluang besar bagi karya desainer lokal ini untuk bisa tampil di ajang fashion nasional.

“Karya putra daerah yang begitu berkesan menurut saya. Mereka bisa membawa nama Kota Probolinggo di dunia fashion. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang seperti Ibu Hevi, Ina Huda dan Andi Sugix di Kota Probolinggo,” ujar istri Wali Kota Habib Hadi.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli, kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Probolinggo, pimpinan Bank Jatim dan BSI. Masyarakat juga dihibur dengan penampilan dari Duo Virgin. (kom/pix/gie)

Memasuki awal tahun 2022, Rabu (05/01/2022) tadi, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, memulai proses baru dengan penekanan tombol cetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai tanda dimulainya pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Menurut Bupati Yuhronur, SPPT ini berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah yang memberikan informasi kepada wajib pajak terkait berapa nilai wajib pajak PBB-P2 yang harus dibayarkan. “Lamongan memiliki potensi dan peluang dalam pembayaran pajak PBB-P2. Hal ini, juga berseiringan dengan PTSL di BPN, terkait sertifikat masal. Pembayaran pajak PBB ini saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, legalitas formal atas bumi dan bangunan yang dimiliki,” terangnya.

Dirinya juga menyampaikan, terkait kemudahan-kemudahan pembayaran di era yang serba digital, beberapa bank seperti Bank Jatim, BNI maupun Mandiri, juga turut menfasilitasi kemudahan pembayaran pajak secara online. Sehingga, kemudahan pembayaran pajak oleh masyarakat dapat dilakukan kapan saja melalui aplikasi dan dimana saja melalui retail modern.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

“Di era digitalisasi, sekarang lebih mudah dengan cara-cara pembayaran, mempercepat pembayaran, bank juga sudah membantu menfasilitasi melalui aplikasi. Saya harap untuk disosialisasikan kepada masyarakat, diedukasi terkait pembayaran online ini. Apalagi Lamongan masuk dalam 100 kabupaten di Smart City Indonesia, rangking 13. Artinya kehidupan masyarakat sudah dibantu dengan teknologi informasi,” tambahnya.

Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), Ahmad Farikh, melaporkan bahwa jumlah SPPT PBB-P2 yang akan dicetak pada tahun ini sebesar 822.743 lembar dengan total pajak Rp 44,4 miliar, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 820.120 lembar dengan total Rp 44,1 miliar.

“Realisasi capaian PBB tahun 2021 sebesar 98,14 persen. Untuk PAD yang ditargetkan pencapaiannya dari Pak Bupati, minimal 95 persen pada tahun 2021, dari angka perolehan PAD pada tahun 2020 yang baru mencapai 91,5 persen. Alhamdulillah secara umum dapat memperoleh pencapaian PAD sebesar 97,6 persen di tahun 2021, melebihi target yang diharapkan,” lapor Ahmad Farikh.

Ditambahkannya, dari capaian 97,6 persen tersebut, terdapat beberapa pajak dengan capaian di atas 100 persen, yakni pajak hotel, reklame, ABT (Air Bawah Tanah), PPJ (Pajak Penerangan Jalan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). (zen/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengaku bangga dengan capaian target pendapat pajak Bapenda, meski pun di masa pandemi.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

“Di awal pandemi Covid-19, kami targetkan hanya Rp 40 miliar. Kemudian, didorong naik menjadi Rp 53 miliar. Terakhir, Insyaallah mampu Rp 63 miliar,” kata Wali Kota seusai pelaksanaan launching, Rabu (07/04) tadi.

Pada kenyataannya, tambah Wali Kota Sutiaji, secara realtime dirinya mendapat laporan pendapatan pajak per 31 Maret 2021, sudah mencapai Rp 83,7 miliar.

“Bapenda saya berikan apresiasi yang luar biasa. Ini kami lakukan bersama-sama dan saling bersinergi. Ketika semua transparan, pendapatan kita kuatkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan makin kuat,” ujarnya.

Ke depan, tambah orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu, akan berusaha mentarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak sebanyak Rp 1,5 triliun.

“Di tahun 2023, saya targetkan Rp1,5 triliun sampai Rp 2 triliun, yakin itu bisa. Walau pun, memang masih jauh di bawah target Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun,” jelasnya.

Senada dengan harapan Wali Kota Sutiaji, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan usai launching E-SPPT PBB, pihaknya optimis ada peningkatan pendapatan dari sektor PBB.

Terlebih, di tahun 2020 Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sadar Pajak sebagai mitra Bapenda telah bersinergi dalam proses pendistribusian SPPT PBB.

“Di mana jumlah SPPT yang terdistribusi sebesar 95,97 persen. Ini jauh lebih besar dari pada sebelum-sebelumnya. Semoga di tahun 2021 ini bisa lebih maksimal. Di atas persentase di tahun yang lalu,” harap Kadispenda Kota Malang.

Program percepatan pelayanan ini, disampaikan Handi, adalah yang pertama di lingkup wilayah kerja Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Malang.

“Bahkan tadi, Pimpinan IT Bank Jatim pusat mengatakan di Surabaya, belum ada seperti ini. Makanya, beberapa Bank Jatim di seluruh wilayah BI KPw Malang, diundang. Seperti dari Probolinggo, Pasuruan, Batu, Kabupaten Malang, supaya bisa mengikuti Kota Malang,” terangnya.

Terakhir, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini menekankan, bahwa program E-SPPT PBB tidak hanya untuk mempermudah masyarakat. Namun, sekaligus juga mempercepat capaian target PAD di sektor pajak. (adv/mus/sit)

Upaya tersebut, direalisasikan dengan melaunching Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (e-SPPT PBB) di Halaman Balai Kota, Rabu (07/04) tadi.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Hadir langsung dalam launching itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Kepala DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, beserta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kegiatan launching ini, Wali Kota Sutiaji memberikan apresiasi positif kepada Bapenda. Menurutnya, percepatan dan memberikan kemudahan pada masyarakat menjadi komitmen dan keharusan para OPD di Kota Malang.

“Sering saya sampaikan demikian dan itu ditindaklanjuti oleh para OPD. Seperti Bapenda, yang sangat memudahkan wajib pajak (WP) yang ingin membayar PBB,” ujar Wali Kota, bangga.

Disampaikan orang nomor satu di Kota Malang, sudah tidak ada lagi alasan masyarakat Kota Malang, untuk tidak membayar PBB. Karena, kemudahan cetak SPPT maupun kemudahan pembayaran PBB, sudah tersedia saat ini di Kota Malang.

“Ketika mau cetak tinggal kunjungi website http://pajak.malangkota.go.id/sppt/. Jadi, mencetak dari rumah masing-masing sudah bisa,” ujarnya.

Pembayarannya pun, juga bekerjasama dengan Bank Jatim, untuk bisa membayar ke retail modern seperti Indomaret atau Alfamart. Bahkan, jika masyarakat malas keluar rumah, bisa membayar melalui marketplace seperti Tokopedia.

“Tadi saya sudah coba langsung, mulai dari memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) lalu cetak SPPT. Terus saya bayar ke Indomaret, sangat mudah,” jelasnya.

Ke depan, pemilik kursi N1 itu berharap, kemudahan pelayanan yang diberikan OPD tak hanya berbasis website saja namun juga melalui aplikasi yang bisa diunduh di Play Store.

“Untuk itu mohon dorongan teman-teman media terus-menerus kami diberikan saran dan masukkan. Guna bagaimana mendorong terlayaninya masyarakat dengan baik. Transparansi diantara kita semua, sehingga kedepan kita enak,” imbuh Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan dengan hadirnya e-SPPT PBB ini kendala yang dihadapi WP (wajib pajak) saat akan membayar pajak bisa tertuntaskan.

“Kadang kendalanya sering ketlesut, hilang, mau bayar lupa ditaruh dimana. Nah, kita sudah ada aplikasi e-SPPT, jadi misalkan hilang, asal tau NOP, bisa ngeprint sendiri, bisa cetak sendiri di rumah,” paparnya.

Namun, dirasa hal tersebut kurang sempurna, pihaknya makin berinovasi lagi. Melihat kendala di lapangan yang terjadi karena banyak ditemui kesulitan ketika membayarkan pajak, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan ini menggandeng Bank Jatim.

“Untuk pembayaran kita kerjasama dengan Bank Jatim, bayar bisa dimana saja. Karena misal kena pajak Rp40 ribu tapi harus jauh-jauh ke Bapenda atau Bank Jatim kan kasihan. Sudah jauh, antri lagi,” ucapnya.

Terlebih, pria yang akrab disapa Handi itu juga mengungkapkan, bahwa warga di luar Malang yang punya aset di Kota Malang, bisa mudah membayarkan PBBnya.

“Kemarin kawan saya di Jakarta saya suruh bayar PBB ke Indomaret dekat rumahnya. Jadi dia tinggal di Jakarta Utara dan dia punya tanah di Lesanpuro, dia bayar PBB di Indomaret Pantai Indah Kapuk, bisa” ceritanya.

Kemudahan tersebut, menurut Kepala Bapenda, mampu memicu kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor PBB.

“Mempermudah masyarakat dan bisa mencapai target. Namun untuk saat ini baru PBB, ke depan akan kita kembangkan ke berbagai jenis pajak lainnya,” paparnya. (adv/mus/sit)

Dalam gelaran Launching Pajak Daerah 2019, Walikota Malang, Sutiaji menyampaikan, pajak saat ini masih menjadi primadona di Indonesia, khususnya terkait pendapatan suatu daerah.

Salam Satu Jiwa. (rhd)

“Lebih dari 80 persen pendapatan negara adalah pajak termasuk Kota Malang. Melalui lelang kinerja, target pendapatan pajak tahun 2023 sebesar Rp. 1,5 triliun. Target ini merupakan komitmen Pemkot Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D),” ungkap Sutiaji, usai mengikuti flashmob mengawali acara.

Kendati telah menargetkan Rp. 1,5 triliun, Sutiaji menegaskan, target tersebut masih berada diangka yang kecil. Pasalnya, berdasarkan pertemuannya dengan pemeritah pusat pada beberapa waktu lalu, Pemkot Malang diberikan tantangan dengan pendapatan pajak tahun 2023 bisa lebih dari Rp. 1,5 triliun.

Menari bersama dalam Flashmob, mengawali acara. (rhd)

“Penerimaan pajak secar nasional itu Rp 176 triliun. Nah, pemerintah pusat menyatakan, pendapatan Malang bisa capai Rp.5 triliun. Jadi mari kita buka investasi yang lebih besar,” tambahnya.

Dengan adanya peningkatan pendapatan pajak, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Di sisi lain, laju inflasi dan gini ratio dapat ditekan hingga seminimal mungkin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Walikota Malang, Wakil Walikota Malang, Forkopimda Kota Malang dan seluruh Kepala SKPD serta Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Ditemani Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesehatan Keluarga (TP PKK) Kota Malang Hj. Widayati Sutiaji, Sutiaji juga menyempatkan membayar SPPT PBB tahun 2019 miliknya di counter milik Bank Jatim yang telah disediakan di lokasi acara.

Penandatanganan MoU dan PKS. (rhd)

Dalam sambutannya, Pak Aji, sapaan akrab Walikota Malang menyampaikan, salah satu unsur dalam agenda reformasi adalah penerapan sistem desentralisasi. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan tujuan terjadi peningkatan taraf kehidupan masyarakat di daerah, serta terciptanya sistem pemerintahan daerah yang lebih baik.

“Untuk itu, menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya dengan menggenjot sektor pajak, termasuk PBB,” ujar Walikota Sutiaji, usai mengikuti flashmob sebagai awal acara.

Para pejabat Pemkot mengikuti flashmob bersama tim BP2D. (rhd)

Pajak bagi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Mengawali Kegiatan Pemungutan PBB P2 Di Kota Blitar pada Tahun 2018, maka Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan Acara Serah Terima SPPT PBB P-2 Tahun 2018 Kota Blitar kepada seluruh kelurahan se-Kota Blitar.

Dalam kesempatan tersebut, Samanhudi Anwar mengapresiasi capaian PBB Kota Blitar tahun sebelumnya yang telah memenuhi target. Dengan capaian target yang menantang di tahun 2018 ini, Wali Kota berharap semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan PBB untuk bersinergi. Mulai dari tim intensifikasi PBB sampai di tingkat Kelurahan.

“Jika target realisasi PBB tahun 2018 adalah sebelas miliar rupiah dengan jumlah SPPT Kota Blitar ini lebih dari 47 ribu. Maka semua pihak yang terkait dengan pengelolaan pbb perlu kerja keras agar target di Kota Blitar ini bisa terpenuhi”. kata Samanhudi Anwar, Senin (12/03/2018).

Samanhudi Anwar mengakui, bahwa setiap Lurah tentu sudah memahami karakter warganya masing-masing.

“Tiap kelurahan memang memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, sehingga kita harapkan pendekatannya juga berbeda, disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat”, tandas Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar, Widodo Saptono menjelaskan, pengelolaan PBB memerlukan manajemen yang tertib dan akuntabel. Dimana tahun lalu, pemungutan PBB melampaui target sebesar 107,59 persen.

“Dengan launching ini diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB dapat mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan. Proses launchingnya ditandai dengan penyerahan SPPT PBB Tahun 2018 kepada masyarakat sebagai wajib pajak melalui kelurahan dan kecamatan”, jelas Widodo.

Lebih lanjut Widodo menyampaikan, setelah launching ini dirinya berharap agar SPPT benar – benar segera sampai kepada wajib pajak dan pemungutan lebih intensif. Sehingga pembayaran PBB dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berbekal pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Widodo mengharapkan kepada tim intensifikasi PBB Kota Blitar, para camat, lurah, koordinator pamong blok, pamong blok dan pjp, untuk selalu meningkatkan upaya pemungutan kepada setiap wajib pajak dengan teknik-teknik yang lebih efektif, lebih persuasif, , termasuk melakukan dengan pengurus rt/rw serta tokoh masyarakat di masing – masing kelurahan agar masyarakat dengan sadar segera melunasi PBB-nya.

“Saya melihat perlu ada inovasi, kreasi, teknik, dan strategi kinerja kita untuk menyesuaikan diri dengan kultur dan kondisi di wilayah masing-masing. bisa jadi teknik penagihan PBB di satu kelurahan berbeda dengan kelurahan yang lain. bahkan antar RT/RW dalam satu kelurahan pun kultur masyarakatnya berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula”, pungkasnya. (jar/yan)