Kajari Sumenep, Trimo, melalui Kasi Intel, Novan Bernadi, mengungkap modus dugaan korupsi uang negara di Bank BUMN tersebut. Menurutnya penyidik kejaksaan tengah melakukan penyelidikan adanya dugaan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

“Modusnya, oknum pejabat Bank BUMN Sumenep itu menggulirkan dana melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para UMKM dan program Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDes) dari tahun 2015 – 2018,” beber Novan.

Jadi, lanjut Novan, dana miliaran rupiah itu sengaja digarong dengan cara menggulirkan dana KUR Dan KUPEDes selama 3 tahun berjalan. “Namun dana tersebut ternyata dicairkan pada proposal pengajuan yang fiktif oleh oknum itu. Yakni mulai identitas, usaha, agunan dan buku tabungan itu dsemua dipalsukan,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dengan kata lain, para oknum pejabat di salah satu bank plat merah ini telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyalurkan dana dengan pengajuan kredit fiktif. Sehingga dalam realisasi Program KUR itu tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Tapi digunakan oleh oknum pihak bank itu sendiri.

Perkara ini, kata dia, sudah jadi atensi penyidik Kejaksaan. Sehingga Kajari secara tegas meminta tim penyidik untuk benar-benar bekerja keras dan kerja cerdas dalam mengungkap, mengumpulkan sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara kasus kredit fiktif miliaran rupiah tersebut.

“Sprindik sudah diterbitkan dan kedepan nanti akan ditetapkan siapa tersangkanya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebab tim penyidik menemukan adanya kerugian negara di atas Rp 1 milliar lebih,” katanya. (dan/edo/gie)

Janji penerbitan Sprindik tersebut disampaikan Kepala Kejari Kota Kediri Dra. Martini, SH, dalam berdialog dengan perwakilan aksi yang menuntut penanganan tiga kasus besar di Kota Kediri.

Dalam acara dialog tersebut,

Martini berjanji dalam waktu dekat ini terhitung batasan waktu 2 Minggu kedepan, Kajari akan menerbitkan Sprindik untuk kasus pembongkaran pasar Setono Betek, dengan memanggil PD. Pasar Kota Kediri.”Dalam waktu dekat Kejari Kota Kediri akan menerbitkan Sprindik terhadap kasus yang diduga ada unsur tindak pidana korupsi dalam proses pengerjaan rehab Pasar Setono Betek,” kata Roy Kurniawan

Lebih lanjut Roy menambahkan, hasil keputusan pertemuan kali ini, sangat melegakan masyarakat. ” Alhamdulillah, setelah kami datang berkali-kali di Kejaksaan akhirnya membuahkan hasil positif, karena Ibu Kajari dalam waktu dekat akan memanggil PD. Pasar Kota Kediri untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya,” lanjutnya.

Meski demikian, para aktivis anti korupsi ini akan mengawal jalanya penanganan kasus.”Kami berserta teman-teman aktivis lainnya akan mengawal proses ini secara bersama-sama,” tegasnya.

Dalam proses penyidikan nanti, agar Kejaksaan tidak tebang pilih dan tidak hanya manis diawal saja. Melainkan harus dikupas habis hingga ke akar-akarnya.”karena jelas sekali, proyek RTH taman Brantas itu unsur korupsinya jelas sekali, ini Kejaksaan harus serius dalam menanganinya, ” kata para pengunjuk rasa.

Para aktivis berharap, penyidikan tidak hanya dilakukan pada PD. Pasar saja, namun kasus korupsi yang lain yakni pembangunan RTH Taman Brantas dan Taman RTH Rusunawa.

Agar semua kroni-kroni dan pelaku yang terlibat didalamnya bisa segera terkuak, untuk mewujudkan Kota Kediri menjadi Kota yang bersih dari Korupsi. (mid/aji/nay)