“Hari ini kita sudah memasuki bulan ke-9 tahun 2021, dan Covid belum selesai. Oleh karena itu di tahun 2021, Bapak dan Ibu di Kementerian/Lembaga (K/L) serta pimpinan pemda melihat juga bahwa APBN-nya masih bergerak. Terjadi refocusing bahkan hingga empat kali. Karena kita memang menggunakan APBN secara sangat fleksibel, responsif namun akuntabel,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah, Selasa (14/09) tadi.

Menkeu juga menyampaikan, bahwa apresiasi kepada seluruh K/L dan pemda yang terus melakukan penyesuaian anggaran guna penanganan Covid tanpa meninggalkan integritas dan tata kelola yang baik. “Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terus menjaga keuangan negara untuk menghadapi situasi yang terus akan berubah. Belajar dari tahun 2020 kita akan mengelola tahun 2021 Insya Allah dengan lebih baik meskipun kondisi dan situasinya tidak selalu lebih mudah,” ujarnya

Menkeu berharap, untuk APBN dan APBD bisa menjadi motor penggerak untuk memulihkan ekonomi. Menkeu menyampaikan penghargaan kepada seluruh menteri dan pimpinan Lembaga serta pimpinan pemda, yang telah menjadi partner bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus menjaga tata kelola keuangan negara.

Menurutnya, ini adalah bagian dari tugas bersama untuk menjaga kepercayaan publik.Menkeu juga menyampaikan, bahwa segala kebijakan Pemerintah dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran guna penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di semua K/L dan pemda memiliki tujuannya sama yaitu, untuk bersama-sama menggunakan instrumen keuangan negara secara fleksibel, dinamis, responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” jelas Menkeu. (hms/keu/aye)

“Kita juga melihat bahwa memang situasi selalu tidak bisa dipastikan, waktu kemarin kita mengharapkan covid bisa dikendalikan sehingga momentum perekonomian juga bisa berjalan secara cepat, namun munculnya varian delta ini menimbulkan dinamika yang berbeda dan ini terjadi di seluruh dunia. Inilah yang merupakan salah satu elemen ketidakpastian, yang kemudian mengharuskan kita untuk terus selalu waspada, namun juga pada saat yang sama memiliki harapan dan optimisme karena yang kita hadapi adalah suatu tantangan yang tidak biasa,” jelas Menkeu dalam Konferensi Pers membahas Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat secara daring, Jumat (02/07).

Baca juga:

• Antisipasi Pohon Tumbang, DLH Kota Malang Rempesi 119 Pohon
• Permudah Akses Warga, Jembatan Gantung Perintis Garuda Desa Seneporejo Banyuwangi Diresmikan
• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu

Pertama, pemerintah akan memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. BST selama ini, sudah diberikan untuk 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp11,94 triliun untuk penyaluran Januari-April setiap bulannya Rp 300 Ribu per kelompok penerima per bulan. Untuk perpanjangan 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli dan targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi.

“Perpanjangan BST 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran 6,1 triliun, catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu. Sehingga untuk BST ini total alokasi nya adalah mencapai 18,04 triliun dari yang Januari-April plus 2 bulan yang sekarang kita akan berikan,” ungkap Menkeu.

Untuk stimulus program ketenagalistrikan yaitu, untuk masyarakat yang pelanggan 450 VA dan 900 VA, pada awal APBN hanya ditujukan untuk kuartal 1 saja dengan diskon yang sama tahun 2020 yaitu, pelanggan 450 VA diberikan diskon 100 persen, sedangkan pelanggan dengan 950 VA diberikan diskon 50 persen, kemudian diperpanjang sampai Q2 dengan diskon 50 persen untuk 450 VA dan untuk 900 VA 25 persen. Dengan adanya PPKM, akan diperpanjang lagi diskon 50 persen untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25 persen sampai dengan kuartal ketiga.

“Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan sampai dengan September untuk 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama kelompok menengah bawah ini adalah sebesar Rp 7,58 triliun.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen listrik terutama bagi pelanggan bisnis, industri dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan, yang juga akan diperpanjang hingga bulan September. Dalam hal ini, diskonnya diturunkan dari tadinya 100 persen ditanggung pemerintah sekarang 50 persen dan ditanggung oleh pemerintah.

“Untuk perpanjangan ini maka akan dibutuhkan tambahan Rp 420 miliar yang untuk semester 1 kita sudah meng-cover Rp 1,27 triliun. Sekarang untuk perpanjangan hingga kuartal ke-3 total anggaran bantuan adalah sebesar Rp 1,69 triliun,” jelas Menkeu. (hms/keu/aye/ed2)

Tantangan pertama dan terpenting adalah vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19, serta membangun herd immunity.

• Baca juga: Tingkatkan Investasi di Batam, Pemerintah Luncurkan ‘Batam Logistic Ecosystem’

“Vaksinasi sangat penting. Keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan dampak Covid-19 akan memulihkan perekonomian, khususnya pada sektor konsumsi. Sektor ini baru akan pulih ketika masyarakat yakin bahwa Covid-19 sudah terkendali,” kata Menkeu secara daring pada ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) with International Financial Institutions (IFIs), Selasa (30/03).

Tantangan kedua yaitu, bagaimana memulihkan korporasi dan perbankan. Pemerintah Indonesia, telah melakukan peran untuk memulihkan kembali hubungan keduanya dengan memberikan subsidi pada tingkat bunga dan jaminan pinjaman.

“Tantangan ketiga adalah spillover, yang berasal dari kebijakan negara maju, khususnya Amerika Serikat. The US Treasury meningkat hingga 85 persen dari awal tahun 2021, dari di bawah 1 persen menjadi 1,75 persen. Tentunya ini berdampak ke seluruh dunia. Bagaimana sekarang kita mengarahkan pemulihan yang masih sangat rapuh ini,” ujar Menkeu.

Tantangan terakhir yaitu, terbatasnya ruang kebijakan fiskal seiring dengan tingginya utang dan defisit. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan reformasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

“Bagaimana kita akan menerapkan reformasi di tengah pemulihan. Exit policy juga menjadi sangat penting. Pemerintah dan Bank Indonesia bersama bersama-sama melakukan koordinasi dalam merancang kebijakan dan berkomunikasi kepada lembaga pemeringkat pasar. Bagaimana kita akan merancang exit policy dari situasi yang extraordinary,” imbuh Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu juga menyampaikan peluang yang akan muncul akibat pandemi Covid-19, seperti green recovery, inclusive recovery, dan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, Indonesia juga bisa memperkuat pemulihan dengan membentuk Sovereign Wealth Fund dan melakukan reformasi struktural melalui Omnibus Law Cipta Kerja. (hms/keu/aye/ed2)

“Dalam pengawasan dan penegakan hukum, digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan dalam perdagangan internasional karena tersedianya data dengan akurat dan tepat waktu serta setiap pihak yang mengakses akan memperoleh informasi yang sama. Pada akhirnya, dengan digitalisasi ini akan mendorong legalitas perdagangan yang dilakukan secara internasional,” ungkap Menkeu pada International Conference on Digital Transformation in Customs, Selasa (16/03).

Pada tahun 2016, World Custom Organization memperkenalkan digitalisasi kepabeanan dan cukai. Digitalisasi tersebut dimaksudkan agar institusi bea dan cukai memiliki kontribusi yang sama terhadap efisiensi, efektivitas, dan kemudahan koordinasi.

“Konsep single windows, pertukaran data secara elektronik, dan penggunaan smartphone dan website untuk informasi dan komunikasi menciptakan efisiensi kecepatan serta transparansi,” imbuhnya.

Baca juga: Lantik 25 Pejabat, Menkeu Ingatkan Etika Jabatan Serta Integritas

Dampak positif lainnya, adalah peningkatan koordinasi antara petugas bea cukai dengan petugas dari instansi lain yang terkait dan bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas barang. Peningkatan ini khususnya bagi barang yang lintas batas.

Terakhir, Menkeu menyebut platform digital dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi ketidakpastian pengambilan keputusan. Serta mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan atau penipuan, perdagangan gelap, dan aktivitas kriminal lainnya.

“Kami akan terus memberikan pendidikan dan pelatihan bagi petugas bea dan cukai agar mereka dapat memahami perubahan teknologi digital dan menyesuaikan cara kerja. Indonesia terus menggunakan platform digital untuk mempercepat reformasi termasuk pembangunan Indonesia National Single Windows,” jelas Menkeu. (hms/keu/aye/ed2)

Dalam sambutannya, Menkeu mengharapkan agar pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten, untuk menjaga dan melaksanakan etika jabatan dan untuk terus menjalankan tugas selurus-selurusnya dengan integritas yang tinggi.

“Ini adalah satu momen yang sangat penting bagi kita. Untuk bersama-sama meresapi tanggung jawab yang kita emban di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Sebuah institusi bendahara negara yang memiliki peran luar biasa penting,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga menyampaikan, rasa terima kasih kepada seluruh pejabat yang dilantik, atas dedikasi dan kontribusi serta keseluruhan bakti mereka kepada negara melalui jabatan di Kemenkeu selama ini.

Baca juga: Menkeu Nyatakan Perekonomian Indonesia Bertahap Membaik

Di dalam tantangan ke depannya, seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu untuk bersama-sama menjaga dan mempromosikan kebijakan fiskal secara koheren, bekerja secara sinergis antar unit Eselon 1 dan antar pejabat.

“Di lingkungan Kementerian Keuangan, team work adalah penting sekali. Tidak ada tempat bagi ego individual dan ego unit. Di lingkungan Kementerian Keuangan bekerja bersama adalah suatu keharusan, karena dalam menghadapi tantangan global termasuk pandemi, climate change, transformasi digital maupun tantangan pemulihan ekonomi di dalam melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian untuk bangkit kembali tidak mungkin dilakukan secara sylo dan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Menkeu juga kembali mengingatkan, kepada seluruh jajaran Kemenkeu, untuk bekerja tidak hanya dengan pikiran semata. Namun, juga bekerja dengan hati dan kepedulian serta etika.

Bekerja tidak hanya mengikuti aturan perundang-undangan, namun bekerja dengan tetap fokus apakah yang kita hasilkan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan tetap menjaga rambu-rambu kepantasan serta etika publik.

“Kementerian Keuangan akan terus dan saya minta seluruh pejabat untuk mengukir prestasi dengan inovasi dengan leadership dengan pengalaman dan dengan komitmen. Saya yakin Kementerian Keuangan akan terus menjadi institusi bendahara negara yang bisa menjaga masyarakat Indonesia, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga perekonomian Indonesia dan sekaligus menjaga martabat bangsa kita,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dari 18 pejabat tinggi madya yang dilantik, 6 diantaranya adalah Pejabat Eselon I yang dirotasi dari jabatannya ke jabatan lainnya.

Hadiyanto yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Heru Pambudi yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai menjadi Sekretaris Jenderal.

Kemudian, Isa Rachmatarwata yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Askolani yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Anggaran sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Rionald Silaban yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (hms/keu/aye)

Hal ini, ditandai dengan konsumsi rumah tangga terus meningkat. Bahkan, Menkeu berharap tren yang membaik ini terus terjadi di tahun 2021.

“Arah pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat di 2021. Melalui APBN yang tetap countercyclical, program vaksinasi yang efektif dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diperkuat,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan secara virtual dari Jakarta, Kamis (04/03) tadi.

BACA JUGA: Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Menurut Menteri Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan terus meningkat, karena menunjukkan arah perbaikan yang tercermin dari perbaikan penerimaan PPN Dalam Negeri bruto.

Selain itu, program perlindungan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) efektif dalam menahan penurunan konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan.

“Sekarang kita tentu berharap bahwa bantuan sosial, plus confidence dari konsumen dengan adanya vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan akan bisa memacu kembali konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Menkeu mengatakan, program PEN menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2021 dan juga penanganan Covid-19. Menkeu pun mengaku, optimistis dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

Menurut dia, berbagai indikator global menunjukan adanya optimisme perbaikan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.

Dirinya menyebutkan, perbaikan perekonomian global sudah muncul sejak semester II tahun lalu. Setelah adanya gejolak akibat pandemi pada awal 2020, berbagai indikator seperti harga komoditas sampai aliran modal asing kini mulai membaik.

“Dari sisi capital flow ke negara-negara berkembang, volatilitas indeks sudah kembali. Baltic dry index untuk kegiatan perdagangan antar dunia dan harga komoditas sudah menunjukan perbaikan,” katanya.

Saat ini, lanjut Menkeu, para pelaku pasar telah lebih siap dalam menghadapi tantangan akibat pandemi Covid-19 yang telah berlangsung setahun terakhir ini. Hal ini tentunya membuat ketidakpastian yang sempat muncul, dan akhirnya mulai berangsur kembali ke level normal.

“Kita menghadapi kondisi yang relatif sekarang market memahami tantangan covid meskipun masih tidak pasti dan menimbulkan banyak sekali uncertainty namun paling tidak mereka sudah behaviour-nya relatif sudah melihat risikonya, sehingga mereka stabil dan kembali ke level yang relatif normal,” ungkapnya. (hms/kom/aye/ed2)