Memontum Malang – Ribuan pengunjuk rasa warga Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, akhirnya membubarkan diri. Usai merobohkan tembok dan pagar Kantor Kejaksaan Negeri setempat, Selasa (26/2/2019) siang, massa aksi pun tertib balik kanan.

“Sesuai dari kesepakatan dengan perwakilan kalian, tersangka Prona secepatnya kita tahan. Batasnya 10 hari dari sekarang,” terang Kabag Ops Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono, Selasa (26/2/2019) di hadapan ribuan pengunjuk rasa.

Sementara itu, Kasar Reskrim Polres Malang AKP Adrian Wimbarda usai mengikuti pertemuan dengan demonstran menjelaskan, progress kasus Prona sudah 3 kali dikirimkan ke Kejaksaan.

“Kita sudah bolak-balik ke Kejaksaan. Lalu balik lagi ke kita P19 tiga kali. Yang sekarang kita penuhi lagi dan gelar perkara Senin kemarin. Masih diteliti kejaksaan,” tegas Adrian.

Adrian melanjutkan, ia juga tidak mengetahui kenapa ada kendala dalam persoalan ini. “Untuk kendala teknis ada beberapa unsur dari Kejaksaan yang belum terpenuhi. Apakah tersangka ini Pegawai negeri sipil atau tidak, tetapi itu sudah kita lengkapi kalau tersangka semuanya penyelenggara negara dan itu kita serahkan lagi ke Kejaksaan,” beber Adrian.

Baca : Ribuan Warga Srimulyo Dampit Luruk Polres Malang

Soal desakan massa pendemo 10 hari tersangka harus ditahan, Adrian menegaskan, nantinya akan dilakukan gelar perkara dengan Kejaksaan lebih dulu. Sementara 6 orang tersangka Prona ini, mereka selaku Panitia Prona bentukan dari Kepala Desa Srimulyo.

“Enam orang tersangka ini panitia pengurusan sertifikat tanah redis atau Prona. Mereka inilah yang menerima uang pengurusan Prona. Nominal uang dari warga macem-macem. Mulai dari Rp 600 ribu sampai jutaan rupiah. Mereka ini panitia redistribusi tanah. Ada juga masyarakat yang menyerahkan uang ke Kades, tetapi oleh Kades uangnya juga diberikan ke panitia, ini masalahnya,” paparnya. (sur/oso)

Memontum Malang – Ribuan warga Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Mapolres Malang Selasa (26/2/2019) siang tadi.

Dengan berkendaraan puluhan truk dan mobil pribadi, ribuan pengunjuk rasa memenuhi ruas Jalan Raya Ahmad Yani, Kepanjen di depan Mako Polres Malang. Markas kepolisian pun dipagar betis ratusan Polisi.

ORASI : Ribuan Demontran Gelar Orasi di Depan Mako Polres Malang. (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

Jalan utama di depan kantor Kepolisian diwilayah ini tertutup total oleh massa pendemo. Sambil membentangkan spanduk pada masing-masing kendaraan, pengunjuk rasa mendesak Polisi menyelesaikan kasus Program Nasional (Prona) sertifikat tanah di Desa Srimulyo, Dampit.

Aksi protes ini dipicu tidak adanya kejelasan soal Prona yang sudah memakan biaya banyak, itu membuat pengunjuk rasa geram.

Seorang peserta aksi bahkan meneriaki Kanit IV Tipikor Satreskrim Polres Malang, Iptu Sutiyo, agar keluar dari Mako untuk menemui pengunjuk rasa. “Ayo keluar Pak Sutiyo. Temui dan hadapi kami,” teriak pendemo disambut teriakan riuh ribuan demonstran.

“Sebenarnya ini lokasi bencana. Dengan status tersebut, harusnya dalam penanganan BPBD. Kalau memang hasil kajian tersebut bisa menyelamatkan, tolong selamatkan, ” pinta Miskari.

LOKASI : Kawasan Tanah Longsor Desa Srimulyo. (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

Tambahnya, pihak yang paling berkompenten dalam permasahan ini yakni Bina Marga dan SDA.Tetapi selama ini tidak terpadu, mungkin karena belum ditetapkan berstatus bencana.

Sementara, Suharto Kepala Desa Sukodono menjelaskan, tanah longsor di Desa Srimulyo sangat berdampak sekali bagi warga empat desa, khususnya Sukodono sebagai desa perbatasan.

Sebagai desa terdampak, Suharto selalu berupaya carikan solusi. “Bulan Desember 2018 kemaren, kami bersama puluhan warga Sukodono membuat gerakan kerja bakti, termasuk perangkat desa dan Pokdarwis. Kami bersama Kades Srimulyo juga sudah mengajukan proposal pembangunan serta dukungan sepenuhnya dari paguyuban Kepala Desa Kecamatan Dampit, ” ujar Suharto Selasa (8/1/2019) siang. (sur/oso)