Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut, mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Hal ini, sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengawasi administrasi, stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan badan ini, merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

Resolusi tersebut, juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Dalam mandat utamanya, BoP bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Selain itu, BoP diarahkan untuk memulihkan tata kelola sipil dan menjamin transisi menuju perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Baca juga :

Keanggotaan BoP sendiri, terdiri atas negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman dengan representasi di tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Bagi Indonesia, partisipasi dalam BoP memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution) dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Melalui forum ini, Indonesia akan secara aktif menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Kepala Negara kepada awak media seusai penandatanganan.

Penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo, sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan dan kemanusiaan. Langkah ini, memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra aktif dalam diplomasi internasional serta sebagai salah satu suara penting dalam upaya menjaga stabilitas dan ketertiban dunia. (kom/set/gie)

Dalam sambutannya, Wawali Ali menegaskan komitmennya untuk menjalankan program 100 hari, dengan fokus utama pada sektor pendidikan dan stabilisasi harga bahan pokok menjelang Ramadan. “Setelah pelantikan kita mendapatkan perintah pertama dari Pak Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, karena beliau saat ini sedang menjalankan retreat orientasi. Sehingga, kami bersama Pak Sekda dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan arahan untuk melaksanakan 10 Dasa Bakti yang menjadi prioritas dan program 100 hari akan kita genjot,” kata Wawali Ali.

Salah satu program unggulan yang akan digenjot, yakni soal pendidikan. Termasuk, realisasi janji kampanye terkait beasiswa dan seragam gratis bagi siswa. Selain itu, Wawali Ali juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, yang akan dikawal melalui peraturan daerah (Perda) terkait.

Baca juga :

“Kami mendapat banyak masukan terkait pendidikan dan ini akan menjadi prioritas 100 hari ke depan. Beasiswa, seragam gratis serta pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas akan menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Termasuk, paparnya, juga akan memperbaiki sistem pendidikan, baik dari sisi infrastruktur maupun manajemennya. “Kami akan berupaya agar janji kampanye dapat tercapai, termasuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang,” tambahnya.

Selain pendidikan, Pemkot Malang juga akan fokus dalam mengantisipasi inflasi dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Terlebih, dikatakannya bahwa siang ini bersama dengan Sekda Kota Malang akan membahas langkah-langkah strategis dalam memastikan harga tetap stabil.

“Hari ini setelah rapat paripurna, kami akan membahas persiapan Ramadan, terutama terkait inflasi dan ketersediaan bahan pokok di Kota Malang. Kami ingin memastikan semua berjalan lancar sebelum Wali Kota tiba dan menyambut bulan suci ini,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dengan adanya kios pangan tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan membeli. Terlebih, harga yang dijual juga relatif lebih murah dibandingkan dengan lainnya. 

“Jadi, kios pangan ini untuk mempermudah orang-orang yang akan beli. Sehingga, nanti diharapkan mereka tidak perlu pergi ke pasar, karena di tiap-tiap kelurahan itu ada kios pangan. Nanti secara bertahap, diupayakan akan ada di 57 kelurahan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Selasa (11/06/2024) tadi.

Kios pangan ini, menurut Wahyu, berbeda dengan Warung Tekan Inflasi (WTI). Walaupun konsepnya, memang sama-sama yaitu untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Untuk kios pangan sendiri, tujuannya memang untuk memperpendek rantai pasok, yakni dari petani langsung ke kios pangan.

Baca juga :

“Kalau WTI, itukan agar harga di pasaran yang dijual dengan tinggi ini bisa mengikuti Harga Eceran Tinggi (HET), untuk menekan harga di pasaran,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa kios pangan yang berada di Pasar Dinoyo itu terdiri dari lima kios pangan sayuran, dua kios daging dan dua kios sembako. Selain itu, juga ada gudang yang berfungsi untuk menampung seluruh komoditi dari produsen, yang kemudian disebarkan ke kios-kios pangan yang ada di Pasar Dinoyo.

“Kios pangan ini aktif setiap hari. Yang dijualkan pun itu berasal dari petani langsung, dari peternak ikan langsung, dan sebagainya. Jadi tidak melalui beberapa pengusaha yang bergerak di pedagangan yang akhirnya berakibat pada tingginya harga yang diterima oleh konsumen,” jelasnya.

Slamet juga menargetkan, agar kios pangan tersebut nantinya selain ada di 57 kelurahan, juga tersebar di semua pasar yang ada di Kota Malang. Sebagai informasi, selain launching di Pasar Dinoyo, ada sekitar tiga sampai empat kelurahan yang juga telah memiliki kios pangan tersebut.

“Salah satunya kemarin juga di Al Hikam Jalan Cengger Ayam, Kelurahan Tulusrejo. Minimal nanti di masing-masing kelurahan ada 10 Kios Pangan,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa gelaran tersebut dilakukan tentunya untuk mengendalikan beberapa harga komoditi yang saat ini mengalami kenaikan. Namun, karena adanya subsidi dari pemerintah maka harga dapat diintervensi.

“Tentu dengan adanya GPM ini nantinya dapat memudahkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pokok. Kami juga sudah keliling dan membandingkan dengan supermarket, memang kalau dengan disini itu lebih murah,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, Wahyu juga melihat jika ada kecenderungan di masyarakat yang saat ini masih menimbun (nyetok). Sehingga, itu menyebabkan harga komoditi melambung naik.

“Karena mereka masih berpikir bahwa jelang lebaran ini ketersediaan dianggap tidak mencukupi. Saya beri penekanan bahwa semua itu pasti ada, belilah sesuai kebutuhan. Jangan nyetok, kalau habis di pasaran malah bisa tinggi lagi harganya,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan jika gelaran tersebut sudah ke 13 kalinya dilakukan di tahun 2024 ini. Tentu GPM tersebut menurutnya juga untuk menekan angka inflasi di Kota Malang tahun 2024 ini.

“Melalui GPM ini, selain menekan angka inflasi juga untuk menjaga stabilisasi harga pangan strategis di Kota Malang. Dalam hal ini kami juga menggandeng beberapa stakeholder terkait ada dari Bulog, Perumda Tunas, Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Pengelola Hasil Perikanan, hingga UMKM,” katanya.

Untuk beberapa komoditi yang dijualkan meliputi meliputi beras, gula, cabai rawit, cabai merah, tepung terigu, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, frozen food, hingga beberapa olahan ikan. Tentu harga yang ditawarkannya pun berbeda dengan dipasaran.

“Ada perbandingan harga dengan di pasaran, telur di GPM ini Rp 24 ribu, sedangkan di luar bisa Rp 27 ribu sampai Rp 28 ribu. Kemudian, beras SPHP 5 kg disini Rp 51 ribu, diluar biasa mencapai Rp 60 ribu,” tuturnya.

Dalam pantauan Memontum.com para pengunjung begitu antusias untuk membeli beberapa komiditi yang ada tersebut. Bahkan, beberapa menyerbu untuk membeli beras dan telur. (pro/rsy/sit)

“Kami dari GMNI Trenggalek, menggelar aksi turun ke jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat soal kenaikan harga beras yang akhir-akhir ini terjadi. Dimana kenaikan harga beras ini, sangat menyengsarakan masyarakat kecil,” kata koordinator aksi, Mamik Wahyuning Tyas, saat dikonfirmasi, Jumat (15/03/2024) tadi.

Tidak hanya soal kenaikan harga beras, GMNI juga menyoroti terkait infrastruktur jalan yang belum tersentuh Pemerintah Daerah. Seperti halnya yang ada di Desa Gamping Kecamatan Suruh dan di Desa Joho Kecamatan Pule.

Baca juga:

Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Kali ini, aspirasi yang mereka sampaikan didominasi isu yang terjadi di daerah dan tengah dirasakan masyarakat.

“Kami juga menyoroti masih banyaknya jalan yang rusak di kawasan pelosok sepeti yang tadi saya sebutkan. Bukan kami tidak mengapresiasi pembangunan yang sudah dicapai saat ini, tapi kami menyoroti bahwa masih banyak yang harus dibenahi dan tingkatkan,” imbuhnya.

GMNI menegaskan, jika beberapa waktu lalu, Bupati Trenggalek berjanji akan menuntaskan permasalahan infrastruktur selambat-lambatnya Maret 2024. Namun kenyataannya, janji tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD, Doding Rahmadi, yang menerima kedatangan GMNI, mengungkapkan kenaikan sejumlah sembako saat puasa dan menjelang lebaran memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi, Pemerintah Daerah juga harus bisa membuat solusi sehingga inflasi bahan pokok bisa ditekan.

“Jadi kita berharap pemerintah pusat segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang ada di masyarakat,” kata Doding.

Kemudian, lanjutnya, soal infrastruktur jalan yang dinilai teman-teman GMNI belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Perlu ditegaskan, bahwa jalan kabupaten itu sekitar 76 persen dan sisanya merupakan jalan provinsi dan jalan nasional.

Dari 76 persen itu, paparnya, sekitar 24 persen dan itupun setiap tahunnya sudah masuk dalam skala prioritas Pemerintah Daerah. “Tapi karena anggaran kita terbatas, yakni sekitar Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar, jadi usulan skala prioritas itu juga masih disesuaikan lagi dengan usulan skala prioritas di Musrenbang tingkat kecamatan. Semoga kedepannya, Pemerintah Daerah akan lebih serius menuntaskan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Trenggalek,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan melakukan koordinasi dengan pusat terkait anggaran perbaikan infrastruktur jalan agar masuk ke kabupaten. Seperti yang saat ini tengah digarap yakni infrastruktur jembatan Nglembu, yang mana proses pengerjaan langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa campur tangan Pemerintah Daerah.

“Intinya, langkah-langkah atau berbagai macam cara kita lakukan agar infrastruktur di Trenggalek segera tuntas pengerjaannya,” tegas Doding.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyebut, adapun proyek besar perbaikan infrastruktur yang tengah dikerjakan saat ini ada di Desa Gamping senilai Rp 11,4 miliar dan Desa Mlinjon senilai Rp 11,5 miliar Kecamatan Suruh serta Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan senilai Rp 5 miliar.

“Tiga yang disebutkan ini, merupakan proyek besar kita di tahun 2024 untuk infrastruktur jalan. Kalau yang kecil, di tiap-tiap kecamatan kita sudah anggarkan sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Dan setiap kecamatan pasti ada 2-3 titik jalan yang menjadi prioritas perbaikan,” paparnya. (mil/sit)

Kenaikan harga beras akhir-akhir ini, pun menjadi perhatian langsung Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Karenanya, menerjunkan Satgas pangan untuk melaksanakan operasi pasar.

Baca Juga :

Dalam pelaksanaan operasi pasar ini, turut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. “Mas Bupati mengadakan acara ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya di Kecamatan Badas. Harapan kita dengan operasi pasar ini, tentunya dapat terjangkau oleh masyarakat. Serta, kita ucapkan terima kasih kepada Bupati Kediri, sehingga acara seperti ini dapat digelar,” kata Camat Badas, Prasetyo, Jumat (15/09/2023) tadi.

Dalam kegiatan ini, kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak dan telur tersedia. Dengan ketersedian beras 8 ton dari Bulog, maka masyarakat diperkenankan untuk mendapatkan beras perorang sebanyak 10 kg.

Sementara masyarakat yang sudah mengantri sejak pagi, pun melakukan pembelian dengan tertib. Dimana untuk pelaksanaan sendiri, berlangsung mulai pukul 09.00.

“Saya berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dan beberapa pihak yang terlibat, dengan adanya kegiatan operasi pasar ini. Apa yang dilakukan, ini sangat membantu saya dan masyarakat,” papar seorang warga, Riska. (kom/pan/sit)