Secara administratif, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan kebijakan strategis untuk tidak melakukan terminasi kontrak terhadap PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu. Keputusan ini, berlandaskan pada evaluasi terhadap kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh para pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan akselerasi pembangunan daerah.

Hal ini, merupakan bentuk apresiasi institusional terhadap dedikasi para abdi negara. Meskipun, jaminan keberlanjutan telah dinyatakan Bupati Fawait, yang menekankan bahwa sistem kepegawaian di Jember tetap mengedepankan prinsip meritokrasi.

“Keberlangsungan hubungan kerja ini, secara mutlak berkorelasi dengan kualitas kinerja individu. Pemerintah daerah memberikan jaminan stabilitas posisi bagi pegawai dengan rekam jejak kinerja yang baik,” kata Gus Fawait, Rabu (08/04/2026) tadi.

Baca juga :

Ketentuan mengenai disiplin dan standar kompetensi tersebut, juga disinkronkan dengan aturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), guna menciptakan iklim kerja yang kompetitif dan berintegritas. Dalam konteks kebijakan nasional, langkah Jember dalam melakukan pengangkatan PPPK dalam skala besar menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penguatan sumber daya manusia. Sementara, Jember saat ini menempati posisi strategis sebagai salah satu daerah dengan serapan tenaga kerja ASN-PPPK terbanyak di Indonesia.

Kebijakan ini diambil, dengan tetap memperhatikan koridor regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk pemenuhan syarat-syarat tata kelola kepegawaian yang akuntabel. Sementara terkait aspek fiskal daerah, Gus Fawait menyampaikan bahwa kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember berada pada rasio yang sehat.

“Pemkab Jember telah menyusun proyeksi anggaran jangka menengah untuk memastikan kewajiban finansial terhadap belanja pegawai dapat terpenuhi sesuai dengan standar penggajian yang ditetapkan secara nasional. Stabilitas APBD ini menjadi fondasi utama bagi pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan program pengangkatan dan perpanjangan kontrak PPPK tanpa mengabaikan program strategis lainnya,” tegasnya.

Bupati Fawait mengimbau, agar seluruh jajaran ASN di Kabupaten Jember tetap fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. Kepastian mengenai status kerja pada tahun 2027, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas kerja dan inovasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan adanya jaminan ini, stabilitas internal pemerintahan diharapkan tetap terjaga guna mewujudkan visi besar Jember di masa depan. (rio/gie/adv)

“Kami mengecek agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok tetap terjaga di pasaran. Karena selama Ramadan, biasanya mengalami kenaikan,” kata Bupati Ipuk.

Selama satu pekan Ramadan, tambahnya, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Seperti telur, saat ini berada di harga Rp 31 ribu dari sebelumnya Rp 27 ribu – Rp 28 ribu. Daging sapi naik dari Rp 125 ribu menjadi Rp 145 ribu dan daging ayam naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 36 ribu.

Sementara Cabai yang sempat naik hingga Rp 130 ribu perkg, kini turun menjadi Rp 98 ribu. Bawang merah juga naik menjadi Rp 45 ribu – Rp 48 ribu perkg. Sementara sejumlah komoditi harganya stabil diantaranya gula pasir Rp 17 ribu perkg, minyak goreng Rp 17.500 – Rp 19.500 perliter, bawang putih Rp 30 ribu -35 ribu perkg, beras premium Rp 74.500/5 kg dan beras medium Rp 68.500/5kg.

Baca juga :

Bupati Ipuk mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok. “Untuk mengendalikan harga, kami bersama stakeholder terkait terus menggelar pasar murah secara massif sejak awal Ramadan, merata di seluruh kecamatan. Silakan manfaatkan,” kata Bupati Ipuk.

Kepala Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza, mengatakan dinamika kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pokok saat ini masih dalam batas wajar. Sehingga, tidak berpotensi menyebabkan inflasi.

“Kami meminta TPID untuk menggelar pasar murah dalam rangka pengendalian harga,” kata Iqbal.

Ditambahkan Kapolresta Banyuwangi,  Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan, bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi penimbunan komoditas bahan pokok di Banyuwangi. “Kami akan ikut memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya selama Ramadan hingga Idul Fitri,” katanya. (kom/bwi/gie)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Malang dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. “Saya mengucapkan selamat mengemban amanah baru kepada Bapak Indra Kuspriyadi. Kami menaruh harapan besar agar kepemimpinan beliau dapat memperkuat peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, pengalaman Indra yang sebelumnya bertugas di sejumlah wilayah di Sumatera menjadi modal berharga dalam memperkuat kolaborasi di Kota Malang. Wali Kota Wahyu pun menyambut hangat kehadiran pimpinan BI yang baru sebagai bagian dari keluarga besar Malang.

“Selamat bergabung dengan warga Malang, dengan Arema-nya. Nanti kita akan banyak berkolaborasi, terutama dalam menjaga faktor-faktor stabilitas ekonomi di wilayah Malang,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu menekankan, bahwa peran Bank Indonesia melampaui fungsi sebagai otoritas moneter. BI juga berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi daerah. Hal itu, menurutnya, tercermin dalam sinergi konkret melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang selama ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga, memperkuat rantai pasok, hingga mengendalikan harga pangan.

Baca juga :

“Kolaborasi melalui TPID menjadi contoh sinergi yang efektif. Berbagai langkah pengendalian inflasi, penguatan rantai pasok, hingga pengendalian harga pangan telah kita laksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut juga disampaikan apresiasi kepada pimpinan sebelumnya, atas komunikasi dan koordinasi intens, khususnya dalam penyampaian data serta perkembangan inflasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan daerah. Selain pengendalian inflasi, Wali Kota Wahyu juga menyoroti kontribusi BI dalam mendorong pengembangan UMKM melalui fasilitasi business matching, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Upaya tersebut, dinilai sejalan dengan komitmen Pemkot Malang dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pertumbuhan daerah.

Sebagai informasi, pengukuhan tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dr Filianingsih Hendarta. Pihaknya meyakini pengalaman dan kepemimpinan Indra Kuspriyadi akan semakin memperkuat sinergi Bank Indonesia, dengan pemerintah daerah serta seluruh mitra strategis di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo. “Di Bank Indonesia kami berpegang pada prinsip bahwa setiap amanah harus segera dilaksanakan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo beserta seluruh jajaran atas kerja sama dan dukungan yang baik yang telah diberikan kepada Ibu Febrina selama memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang sejak Januari 2024. Kami perkenalkan Bapak Indra Kuspriyadi, salah satu putra terbaik Bank Indonesia yang telah mengemban berbagai penugasan di sejumlah Kantor Perwakilan, termasuk terakhir sebagai Deputi Direktur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara dan sebelumnya di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Filianingsih menambahkan, estafet kepemimpinan ini diharapkan tidak hanya menjaga kesinambungan program kerja yang telah berjalan. Namun, juga menghadirkan inovasi baru dalam memperkuat stabilitas harga, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, serta mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah kerja KPwBI Malang.

“Kami optimistis kolaborasi yang telah terbangun solid selama ini akan semakin kokoh di bawah kepemimpinan yang baru,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam momen itu, Bupati Arifin menyampaikan sejumlah poin strategis terkait penguatan ekonomi daerah, efisiensi anggaran dan sinkronisasi regulasi. Bupati menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel, terutama dalam hal pembiayaan.

“Kami mendorong pelonggaran DSCR untuk mengurangi tekanan beban bunga dan memberi ruang bagi sektor-sektor penghasil pendapatan daerah untuk tumbuh lebih cepat,” kata Bupati Arifin, Kamis (27/11/2025) tadi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 350 miliar, diharapkan mampu menopang program prioritas daerah, termasuk optimalisasi insentif daerah. “Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat,” imbuhnya.

Merujuk arahan Dirjen Keuangan, Bupati Arifin menyampaikan bahwa terdapat sejumlah regulasi yang memerlukan penyesuaian, khususnya tentang transfer ke daerah dan belanja publik. Bupati Arifin mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat menargetkan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen pada tahun 2027.

Baca juga :

“Ini menjadi tantangan bagi daerah untuk mengelola SDM dan efisiensi organisasi. Kita juga menyoroti perlunya harmonisasi pengelolaan aset daerah. Ada sejumlah regulasi terkait pemanfaatan diesel, penyusutan aset (BMD), serta appraisal aset daerah yang harus diperbarui agar pengelolaan aset menjadi lebih optimal dan memiliki nilai manfaat ekonomi,” terang Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Pemerintah pusat memberikan dukungan berupa fasilitas fiskal dan Dana Transfer Daerah (FTD). Selain itu, Trenggalek mendapat alokasi Rp 27 miliar untuk peningkatan jalan dengan standar nasional, termasuk kapasitas spesial untuk mendukung mobilitas masyarakat.

Bupati Nur Arifin menegaskan, bahwa seluruh kebijakan fiskal harus diarahkan pada kebermanfaatan langsung bagi masyarakat. “Prinsip kita jelas, belanja harus tepat sasaran, efektif dan mampu menjawab kebutuhan nyata rakyat. Pembangunan Trenggalek harus berjalan berkelanjutan, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Askolani, mengatakan terkait Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah pusat memberikan ruang fleksibilitas, namun tetap dengan penekanan pada prioritas pembangunan daerah. Selain itu, belanja hibah akan diperketat. “Hibah harus mengikuti batasan dan pendataan yang lebih akurat. Tidak boleh ada pengeluaran di luar ketentuan,” urai Askolani.

Dalam agenda tersebut, turut hadir Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Adriyanto dan Asisten Administrasi Umum Sekda Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto. (mil/gie)

Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Arudji Anwar, menyampaikan bahwa masyarakat dijamin menggunakan hak berdemokrasi, berekspresi, berserikat dan berkumpul sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28. Termasuk juga sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab. Demokrasi boleh berjalan, tetapi stabilitas nasional tetap wajib terjaga,” ucap Arudji.

Menurutnya, Kemenko Polkam juga terus melakukan safari konsolidasi di sejumlah daerah. Seperti sebelumnya, telah dilakukan di Makassar, kemudian Jawa Tengah dan kini di Jawa Timur.

“Khususnya Malang Raya ini menjadi barometer. Meski Agustus lalu ada gejolak di beberapa wilayah, alhamdulillah Malang Raya tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan. Karena sebagai bentuk konsolidasi pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, khususnya ormas.

“Di Indonesia ada sekitar 400 ribu Ormas. Di Jawa Timur sendiri ada 1.300 Ormas tingkat provinsi dan sekitar 13 ribu di kabupaten/kota. Ormas sendiri juga punya peran besar sebagai mitra pemerintah menjaga kondusifitas, kerukunan, dan pembangunan,” kata Eddy.

Dikatakan Eddy, bahwa ada evaluasi pasca terjadinya kericuhan pada akhir Agustus lalu, yakni mengajarkan pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini, mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dan pesantren. Selain itu, peran Ormas diperlukan agar bisa peduli dan proaktif mengantisipasi isu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

“Kalau ada informasi yang bisa memicu konflik, segera konfirmasi ke aparat keamanan. Tujuannya agar bisa dicegah sejak dini. Kita rangkul kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Mari kita jaga Indonesia, Jawa Timur, juga Kota Malang, agar tetap kondusif. Termasuk dengan bijak menggunakan media sosial,” imbuh Eddy. (rsy/sit)

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dalam momen itu menekankan akan pentingnya kewaspadaan dini. Terlebih, setelah adanya sejumlah aksi penyampaian aspirasi yang berujung pengrusakan.

“Alhamdulillah, di Kota Probolinggo aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa, dapat kita mediasi dan salurkan secara baik. Ini yang harus terus kita pertahankan,” kata Wali Kota Aminuddin.

Dirinya juga mengingatkan, bahwa situasi kondusif bukan berarti membuat semua pihak lengah. Menurutnya, gelombang aspirasi dari generasi muda yang merasa belum tersampaikan secara baik, harus dikelola secara bijak.

“Kita tidak boleh alergi, karena mereka adalah bagian dari proses menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota juga menyebut, bahwa ada empat potensi besar di Indonesia, dalam menyongsong masa depan. Yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan sumber daya alam dan keamanan wilayah. Keamanan inilah yang menjadi kunci utama agar potensi lainnya bisa berkembang maksimal.

Pemerintah Kota Probolinggo pun berkomitmen, akan terus memperkuat sistem deteksi dini melalui berbagai langkah, mulai dari pemberdayaan RT/RW, peningkatan insentif linmas, hingga pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi. “Mulai tahun 2026, RT dan RW akan menerima insentif Rp 1 juta. Linmas akan mendapat BPJS Ketenagakerjaan dan santunan kematian. Honor Linmas juga akan kita naikkan 100 persen,” ungkap Wali Kota.

Pemkot juga telah bekerja sama dengan Polres Probolinggo Kota, untuk menyediakan 200 unit motor bagi Polisi RW, serta merencanakan pemasangan CCTV secara menyeluruh di tahun 2027. “Dengan sistem pemantauan 24 jam, kita bisa mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Aries Rachmanto, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari roadshow Bakesbangpol ke berbagai kecamatan. Tujuannya, adalah mendeteksi dan mencegah secara dini berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu ketertiban umum. (kom/pro/sit)

Pelaksanaan ini, komparasi harga menjadi alasan utama dalam kegiatan tersebut. Seperti beras, dijual lebih murah hingga Rp 8 ribu perkilogram dibanding harga pasaran. Tidak heran, bila lapak beras menjadi yang paling ramai diserbu warga.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang hadir bersama dengan jajaran Forkopimda, Sekda Kota Malang, Kepala Perangkat Daerah, hingga perwakilan Bank Indonesia dan OJK, menegaskan bahwa GPM merupakan kebijakan nasional yang diterjemahkan ke daerah. “Ini bentuk respon cepat pemerintah atas kondisi yang dihadapi masyarakat. Sesuai instruksi Presiden melalui Mendagri, kegiatan ini akan terus digelar. Setelah di Mulyorejo, ini yang kedua, dan masih ada sembilan titik lagi di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Menurutnya, GPM bukan sekadar penjualan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, juga bagian dari upaya menjaga inflasi sekaligus stabilitas ekonomi.

“Saya melihat animo masyarakat tinggi, antusias sekali. Tentu kami akan mendukung penuh kebijakan yang berdampak baik bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, kestabilan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondusifitas wilayah.

“Harapannya ini jadi stimulus yang baik. Kolaborasi pusat, daerah, dan masyarakat dapat terus berjalan harmonis. Kalau ekonomi masyarakat stabil, otomatis wilayah juga akan lebih kondusif,” imbuh Wahyu. (kom/rsy/sit)

Bupati Malang, HM Sanusi, mengatakan bahwa ketahanan pangan memiliki peran penting dalam menciptakan suasana aman dan kondusif di tengah masyarakat. “Keamanan bukan hanya soal menjaga ketertiban, tapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tercukupi. Jika pangan terjamin, maka ketenteraman dan kedamaian akan terwujud,” kata Bupati Sanusi, dalam rangkaian pelaksanaan ‘Apel Jogo Kabupaten Malang, sekaligus Doa bersama dan Peringatan Maulid Nabi serta Gerakan Pangan Murah demi Indonesia Damai’.

Baca juga :

Program Gerakan Pangan Murah yang dilakukan Pemkab Malang, ini diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, dengan menghadirkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp 55 ribu perkemasan atau Rp 11 ribu perkilogram, minyak goreng subsidi Rp 15 ribu perliter, minyak non subsidi Rp18.500 perliter, serta telur ayam dengan harga Rp 24 ribu perkilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menjelaskan bahwa ketersediaan komoditas di kabupaten cukup memadai. “Untuk beras kami siapkan 5 ton, minyak goreng masing-masing 150 liter dan telur 50 kilogram. Harapannya, gerakan pangan murah ini bisa membantu menstabilkan harga di pasaran serta mengurangi potensi kelangkaan,” terangnya.

Program GPM ini, ujarnya, juga menjadi langkah nyata Pemkab Malang dalam mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir tahun. “Selain menjaga keterjangkauan harga, kegiatan tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga. Kami optimistis inflasi dapat dikendalikan sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil,” paparnya. (sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut rutin digelar setiap triwulan sekali. Itu dilakukan, sebagai wadah diskusi strategis lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Malang.

“Ini kegiatan rutin tiap tiga bulan. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dan arahan soal kondisi Kota Malang. Narasumbernya dari Forkopimda sesuai tugas dan fungsinya,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa selama triwulan kedua tahun 2025, situasi Kota Malang terjaga dalam kondisi kondusif. Beberapa isu strategis, juga telah dibahas bersama Forkopimda dan disepakati tindak lanjutnya. Terutama, yang berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), baik yang bersifat lokal maupun dampak dari isu nasional.

“Jadi tinggal bagaimana kita mengantisipasi ke depan, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan juga poin-poin gangguan Kamtibmas bisa turun dan Kota Malang semakin kondisif terlebih di bulan Agustus ini,” tambahnya.

Baca juga :

Namun, Wali Kota Wahyu juga menyoroti kenaikan angka kriminalitas, khususnya pada kasus Narkoba. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, kasus narkotika meningkat dari 90 kasus pada semester pertama 2024 menjadi 107 kasus di periode yang sama tahun 2025. Angka tersebut mengalami kenaikan 18,89 persen.

“Iya, ada peningkatan kasus narkoba, termasuk juga judi dan penculikan. Ini yang jadi perhatian kita bersama. Tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan dan tadi juga sudah disampaikan Pak Kapolres bahwa sudah ada langkah antisipasi,” ujarnya.

Sehingga dalam hal ini, menurutnya perlu ada pendekatan konkret, terlebih Kota Malang dikenal sebagai Kota Pendidikan yang dipenuhi mahasiswa dari berbagai daerah. Nantinya, akan dilakukan dengan menggandeng perguruan tinggi untuk turut serta dalam pencegahan melalui edukasi dan kampanye bersama.

“Kami berharap ada kerja sama yang baik dengan kampus-kampus. Pendekatannya ke mahasiswa bisa lewat edukasi atau program pencegahan lainnya. Tentunya kami juga akan melibatkan semua stakeholder,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)