Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa harga cabai rawit sebelumnya sempat menembus Rp 120 ribu perkilogram. Melalui WTI, harga cabai keriting dan cabai rawit dijual Rp 40 ribu perkilogram, sedangkan cabai besar Rp 45 ribu perkilogram.

“Alhamdulillah, sejak Warung Tekan Inflasi dibuka, sudah langsung mempengaruhi harga cabai yang sebelumnya melambung tinggi. Kemarin saat dicek Bu Gubernur di Pasar Klojen harganya mencapai Rp 120 ribu per kilogram, sekarang di pasaran sudah turun menjadi sekitar Rp 70 ribu,” ujar Wali Kota Wahyu.

Pasokan cabai yang dijual di WTI, diperoleh melalui Kerja Sama antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Lumajang. Pemkot Malang membeli cabai langsung dari daerah penghasil dan menjualnya kembali kepada masyarakat tanpa mengambil keuntungan.

Baca juga :

“Kami membeli cabai dari Lumajang dan menjualnya dengan harga yang sama. Tujuannya bukan mencari keuntungan, tetapi menjaga stabilitas harga di Kota Malang,” katanya.

Sejak dibuka, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hingga saat ini, sekitar 2,5 ton cabai telah terjual. Untuk memastikan distribusi merata, pembelian dibatasi maksimal dua kilogram per orang dengan menunjukkan KTP.

“Mudah-mudahan minggu depan harga cabai bisa turun lagi dan mendekati harga yang kami jual. Kalau nanti terjadi kenaikan lagi, kami siap melakukan intervensi kembali,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, keberadaan WTI di dalam area pasar dinilai lebih efektif dibandingkan lokasi lain karena dampaknya dapat langsung dirasakan pedagang dan konsumen. Kehadiran warung tersebut juga mendorong pedagang menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif.

“Sementara ini ada di dua lokasi yaitu Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo sudah cukup, karena pengaruhnya langsung terasa. Ketika Warung Tekan Inflasi ada di pasar, otomatis harga di pasar ikut bergerak turun,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Sebelum melakukan peninjauan, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama jajaran TPID melakukan High Level Meeting (HLM) mengenai perkembangan harga berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta kondisi riil di lapangan. “Dari hasil pembahasan dan pemantauan di pasar, harga cabai saat ini ternyata masih di atas Rp 100 ribu perkilogram. Padahal harga jual dari petani sekitar Rp 80 ribu. Di hulu tadi kita sudah sempat berdiskusi banyak hal dan akhirnya kita tangkap. Selain itu, nanti kita juga akan melihat ke hilir,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkan wali kota, meskipun pasokan cabai sudah dicukupi oleh beberapa daerah lain, namun menurutnya belum mampu menekan harga secara signifikan. Karena itu, melalui TPID Kota Malang akan menyiapkan skema intervensi melalui Warung Tekan Inflasi (WTI).

Baca juga :

“Nanti kita membeli cabai dari petani dengan harga Rp 80 ribu perkilogram dan menjualnya kembali ke pasar dengan harga yang sama. Harapannya, harga pasar bisa terdorong turun atau setidaknya mendekati harga tersebut,” ucapnya.

Wali Kota Wahyu memastikan, jika anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) telah disiapkan sebagai instrumen pendukung. Saat ini, TPID tengah memetakan teknis pelaksanaan, termasuk kemungkinan kerja sama antar daerah maupun optimalisasi produksi lokal.

“Kami tidak ingin merugikan petani, tetapi juga harus menjaga daya beli masyarakat. Di situlah peran TPID untuk mencari keseimbangan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Bupati Indah mengatakan bahwa pemantauan distribusi dan pasokan komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam dan cabai dilakukan secara intensif. Berdasarkan hasil monitoring, stok di tingkat distributor dan pasar rakyat dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Stok aman. Yang ingin kita stabilkan adalah harganya. Karena itu operasi pasar dan Pasar Ramadan akan terus kita gencarkan agar masyarakat tetap bisa berbelanja dengan tenang menjelang Idul Fitri,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Selasa (03/03/2026) tadi.

Sebagai bentuk intervensi langsung, Pemkab Lumajang menggelar Pasar Ramadan di kawasan timur Alun-Alun Lumajang selama 6 hari, atau 2 hingga 7 Maret 2026. Kegiatan ini, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran guna menekan dampak kenaikan harga musiman.

Berbagai komoditas dijual, dengan harga lebih terjangkau. Antara lain, seperti beras Rp 55 ribu per 5 kilogram, telur ayam Rp 29 ribu perkilogram, gula pasir Rp 15.500 perkilogram, serta minyak goreng Rp14.500 per liter. Selain itu, tersedia pula sayuran segar dan kebutuhan dapur lainnya.

Baca juga :

Menurut Bunda Indah, harga yang lebih rendah dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan asosiasi dan produsen. Sehingga, distribusi lebih pendek dan efisien. Skema ini, menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.

Selain Pasar Ramadan, operasi pasar juga digelar di sejumlah titik untuk memperluas jangkauan intervensi. Langkah ini dilakukan, sebagai antisipasi meningkatnya permintaan menjelang Idul Fitri yang berpotensi memicu gejolak harga.

“Stabilitas harga bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan menyangkut rasa aman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan harga yang terkendali dan stok terjamin, warga dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang,” imbuhnya.

Koordinasi lintas perangkat daerah bersama distributor dan pelaku usaha terus diperkuat guna memastikan kelancaran pasokan hingga tingkat pengecer. Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan rutin untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga.

Pemkab Lumajang berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha pedagang. Intervensi dilakukan secara terukur agar pasar tetap sehat dan daya beli masyarakat terjaga.

Dengan kombinasi Pasar Ramadan dan operasi pasar berkelanjutan, pemerintah optimistis kebutuhan pokok masyarakat hingga Idul Fitri dapat terpenuhi secara memadai, sementara potensi lonjakan harga dapat ditekan seminimal mungkin. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa KAD tersebut terbukti efektif menekan harga sejumlah komoditas. “Sangat efektif. Kita bisa membeli bahan pokok dari daerah yang harganya lebih murah, lalu dijual di Kota Malang dengan harga terjangkau karena ada subsidi dari APBD,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (03/12/2025) tadi.

Kemudian, untuk rencana pembentukan Warung Tekan Inflasi Mbois saat ini, menurutnya masih menunggu pengumpulan data lengkap dari hasi Sidak lapangan. Warung tersebut, nantinya akan menjual komoditas tertentu yang mengalami kenaikan signifikan.

Baca juga :

“Kita lihat dahulu mana komoditas yang naik. Setelah itu kita tentukan apa saja yang dijual di Warung Tekan Inflasi. Data ini akan dibahas dalam High Level Meeting,” tambahnya.

Selain itu, Pemkot juga akan menyiapkan Gelaran Pangan Murah (GPM) di beberapa titik. Langkah tersebut diharapkan bisa menjadi solusi jangka pendek untuk menekan harga bahan pokok. “Besok juga akan ada GPM, ya. Nanti ada beberapa tempat untuk bisa menekan harga bahan pokok yang sedang naik,” ungkapnya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa pola kenaikan harga masih didominasi oleh pedagang pasar tradisional. Terutama, saat momentum besar seperti menjelang hari raya dan Nataru.

“Distributor tidak terpengaruh. Stok lengkap dan harga stabil. Tapi di pasar, menjelang hari raya, pedagang cenderung menaikkan harga,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Program ini, akan fokus pada produksi cabe rawit dan cabe merah besar di Kecamatan Sumbersuko, Pasrujambe, Senduro, Lumajang dan Kecamatan Kunir. Dengan tujuan, menjaga pasokan dan kualitas hasil panen.

Kepala Bidang Hortikultura DKPP, Hendra Suwandaru, menyatakan bahwa langkah ini sekaligus mempermudah pengawasan terhadap kualitas cabai dan penanganan hama secara terpadu. “Dengan adanya cluster pertanian, produksi cabai diharapkan lebih terkontrol. Sehingga, harga di pasar tidak mudah naik tajam. Petani juga bisa berbagi praktik terbaik untuk hasil panen yang maksimal,” jelas Hendra, Jumat (10/10/2025) tadi.

Ditambahkannya, langkah ini sangat dibutuhkan, karena harga cabai di Lumajang, memang sempat berfluktuasi. Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan, per 1 Oktober 2025 harga rata-rata cabai di tingkat konsumen, cabe merah keriting Rp 39.666 perkg, cabe merah besar Rp 50 ribu perkg dan cabe rawit merah Rp 45 ribu perkg.

Baca juga :

Pada 9 Oktober 2025, harga di pasar utama seperti Pasar Baru, Pasar Sukodono dan Pasar Pasirian, tercatat stabil. Diantaranya, cabe merah keriting Rp 40 ribu perkg, cabe merah besar Rp 50 ribu perkg dan cabe rawit merah Rp 35 perkg.

Menurut Hendra, ada beberapa penyebab fluktuasi harga sebelumnya. Seperti stok cabai yang mulai menipis hingga cuaca yang tidak menentu. Sehingga, cabai cepat busuk, serta serangan hama seperti petek, antraknosa dan layu fusarium yang menurunkan hasil panen.

Salah satu kelompok tani yang tergabung dalam cluster, Poktan Awan Gono, yang diketuai Sulkhan Maarif, menyambut baik inisiatif ini. “Cluster membuat kami bisa berbagi pengalaman dan menjaga kualitas panen. Hasilnya, harga di pasar pun lebih stabil,” kata Sulkhan.

Program Cluster Cabai DKPP Lumajang, menjadi contoh langkah solutif pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan fluktuasi harga cabai dapat diminimalkan dan pasokan tetap aman untuk masyarakat. (kom/adi/gie)

Walaupun harga cabai cenderung naik, namun para petani telah bersiap untuk bisa menjualkan dengan harga terbaik. “Alhamdulillah, walaupun ini di Kota Malang, tetapi kita ada hamparan untuk memanen cabai. Katanya, ini cabai dengan kaliber tingkat kepedasannya yang paling baik dan paling tidak harga cabai kita bisa lebih stabil. Sehingga, tidak perlu mengambil cabai yang dari luar Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Untuk lahan cabai yang dimiliki oleh Kota Malang, urainya, tersebar di tiga kelurahan. Yakni di Kelurahan Wonokoyo, dengan luas 50 hektare dan di Kelurahan Merjosari serta Kelurahan Lowokwaru dengan total 30 hektare.

“Luasan itu belum ditambah saat kita panen perdana tadi. Sebelumnya petani tersebut menanam tebu, tapi sudah beralih sejak tiga bulan lalu menjadi cabai. Alhamdulillah ada peningkatan daripada ketika mereka menanam tebu,” tambah Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa untuk stok cabai di Kota Malang saat ini dalam kondisi aman. Dengan dilakukan panen tersebut, diharapkan juga menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga ketersediaan cabai, sekaligus menekan harga agar tetap terjangkau di masyarakat.

“Cabai di Kota Malang sedang bagus harganya, tetapi harga di pasar harus kita tekan agar daya beli di masyarakat akan lebih terjangkau,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa meski hasil panen cukup baik, tetapi para petani masih menghadapi beberapa kendala. Seperti serangan hama dan busuk buah. Namun, cabai yang dipanen kali ini memiliki daya tahan lebih lama mencapai enam hari sebelum mengalami pembusukan.

Sebagai informasi, usai melakukan panen cabai perdana, Wahyu bersama dengan jajarannya juga melakukan tinjauan ke peternak ayam petelur yang juga berada di Kawasan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang. (cw1/rsy/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga sejalan dengan program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). GPM ini, akan digelar sebanyak 20 kali dan disebar di lima kecamatan Kota Malang.

“Setiap kecamatan akan mendapatkan empat kali GPM dan tentunya lokasinya akan berpindah-pindah. Untuk hari ini ada di tiga lokasi, yakni di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Kantor Pos Indonesia dan Halaman Kantor Dispangtan Kota Malang,” kata Slamet, Senin (03/03/2025) tadi.

Dalam GPM itu, tersedia 15 item bahan pokok, terutama beras, gula, minyak, tepung, telur, hingga garam. Tentunya, harga yang ditawarkan pun berbeda dengan di pasaran, yakni selisih Rp 1.000 hingga Rp 5.000 ribu.

“Yang jelas, kami menyediakan GPM ini di bawah harga pasar,” tambahnya.

Baca juga :

Namun, stok beberapa komoditas seperti telur cepat habis karena tingginya permintaan pembeli. Padahal, barang yang disediakan mencapai 30 kg.

“Persediaan yang kami bawa hari ini mungkin tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, karena sulit memprediksi jumlah warga yang akan datang,” katanya.

Sementara itu, salah satu pembeli, Sri Wahyuni, menyambut baik dengan adanya GPM tersebut. Tetapi, dia mengeluhkan selisih penjualan yang ada hanya berbeda Rp 500 hingga Rp 1.000 saja dengan di pasaran. “Seharusnya bisa lebih murah Rp 2.000 hingga Rp 2.500, supaya terasa benar-bebar manfaatnya GPM ini,” ucap Sri.

Dirinya juga mengatakan, bahwa harga bahan pokok di pasaran masih tinggi, terutama telur, tepung dan mentega yang menjadi bahan pokok pembuatan kue kering. “Tadi saya beli tepung hanya 3 kg, karena di rumah masih ada stok. Harga di pasar Rp 11.500 di sini tadi Rp 11.000 kemudian beras kalau di luar Rp 71.500 di sini tadi Rp 71.000, hanya beda Rp 500 saja. Kalau telur di pasaran Rp 27.000 di sini tadi Rp 26.000, tapi stoknya cepat habis,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, yang juga turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan bahwa GPM menjadi salah satu program pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Selain itu juga menjadi upaya strategis dalam memastikan stabilitas harga dan pasokan bahan pokok.

“Kami melihat harga cabai yang biasanya mencapai Rp 35 ribu di pasaran, di sini hanya Rp 7 ribu. Ini sangat membantu masyarakat sekaligus mendukung program pengendalian inflasi,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Dirinya berharap, program tersebut juga dapat lebih dimatangkan dan ditingkatkan. Sehingga, manfaatnya bisa semakin dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan bahwa GPM diselenggarakan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan yang biasanya meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. “Kami menyediakan berbagai komoditas seperti beras, minyak, gula, serta sayuran seperti cabai, tomat, dan terong, hasil produksi kelompok tani urban farming Kebun Botol di Tlogomas,” kata Slamet. 

GPM juga melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Dispangtan dan Diskopindag. Para pelaku UMKM ini mengelola dan menjual produk hasil budidayanya, seperti ikan, ternak, dan hasil pertanian lainnya. 

“Tentunya untuk harga yang dijual kan di GPM ini ada selisih nya sekitar Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu. Selain menekan harga, GPM juga memastikan pasokan bahan pangan tetap stabil sehingga daya beli masyarakat terjaga,” tambahnya. 

Slamet berharap, kegiatan tersebut nantinya dapat terus digelar untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak, GPM diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat menjelang Nataru sekaligus mendukung stabilitas ekonomi lokal. 

“GPM selain mengendalikan untuk stabilisasi harga dan stabilisasi pasokan, juga memenuhi kebutuhan masyarakat karena harga jualnya tidak terlalu tinggi. Sehingga masyarakat merasa pengeluaran nya tidak terlalu banyak,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Kepala UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan Disperindag Jatim, Dedi Hadiana, menyampaikan jika pelaksanaan itu dilakukan untuk menstabilkan harga bahan pokok yang cenderung fluktuatif dan membantu masyarakat di tengah kondisi daya beli yang menurun. Kegiatan tersebut, juga dilakukan di 46 lokasi selama dua bulan ke depan.

“Ini bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk menekan laju inflasi, khususnya pada harga komoditas bahan pokok yang sering mengalami kenaikan. Setiap UPT Disperindag mendapatkan tugas di tiga lokasi untuk menggelar pasar murah sebagai upaya stabilisasi harga dan harga yang ditetapkan juga sudah sesuai dengan standar Bappenas,” jelas Dedi, Kamis (10/10/2024) tadi.

Di pasar murah tersebut, Disperindag Jatim menyediakan beras dengan harga Rp 56 ribu per 5 kg, telur seharga Rp 23 ribu perkg, minyak goreng dengan jenis Minyakita Rp 16 ribu perliter, serta gula pasir Rp 16 ribu perkg. Dengan jumlah stok yang disediakan, antara lain 2 ton beras, 600 liter minyak goreng, 100 kg gula dan 100 kg telur.

“Kami juga mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi Jatim untuk memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Dedi menekankan, bahwa masyarakat bisa langsung datang dan membeli bahan pokok tanpa persyaratan khusus, namun dalam pembeliannya akan dibatasi untuk memastikan distribusi merata. Setiap pembeli hanya diperbolehkan membeli maksimal 1 kg telur, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula dan 2 hingga 4 sak beras.

“Program ini sangat membantu masyarakat, terutama di daerah pinggiran. Misalnya, di Pasuruan, kami pernah menjual 10 ton beras yang habis dalam waktu singkat karena harga pasar jauh lebih tinggi. Masyarakat sangat antusias karena dengan adanya subsidi, harga jadi lebih terjangkau,” tuturnya.

Disperindag Jatim berharap kegiatan pasar murah ini bisa terus membantu menurunkan inflasi, terutama pada komoditas seperti beras, cabai, gula dan minyak goreng yang sering menjadi penyumbang utama inflasi. Selain itu, Dedi juga menjelaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan pasar murah tepat sasaran.

“Kami bekerja sama dengan Diskopindag Kota Malang untuk menentukan lokasi yang membutuhkan intervensi, biasanya diusulkan melalui kelurahan setempat. Kolaborasi ini penting agar pelaksanaan pasar murah dapat berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, salah satu warga Kecamatan Klojen, Nur Hindah (59), merasa senang dengan diadakannya pasar murah itu. Sebab, harga yang dijualkan sangat terjangkau dan ada selisih yang lumayan dengan biasanya dipasaran.

“Harga telur saja bedanya Rp 3 ribu, kalau yang lainnya beda Rp 1.500, ini kan sangat lumayan. Semoga pasar murah ini nantinya sering diadakan di Kota Malang,” imbuh Nur. (rsy/sit)