Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan kembali menjadi salah satu daerah jujugan wisatawan selama masa libur Nataru 2026. Sementara pelaksanaan Rakor sendiri, dihadiri langsung Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI, Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi, H Nur Chozin, BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, OPD Pemkab Banyuwangi, serta stakeholder terkait lain.

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburnya. Termasuk saat libur Nataru tahun ini, Banyuwangi kembali diprediksi bakal mengalami lonjakan wisatawan. Apalagi, liburan tahun ini juga bersamaan dengan libur sekolah.

Oleh karena itu, dalam momen ini, Bupati Ipuk mengajak seluruh stakeholder saling berkolaborasi. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan sejumlah langkah menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Nataru.

Baca juga :

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Begitu juga, kepada masyarakat yang tengah merayakan Natal. Kita harus memastikan mereka bisa menjalani ibadah dengan khusyuk dan tenang. Lewat Rakor ini, harapannya kita bisa menyamakan persepsi dan menyatukan langkah agar perayaan Nataru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman dan kondusif,” kata Bupati Ipuk.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama, menambahkan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada peningkatan arus lalu lintas. Melainkan, juga pada pengamanan tempat ibadah, peningkatan jumlah wisatawan, aktivitas hiburan masyarakat, hingga potensi kerawanan di tengah cuaca ekstrem.

Untuk itu, dalam waktu dekat Polresta akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Untuk pelaksanaannya, melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, perangkat daerah terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendirikan 7 Pos Pengamanan (Pospam) dan 2 Pos Pelayanan (Posyan) yang tersebar di sejumlah titik. Serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan Posyan dan Pospam yang kita sediakan ini harapannya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan warga selama libur Nataru,” jelas Kapolresta. (kom/bwi/gie)

BPK sendiri, datang ke Banyuwangi guna mempertemukan berbagai pihak (stakeholder) agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera dilanjutkan. “Rapat ini terkait percepatan penyelesaian jalur Pansela, mengingat proyek ini sudah lama mangkrak. Proyek ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Oleh karena itu, kami dari BPK berada dalam posisi untuk mendukung dengan memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud dan kita dapat melaksanakan agenda pembangunan nasional dengan baik,” kata Anggota BPK VII, Slamet Edy Purnomo.

Dirinya juga menjelaskan, JLS merupakan PSN yang harus segera direalisasikan. Karena, ini bermanfaat bagi perekonomian dan berdampak pada kelancaran jalur distribusi di jalur selatan.

“Banyuwangi juga memiliki banyak potensi ekonomi seperti kelautan, pertanian dan pariwisata yang perlu terus ditingkatkan dengan infrastruktur yang baik, salah satunya dengan menghubungkan infrastruktur darat melalui JLS Pansela,” tambah Edy.

JLS Pansela di Banyuwangi, membentang sepanjang 100 km, dari perbatasan Jember – Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sisa jalan yang belum dibangun, adalah sepanjang 14,1 km, dengan rincian melintasi kawasan Hutan KPH Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 km dan kawasan perkebunan PTPN I Regional 5 Selogiri dan Malangsari sepanjang 7,83 km.

Baca juga :

Edy menjelaskan, bahwa kendala pembangunan JLS di ruas Banyuwangi-Jember, berkaitan dengan permasalahan teknis dan kebijakan. Salah satunya, terkait proses pelepasan aset di lahan yang dilalui JLS.

Edy menyebutkan, bahwa proses pelepasan aset di lahan yang dilalui JLS bukanlah hal yang mudah karena melibatkan banyak pihak. “Namun, karena proyek ini telah ditetapkan sebagai proyek PSN, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepaskan ego sektoral dan fokus pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak terkait telah sepakat dan berkoordinasi agar proyek dapat segera dilaksanakan kembali. Dirinya berharap, hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan. “Alhamdulillah, dalam rapat hari ini yang dihadiri berbagai pihak, telah ditemukan solusi bersama. Semoga percepatan pembangunan Pansela dapat segera terlaksana,” ujarnya.

Estimasi pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disusun oleh pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek mencapai Rp 47,1 miliar. “Target pelaksanaannya akan mengacu pada jadwal Kementerian PUPR. Mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, Pemerintah Daerah dan PTPN,” papar Edy.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani berharap dorongan dan dukungan BPK dapat mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap II. Kehadiran JLS akan meningkatkan perekonomian, pariwisata dan program pemerintah pusat, termasuk Program Ketahanan Pangan.

“Terima kasih atas dukungannya terhadap pengembangan JLS. Semoga dapat segera terealisasi karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut menyampaikan, bahwa pembangunan ekosistem UMKM harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. “Kota Malang punya potensi besar lewat UMKM. Ini sudah dibuktikan melalui eksistensi mereka yang tetap survive saat pandemi Covid-19 lalu dan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dirinya juga menilai, bahww keberadaan UMKM Center dapat menjadi wadah inkubasi sekaligus solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari pembiayaan hingga pemasaran. “Saya sangat mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Asosiasi UMKM Nusantara Rakyat Sejahtera (AMNARA) Building, Pemkot Malang dan TNI. Apalagi UMKM Center ini dibangun di pusat kota, tentu akan berdampak positif bagi perkembangan UMKM lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Wahyu menargetkan sekitar 10 persen UMKM di Kota Malang, dapat berpartisipasi aktif di UMKM Center. Karenanya, dirinya juga menekankan pentingnya dukungan perbankan, salah satunya dari Bank Jatim, untuk memperkuat akses pembiayaan.

“Kita sudah menginventarisasi masalah yang umumnya dihadapi pelaku UMKM, salah satunya permodalan. Alhamdulillah, Bank Jatim siap memberikan fasilitas pembiayaan. Harapannya, minimal 10 persen pelaku UMKM lokal bisa bergabung di sini,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Kapolsek Panggul, AKP Andi Salbi, mengatakan peristiwa bencana alam hidrometeorologi berupa tanah longsor di Desa Ngrencak, terjadi di beberapa lokasi. Peristiwa itu, terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Panggul dan sekitarnya, sejak Selasa (10/12/2024) malam.

“Tanah longsor dilaporkan terjadi tepatnya petak 72 W di Jalan Raya Panggul-Trenggalek KM 8 masuk Dusun Pager Gunung, Desa Ngrencak. Tebing setinggi 25 meter dan lebar 50 meter longsor, menyebabkan tembok penahan tanah dengan tinggi 3 meter dan lebar 13 meter mengalami keretakan,” katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (11/12/2024) tadi.

Material longsor berupa tanah dan batu yang meluber, ujarnya, hampir menutup setengah badan jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas di jalan utama tersebut menjadi tersendat.  Sementara itu, tanah longsor juga diketahui terjadi di Dusun Kasian, Desa Ngrencak.

Baca juga :

Tembok rumah Ponijan, warga setempat dengan tinggi 3 meter dan lebar 13 meter, jebol sehingga material longsor memenuhi rumah korban. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah mengerahkan sejumlah personelnya untuk datang ke TKP dan bersama stakeholder terkait melakukan upaya penanganan dengan gotong royong membersihkan material longsor. “Jalur Panggul-Trenggalek ini merupakan jalur utama dan merupakan salah satu infrastruktur yang menggerakkan roda ekonomi. Tingkat kepadatan arus juga relatif tinggi. Jadi kita berupaya untuk segera melakukan langkah pembersihan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk penanganan terhadap tanah longsor itu sendiri, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dan waspada, terutama bagi para pengguna jalan maupun warga yang berdomisili berdekatan dengan tebing tanah khususnya saat kondisi hujan deras.

“Jika mengetahui ada bencana alam sekecil apapun, mohon diinformasikan kepada kami agar bisa segera di tangani,” imbuhnya. (mil/gie)

“Salah satu program prioritas Lumajang tahun 2025, yaitu perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang berbasis pada kerakyatan,” kata Bunda Yuyun-sapaan Pj Bupati Indah Wahyuni.

Bunda Yuyun mengurai, bahwa di sektor pertanian dan perkebunan, Lumajang adalah daerah produsen yang cukup berkontribusi secara nasional. Bahkan, dirinya mencatat pada komoditas pangan, Lumajang dapat menghasilkan padi 469.347 ton pertahun dan Ubi Jalar Pasrujambe sebagai unggulan yang berpeluang untuk ekspor dengan produksi 177 kwintal pertahun.

Selain itu, Lumajang juga memiliki ragam komoditas buah unggulan, seperti Pisang Mas Kirana, Pisang Agung dan pisang lainnya dengan produktivitas 716 ton per tahun. Di samping juga, buah unggulan lain seperti Alpukat Mentega, Salak Pondoh dan manggis yang banyak dikembangkan oleh masyarakat.

Baca juga :

Sedangkan produksi obat-obatan seperti Kapulaga yang telah diekspor ke Negara China oleh Kelompok Tani Argo Mulyo, Pasrujambe tercatat sebesar 34 ton per bulan dengan nilai Rp 2,38 miliar. “Di sektor perkebunan Lumajang menghasilkan tebu 1.159.369 ton per tahun dan Kopi Robusta 1.921 ton per tahun. Ke depan bisnis di bidang pertanian memiliki peluang besar, karena kebutuhan manusia tidak lepas dari kebutuhan pangan,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini kebutuhan itu tidak hanya terbatas pada pangan, melainkan juga sebagai lifestyle, yaitu keinginan manusia untuk hidup lebih baik dengan memilih makanan yang enak, segar dan sehat.

Bunda Yuyun juga mengakui, saat ini investasi pada industri pertanian terutama di hilir berada di kota-kota besar, sehingga menambah rantai pasok dan distribusi yang cukup panjang. Sedangkan petani di daerah cenderung memerlukan kecepatan pembayaran sehingga muncul tengkulak atau pengepul.

Oleh sebab itu, kegiatan Stakeholder Forum yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, diharapkan ada investor bidang industri yang mau mendirikan usahanya di daerah. “Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami berharap akan ada investor bidang industri yang mendirikan usahanya di daerah, sehingga akan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Petani lebih terjamin kesejahteraannya dan dapat meningkatkan PAD tentunya,” harapnya. (kom/adi/gie)

Disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa saat ini untuk menghadapi liburan Nataru dimulai dari Jurang Susuh, Desa Giripurno. Lalu, pemetaan secara masif di jalur Karangploso hingga Karanglo.

“Pemetaan masif untuk menghadapi Nataru sudah dilaksanakan DPUPR Kota Batu. Yaitu, perbaikan jalan di Jurang Susuh. Sehingga, diharapkan nantinya masyarakat akan nyaman saat berkendara,” terang Aries, seusai kegiatannya.

Walaupun tanjakan di Jurang Susuh belum ada solusinya, ujarnya, tetapi pelebaran jalan sudah dilakukan oleh DPUPR Kota Batu. “Saya kira, nanti saat liburan Nataru tidak ada permasalahan krodit bila terjadi kemacetan. Karena sudah ada pelebaran jalan,” tambahnya.

Baca juga :

Aries menjelaskan, sinergitas stakeholder ini akan dikolaborasikan bersama. Tujuannya, agar tidak ada ego sektoral yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan.

Dirinya berharap, pemetaan yang dilakukan ini menjadi solusi. “Yang jelas, agar nanti kalau titik simpul terjadi permasalahan, maka Forum Sinergitas Stakeholder akan menghadapi dan akan saling menguatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Batu, AKP Ponsen Dadang Martianto, mengatakan untuk liburan Nataru nanti disiapkan Pos Pelayanan yang ditempatkan di Alun-alun Kota Batu. Kemudian, enam Pos Pengamanan disebar di titik yang sering terjadi kepadatan arus lalu lintas.

“Untuk pemetaan titik yang disinyalir sering terjadi kepadatan arus lali lintas hingga macet, sudah disebar Pos Pengamanan. Ini mengingat liburan Nataru adalah libur nasional. Tentunya, banyak wisatawan yang datang ke Kota Batu sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan,” jelasnya. (put/gie)