Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan pemerintah. Arahan tersebut, menurutnya merupakan instruksi langsung Presiden agar kualitas pelayanan gizi benar-benar terjaga.

“Jika ada SPPG yang tidak sesuai juknis, perintah Presiden jelas, harus di-suspend,” tegas Harjito, Sabtu (27/03/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa suspend tersebut merupakan penghentian operasional sementara sambil menunggu mitra memperbaiki layanan sesuai standar. Beberapa aspek yang menjadi penilaian utama antara lain kelengkapan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, hingga sistem keamanan pangan.

Baca juga :

“Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, operasional bisa langsung kami buka kembali,” katanya.

Untuk pelaksanaan di Kota Malang, BGN menyebut kondisi secara umum masih terkendali. Walaupun, ada satu kasus terkait menu makanan yang sempat viral dan sempat dihentikan sementara operasionalnya. Namun, BGN telah melakukan pembinaan serta edukasi kepada pengelola.

“Alhamdulillah, secara umum kondisi di Kota Malang sudah oke,” ujarnya.

Secara nasional, pengawasan MBG menunjukkan angka evaluasi yang cukup besar. Dari periode Januari hingga Maret 2026, hampir 2.500 SPPG sempat masuk daftar penindakan.

Namun, per 25 Maret 2026, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 752 SPPG di seluruh Indonesia setelah dilakukan pembinaan dan perbaikan layanan. “Apabila masyarakat yang menemukan kendala dalam pelaksanaan MBG dapat melapor melalui Call Center 127, maupun melalui jaringan pengawas wilayah seperti Karek, Korwil, Korcam, hingga kantor pengawasan BGN. Kami pastikan setiap laporan masyarakat akan segera direspons,” imbuh Harjito. (rsy/sit)

Yang menarik, lonjakan permintaan juga mendorong kenaikan harga. Di Pasar Blambangan, harga daging sapi mencapai Rp 145 hingga Rp 150 ribu perkilogram, pada Rabu (11/03/2026) tadi. Padahal, harga normal sebelumnya sekitar Rp 125 ribu perkilogram.

Untuk memastikan daging yang beredar tetap aman, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), melakukan pengecekan di pasar tradisional. Tim dikirim untuk memeriksa kualitas daging sapi secara serentak. Seperti di Pasar Blambangan, petugas melakukan tes cepat untuk memastikan bahwa daging yang dijual memenuhi standar aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Kepala Dispertan Banyuwangi, Danang Hartanto, mengatakan bahwa hasil inspeksi menunjukkan bahwa daging tersebut aman dan layak dikonsumsi. “Tidak ada daging yang terkontaminasi, keriput atau mengandung bahan kimia berbahaya. Masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Baca juga :

Dirinya menyebutkan, bahwa konsumsi daging meningkat hingga 80 persen dibandingkan hari-hari biasa. Hingga pukul 01.00, tercatat 41 ekor sapi disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) dan jumlahnya masih terus bertambah. Produksi daging rata-rata di Banyuwangi mencapai 3-3,5 ton perhari dan saat ini meningkat hampir 2 kali lipat dari kondisi normal.

Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Banyuwangi, drh Nanang Sugiharto, menambahkan bahwa peningkatan konsumsi dipicu oleh tingginya permintaan bahan baku untuk bakso menjelang Lebaran. “Biasanya menjelang Lebaran, konsumsi bisa meningkat hingga hampir 100 persen. Namun stok aman karena populasi sapi di Banyuwangi sekitar 100 ribu ekor,” katanya.

Selain daging sapi, petugas juga memeriksa daging ayam yang beredar di pasar. Hasilnya, daging ayam yang dijual oleh pedagang juga dinyatakan aman dan layak dikonsumsi masyarakat

Salah satu pedagang daging sapi, Badrus, mengakui bahwa penjualan telah meningkat secara signifikan. Biasanya, dirinya menjual daging dari 2 ekor sapi per hari, sekarang meningkat menjadi 3 ekor.

Tingginya permintaan merupakan berkah bagi Badrus dan pedagang lainnya. Stok daging yang dia jual selalu habis karena langsung terjual setelah dipotong. “Permintaan meningkat menjelang Lebaran. Sekarang ada 3 ekor per hari dan selalu habis terjual,” katanya. (kom/bwi/gie)

“Kami ingin memastikan setiap anak menerima gizi seimbang secara langsung dan tepat sasaran. Proses distribusi MBG harus terstruktur, terpantau dan higienis agar manfaatnya maksimal,” kata Wabup Yudha.

Selama peninjauan, Wakil Bupati Lumajang juga mengamati seluruh mekanisme distribusi. Mulai dari persiapan menu di dapur MBG, penyimpanan higienis, pengemasan hingga penyaluran ke 64 siswa atau siswi penerima manfaat. Setiap tahap, dijalankan dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas pihak, termasuk tim dapur, sekolah, dan perangkat desa.

Baca juga :

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang menegaskan, bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar operasional distribusi, pengelolaan yang konsisten, dan pemantauan rutin. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi mendapatkan gizi yang mendukung pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh, dan kemampuan belajar.

Dirinya juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat, tenaga dapur dan sekolah, yang menjadikan proses distribusi MBG efektif, aman, dan berkelanjutan. “Distribusi yang baik adalah pondasi keberhasilan program gizi anak. Tanpa proses yang terstruktur, manfaatnya tidak akan maksimal,” tambahnya.

Pemkab Lumajang menegaskan komitmen untuk terus menguatkan Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dawuhan Wetan, menjadikan distribusi MBG yang tepat sasaran, higienis dan terpantau sebagai standar operasional. Sekaligus, sebagau langkah nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. (kom/adi/sit)

Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa Pro Sapta dibentuk untuk menyatukan kesepahaman dan kolaborasi keprotokoleran antar OPD di Kota Malang. Menurutnya, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokoler tidak boleh kaku, melainkan harus fleksibel sesuai kondisi di lapangan.

“Kadangkala SOP ini butuh kesepahaman dan kolaborasi bersama. Jangan sampai bersifat kaku, tapi harus bisa menyesuaikan situasi. Ini butuh jam terbang dan kemampuan membaca kondisi,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa keluwesan petugas protokoler juga penting dalam berkoordinasi dengan media. Sebab, kebutuhan liputan seperti berita dan foto seringkali menuntut penyesuaian di luar SOP standar.

“Luwes ini sangat dibutuhkan, supaya media tetap terakomodir dan SOP protokoler juga bisa berjalan,” tambah Wali Kota Wahyu.

Dengan adanya Pro Sapta, Wali Kota Wahyu berharap adanya sinergi antar OPD dalam penyelenggaraan keprotokoleran. Sehingga, dapat berjalan lebih efektif dan adaptif. (rsy/sit)

Diungkapkan istri Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, bahwa sebagaimana peraturan yang baru, Posyandu kini tidak hanya sekedar melakukan tugas pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak. Pelayanan Posyandu, sebagaimana enam SPM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibun Linmas) serta bidang sosial.

“Posyandu harus menjadi pusat pelayanan yang lebih komprehensif, mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” kata Mbak Cicha-sapaan Ketua Tim Pembina Posyandu Kediri, saat pelaksanaan sosialisasi Implementasi Posyandu Enam SPM di Pendopo Panjalu Jayati, Kamis (17/07/2025) tadi.

Baca juga :

Pelaksanaan acara sosialisasi sendiri, melibatkan semua tim pembina Posyandu Kabupaten Kediri, Camat, ketua Tim Penggerak PKK SE Kabupaten Kediri serta dihadiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan sosialisasi itu, lanjut Mbak Cicha, menjadi momen untuk bersama memperkuat sinergi dan koordinasi antara tim pembina Posyandu, OPD terkait sehingga program Posyandu dapat berjalan optimal. Diharapkan, hasil sosialisasi tersebut dapat diteruskan hingga kader-kader Posyandu di tingkat desa. Adapun hingga April ini, terdapat 1743 Posyandu aktif di Kabupaten Kediri.

“Saya berharap dengan penerapan enam SPM ini, Posyandu kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya. (kom/pan/sit)

Plh Sekda Nurman Ramdansyah dalam sambutannya menyampaikan mengenai akan pentingnya kegiatan sosialisasi standart layanan informasi publik bagi Sekdes. Terutama, dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik.

“Teman-teman di desa harus paham ini. Khususnya Sekretaris Desa, karena mereka adalah pejabat pengelola informasi desa. Yang utama, saya tekankan tidak boleh alergi dengan teman-teman pers. Apalagi teman-teman pers sedang melaksanakan tugas,” kata Plh Sekda Malang.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pers, jurnalis atau wartawan harus diberikan informasi secara profesional dan proporsional. Maka dari itu, batasan-batasan itu sedang diberikan.

“Jadi di situ pentingnya secara berkala sosialisasi maupun Bimtek (bimbingan teknis) pemahaman teman-teman di desa melalui sekretaris desa,” tambahnya.

Baca juga :

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansyur Yasin, dalam salah satu penyampaikannya memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mengingat, peserta yang hadir adalah dari semua Sekdes di Kabupaten Malang.

“Saya apresiasi atas antusiasme dari desa yang seratus persen bisa hadir. Dari 378 desa di Kabupaten Malang, semua hadir,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa output dari kegiatan ini adalah penting bagi warga. Karena, masyarakat butuh keterbukaan informasi publik di desa. Salah satu contohnya, adalah laporan terhadap penggunaan keuangan desa dan potensi di desa.

“Karena anggaran negara itu terbuka dan sebenarnya pemanfaatannya dibuat apa. Termasuk dana desa, itu dipergunakan untuk apa. Maka dari itu, pentingnya Standar Layanan Informasi Publik Desa,” paparnya.

Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Wahyu Kurniati, dalam keterangannya menyebutkan bahwa output dari kegiatan ini adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi Desa (PPID) yang dijabat Sekdes. “Melalui kegiatan ini nanti harapannya semua segera ada SK PPID. Karena PPID sendiri, sebenarnya telah terbentuk 2024, melalui surat keputusan kepala desa masing-masing. Hanya saja, sampai detik ini baru 50 persen desa yang telah membentuk PPID. (sit/adv)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa dengan menu nasi, yang dilengkapi dengan tumis kacang panjang dan tempe, ayam goreng krispi, buah semangka, serta susu sudah mengandung gizi yang seimbang. Karena ada kandungan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

“Karbohidrat sebagai sumber energi, protein hewani dan nabati untuk memperbaiki dan pertumbuhan sel, serta vitamin dan mineral dari buah sudah terpenuhi. Susu sebagai pelengkap juga menyediakan kalsium yang penting untuk aktivitas anak-anak sehari-hari,” kata Husnul.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa Dinkes Kota Malang juga telah menugaskan para Puskesmas setempat untuk memantau kualitas menu makanan. Mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi makanan.

“Kami memastikan seluruh proses, termasuk packaging, telah memenuhi standar kesehatan. Ini supaya apa yang dihasilkan dari makan bergizi gratis sesuai dengan harapan,” tambahnya.

Melalui program tersebut juga menjadi pembelajaran bagi siswa-siswi untuk lebih memahami kebutuhan gizi tubuh. Apalagi kalau ada beberapa anak yang belum terbiasa dengan jenis makanan tertentu, seperti sayur.

“Sekarang mungkin tidak suka sayur, nanti sayurnya bisa dimodifikasi tidak berbentuk sayur. Sehingga melalui program ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak untuk bisa lebih memahami kebutuhan zat-zat tubuh tadi,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Pelaksanaan sendiri, menjadi tonggak penting dengan menghadirkan PPID dari 25 desa di Kabupaten Lumajang. Yakni, sebagai pilot project pembentukan PPID. Hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa pembinaan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. “Keterbukaan informasi merupakan tuntutan zaman yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan informasi publik, kami berharap para PPID dapat lebih efektif dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” kata Mustaqim.

Baca juga :

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Solahuddin, menerangkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting dalam demokrasi. “Melalui pembinaan ini, kami berharap setiap desa di Lumajang dapat menerapkan standar layanan informasi publik yang baik. Sehingga, masyarakat dapat menikmati hak mereka untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelasnya.

Acara pembinaan tersebut, juga menjadi momentum penting untuk mengukur kesiapan desa dalam menghadapi tantangan era digital, dimana akses informasi menjadi kunci utama. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan desa-desa di Kabupaten Lumajang, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mampu memberikan layanan informasi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembinaan tersebut, lanjutnya, juga diharapkan mampu mendorong setiap desa di Kabupaten Lumajang, untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih baik. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa meningkat, demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah konkret tersebut, imbuhnya, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan good governance yang berbasis pada keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat. (kom/adi/gie)

“Akreditasi Rumah Sakit merupakan suatu pengakuan, yang diberikan oleh pemerintah terhadap penilaian mutu layanan juga manajemen rumah sakit yang telah memenuhi standar,” kata Direktur Rumah Sakit Besuki, dr Imam Hariyono, Senin (14/08/2023) tadi.

Begitu juga, tambahnya, dengan RSUD Besuki yang kini telah mendapatkan pengakuan standar pelayanan. “Alhamdulillah, sebuah anugerah yang sangat berharga bagi kami. Dimana keberadaan RSUD Besuki, itu telah mendapatkan pengakuan memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes melalui lembaga terpercaya dari LARS-DHP (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna),” jelas dr Imam Hariyono.

Baca juga:

Dijelaskannya, keberhasilan RSUD Besuki yang telah mendapat pengakuan memenuhi standar pelayanan kesehatan, tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari Bupati Situbondo, Karna Suswandi beserta Wabup Situbondo, Nyai Hj Khairani serta dukungan para tokoh agama tokoh masyarakat. “Semoga dengan penghargaan ini, RSUD Besuki dapat terus berbenah untuk memberikan layanan terbaik tanpa diskriminasi yang selaras dengan visi misi Bapak Bupati Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya (Situbondo Berjaya). Kami juga berharap, kehadiran RSUD Besuki dapat menjadi sahabat sehat masyarakat Besuki dan sekitarnya,” tambah dr Imam Hariyono.

Untuk terus memperbaiki layanan kesehatan yang prima di RSUD Besuki, sambung dr Imam Hariyono, maka perlu peran serta masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan menyampaikan kritik dan saran melalui sarana yang telah disediakan di RSUD Besuki. “Kepuasan pengguna layanan kesehatan merupakan kepuasan kami selaku pemberi jasa pelayanan kesehatan. Silahkan, masyarakat mengajukan saran dan kritik untuk kami,” ujarnya. (her/gie)