Kepala Desa Oro-oro Ombo, Wiweko, mengatakan bahwa tepat berada di RW09 dan RW10 Dusun Dresel, setidaknya ada dan terpasang 10 tower pemancar televisi. Tetapi, berdasarkan informasi di lapangan, hanya enam tower yang masih beroperasi. Selebihnya, sudah tidak beroperasi.

“Saat ini, memang TV Channel sangat berpengaruh. Sehingga, sebagian tower pemancar televisi di Oro-oro Ombo, pun banyak yang tidak beroperasi. Terlihat hanya enam pemancar saja yang beroperasi, karena memiliki multiplexing (mux) seperti yang diatur pemerintah,” terangnya, Jumat (19/05/2023) sore.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dari beberapa tower pemancar yang berdiri kokoh itu, tambahnya, dahulunya adalah milik TV lokal dan regional, lalu TV swasta nasional serta satu TV pemerintah. Sedangkan, untuk lahan yang digunakan, menurutnya juga sudah dibeli oleh stasiun televisi yang artinya tidak ada yang menyewa.

“Kebanyakan, warga tentu tidak mau menyewakan lahannya karena lahan tersebut akan didirikan bangunan semi permanen,” ujarnya.

Ditanya soal pemasukan desa dari pemancar televisi, dijelaskannya, bahwa dahulu sempat ada peraturan desa (Perdes) untuk menarik pungutan masing-masing pemancar dan saat ini peraturan itu sudah dicabut. “Perdes mengenai pungutan itu di berlaku sekitar tahun 2017, dengan besaran pungutan sekitar Rp 250 ribu dan ditarik setiap bulan. Selanjutnya, hasil pungutan dialokasikan dan dimanfaatkan kembali ke masyarakat. Namun karena ada regulasi baru dan aturan baru itu, maka aturan sudah dicabut sekitar tahun 2019,” jelasnya. (put/gie)

Selain Wabup, turut mendampingi dalam penyambutan tersebut, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom, Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Jumali, Kapolres Blitar, AKBP Adhitya Panji Anom, Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono dan beberapa pejabat di lingkup Pemkab Blitar.

Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Blitar, banyak memiliki potensi yang bisa dipromosikan ke Kenya. Yaitu, baik dari sisi pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan dan produk UMKM.

“Kami bertekad bahwa potensi dan produk unggulan Kabupaten Blitar, bisa dan mampu menembus ke pasar global. Kami berharap, beragam potensi yang ada di Kabupaten Blitar, bisa turut dipromosikan di Kenya,” kata Bupati Rini Syarifah.

Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Kenya, DR Mohamad Hery Saripudin, mengatakan bahwa tujuan utama kedatangannya ke Blitar ini adalah untuk menyebarkan dan mempromosikan profil Indonesia ke Negara Kenya. “Kedatangan kami ini untuk mempublish profil Indonesia ke negara Kenya. Yaitu, dengan membuat satu serangkaian sajian program yang tidak hanya sosial budaya, tapi juga di bidang perdagangan, investasi maupun pariwisata. Dan, Kabupaten Blitar adalah salah satunya yang terpilih,” kata Mohamad Hery Saripudin.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut Mohamad Hery Saripudin menyampaikan bahwa pihaknya mendukung apa yang disampaikan Bupati Blitar. “Kami mempunyai komitmen yang sama dan siap memfasilitasi potensi dan produk unggulan dari Kabupaten Blitar, yang sudah mempunyai standard international untuk diekspor,” jelasnya.

Sekedar diketahui, kedatangan Dubes Indonesia untuk Kenya ke Kabupaten Blitar, juga membawa dua jurnalis dari Stasiun TV Nasional Kenya. Yaitu Head of TV Production and Programing at KTN Kenya, Chaterine Wangechi Mangi dan TV Producer at KTN Kenya, Charity Wanjiru Maina,  untuk membuat liputan khusus di Kabupaten Blitar.

Sementara, Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa liputan dan wawancara dengan Stasiun TV Nasional Kenya atau KTN TV, ini diinisiasi Kedubes RI untuk Kenya. “Ini untuk mempererat kerja sama Indonesia dengan Kenya. Kegaiatan ini dibantu dan difasilitasi oleh PT Unirama, salah satu perusahaan produk olahan makanan beku atau frozen food yang selama ini sudah banyak membantu berbagai kegiatan Pemkab Blitar,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso menyampaikan, pihak KTN TV akan  membuat program The Months Of Indonesian, yang dikhususkan tayang untuk Agustus 2022 atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. “Program ini nantinya akan menampilkan potensi dan produk unggulan serta wisata andalan Kabupaten Blitar yang akan ditayangkan di televisi nasional Kenya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Rahmat Santoso juga mengajak rombongan Dubes dan KTN TV Kenya, ziarah ke Makam Proklamator Bung Karno dan Istana Gebang. Serta, menikmati kuliner di Kabupaten Blitar.

“Kami ucapkan terima kasih kepada KTN TV dan Kedubes RI di Kenya yang sudah memilih Kabupaten Blitar, sebagai salah satu daerah yang dikunjungi. Kami sangat bangga, karena hanya ada lima daerah di Indonesia yang diliput KTN TV. Dua di Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Kabupaten Blitar,” terangnya. (jar/sit/adv)

Rencananya, polisi akan melakukan koordinasi dengan Dinas kominfo sebelum melakukan penertiban.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan kominfo dan segera mungkin akan melakukan penertiban. Dengan penertiban itu, stasiun televisi yang ada di Kabupaten Situbondo menjadi tertib dalam legalitas dan perizinannya. Hal itu menjadi pendidikan untuk masyarakat. Khawatir di antara program penyiaran yang ada, tidak sesuai dengan kearifan lokal setempat,” jelas Masykur.

Masykur menilai, penertiban tersebut perlu segera dilakukan sebagai wujud kepedulian kita terhadap media elektronik. Sehingga materi yang disajikan tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

“Meskipun berizin, kami berharap tayangannya yang positif. Sebab yang menonton masyarakat umum. Dari anak-anak hingga dewasa. Dan perlu menjadi perhatian, adalah jam-jam saat anak-anak belajar sehingga tidak mengganggu hasil belajar mereka,”jelasnya.

Menurut Kasatreskrim, jika nanti ditemukan TV kabel tanpa izin resmi, maka tentunya Hal itu sudah menyalahi undang-undang (UU) sanksinya pun cukup berat. Mengacu pasal 58 UU nomor 32 tahun 2002, tentang penyelenggaraan penyiaran dan UU hak cipta, ancaman hukuman maksimal dua tahun dan denda lima miliar rupiah.

“Kalau radio, maka di denda RP 500 juta dan ancaman hukuman penjara dua tahun penjara,” terang AKP Masykur,SH. saat diwawancarai Memontum.com. Minggu sore.(13/5/2018) (im/yan)