Diuraikan Bunda Indah, penambang manual merupakan bagian dari masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas penambangan pasir. Sehingga, perlu mendapatkan pendampingan dan pengelolaan yang lebih baik.

“Para penambang manual adalah bagian dari masyarakat kita yang mencari nafkah. Karena itu, perlu ada pembinaan dan pengelolaan yang lebih baik agar aktivitasnya tetap berjalan secara tertib,” katanya.

Baca juga :

Bunda Indah berharap, pengusaha stockpile dapat turut berperan dalam membina dan menaungi para penambang manual agar aktivitas ekonomi tersebut dapat berjalan lebih terorganisir. “Kami berharap pengusaha stockpile dapat membantu membangun pola kerja yang lebih tertata sehingga aktivitas penambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus membuka ruang komunikasi dengan para pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sektor pertambangan pasir di Lumajang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah apabila dikelola secara kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Kami ingin sektor ini berkembang dengan baik, memberi ruang penghidupan bagi masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lumajang dapat berjalan lebih tertib serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. (kom/adi/gie)

Dalam audiensi ini, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pajak pasir sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan pengelolaan sektor pertambangan pasir yang tertib dan berkelanjutan. Dirinya juga menekankan, bahwa pengawasan pajak yang tertata dan terukur memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan penerimaan daerah.

“Dengan sistem pengawasan yang berjalan baik, kontribusi sektor pertambangan pasir diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Bunda Indah juga menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha, termasuk usulan penataan sistem checkpoint pengawasan kendaraan pengangkut pasir. Menurutnya, penempatan titik pengawasan yang tepat perlu dikaji secara menyeluruh agar mendukung akurasi pendataan angkutan sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

“Pengawasan yang tertib diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memastikan pelaksanaan kewajiban pajak berjalan sesuai ketentuan, serta mendukung keteraturan lalu lintas angkutan pasir,” jelas Bunda Indah.

Baca juga :

Bunda Indah juga menilai, inisiatif pembentukan paguyuban sebagai langkah positif yang dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan koordinasi yang baik, proses pendataan, pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Bupati Lumajang juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjalankan pengelolaan sektor pertambangan pasir secara konsisten, transparan dan berorientasi pada keberlanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Melalui dialog yang berkesinambungan, Bunda Indah berharap sektor pertambangan pasir dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Lumajang secara berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan pengusaha stockpile, Didik, menyampaikan bahwa para pelaku usaha siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penataan sektor pertambangan pasir. Dirinya menjelaskan, rencana pembentukan paguyuban pemilik stockpile dan penambang pasir sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku usaha.

“Paguyuban ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan dan penguatan koordinasi. Sehingga, aktivitas usaha dapat berjalan tertib serta selaras dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Didik. (kom/adi/gie)

Dalam kesempatan itu, Jamal meminta kepada Bupati Lumajang, untuk sementara menunda penempatan Stocpile Terpadu. Alasannya, karena saat ini, Stocpile Terpadu yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD Semeru, masih tidak mampu menampung semua pengusaha pertambangan pasir yang ada.

“Kita berkirim surat ke bupati, meminta agar untuk sementara ditunda dahulu. Karena, pertama bahwa yang ada sekarang ini tidak mampu menampung. Lalu yang kedua, yang tidak punya stocpile atau yang bukan pengusaha stocpile dan sekarang memiliki tempat di situ, harus dicoret,” tegas Bang Jamal.

Sementara itu, Ketua LSM Ampel, Arsyad Subekti, menilai stocpile yang ada ini boleh dikatakan stocpile ilegal. Alasannya, karena ketika bicara pasir, tentu ada undang-undang Minerba. Sementara di undang-undang Minerba, tidak menyebutkan tentang adanya Stocpile Terpadu.

“Yang ada itu, hanya bagi pemilik IUP OP, boleh membuat tempat penampungan sementara. Apabila, hasil produksinya tidak bisa langsung diangkut. Tetapi, hanya ada disekitar lokasi pertambangan. Kalau di sini, sekarang ada Stocpile Terpadu, maka pijakan hukumnya apa, kan tidak ada pijakan hukumnya. Sementara kebijakan itu, harus berlandaskan kepada pijakan hukum seperti Undang-undang Minerba misalnya,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskan Arsyad, kalau memang bupati ingin menertibkan tentang pertambangan untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan pasir, seharusnya bupati membuat produk hukum seperti Perda tentang adanya perda tata kelola pertambangan dan tata niaga pertambangan. Dimana tata kelola itu, mengatur tentang pengelolaan pasir dengan acuan atau rujukan Undang-undang Minerba kemudian perda tentang Tata Niaga pasir.

“Ini tentu, juga mengacu kepada Undang-undang Minerba juga undang undang kepolisian. Karena, melewati jalan umum kemudian juga, tentu ada aturan aturan undang-undang yang lain yang bersinggungan dengan hal itu. Saya setuju sebagai masyarakat Lumajang, tentu ingin PAD meningkat bahkan kalau saya berharap, bisa sampai di angka 25 milyar pertahun. Tetapi, kalau itu banyak merugikan masyarakat, ya perlu ditinjau kembali, ” kata Arsyad.

Sementara itu, di hari yang sama, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, melakukan sidak ke sejumlah stockpile pasir di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut dilakukan, menyusul Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor 540/2644/1427.1/2022

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Masyarakat, Kesempatan Usaha dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang.

Sesuai SE Bupati Lumajang tanggal 19 Oktober 2022, semua pemilik IUP OP diminta untuk segera mengosongkan stockpile miliknya dan atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain dengan batas waktu hingga tanggal 25 Oktober 2022. Selanjutnya, diminta agar mulai melakukan pengisian pasir di Stockpile Terpadu, yang sudah disiapkan oleh masing-masing pemilik IUP OP. (adi/sit)

“Kita minta untuk segera pindah ke Stokpile Terpadu. Langkah berikutnya, kita memastikan seluruh stockpile itu berada di Stockple Terpadu,” kata Bupati Lumajang.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Cak Thoriq juga mengatakan, bahwa dirinya juga meminta agar Perumda Semeru, sebagai pengelola Stockpile Terpadu, untuk melakukan tata kelola Stockpile Terpadu dengan terbuka, transparan dan berkeadilan. Dalam Sidak tersebut, bupati juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa stockpile. Termasuk, pelanggaran administrasi perizinan maupun ketidaksesuaian SKAB dengan stok pasir yang dimiliki.

“Ini ada ketidaksesuaian antara SKAB dengan stock pasir yang ada di stockpile. Ada beberapa yang perizinannya belum lengkap, ada yang tidak sesuai perizinannya, ini kita tertibkan,” ujarnya.

Dirinya berharap, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor : 540/2644/1427.1/2022 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Masyarakat, Kesempatan Usaha dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang, semua pemilik IUP OP diminta untuk segera memindahkan stok pasirnya ke Stokpile Terpadu. (kom/adi/sit)

“Dari temuan masyarakat itu, selanjutnya kami tindaklanjuti dengan melakukan investigasi ke lapangan. Ternyata, memang benar apa yang disampaikan oleh masyarakat. Di situ (lokasi, red), kami temukan ada galian selebar kurang lebih 15 meter dan sepanjang kurang lebih 25 meter dengan kedalaman kira-kira 5 sampai 8 meter. Termasuk, tumpukan pasir yang menggunung,” terang Arsyad.

Setelah berselang tiga hari, tambah Arsyad, ada info lagi dari masyarakat, bahwa di sekitaran Stockpile Terpadu ada tumpukan pasir. Bahkan, ada dugaan akan dikeluarkan dari lokasi.

“Langsung saja, pada saat itu kami datangi. Ternyata, di situ ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola stockpile terpadu sedang melakukan pemindahan limbah akar sengon yang dimasukkan ke dalam bekas galian pasir tersebut. Yang kemudian, diratakan dan bahkan kami sempat berkomunikasi dengan salah satu pekerja yang ada di situ, menyampaikan bahwa pasir dari galian tersebut sebagian akan di buat batako. Karena, penyewa nantinya minta dibuatkan sket atau pembatas dengan batako,” terangnya.

Direktur Utama Perumda (PD) Semeru, Abdul Halim, ketika dikonfirmasi terpisah mengenai hal itu, membantah tentang adanya dugaan penambangan ilegal di area Stockpile Terpadu. Dirinya menjelaskan, bahwa galian dibuat untuk menanam bekas akar Sengon.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Tidak benar, tujuannya hanya untuk menanam bekas-bekas akar Sengon, yang habis ditebang dari sewa terbaru untuk ditanam (pendam, red) di situ. Karena, itu untuk menghemat biaya keluarnya. Masalahnya, sempat hendak dibagikan kepada masyarakat, namun masyarakat juga tidak mau. Artinya, untuk pembersihan itu biar ditanam terus dikembalikan lagi,” ungkapnya.

Namun, di satu sisi Abdul Halim juga mengakui, jika sebagian hasil dari penggalian pasir di area Stockpile Terpadu, dipergunakan untuk pembuatan batako. “Sebagian, karena yang pertama kita tidak tahu, kalau dulu-dulu ada pasirnya,” ujarnya.

Sementara itu, advokat muda Lumajang, Indra Hosy Efendi SH MH, mengingatkan bahwa apa yang terjadi di area Stockpile Terpadu, itu bisa dipidanakan. “Itu sangat tidak dibenarkan oleh aturan hukum. Tentunya, Pak Direktur PD Perumda Semeru kedepannya harus gemar membaca isi UU No 03 Tahun 2020 tentang Minerba. Karena sudah jelas, dalam Pasal 158, mengatur sanksi Pidana yaitu 5 tahun maximal denda 100 Miliar,” jelasnya, Minggu (21/11/2021).

Menurut Hosey, temuan ini akan menjadi catatan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan wajib hukumnya melakukan penyelidikan dan pemanggilan pada pihak-pihak terkait. “Yaitu LSM, sebagai lembaga yang mendapatkan pengaduan, begitu juga Pak Direktur PD Semeru, dengan tujuan pendalaman informasi. Apapun dalihnya, mengambil kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah perbuatan pidana,” tegas Hosy. (adi/sit)

“Kalau kami secara prasarana jalan dan kapling, kemungkinan Minggu ini finishing sudah selesai. Jadi, tinggal skema calon penyewa kapling dan menentukan tempat. Jadi, dimana posisinya itu bisa di isi. Insyaallah, bulan depan (Desember, red),” terangnya.

Menurut orang nomor satu di Perumda PD Semeru itu, biaya pembangunannya sendiri, kata Halim sementara ini menggunakan anggaran dari PD Perumda Semeru. “Berkaitan dengan dana perusahaan yang seyogyanya mempersiapkan lahan yang akan disewa oleh para calon penyewa stockpile. Jadi, anggaran yang sedianya ada di situ jadi memang sementara waktu menggunakan anggaran perusahaan yang nantinya PD Semeru, bisa dikembalikan dari uang sewa dari masing-masing calon pemilik kapling Stockpile,” ungkapnya.

Karena pada akhirnya, bahwa dari uang sewa itu harus mengembalikan lagi pada perusahaan. “Soal selebihnya, ya ini bagian dari sisa usaha perusahaan. Jadi, tidak kembali kepada pribadi atau kepada personal. Tetapi, kembali kepada perusahaan dan nilainya kurang lebih di angka Rp 500 juta. Ini mungkin nantinya termasuk pengembangan yang Utara, dengan luasan 2,5 itu juga sewanya Rp 100 juta pertahun,” imbuhnya.

Lebih lanjut Abdul Halim menyampaikan, dari luasan Stockpile Terpadu saat ini, kurang lebih bisa di tempati sekitar 50 kapling. “Kurang lebih kalau kemarin 34 sekarang menjadi 50. Yang lama 6,2 hektar itu, adalah tanah milik PTPN 12 yang 2,5 hektar milik Perusahaan intab perusahaan singkong itu,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, tujuan dan harapan dibangunnya Stockpile terpadu, adalah perusahaan daerah membantu pemerintah untuk turut serta meningkatkan pajak pasir lewat pintu utama Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) bisa memverifikasi mana pasir yang sudah ber SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) atau belum. “Nah, disitulah bahwa pasir yang masuk itu tercatat sudah ber SKAB semua. Jadi dalam hal ini kami sebagai perusahaan daerah itu turut serta membantu peningkatan bidang pajak pasir. Untuk AMDAL lalin sudah proses tinggal menunggu habis sidang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPRD Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan jika sampai bulan ini Pajak Pasir (Pajak Minerba= mineral bukan logam dan bebatuan) baru terealisasi Rp 9,096 miliar dari target Rp 25 miliar.

“Sesuai data, targetnya Rp 25 miliar dan baru terealisasi Rp 9.096.245.251 atau 36,38 persen,” ujarnya.

Menurut Susi, kurang optimalnya target, salah satunya bisa dipicu karena masih maraknya penambang ilegal dan tingkat kepatuhan armada pasir atas SKAB yang masih rendah. Sehingga, membuat kebocoran SKAB oleh sopir armada Minerba serta kondisi alam menjadi kendala pada peningkatan pajak pasir.(adi/sit)

Hal itu dihelakannya, saat memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Forkopimda dengan Pengusaha dan Penambang Pasir, bertempat di Gedung Panti PKK Lumajang, Senin (6/7/2020) kemarin.

Menurutnya, dengan adanya stockphile terpadu yang dibangun nantinya, diharapkan dapat menjadi daya kontrol pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

“Dengan stockphile terpadu ini, kita harapkan akan dapat lebih mudah dalam mengontrol sistem penambangan pasir di Lumajang, mulai dari izin pertambangan hingga penarikan pajaknya,” ujar Bupati.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berkenaan dengan tindak lanjut terkait stockpile terpadu untuk segera bisa dilaksanakan. Sistem stockpile terpadu adalah memadukan stockpile yang berizin. Siapa pun boleh memiliki atau mengurus izin stockpile, namun Pemkab Lumajang yang mengatur tempat dan lokasinya agar bisa mengawasi dan memeriksa semua proses pengelolahan pertambangan pasir tersebut.

“Siapapun boleh mengurus izin stockpile, tetapi nanti pihak Pemkab Lumajang yang akan atur lokasi pertambangannya, sehingga bisa mengawasi pengelolaanya sehingga perputaran tata niaga pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang bisa lebih terkontrol,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati menegaskan bahwa ke depan pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan seluruh pemilik izin tambang pasir di Kabupaten Lumajang, untuk menelaah dan mencari mekanisme yang terbaik dalam sistem stockpile terpadu tersebut, sehingga proses stockpile terpadu ini bisa berjalan sukses dan maksimal.

“Pada prinsip ini kami siap menerima koreksi, evaluasi, dan menerima banyak saran berkenaan bagaimana mekanisme yang terbaik,” pungkasnya. (adi/yan)