Memontum Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menjelaskan, bahwa terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan defisit fiskal hingga 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023, yakni dengan menaikkan penerimaan dan mempertajam belanja negara.

“Harus dilakukan konsolidasi fiskal sehingga secara gradual defisitnya diturunkan menuju ke bawah 3 persen dari PDB di tahun 2023 dengan dua cara. Satu, naikkan penerimaan. Dua, pertajam belanja negara,” ujar Wamenkeu secara daring dalam ‘Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan’,pada Kamis (14/10/2021) tadi.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Menurut Wamenkeu, kedua cara tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. “Tahun ini penerimaan bisa naik dan kemudian kita juga melakukan penajaman-penajaman belanja. Secara bersamaan, kita melakukan satu rangkaian reformasi struktural. Ini tentu reformasi struktural efeknya bukan dalam jangka pendek, efeknya adalah jangka panjang. Mengubah landscape bekerjanya ekonomi Indonesia,” papar Wamenkeu.

Reformasi struktural perlu terus dilanjutkan, untuk membangun fondasi pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu proses reformasi struktural yang dilakukan yaitu, dengan melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

“Reformasi perpajakan kita harapkan menciptakan basis pajak yang kuat, basis pajak yang berkelanjutan, yang pada gilirannya menciptakan pertumbuhan APBN yang baik, APBN yang sehat,” ujar Wamenkeu.

Wamenkeu menyampaikan, bahwa basis dari penerimaan yang baik dibangun melalui sistem perpajakan yang kuat. Dengan sistem perpajakan yang kuat, dapat membangun APBN menjadi lebih sehat, penerimaan negara memadai, serta dapat membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang diperlukan oleh negara.

“Tugasnya APBN adalah melakukan fungsi alokasi, terutama untuk mengalokasikan kepada public goods. Fungsi distribusi, meredistribusikan income, dan melakukan fungsi stabilisasi untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitasi ekonomi. APBN yang sehat akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik,” jelas Wamenkeu.

APBN sebagai instrumen countercyclical, terus konsisten menunjukkan perannya dalam meredam dampak pandemi Covid-19 sekaligus juga mendorong pemulihan ekonomi. Reformasi struktural melalui reformasi perpajakan menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan ulang sistem perpajakan agar lebih kuat di tengah tantangan pandemi dan dinamika masa depan yang harus terus diantisipasi. (hms/keu/aye/gie)

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten Malang melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan perbankan dan orientasi jasa keuangan (OJK), di salah satu hotel di Kota Malang, Senin (9/11) tadi. Pelaksanaan itu, dimaksudkan untuk meningkatkan strategi keuangan yang telah ditetapkan Presiden RI, Joko Widodo, pada 1 September 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang strategi Inklusi Nasional.

“Salah satu syarat dari keberhasilan negara adalah terciptanya sistem keuangan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam, Senin (9/11).

Bagaimana kesejahteraan masyarakat, lanjut Ghulam, dapat menjadikan sektor jasa keuangan bisa semakin berpengaruh besar. Seperti inklusi keuangan, inklusi pengeluaran dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan survey inklusi keuangan, jumlahnya sebesar 59,74 persen. Dimana, penggunaan jasa oleh masyarakat masih didominasi pada sektor keuangan dan keberagaman penggunaan konsep keuangan.

“Untuk wilayah Kabupaten Malang, diharapkan dengan digelarnya inklusi keuangan hari ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan sistem lembaga keuangan,” tambahnya.

Seperti yang telah di contohkan, dengan terbukanya kredit produktif, dapat memberikan manfaat dan mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. “Dalam hal ini, satu akses untuk Indonesia. Tujuannya, untuk inklusi ini semakin berkembang di masyarakat dan juga literasinya semakin besar,” urainya. (riz/sit)