Plt Kepala DPUPR Jember, Arif Liyantono, memaparkan bahwa skema kerja khusus yang diterapkan di lapangan ini dirancang sebagai respons atas lokasi proyek yang bersinggungan dengan tempat ibadah. Hal ini, untuk memastikan target penyelesaian fisik tercapai tepat waktu, namun dengan tetap menghormati nilai-nilai sosial-keagamaan di kawasan tersebut.

“Pengerjaan fisik mengikuti jadwal kegiatan gereja setempat. Ini adalah instruksi langsung untuk menjamin toleransi antar umat beragama tetap terjaga di tengah pembangunan infrastruktur,” ujar Arif, Jumat (10/04/2026) tadi.

Baca juga :

Dirinya merinci, bahwa manajemen waktu yang diterapkan meliputi penghentian operasional seluruh alat berat dan aktivitas konstruksi yang menimbulkan kebisingan saat kegiatan peribadatan berlangsung. Secara teknis, DPUPR memberlakukan sistem kerja dua shift, untuk mengejar ketertinggalan waktu. Kendati bekerja ekstra, petugas di lapangan diwajibkan melakukan koordinasi mingguan dengan pihak pengurus gereja guna mendapatkan jadwal pasti kegiatan sosial keagamaan.

“Dengan demikian, pengawas proyek memiliki panduan kapan harus menghentikan atau melanjutkan pengerjaan secara efektif. Kawasan street food Jalan Kartini ini nantinya akan menjadi pusat kuliner representatif yang memfasilitasi pedagang kaki lima agar lebih terorganisir,” jelasnya.

Pemerintah berharap, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang publik yang bersih, nyaman dan ramah bagi wisatawan maupun warga lokal. Dengan suasana yang lebih estetis, daya tarik kuliner khas Jember diharapkan meningkat drastis.

Saat ini, progres pengerjaan di lapangan sedang dalam pengawasan ketat. Tim Teknis PUPR secara rutin memeriksa kualitas material bangunan dan memastikan pengerjaan sesuai dengan desain arsitektur yang telah direncanakan. “Kami ingin hasil akhirnya maksimal. Dengan manajemen waktu yang tepat dan komunikasi yang baik antar pihak, kami optimistis proyek ini selesai sesuai target tanpa meninggalkan konflik sosial di masyarakat,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Kegiatan ini, menjadi momentum evaluasi capaian anggaran 2025 sekaligus penyiapan strategi menghadapi tekanan fiskal 2026. Hadir langsung dalam pelaksanaan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta BUMD dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menggagas pelaksanaan Jatim Retreat 2026, yang diikuti oleh 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di Jawa Timur. “Birokrasi harus bergerak menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ini hanya akan terjadi jika kita mampu memberi teladan serta kontrol hingga ke UPT-UPT agar pelaksanaan kebijakan benar-benar efektif,” kata Gubernur Jatim.

Sementara itu, Sekdaprov Adhy Karyono mengatakan bahwa secara kinerja, realisasi program dan anggaran 2025 tergolong positif. Pendapatan daerah Jawa Timur tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 92,6 persen.

“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pertama, memang kita sudah sangat perform untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025,” kata Sekdaprov Adhy.

Namun, menurutnya, Pemprov Jatim menghadapi tantangan pada 2026 seiring perubahan kebijakan fiskal nasional. Salah satunya, dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengubah skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor sehingga porsi pendapatan provinsi berkurang.

Selain itu, kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah juga berdampak signifikan. Adhy menyebutkan, pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai sekitar Rp 2,8 triliun.

“Kondisi ini membuat kita tetap harus melaksanakan program prioritas dengan baik tetapi juga harus tetap penyesuaian, tapi itu tidak cukup membiayai semua itu,” ujarnya.

Baca juga :

Menghadapi situasi tersebut, Sekdaprov Adhy mengatakan Pemprov Jatim mulai mendorong perubahan pola pikir menuju creative financing dan value for money. Strategi ini, diarahkan untuk menggali potensi pendapatan baru di luar sumber konvensional.

Sekdaprov Adhy menjelaskan, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyoroti pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp 61 triliun, namun dinilai belum produktif.

“Aset kita sangat besar Rp 61 triliun, tetapi tingkat pengembaliannya hanya satu koma atau nol koma malah. Jadi ini kan masih punya banyak peluang untuk bisa mendayagunakan aset untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik sewa, kerja sama, pemanfaatan dan sebagainya,” katanya.

Sumber lain yang menjadi perhatian, adalah badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut Adhy, Pemprov Jatim akan meningkatkan produktivitas BUMD agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah lebih optimal.

“Kita bedah semua ke depan harus seperti apa, untuk beberapa BUMD di luar Bank Jatim, kita melakukan revitalisasi dari yang dilakukan oleh BUMD, baik tata kelola, proses bisnis maupun dari sisi manajemen, kita hitung kembali. Hari ini kita menyampaikan apa evaluasinya dan harus bagaimana,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, ke depan setiap BUMD didorong menyusun desain inovasi agar mampu menghasilkan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profitabilitas. Di sisi belanja, Pemprov Jatim juga menekankan prinsip kehati-hatian agar program tetap berjalan dengan biaya pendukung yang lebih efisien.

“Kami merubah mindset bahwa kita bukan hanya menghabiskan anggaran tetapi juga sedikit banyaknya bisa sebagai penghasil,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Dalam momen itu, Bupati Ipuk memaparkan strategi akselerasi pembangunan Banyuwangi. Dirinya mengawali pemaparannya, dengan berbagai pengalaman saat pertama menjabat sebagai bupati pada 2020, atau di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Saat itu, banyak daerah mengalami tekanan ekonomi dan lonjakan kemiskinan. Namun, Banyuwangi mampu menahan dampak dengan kenaikan kemiskinan yang sangat tipis.

“Itu karena, percepatan pembangunan yang kami lakukan secara kolektif serta kebijakan yang terarah. Sehingga, bisa melalui itu semua,” kata Bupati Ipuk.

Pembangunan berkelanjutan, imbuhnya, harus dilandasi kerja bersama, saling percaya, serta pengawasan yang ketat. Pemkab Banyuwangi menerapkan monitoring dan evaluasi (Monef) sebagai kewajiban dalam setiap program agar kebijakan benar-benar berdampak pada kinerja daerah.

“Tidak ada program tanpa monef. Karena kalau tidak diawasi, laporan bisa terlihat baik, tapi ternyata tidak berdampak pada capaian kinerja dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga mengungkapkan, tantangan geografis Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, yang memicu disparitas wilayah dan kemiskinan yang terklaster. Kondisi tersebut, mendorong Pemkab Banyuwangi menetapkan skala prioritas pembangunan yang fokus dan terukur.

Baca juga :

Prioritas utama Bupati Ipuk, adalah percepatan pengentasan kemiskinan, lalu pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga mendorong percepatan digitalisasi sebagai infrastruktur kelima setelah jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Digitalisasi sendiri, mampu melipat jarak dan waktu pelayanan publik agar lebih mudah diakses masyarakat.

“Inovasi menjadi kunci keberhasilan kami. Tapi inovasi versi kami jelas kriterianya, tidak menambah SDM, tidak menambah anggaran dan tidak membuat aplikasi baru. Inovasi bagi kami adalah kreativitas memaksimalkan kondisi yang ada,” kata Bupati Ipuk.

Dengan pendekatan inovasi, kolaborasi, pengawasan dan digitalisasi, Bupati Ipuk menyebut capaian makro Banyuwangi terus membaik. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,13 persen pada 2025 dan terendah dalam sejarah, lalu pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 5,72 persen di 2025 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional, serta pendapatan per kapita masyarakat menembus Rp 62 juta per tahun.

“Semua ini kami lakukan dengan satu kunci, yaitu komitmen kepemimpinan dan pengawasan. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan cepat, berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol (Purn), Ibnu Suhaendra, mengatakan keberhasilan pembangunan Banyuwangi menjadi salah satu alasan daerah ini dipilih sebagai lokasi Rapat Kerja Bidang Pengawas Internal SKK Migas. Forum tersebut sekaligus membahas perencanaan kerja tahun 2026 untuk mendorong peningkatan lifting migas nasional.

“Kami melihat Banyuwangi sebagai contoh keberhasilan. Tadi disampaikan oleh Ibu Bupati bagaimana inovasi, kerja sama dan pengawasan atau monef dijalankan secara konsisten. Ini sangat relevan dan bisa menjadi inspirasi bagi institusi, termasuk SKK Migas,” kata Ibnu.

Ke depan, SKK Migas juga melihat peluang pengembangan Kawah Ijen agar lebih ramah wisatawan. Salah satunya dengan mendorong akses yang tidak lagi menggunakan gerobak, melainkan melalui pengembangan kereta gantung. Gagasan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar pariwisata Banyuwangi semakin mendunia. (kom/bwi/gie)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan pentingnya perubahan perilaku sebagai elemen strategis dalam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dengan alasan, stunting tidak hanya bisa ditangani melalui gizi semata, tetapi juga harus menyasar faktor-faktor penyebabnya, termasuk perkawinan usia dini dan praktik pola asuh yang kurang optimal.

“Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Banyak komponen yang harus terlibat, bukan sekadar penanganan stuntingnya, tapi juga pencegahan akar masalahnya,” tegas Bunda Indah, Jumat (28/11/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa seluruh program penurunan stunting telah terintegrasi dalam RPJMD. Sehingga, pelaksanaannya bersifat sistematis dan berkelanjutan.

Baca juga :

Bupati Lumajang juga menyampaikan apresiasi kepada UNUSA atas dukungan akademik dalam penyusunan dokumen strategi ini. “Percepatan penurunan stunting harus menjadi komitmen dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Syafiuddin menegaskan bahwa komunikasi perubahan perilaku menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran masyarakat terkait kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Dokumen strategi ini, bukan hanya pedoman kerja lintas sektor, tetapi juga menjadi persyaratan penting dalam penilaian Kabupaten Sehat, sehingga dapat mendukung keberlanjutan intervensi kesehatan dan pembangunan sosial di desa maupun kelurahan.

Dengan hadirnya dokumen strategi ini, Pemkab Lumajang menegaskan komitmen kolaboratif antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan masyarakat untuk menurunkan stunting melalui pendekatan komunikasi, edukasi dan pemberdayaan berbasis masyarakat. Strategi ini, diharapkan membuka jalan bagi intervensi yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi kesehatan generasi mendatang. (kom/adi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut rutin digelar setiap triwulan sekali. Itu dilakukan, sebagai wadah diskusi strategis lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Malang.

“Ini kegiatan rutin tiap tiga bulan. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dan arahan soal kondisi Kota Malang. Narasumbernya dari Forkopimda sesuai tugas dan fungsinya,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa selama triwulan kedua tahun 2025, situasi Kota Malang terjaga dalam kondisi kondusif. Beberapa isu strategis, juga telah dibahas bersama Forkopimda dan disepakati tindak lanjutnya. Terutama, yang berkaitan dengan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), baik yang bersifat lokal maupun dampak dari isu nasional.

“Jadi tinggal bagaimana kita mengantisipasi ke depan, agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan juga poin-poin gangguan Kamtibmas bisa turun dan Kota Malang semakin kondisif terlebih di bulan Agustus ini,” tambahnya.

Baca juga :

Namun, Wali Kota Wahyu juga menyoroti kenaikan angka kriminalitas, khususnya pada kasus Narkoba. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, kasus narkotika meningkat dari 90 kasus pada semester pertama 2024 menjadi 107 kasus di periode yang sama tahun 2025. Angka tersebut mengalami kenaikan 18,89 persen.

“Iya, ada peningkatan kasus narkoba, termasuk juga judi dan penculikan. Ini yang jadi perhatian kita bersama. Tapi kenaikannya tidak terlalu signifikan dan tadi juga sudah disampaikan Pak Kapolres bahwa sudah ada langkah antisipasi,” ujarnya.

Sehingga dalam hal ini, menurutnya perlu ada pendekatan konkret, terlebih Kota Malang dikenal sebagai Kota Pendidikan yang dipenuhi mahasiswa dari berbagai daerah. Nantinya, akan dilakukan dengan menggandeng perguruan tinggi untuk turut serta dalam pencegahan melalui edukasi dan kampanye bersama.

“Kami berharap ada kerja sama yang baik dengan kampus-kampus. Pendekatannya ke mahasiswa bisa lewat edukasi atau program pencegahan lainnya. Tentunya kami juga akan melibatkan semua stakeholder,” imbuh Wali Kota Wahyu. (pro/rsy/sit)

Disampaikan Sekda Agus, pengendalian inflasi bukan lagi sekadar soal stabilitas ekonomi, melainkan menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Inflasi yang tidak terkendali menyentuh daya beli, distribusi logistik, hingga stabilitas sosial. Kita tidak bisa terus bersikap reaktif. Harus dibangun sistem proaktif berbasis data,” katanya.

Sebagai respon konkret, Pemkab Lumajang menyiapkan pembangunan dashboard pemantauan harga secara real-time yang akan mengintegrasikan seluruh data terkait stok, distribusi dan dinamika harga pangan pokok. Inisiatif ini, juga akan memperkuat sinergi antara OPD, pelaku usaha, distributor dan petani lokal sebagai ujung tombak rantai pasok.

Baca juga :

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Muhammad Ridha, menambahkan bahwa sistem baru ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik, yakni keterlambatan data dan pengambilan keputusan yang tidak presisi.

“Kami tak bisa lagi bergantung pada laporan manual. Sistem digital ini akan memungkinkan tindakan lebih cepat, tepat dan berdampak langsung pada kestabilan harga di pasar,” ujarnya.

Transformasi ini, tambahnya, tidak hanya diharapkan dapat menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga menjadi landasan menuju ekosistem ekonomi daerah yang adaptif, tangguh dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (kom/adi/gie)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa melalui kegiatan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB. Termasuk juga dapat menggenjot nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

“Setiap kali ada kegiatan, rata-rata kami bisa mendapat antara Rp 20 juta hingga Rp 25 juta. Bahkan, di salah satu RW Kelurahan Tunggulwulung pernah mencapai Rp 120 juta,” kata Handi, saat dikonfirmasi, Jumat (13/06/2025) tadi.

Ditambahkannya, melalui kegiatan tersebut juga menjadi bentuk nyata pendekatan pelayanan publik. Meskipun, masyarakat saat ini bisa membayar PBB melalui berbagai kanal digital, seperti QRIS, E-commerce dan toko modern. Namun, masih banyak yang merasa lebih nyaman jika melakukan pembayaran secara langsung.

“Walaupun pembayaran secara langsung, tetap Bapenda tidak menerima pembayaran uang dari masyarakat. Karena di dalam kegiatan kelililing, kami mengajak Bank Jatim. Sehingga, masyarakat langsung membayar pada petugas Bank Jatim. Bahkan, masyarakat juga dapat menabung dan membuka rekening di Bank Jatim tersebut,” tambah Handi.

Dirinya optimis, bahwa di tahun 2025 ini capaian PBB dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Yakni, di atas Rp 73 miliar. Sementara untuk capaian PBB per 12 Juni 2025, sudah diangka Rp 28,4 miliar atau 38,97 persen dari target.

“Insyaallah kami optimis dapat mencapai target bahkan melampaui,” lanjutnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan dan Pembukuan PAD Bapenda Kota Malang, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa layanan keliling tersebut tidak hanya untuk pembayaran PBB. Namun, juga melayani pembaruan data, termasuk mutasi nama dan perubahan spesifikasi bangunan.

“Selama syaratnya lengkap, maka bisa langsung dilayani di tempat. Hanya saja, perubahan data berlaku untuk tahun pajak berikutnya,” ujarnya.

Untuk menarik minat warga, ungkapnya, Bapenda juga memberikan doorprize seperti gelas dan minyak goreng kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung di lokasi. Dalam satu kali kegiatan, jumlah warga yang datang bisa mencapai ratusan, sebagian di antaranya juga melakukan konsultasi dan pembaruan data.

“Insyaallah kegiatan ini akan terus dilakukan hingga November 2025. Kami sudah mulai dari Februari lalu dan kalau ada kegiatan di kelurahan atau momen khusus, kami juga sering diundang untuk membuka layanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pelaksana Tugas Harian Bapenda Kota Malang, Alis Purnawan, menjelaskan bahwa program ini menyasar wilayah dengan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah (zona merah). “Kami gelar setiap Senin sampai Kamis di dua titik per hari. Tapi kalau ada kegiatan lain, bisa hanya satu titik,” terangnya.

Menurutnya, selain mendekatkan layanan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi. “Banyak masyarakat yang baru sadar akan kewajiban pajaknya setelah kami jelaskan langsung di lokasi. Bahkan, ada yang datang membawa sampai 50 berkas dalam sekali kunjungan,” imbuh Alis. (rsy/sit/adv)

“Memang orang jadi ngeri kalau ngomong TBC. Orang jadi takut mendekat, tidak semua orang mau menerima dan oleh karenanya tugas kita bersama khususnya panjenengan selaku tenaga kesehatan untuk mengedukasi. Sehingga, ini bisa tidak menambah pasien down dan tidak bersemangat,” kata Sekda Lumajang.

Ditambahkannya, bahwa TBC merupakan penyakit menular kronis yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan Global TB Report Tahun 2023, Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah beban kasus TBC terbanyak di dunia setelah India, diikuti oleh Cina.

Baca juga :

Meski berisiko fatal, lanjutnya, namun TBC adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan asalkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya, dokter akan menganjurkan pengidap TB paru untuk mengonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan.

Obat TB paru umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap yaitu intensif dan lanjutan. “TB tidak seperti ketika dokter umum menangani luka, yang bisa langsung dilihat hasilnya, tetapi TB butuh proses dan pendekatan. Oleh karenanya saya berharap kita semua mampu mengedukasi, lebih telaten dan lebih dekat sambung hatinya agar mereka lekas sehat,” ujarnya.

Sementara itu, dr Wawan Arwijanto menjelaskan bahwa Seminar Strategi Eliminasi TBC merupakan salah satu rangkaian dalam rangka HUT ke 7 RSUD Pasirian. Dalam seminar ini, juga dibagikan lima Satuan Kredit Profesi (SKP) Kemenkes Gratis kepada 200 peserta khusus bagi undangan.

Dalam seminar kali ini, juga menghadirkan dr Trisasongko Budi Satrio Sp P, yang menjelaskan materi tentang Penegakan Diagnosis dan Tatalaksana Tuberkulosis serta Farianingsih, S ST MKes dengan materi Ibu Hamil dengan Tuberkulosis. (kom/adi/sit)

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, menyampaikan bahwa tingginya angka putus sekolah itu disebabkan karena peserta didik yang menganggap sekolah itu tidak penting. Karena itu, pihaknya menyampaikan beberapa strategi untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Salah satunya, yaitu perlu dilakukan pemetaan terlebih dahulu mengenai alasan putus sekolah. Karena alasan dari peserta didik, itu banyak yang dari keluarganya sendiri, lingkungan dan finansial. Setelah pemetaan tersebut, baru kita bisa mengkonsep strategi dan kebijakannya seperti apa,” kata Amithya, Sabtu (23/03/2024) tadi.

Dikatakannya, jika penambahan sekolah bukan menjadi solusi untuk mengurangi angka putus sekolah. Namun, pemberian edukasi kepada orang tua siswa menjadi hal yang terpenting. Akan tetapi, dalam pemberian edukasi tersebut dibutuhkan dari banyak pihak terkait.

Baca juga :

“Pemberian edukasi itu bukan hanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang saja, tetapi bisa saja dari psikologi orang tua, peserta didik, atau melibatkan yang lain untuk konsultasi ataupun peningkatan kapasitas,” ucapnya.

Kemudian, saat disinggung penyebab putus sekolah karena faktor ekonomi, Amithya mengatakan jika dalam hal tersebut perlu dilakukan pemahaman terlebih dahulu. Sebab, persoalan finansial tidak hanya berkaitan dengan kekurangan dana saja, namun prioritas pengeluaran dan kebutuhan mengenai pendidikan juga perlu dipertimbangkan.

“Karena finansial itu tidak sesederhana itu. Tetapi prioritas budget seperti apa, karena memang dirasa ada kebutuhan lain yang lebih penting dan dirasa biaya pendidikan cukup mahal. Nah untuk itu kita akan evaluasi kembali. Begitu juga dengan beasiswa tepat sasaran,” tambahnya.

Selain itu, Amithya juga meminta agar trayek mengenai transportasi atau akomodasi untuk para siswa ke sekolah bisa dibenahi kembali.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS Kota Malang, tercatat peningkatan Angka Putu Sekolah selama periode 2021-2023. Di kelompok usia 16-18 tahun, pada tahun 2021 Angka Putus Sekolah meningkat dari 15,70 persen menjadi 19,10 persen pada tahun 2023. Sedangkan di kelompok usia 13-15 tahun, Angka Putus Sekolah turun dari 3,39 persen pada 2021 menjadi 0,00 persen pada 2022, namun naik kembali menjadi 1,46 persen pada 2023. (rsy/sit)