Pria yang akrab disapa Jaya, itu menegaskan bahwa dirinya tetap berkewajiban menjalankan tugas hingga hari terakhir menjabat. Salah satu target terdekat yang dikejar, adalah realisasi program angkutan pelajar gratis.

“Program tersebut kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi di biro hukum pemerintah provinsi sebelum dapat dijalankan. Mudah-mudahan dapat segera kita eksekusi di bulan ini,” kata Jaya, Selasa (19/05/2026) tadi.

Selain itu, tambahnya, juga sedang disiapkan program re-routing atau penataan ulang jalur Angkutan Kota (Angkot). Skema itu diarahkan, agar layanan transportasi publik mampu menjangkau kawasan permukiman lebih dalam yang selama ini belum terlayani.

Baca juga :

“Kajian teknis re-routing ini sebenarnya telah disusun sejak tahun lalu. Insyaallah minggu depan kita matangkan lagi. Jalur barunya ada banyak sekali, tetapi kita mencoba Angkot ini bisa masuk pada yang lebih dalam lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jaya juga menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Perda Perparkiran yang masih dalam tahap pembahasan.

“Untuk Perda LLAJ bersifat menyeluruh karena melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Karena memang di dalamnya mengatur berbagai aspek, mulai dari kelengkapan sarana prasarana jalan, penataan lampu lalu lintas, keselamatan perlintasan sebidang kereta api, hingga tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi,” jelas Jaya. (rsy/sit)

Gelaran rapat yang berlangsung di ruang pleno itu, menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan Situbondo ke depan. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, yang mewakili Bupati Situbondo, menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan sepanjang 2025 tetap menitik beratkan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan infrastruktur.

“Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan antara pembangunan fisik dan kualitas SDM sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Mbak Ulfi-sapaan Wabup Situbondo.

Sepanjang tahun 2025, ujarnya, sejumlah indikator kinerja utama Situbondo menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,87, atau melampaui target 71,49. Pertumbuhan ekonomi tercatat di angka 5,25 persen, lebih tinggi dari target 4,82 persen. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan ke level 11,17 persen dari target 11,51 persen.

Namun, Pemkab Situbondo mengakui adanya tantangan pada indeks kepuasan infrastruktur yang mencapai 81,2 persen (target 85,3 persen) serta Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang masih berada sedikit di bawah target. Satu poin krusial yang menjadi sorotan, adalah struktur fiskal daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat.

Baca juga :

Berdasarkan data APBD 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 320,97 miliar. Meski melampaui target internal sebesar Rp 302,74 miliar, kontribusinya masih jauh dibanding realisasi pendapatan transfer yang menembus Rp 1,47 triliun.

Wakil Ketua DPRD Situbondo dari Fraksi PPP, Abdurrahman, mengamini tantangan tersebut. Dirinya menyebut, hilangnya potensi PAD dari sektor tertentu dan pengurangan dana pusat hingga Rp 200 miliar, menjadi hambatan serius.

“Meski ada pengurangan anggaran pusat, gerak cepat pemerintah daerah dalam mencari solusi patut diapresiasi. Pembangunan infrastruktur dan SDM tetap berjalan di tengah keterbatasan,” ungkap Abdurrahman.

Selain evaluasi LKPJ, paripurna ini juga mengesahkan dua Raperda penting. Yakni, terkait fasilitasi pesantren serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Langkah ini, diharapkan mampu memperkuat sektor keagamaan dan memperkokoh ekonomi kerakyatan di Situbondo.

Abdurrahman berharap, di bawah kepemimpinan Mas Rio dan Mbak Ulfi, potensi lokal seperti perikanan, pertanian, investasi dan pajak daerah dapat dioptimalkan. “Target kita ke depan adalah kemandirian. Situbondo harus mampu mengoptimalkan potensi lokal agar tidak lagi terus bergantung pada dana transfer pusat,” tambahnya. (her/gie/adv)

Dalam momen itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. “Karena itu, harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Bupati Ipuk, Selasa (10/02/2026) tadi.

Ditambahkannya, salah satu upaya yang disiapkan yakni dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya, Pemkab Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga meminta, agar OPD teknis kolaborasi dengan stakeholder terkait. Diantaranya, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama Bulog, Perpadi dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga. Selain itu, juga mengoptimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau,” tambah Bupati Ipuk.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan. “Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam neraca pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” tambahnya.

Bupati Ipuk juga telah menggelar Rakor High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan terjaga, Jumat (30/01/2026) lalu. Rakor ini, diikuti Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog, Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. (kom/bwi/gie)

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas peringatan 1 Abad NU yang dinilainya sebagai tonggak sejarah perjalanan organisasi besar yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah. “Selamat kepada seluruh pengurus ranting dan anak ranting NU yang hari ini dikukuhkan. Dalam momen bersejarah 1 abad NU, tentunya bukan sekadar usia, tetapi bukti keteguhan dalam menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga NKRI serta berkontribusi dalam pembangunan,” katanya.

Wali Kota Aminuddin juga menegaskan, bahwa NU merupakan organisasi besar dan kuat. Termasuk di Kota Probolinggo, yang mayoritas warganya merupakan bagian dari keluarga besar NU. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan NU menjadi sebuah keniscayaan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan jaringan sosial dan keagamaan yang kuat seperti NU, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga ranting dan anak ranting,” tegasnya.

Baca juga :

Wali Kota Aminuddin juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi antara ulama, umara dan masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program Pemerintah Kota Probolinggo sejalan dengan nilai dan semangat perjuangan NU.

Program pembangunan yang dimaksud, meliputi penataan kawasan strategis kota, revitalisasi alun-alun, pembangunan infrastruktur utama serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Selain itu, pemerintah juga mendukung program nasional seperti pendataan sosial ekonomi demi memastikan kebijakan tepat sasaran.

Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kota Probolinggo juga berkomitmen membangun sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif, termasuk dukungan terhadap pondok pesantren. “Seluruh program pembangunan ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tidak ada yang ditinggalkan,” imbuhnya.

Dalam aspek sosial, Wali Kota Probolinggo mengingatkan bahwa tantangan terbesar pembangunan bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Dirinya menyoroti pentingnya menjaga kebersihan, membangun etos kerja dan membiasakan hidup sesuai nilai-nilai Islam.

Melalui momentum Harlah 1 Abad NU ini, dirinya mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menyukseskan Program Kota Saleh, yakni memperkuat nilai religiusitas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. “Mari kita jadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang religius, maju dan sejahtera. Dengan kebersamaan ulama, umara dan masyarakat, saya yakin kita mampu menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat pembangunan,” tambahnya. (kom/pro/gie)

Dalam momen yang berharga itu, Ketua TP PKK menegaskan bahwa keberadaan Posyandu tidak sekadar menjadi tempat layanan kesehatan rutin. Sebaliknya, juga sebagai fondasi penting dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri dan berdaya.

Diuraikannya, bahwa Posyandu harus dipandang sebagai ruang strategis untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal sejak dini sekaligus memperkuat literasi kesehatan para ibu. Selain itu, Posyandu memiliki peran fundamental dalam siklus pembinaan keluarga.

Melalui pemantauan pertumbuhan Balita, penimbangan rutin, imunisasi, serta edukasi gizi dan pola asuh, diharapkan Posyandu menjadi instrumen penting pencegahan stunting dan gangguan tumbuh kembang anak. “Posyandu bukan hanya tempat menimbang bayi. Di sinilah proses membangun kualitas generasi dimulai, dari memastikan anak tumbuh sehat hingga membekali para ibu dengan pengetahuan kesehatan yang benar,” kata Dewi Natalia.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, bahwa penguatan literasi kesehatan ibu merupakan kunci keberhasilan pembangunan keluarga. Ibu yang memiliki pemahaman baik tentang gizi, kesehatan reproduksi dan pola pengasuhan, akan melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas dan berkarakter.

Dalam konteks keluarga prajurit, Dewi Natalia menilai Posyandu memiliki nilai strategis ganda. Kesehatan ibu dan anak akan menopang ketahanan keluarga prajurit. Sehingga, para prajurit dapat menjalankan tugas negara dengan lebih fokus dan optimal.

“Ketahanan keluarga berawal dari kesehatan ibu dan anak. Dari Posyandu inilah kita membangun fondasi ketahanan keluarga prajurit sekaligus kualitas sumber daya manusia bangsa,” tegasnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang juga mengapresiasi dedikasi para kader Posyandu Kemuning Yonif 527, tenaga kesehatan, serta jajaran Persit Kartika Chandra Kirana yang terus menggerakkan pelayanan kesehatan keluarga secara konsisten dan berkelanjutan. Dirinya berharap, Posyandu Kemuning Yonif 527 dapat terus menjadi pusat pembinaan keluarga yang aktif, inovatif dan inspiratif, serta menjadi contoh penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat di lingkungan satuan TNI.

“Melalui Posyandu, kita tidak hanya melayani hari ini, tetapi sedang menyiapkan masa depan generasi penerus bangsa yang sehat, kuat dan berdaya saing,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kawasan Kayutangan Heritage dan jalan-jalan protokol menjadi fokus utama. Karena selama ini dinilai semrawut akibat keberadaan kabel udara.

“Kesiapannya sudah. Pastinya di titik-titik yang menarik perhatian masyarakat, seperti Kayutangan Heritage dan jalan-jalan protokol. Insyaallah di tahun 2026 sudah bisa kami lakukan,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (07/01/2025) tadi.

Namun, Wali Kota Wahyu mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan penguatan regulasi sebagai dasar hukum. Baik itu melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun aturan pendukung lainnya.

“Kami sudah mengarah ke sana. Kesiapan teknis sudah ada, tinggal regulasinya yang perlu disiapkan agar implementasinya memiliki dasar hukum yang kuat,” ucapnya.

Baca juga :

Terkait mekanisme pelaksanaan, menurutnya Pemkot Malang masih mengkaji sejumlah skema pembiayaan. Yakni mulai dari penggunaan APBD, kerja sama dengan pihak ketiga, hingga pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Nanti akan ditentukan tahapannya, kawasan prioritasnya, serta skema pendanaannya. Tinggal implementasi saja,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Malang juga telah melakukan komunikasi dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan utilitas. Bahkan, telah meminta Disnaker-PMPTSP untuk menyampaikan rencana penataan tersebut kepada para provider agar mereka dapat melakukan persiapan sejak dini.

“Kami mengingatkan provider agar bersiap. Jangan sampai, nanti mendadak karena tidak ada persiapan. Kabel-kabel ini akan kami tata dan tanam dalam tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa seluruh penyedia layanan wajib mengikuti kebijakan tersebut karena merupakan bagian dari upaya penataan kota. Karena itu, keberadaan regulasi dinilai penting untuk memperkuat kebijakan Pemkot Malang ke depan.

“Responnya mau tidak mau harus mengikuti, karena ini kebijakan kami. Makanya regulasi menjadi penting sebagai penguat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, seusai penerimaan penghargaan menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan Kemendagri. “Tentu bersyukur dan ini menjadi dorongan yang positif. Motivasi kami kembali pada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa benar-benar dirasakan warga Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya berharap, penghargaan tersebut menjadi stimulus untuk memperkuat komitmen jajaran Pemkot Malang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

Sebagai informasi, dalam penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri itu bekerja sama dengan salah satu media nasional. Dengan melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk menilai kinerja pemerintah daerah se-Indonesia. Dalam penilaian itu mencakup tujuh kategori, yaitu penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan gini ratio.

Baca juga :

Dari hasil seleksi yang dinilai kredibel, terpilih 19 pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah berkinerja terbaik. Pemkot Malang naik ke panggung penghargaan dengan predikat Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang berkinerja terbaik pada dua kategori sekaligus, yakni penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat (gini ratio).

Berdasarkan data BPS 2024–2025, Pemkot Malang tercatat mampu meningkatkan kesempatan kerja sebesar 0,41 persen, melampaui capaian terendah daerah lain yang mengalami penurunan hingga 1,33 persen. Sementara pada aspek ketimpangan, Malang berhasil menurunkan gini ratio hingga minus 0,049, lebih baik dibanding nilai terendah dari daerah lain yang berada di angka 0,035.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan jiwa entrepreneurial di tubuh pemerintah daerah. “Program reward ini kita lakukan sebagai upaya membentuk iklim kompetitif bagi pemerintah daerah. Harus ada terobosan, inovasi kreatif. Sejumlah perda bisa dibuat untuk menentukan hajat hidup masyarakatnya,” imbuh Tito. (pro/rsy/sit)

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa kerja sama antara tiga pemerintah daerah sejatinya sudah berjalan. Namun, seluruh sinergi tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi untuk mempertegas komitmen bersama.

“Penguatan itu penting. Meskipun secara natural sudah berjalan, tetap perlu dituangkan secara tertulis. Karena ada banyak hal yang menjadi urusan bersama,” kata Sekda Erik.

Baca juga :

Dalam penandatanganan tersebut, disebutkan ada empat fokus utama yang disepakati. Diantaranya, pengendalian inflasi, penanggulangan bencana, pariwisata, dan penanganan kebakaran. Dikatakan, bahwa isu kebakaran di kawasan perbatasan menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi lintas wilayah.

“Misalnya terjadi kebakaran di Sawojajar 2. Itu lebih dekat dengan Damkar Kota Malang daripada menunggu dari Kabupaten Malang. Hal-hal seperti ini yang kami kuatkan,” ucapnya.

Selain itu, juga terkait dengan penanganan bencana, khususnya pohon tumbang saat musim hujan dan angin kencang. Dengan kolaborasi tersebut dipastikan akan memudahkan warga perbatasan agar tidak terhambat layanan hanya karena batas administratif.

“Tentunya ini memberi kemudahan layanan publik, terutama bagi warga yang tinggal di area perbatasan,” imbuh Erik. (rsy/sit)

“LKPM memberikan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah. Penyampaian laporan yang tepat dan tepat waktu menjadi sangat penting bagi pengambilan keputusan strategis,” ujar Paiman, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM bagi para pelaku usaha, di Ballroom Abby Hotel Lumajang, Rabu (19/11/2025) tadi.

Disampaikan Paiman, pemahaman yang sama terkait pentingnya LKPM harus dimiliki seluruh pelaku usaha. “Melalui Bimtek ini, kami memfasilitasi pelaku usaha agar dapat menyampaikan laporan dengan benar, sekaligus membantu mengatasi kendala teknis dalam pengisian melalui sistem Online Single Submission (OSS),” jelasnya.

Baca juga :

Paiman juga menambahkan, dukungan ini tidak hanya mendorong kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah dan nasional untuk memastikan investasi tetap terpantau dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan. Dirinya menekankan, data yang terkumpul melalui LKPM menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pelaporan yang tepat waktu dan akurat menjadi fondasi bagi pengembangan investasi yang berkelanjutan.

Bimtek yang diikuti pelaku usaha dari berbagai sektor ini, diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang transparan, akuntabel dan mendukung pembangunan daerah. Dirinya berharap, agar pelaku usaha tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menyadari peran strategis laporan mereka bagi kemajuan Lumajang. (kom/adi/gie)