Hal ini dilakukan, karena penerapan Informasi dan Teknologi (IT) serta manajemen yang dimiliki oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, optimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menjelaskan bahwa dengan kerja sama yang dilakukan ini tentu terdapat poin-poin yang tertuang dalam addendum (perjanjian, red). Seperti halnya, pengelolaan sumber air mauapun distribusi hingga pengawasan.

“Ini tentunya sudah masuk dalam nota kesepahaman yang diinisiasi oleh Perumda Tirta Taman Sari bersama Perumda Tugu Tirta,” ujar Wali Kota Sutiaji, Senin (23/05/2022) tadi.

Sementara itu, Wali Kota Madiun, H Maidi, mengatakan bahwa IT maupun manajemen dari Perumda Tugu Tirta itu bagus. Hal ini, bisa dilihat dari penyelesaian dalam terjadinya sebuah masalah, seperti halnya kebocoran pipa. Maka itu yang akan menjadi studi tiru oleh perumda Tirta Taman Sari.

Baca juga :

• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium

“Yang jelas, PDAM Tugu Tirta ini IT nya bagus. Kita melihat saat ada kebocoran, lalu kebocoran ada dialiran mana, itu petanya ada. Disitulah hematnya cost yang tinggi itu menjadi tidak tinggi. IT seperti itu yang nanti kita tiru,” jelasnya.

Direktur Utama, M Nor Muhlas, menjelaskan lebih detail perjanjian kerja sama yang dilakukan tersebut terkait dengan layanan Aplikasi Sistem Pelanggan Teknologi Informasi Digital Total System Solution (ToSS).

“Jadi, best practice yang sudah diterapkan di Perumda Tugu Tirta, akan diterapkan di Madiun. Mereka sudah tahu untuk Best Practice nya dan kemudian direplikasi. Jadi kerjasama untuk pengembangan teknologi itu,” katanya.

Diantara Perumda lainnya, satu-satunya yang mengembangkan potensi IT adalah Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Selain itu, juga menjadi best practice pengembangan teknologi IT dalam proses pelayanan dan manajemen perusahaan.

“Pengembangan IT sendiri mulai dari 2009. Tapi kita merintisnya secara bertahap. Kita tidak mau ketinggalan dengan teknologi apapun, baik pada 4.0 maupun 5.0,” tuturnya. (cw2/sit)

Untuk kebutuhan itulah, Bupati Jember, Hendy Siswanto, bersama Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Jember serta sejumlah pimpinan OPD melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumedang, Rabu (02/01/2022).

Di kota yang terkenal dengan produk tahu kedelainya itu, Bupati dan pimpinan DPRD serta jajaran pimpinan OPD Jember dibuat terperangah. Pasalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi infomatika atau sistem digital, semua data terkait kondisi pemerintahan dan masyarakat setempat dapat diakses dengan mudah.

Pada kunjungan tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menunjukan kepada Bupati Hendy dan Ketua DPRD, Itqon Syauqi dan Wakil Ketua Ahmad Halim tentang kecangihan Aplikasi e Office dan e Office desa serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemkab Sumedang. Dony tidak segan membawa tamu-tamunya home touring ke comand center milik Pemkab Sumedang.

Bupati Hendy memuji kecanggihan teknologi yang dimiliki Pemkab Sumedang. “Kabupaten Sumedang jauh lebih maju dan pelayanan kepada masyarakat juga luar biasa. Oleh sebab itu kami melalukan studi tiru, meniru saja karena Jember perlu speed up atau percepatan,” ujarnya.

Tidak sekedar memuji, Bupati Hendy juga akan mengadopsi inovasi teknologi yang dimiliki Kabupaten Sumedang untuk segera diterapkan di Kabupaten Jember. “Masyarakat (Jember) tidak perlu menunggu lama-lama, mohon izin kepada Bupati Sumedang sehingga apa yang ada di Kabupaten Sumedang akan dicopy paste ke Kabupaten Jember,” tuturnya.

Baca juga :

• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium

Pihaknya berharap aplikasi tersebut bisa juga diterapkan di Jember. “Tadi paparan Bupati Sumedang sangat luar biasa terkait E Office dan sistem digitalisasi SPBE sangat luar biasa dan ini semua kami berharap diberikan kepada kami,”sambungnya.

Beruntungnya, Bupati Dony langsung mengizinkan e Office dan aplikasi SPBE milik Pemkab Sumedang diterapkan di Jember. Pada kesempatan tersebut Bupati Hendy dan Bupati Dody menanda tangani nota kerjasama dua kabupaten. Harapannya terjadi kolaborasi antar Pemkab Jember dan Pemkab Sumedang. “Subtansinya saling belajar, saling berbagi di Jember banyak kelebihannnya Insyallah kami praktekan,” ujar Bupati Dony.

Pihaknya dengam senang hati jika aplikasi itu juga diterapkan di Jember. “Di Sumedang kami punya e Office dan e Office desa. Alhamdulillah diimplementasikan di Jember dengan senang hati kami akan memberikan aplikasi tersebut sehingga dapat diaplikasikan di Jember. Kami pun akan belajar di Jember berkaitan dengan Sumedang Carnival,” ujarnya.

Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menyambut baik upaya yang dilakukan BupatI Hendy untuk mempercepat program digitalisasi data. “Sebagai legislatif tentunya kita sangat mendukung upaya positif yang dilakukan bupati. Kembali lagi inikan demi masyarakat Jember, aplikasi yang dimiliki Sumedang ini sangat baik. Sehingga akan kita dorong agar secepat mungkin diaplikasikan,” katanya.

Sebagai informasi, hanya dengan gawai seperti smartphone atau telepon pintar yang dimiliki, warga setempat bisa mengakses setiap data yang dibutuhkan. Kemudahan akses data tersebut berkat inovasi Bupati Sumedang Dony yang telah menerapkan secara optimal SPBE. Inovasi tersebut mengantarkan Kabupaten Sumedang memperoleh penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri, sebagai kabupaten terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2021 yang digelar para bulan Desember 2021 lalu.

“Canggih banget SPBE di Pemkab Sumedang sehingga Pak Bupati memerintahkan kami untuk segera membentuk tim dalam untuk diaplikasikan di Jember,” ujar Kepala Diskominfo Bobby Arie Sandy yang ikut mendampingi kunjungan kerja bupati. (rio/gie)

Hal itu mengingat Kabupaten Lamongan adalah lumbung padi terbesar nomor 1 di Jawa Timur yang harus dapat menstabilkan harga jual dan memperbaiki taraf hidup petani. Sehingga melalui Peraturan Bupati, besaran TPP yang diterima oleh ASN di Kabupaten Lamongan setiap bulannya termasuk mendapat beras sejumlah 10 kilogram yang didistribusikan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

“Berbagai upaya kita lakukan untuk menstabilkan harga beras dan memperbaiki taraf hidup petani di Lamongan salah satunya dengan membeli beras oleh ASN,” Terang Bupati Lamongan Yuhronur Efendi  ketika menerima rombongan study tiru Kabupaten Sumenep di Ruang Pertemuan Airlangga Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jumat (03/09).

Dalam proses penyerapan beras, Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan 10 lumbung atau kelompok tani sebagai pemasok yang telah menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan. Penerapannya, ketika musim kemarau harga beras naik namun di tinggkat ASN tetap stabil sebaliknya ketika harga beras jatuh, ASN tetap membeli dengan harga standar.

“Secara teknis, Tim yang beranggotakan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan Dinas Tanaman Pangan, Pertanian dan Holtikultura melakukan survey harga terlebih dahulu, kemudian mengevaluasinya 3 bulan sekali. Sehingga ASN juga puas dengan kualitas dan harganya tetap stabil tiap bulannya,” Jelas Sekdakab Lamongan, Moh Nalikan yang turut hadir mendampingi Bupati bersama OPD terkait.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, Sebagai ketua rombongan dari Kabupaten Sumenep bersama Inspektur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Perekonomian mengungkapkan maksud dan tujuan dari kunjungan kerjanya adalah ingin studi tiru bagaimana Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat menerapkan regulasi penyerapan beras oleh ASN sebagai optimalisasi kehidupan petani di Kabupaten Sumenep yang sebagaimana diketahui juga mengalamai surplus produksi padi seperti halnya Kabupaten Lamongan. (fjr/zen/ed2)

Dalam kesempatan itu, sebanyak 22 orang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bondowoso, turut ambil bagian. Kunjungan ini, tidak lain untuk melakukan studi tiru inovasi tentang pengelolaan BOS (bantuan operasional sekolah) yang ada di Dinas Pendidikan (Dispendik) dan inovasi sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Situbondo, terutama penerapan sistem Aplikasi RKAS BOS.

Baca juga:

• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yuliati, dalam kunjungannya diterima langsung Kepala Dispendik Kabupaten Situbondo, yang diwakili oleh Sekretaris Dispendik, Drs H Moh Nur Hidayat M.Pd serta Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Hari Subagyo M.Pd.

Haeriyah Yuliati menerangkan, bahwa ke 22 orang yang studi tiru ini, karena banyaknya temuan BPK terkait pengelolaan dana BOS di lingkungan Diknasbud Bondowoso. Oleh karenanya, Plt Kepala Diknasbud Bondowoso Haeriyah Yuliati, mengajak ke 22 orang tersebut agar belajar pengelolaan dana.

“Agar bagaimana upaya dari teman-teman ini, bisa mengalami perubahan. Termasuk, tidak selalu berurusan dengan BPK, akibat adanya temuan atau kesalahan pengelolaan,” katanya.

Lebih lanjut Haeriyah Yuliati menambahkan, bahwa pihaknya sekali lagi melakukan studi tiru dan bukan studi banding. “Hasil dari sini akan dievaluasi. Mana yang bisa ditiru dan mana yang belum bisa. Silakan ambil yang baik-baik,” paparnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs H Moh Nur Hidayat M.Pd, dalam kesempatan itu menjelaskan bahkan berbagai inovasi pendidikan yang ada di Dispendik. Inovasi tersebut, untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kualitas sekolah serta ketersediaan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat.

“Kepala sekolah dan guru kami juga sering mengikuti program pertukaran. Mereka menularkan praktik-praktik baik ke sekolah-sekolah binaan yang menjadi mitra. Jadi, kami siap berdiskusi dan berbagi tentang inovasi pendidikan,” terangnya.

Tidak hanya itu, Sekdis Diknasbud Nur Hidayat, juga menjelaskan adanya pendamping-pendamping Bos yang ada serta juga menyiapkan operator sekolah dari jenjang SD hingga operator sekolah jenjang SMP. Kita akan saling berbagi ilmu, tentang pengelolaan dana Bos dengan menerapkan sistem aplikasi RKAS BOS. (her/sit)

Untuk mendalami pengelolaan pajak terintegrasi, tim khusus BP2D bersama perwakilan Pemkot Malang dari Inspektorat, DPMPTSP, Satpol PP serta jajaran aparat penegak hukum (APH) dari Polres Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Malang melakukan studi tiru ke Bali, 28-30 November 2019.

“Kami lakukan studi tiru pengelolaan reklame terintegrasi dengan pajak, perizinan dan Satpol. Sehingga nantinya ada kesesuaian antara izin dan pajak serta Satpol PP bisa menindak kalau masa berlaku reklame sudah habis,” ungkap Inspektur Kota Malang, Drs Abdul Malik M.pd di sela-sela kegiatan.

Dalam kunjungan studi tiru ke Bapenda Kota Denpasar, Bapenda Kabupaten Badung dan Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Jembrana tersebut, tim sekaligus mendalami sistem e-Tax supaya ke depan, pengelolaannya di Kota Malang bisa maksimal.

“Memang sejauh ini belum ada evaluasi khusus itu. Tapi yang terpenting saat ini kita lakukan seoptimal mungkin,” tegas Malik.

Studi tiru ini bukan kunjungan dadakan. Sebelumnya dalam hearing dengan Komisi B DPRD Kota Malang terkait pembahasan sinkronisasi data atau digitasi, beberapa waktu lalu, pihak BP2D sudah menyampaikan agenda terkait.

Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri Tim Ahli Bidang Ekonomi Walikota Malang tersebut, juga mengemuka tentang upaya integrasi sistem perpajakan dengan unsur Pemkot seperti DPM PTSP, Satpol PP, Diskominfo dan juga stakeholder terkait seperti PLN dan bank persepsi.

“Setelah studi tiru selesai, kami langsung action. Kami akan memasang setidaknya 250 alat perekam pajak online untuk wajib pajak hotel, restoran hingga pajak parkir,” seru Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Dia menambahkan, selain demi optimalisasi peningkatan PAD, gerak cepat yang dilakukan ini juga dalam rangka pencegahan korupsi di bidang pendapatan daerah.

“Kita ingin mewujudkan optimalisasi PAD dari sektor pajak yang efektif, akuntabel dan transparan tanpa mengurangi pelayanan prima kepada masyarakat Bhumi Arema,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya. (*yan)

Rombongan tamu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fachmi, S.Ag., M.MPd, Asisten Pemerintahan setda Kota Sukabumi Drs, H. Andri Setiawan dan Lurah-lurah se-Kota Sukabumi. Kunjungan kali ini dalam rangka ingin mengetahui pengelolaan sampah di Kota Malang.

Dalam rangka mewujudkan kota malang yang berwawasan lingkungan, akan mencakup banyak aspek yang melingkupinya, utamanya bagaimana langkah upaya dalam mengatasi persoalan sampah yang saat ini mencapai kurang lebih 600 ton perhari. Untuk itu, dalam mengelola sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah. Hal inilah yang mendasari dikeluarkannya Perda no. 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kota Malang.

“Seiring hal tersebut, kota malang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, diantaranya melalui pembentukan bank sampah malang, kader lingkungan, serta dilakukan berbagai pelatihan di TPST supit urang, seperti : komposting dan produk kerajinan, salah satunya melalui sistem 4R, yaitu Reduce atau mengurangi; Reuse atau memakai kembali; Recycle atau mendaur ulang; Replace atau mengganti dan pemanfaatan gas metana di TPST supiturang, yang telah dinikmati oleh 408 kk warga sekitar, sebagai pengganti bahan bakar, yang sekarang baru termanfaatkan sekitar 5% dari potensi yang ada.

Wawali juga menyampaikan cita-cita Kota Malang dalam mewujudkan predikatnya sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, sekaligus kota industri. Seiring berjalannya waktu, cita-cita tersebut mulai terealisasi berkat dukungan adanya SDM mahasiswa yang cukup besar di Kota Malang.

“Dalam hal terwujudnya kota industri dengan basis ekonomi kreatif, kami terus berusaha untuk mengkolaborasikan potensi yang ada, mulai dari seluruh perguruan tinggi, pelaku bisnis, hingga tokoh masyarakat yang ada di Kota Malang” tutur Bung Edi, sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fachmi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Malang dalam kunjungan studi ini. Beliau juga menyampaikan harapannya agar setelah pulang dari kunjungan studi ini, Pemkot Sukabumi dapat mengambil pembelajaran dari upaya pengelolaan sampah yang telah dipaparkan oleh Pemkot Malang.

“Malu agaknya apabila sepulang dari Kota Malang, kita yang sudah membawa rombongan besar termasuk jajaran lurah masih belum dapat mengimplementasikan keunikan Malang dalam pengelolaan sampahnya. Maka dari itu mari kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan tujuan kita dengan menjalankan koordinasi secara maksimal”, tegasnya.

“Semoga dengan adanya kesempatan ini, kita dapat menjadi keluarga besar dalam konteks sama-sama membangun negara kita tercinta kita melalui kota kita masing-masing” tutup Wali Kota Sukabumi.

Setelah sambutan dari Wakil Wali Kota Malang dan Wali Kota Sukabumi disampaikan, acara dilanjutkan dengan sesi pertukaran cinderamata demi mempererat hubungan dua belah pihak. (hms/yan)