Seperti yang terlihat dihalaman KPU Kabupaten Trenggalek, pemusanahan surat suara tak layak pakai tersebut dihadiri oleh pihak kepolisian, Panwas Kabupaten Trenggalek dan segenap anggota KPU setempat.

“Jadwal hari ini KPU Trenggalek melakukan pemusnahan surat suara yang masuk kategori rusak. Dari jumlah surat suara baik ada sekitar 54, 691 surat suara yang rusak, ” ucap Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Suripto saat ditemui dikantornya, Rabu (27/6/2018).

Ia menegaskan bahwa total surat suara yang rusak akan dimusnakan dengan cara di bakar. Pemusnahan surat suara tersebut dimaksudkan agar sisa dari pensortiran dan pendistribusian surat suara ke sejumlah TPS yang tersebar di Trenggalek tidak disalahgunakan.

“Memang tujuan dari pemusnahan sisa surat suara yang masih baik maupun rusak ini agar tidak terjadi miss komunikasi, sehingga yang nantinya dapat merugikan salah satu pasangan calon dari tangan oknum – oknum yang tak bertanggungjawab, ” tandasnya.

Ketua KPU Kota Malang, Zaenuddin menjelaskan, surat suara Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang yang dimusnakan awalnya sudah disortir oleh petugas KPU. Proses penyortirannya bersamaan dengan pelipatan surat suara.

“Kami yakin setiap TPS jumlah surat suaranya sudah cukup. Apabila nanti ada kekurangan surat suara akan dicatat dalam kejadian khusus,” jelasnya.

Kerusakan surat suara yang rusak antara lain, foto calon buram, terlipat, sobek ada pula yang berlubang. “Kemarin surat suata Pilgub Jatim rusak. Sikap kita segera menghubungi percetakan untuk menambah surat suara,” tambahnya.

Soal rumor jumlah golput tinggi dalam Pilkada Kota Malang. Kata Zaenuddin, KPU menghargai pendapat orang lain. Tapi selama ini KPU sudah berusaha melakukan sosialisasi kesemua elemen masyarakat.

Hal itu diperkuat oleh bantuan Pemkot Malang. “Prinsip KPU menghargai hasil surve. Kami yakin Pilkada Kota Malang berjalan sukses. Silahkan warga Kota Malang menggunakan hak pilihnya. Setelah Pilkada mari kita berjabat tangan saling menghargai dan tetap menjaga persaudaraan ini,” jelas dia.

Lalu siapa saja yang tidak berhak mencoblos? Kata Zainudin, warga Kota Malang yang tidak terdaftar didalam DPT. Tidak memiliki KTP elektronik dan surat keterangan. Termasuk warga Kota Malang yang tinggal diluar Provinsi Jatim.

“Untuk warga Provinsi Jatim yang ingin pindah TPS bisa dilakukan. Asalkan membawa surat pindah TPS atau membawa formulir A5 dari KPU tempatnya tercatat dalam DPT Pilgub Jatim,” pungkas Zaenudin. (man/yan)