Melalui simulasi tersebut, menurutnya akan memberikan gambaran nyata tentang proses pemungutan suara yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan minim kesalahan, saat Pilkada Serentak 2024 mendatang. “Prosesnya sangat sederhana, hanya sekitar satu menit untuk setiap tahapannya. Dari DPRD, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara,” kata Trio-sapaan Wakil Ketua DPRD.

Tak hanya itu, Trio juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan pemilih di TPS. Termasuk juga wajib bagi masyarakat untuk menunjukkan surat undangan sebagai bukti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca juga :

“Undangan pemilih sudah mencantumkan jam kedatangan. Masyarakat diimbau disiplin waktu agar tidak terjadi antrean panjang yang bisa membingungkan KPPS,” katanya. 

Mengenai fasilitas untuk kelompok prioritas seperti penyandang disabilitas, lansia dan ibu hamil, menurutnya aksesibilitas sudah diperhatikan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam Pilkada Serentak tersebut.

“Bilik khusus sudah disiapkan dengan baik, dan kami minta mereka diprioritaskan agar segera menyelesaikan tahapan pemungutan suara,” tambahnya. 

Trio berharap melalui simulasi tersebut mampu memastikan kelancaran proses Pilkada Serentak 2024 tanpa ada kendala yang berarti. “Kami ingin Pilkada nanti selesai tepat waktu, tanpa masalah dan semua pihak bekerja sama untuk menjaga ketertiban,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyampaikan bahwa proses pengajuan tersebut saat ini masih di pengadilan dan telah memasuki tahap akhir. Sehingga, nantinya pada 21-22 Mei 2024 mendatang akan dibacakan keputusan dari MK tersebut.

“Kalau proses pemeriksaan alat bukti itu sudah selesai, tinggal menunggu putusan. Tanggapan dari termohon oleh pemohon juga sudah selesai kemarin,” jelas Aminah, Kamis (16/05/2024) tadi.

Dikatakannya, bahwa yang dipermasalahkan dalam sengketa tersebut yakni perolehan suara anggota DPRD Dapil 5 Lowokwaru. Di mana PSI mengklaim bahwa adanya perselisihan suara yang melibatkan partai lain, seperti Nasdem, PDI-Perjuangan dan PKS.

“Ini pengajuan dari PSI saja. Yang dipermasalahkan ya perselisihan hasil suara. Yang mengajukan dari partai peserta Pemilu kemarin,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, dikatakannya bahwa apapun putusan MK nanti tentunya akan diikuti. Walaupun harus dilakukan rekap ulang, akan tetap dilaksanakan. Apabila sudah dianggap sesuai dengan prosedur, maka tinggal menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK.

“Setelah menerima BRPK itu maksimal 3 hari, KPU harus menetapkan DPRD dan perolehan kursi yang diperoleh masing-masing partai peserta Pemilu. Tujuannya kan kepada KPU RI, kebetulan saja lokusnya di KPU Kota Malang. Sehingga nanti kita menunggu itu, 3 hari dari menerima BRPK,” tuturnya.

Akibatnya, hal tersebut berdampak pada belum ditetapkannya anggota DPRD Kota Malang. Namun, Aminah memastikan bahwa dalam penetapan itu nantinya tidak ada keterlambatan.

“Putusan MK tidak mungkin melewati batas penetapan anggota DPRD yang baru. Putusan terakhir di 10 Juni 2024. Jadi umpamanya BRPK diterima 11 Juni, KPU RI memerintahkan KPU Kota Malang untuk maksimal 3 hari dari itu kita laksanakan penetapannya,” katanya.

Sebagai informasi, dikutip dari laman mkri.id, sidang PHPU Legislatif atas Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dilaksanakan oleh Majelis Sidang Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul, Senin (29/04/2024) lalu.

PSI dalam permohonannya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 yang diumumkan pada Rabu 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB untuk pengisian calon anggota DPRD Dapil Kota Malang 5. (rsy/sit)