Salah satu perwakilan, Jonh Ment, menyampaikan bahwa tiga tuntutan tersebut, yakni pengusutan kasus pembunuhan dan penembakan aktivis, serta penyelesaian tuntas tragedi Kanjuruhan dan penembakan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Jakarta. “Yang kami bawa bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka keadilan dan luka demokrasi. Ini adalah aksi damai, aksi solidaritas, aksi yang tentram. Pemerintah juga menerima dengan aman, nyaman dan damai,” kata Jonh Ment.

Baca juga :

Dalam aksi tersebut, juga melibatkan mahasiswa, masyarakat pasar, hingga komunitas Ojol. Pihaknya juga menepis narasi yang berkembang di media sosial, bahwa demonstrasi berujung anarkis.

“Kami ingin menunjukkan, bahwa aksi ini tidak anarkis dan tidak dengan kekerasan. Kami menyuarakan aspirasi rakyat dengan damai dan santun,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Hendy dalam kesempatan itu mengapresiasi para pegiat seni, budayawan dan masyarakat, karena telah berkontribusi atas terselenggaranya Festival Kaki Gunung Watu Pecah. “Mari kita jaga tempat budaya dan keindahan wisata. Sehingga, rerjadilah potensi budaya dan pergerakan ekonomi untuk kesejahteraan kita semua. Festival Kaki Gunung Watu Pecah ini harus terus lestari,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Bupati menilai, bahwa festival ini sebagai episentrum festival yang berkelanjutan, dalam menggaungkan misi kebhinekaan. Dari festival ini, tentunya sudah berdampak baik bagi kebudayaan juga bagi ekonomi sekitar.

“Di sini bisa kita lihat sendiri, ada pergerakan ekonomi, masyarakat bisa jualan, ngalap berkah dari festival budaya ini,” lanjut Bupati Hendy.

Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh pegiat seni, budayawan dan masyarakat umum yang terus berupaya menghidupkan gairah kebudayaan lokal. “Tentunya, Pemkab Jember akan terus mendukung pergerakan kebudayaan,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Aksi itu digelar, untuk menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal kontroversial yang terdapat dalam Draft RUU Penyiaran, revisi dari UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Sebab, pasal-pasal inisiatif DPR RI ini dianggap dapat membatasi kinerja jurnalis dan mengancam kebebasan pers.

Ketua PWI Malang, Cahyono, menyampaikan bahwa pers sebagai salah satu pilar demokrasi tidak boleh dibatasi. Sebab, pembatasan pers itu menurutnya sama dengan pengekangan demokrasi. Pemerintah seharusnya membuat UU untuk mengatasi tantangan jurnalisme dalam ruang digital tanpa mengancam kebebasan berkekspresi.

“Aksi damai ini menjadi sikap kita bahwa kita tegas menolak RUU Penyiaran. Gabungan lintas organisasi menjadi satu kekuatan, kami meminta jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers adalah kontrol demi hal yang lebih baik,” kata Ketua PWI Malang.

Kemudian, dikatakanny bahwa poin pertama, Pasal 42 ayat 2 menjadi salah satu titik perdebatan utama, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik akan diurusi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Dalam hal itu, PWI Malang Raya menegaskan, bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan UU Pers 40 Tahun 1999 yang menetapkan Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik,” katanya.

Selain itu Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) juga menjadi kontroversial, lantaran melarang penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Tak hanya itu, Pasal 50B ayat 2 huruf (k) yang mengatur larangan terhadap konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, juga dianggap mirip dengan ‘pasal karet’ dalam UU ITE yang membatasi kebebasan pers.

Baca juga :

Tidak ketinggalan, Pasal 51 huruf E yang termaktub dalam RUU tersebut juga disoroti. Pasal ini, mengatur penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan, yang dinilai juga tumpang tindih dengan UU Pers 1999.

Sementara itu, Ketua AJI Malang, Benni Indo, menilai bahwa RUU tersebut sangat menyesatkan. Apalagi, berisikan tentang upaya pembungkaman pers. Padahal, liputan investigasi itu harus didukung, bukan untuk dibungkam.

“Karena justru dari liputan investigasi itulah, muncul informasi yang justru mendidik publik. Tapi upaya DPR untuk membungkam, ini saya rasa tidak relevan dan justru mengkhianati demokrasi, mengkhianati reformasi yang telah melahirkan UU No 40 tahun 1999 tentang pers,” kata Benni.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa hampir secara keseluruhan di dalam UU tersebut di persoalkan. Karena UU penyiaran dinilai tidak terbuka, namun tiba-tiba muncul begitu saja.

“Informasinya, September ini akan segera disahkan begitu saja. Jadi tidak secara spesifik, secara menyeluruh UU ini kami kritisi,” ujarnya.

Diakhir, Benni sangat menyayangkan tidak adanya satupun anggota dewan di Kota Malang yang dapat ditemui, untuk menyerahkan surat pernyataan sikap tolak RUU. “Info yang kami dapat dari Sekretaris Dewan (Sekwan), bahwa semuanya berada di luar kota. Tapi kami telah meminta supaya Sekwan bisa mengirim surat pernyataan kami ke DPR RI melalui faksimile,” imbuhnya.

Aksi sendiri, tersebut diawali mulai dari depan Balai Kota Malang, kemudian berjalan mundur hingga depan Gedung DPRD Kota Malang. Lalu, juga dilakukan teatrikal penolakan RUU yang diperagakan oleh empat organisasi wartawan dan menyampaikan orasi. (rsy/sit)

Wakil Ketua I MUI Pamekasan, Moh Zahid, mengatakan bahwa MUI Pamekasan berencana mengirim surat kepada MUI Pusat untuk menyampaikan desakan pencabutan label halal tersebut. “MUI Pamekasan setuju dengan permintaan itu. Namun, hal ini harus melalui berbagai pertimbangan. Surat itu tidak hanya semata-mata bersurat ke pemerintah. Kami paham, label halal itu diterbitkan karena memang bahan bahannya mulai dari proses pembuatan sampai barang jadi sudah halal,” katanya, Selasa (14/11/2023) tadi.

Baca juga :

Dosen IAIN Madura tersebut juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Pamekasan, untuk membantu saudara-saudara di Gaza-Palestina, dengan cara melemahkan ekonomi Israel. “Kekuatan ekonomi bisa menjadi sebab kesombongan Israel. Jika ekonomi lemah, maka kemungkinan akan melemahkan kekuatan militer,” tegasnya.

Ditambahkannya, rencananya dalam waktu dekat MUI Pamekasan akan segera mengeluarkan surat edaran dan akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat serta memasang spanduk penolakan produk Israel. “Kami juga akan meminta pemerintah, khususnya Kemenag untuk bersama ikut menyuarakan pembaikotan produk pro Israel,” tambahnya.

Dirinya mengapresiasi, terhadap sejumlah toko milik kia-kiai di Kecamatan Palengaan, yang sudah mengosongkan produk Israel dari rak toko. “Kabarnya sudah ada toko milik kiai di Pamekasan, yang sudah mengosongkan rak yang berisi produk Israel,” imbuhnya. (azm/gie)