Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, menyampaikan bahwa untuk mencegah penyimpangan penyaluran pupuk yang dapat merugikan petani, sebagaimana arahan Mas Dhito, pemerintah daerah menyiapkan surat edaran mengenai HET pupuk bersubsidi. Itu karena, berdasarkan informasi di lapangan, ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam penjualan pupuk subsidi di atas harga yang telah ditentukan. Dalam surat edaran itu pula, disebutkan larangan penjualan pupuk subsidi dengan cara dipaketkan dengan pupuk non subsidi, obat pertanian atau yang lain.

“Arahan Mas Dhito jelas, selain menjaga ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus sesuai HET dan ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya, Rabu (24/09/2025) tadi.

Baca juga :

Diuraikan Sukadi, dalam kasus yang ditemukan petani, itu mendapatkan pupuk subsidi melalui perantara Poktan atau Gapoktan yang telah menjalin kesepakatan dengan kios. Meski praktik penjualan di atas HET itu dilakukan sebagai pengganti transportasi, namun hal itu tidak dibenarkan.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/SR.310/M/09/2025, telah ditetapkan HET pupuk subsidi yakni, pupuk Urea Rp 2.250 perkg atau Rp 112.500 persak. Kemudian, NPK Phonska Rp 2.300 perkg atau Rp 115.000 persak, pupuk ZA Rp 1.700 perkg atau Rp 85.000 persak dan pupuk organik Rp 800 perkg atau Rp 32.000 persak.

“Meski telah ada kesepakatan, tapi bertentangan dengan aturan diatasnya tetap tidak boleh, sanksinya selain pencabutan izin, pelanggaran itu bisa masuk pidana,” ungkapnya.

Surat edaran tersebut, lanjut Sukadi, nantinya akan dikirim ke tiap distributor dan pengecer pupuk subsidi se-Kabupaten Kediri. Termasuk pula, kepada penyuluh dan PPL yang ada di tiap desa. Dengan surat edaran tersebut, diharapkan dijadikan sebagai rambu-rambu bagi kios atau pengecer dalam penyaluran pupuk subsidi.

“Surat edaran ini menjadi bagian dari perhatian Mas Dhito bagi para petani di Kabupaten Kediri,” terangnya. (pan/sit)

Sejumlah petani, kini cukup menunjukkan e-KTP saat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi, tanpa perlu melalui proses administrasi yang berbelit. Kebijakan yang dilakukan ini, merupakan bagian dari langkah reformasi pelayanan publik di sektor pertanian, khususnya dalam hal distribusi pupuk. Petani yang sudah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), secara otomatis bisa mengakses pupuk melalui sistem digital terintegrasi, yaitu aplikasi iPubers.

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Eko Sugeng, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada petani. “Kita ingin memastikan bahwa bantuan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak. Dengan sistem ini, tidak hanya prosesnya lebih cepat, tapi juga lebih transparan dan akuntabel,” kata Eko, Sabtu (19/04/2025) tadi.

Baca juga :

Di tengah tantangan alokasi pupuk yang mengalami penyesuaian, yakni 28.877 ton urea, 27.253 ton NPK dan 3.491 ton pupuk organik untuk tahun 2025, DKPP Lumajang memastikan bahwa kebutuhan dasar petani tetap terpenuhi. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pengawasan distribusi dan mendorong petani aktif memastikan data mereka tetap terdaftar dan valid dalam sistem e-RDKK.

Kebijakan ini, pun memunculkan optimisme dari kalangan petani. Salah satu petani asal Kecamatan Candipuro, Sukadi (45), mengaku bahwa kebijakan ini membuatnya lebih tenang menghadapi musim tanam. “Biasanya kami harus urus surat ini itu. Sekarang cukup bawa KTP, prosesnya lebih cepat dan tidak bikin pusing. Harapan kami ke depan, pupuk selalu tersedia saat dibutuhkan,” ujarnya.

Dengan kebijakan yang semakin berpihak pada kebutuhan di lapangan, paparnya, diharapkan produktivitas pertanian di Lumajang akan meningkat secara signifikan. Petani tak hanya merasa dimudahkan, tapi juga dilibatkan secara aktif dalam sistem yang lebih modern.

Pemerintah terus berkomitmen memberikan dukungan terbaik bagi petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan. Langkah-langkah seperti ini menjadi angin segar yang memberi semangat baru di tengah dinamika dunia pertanian. (kom/adi/sit)

Pelaksanaan kegiatan sendiri, dipimpin langsung Pj Wali Kota Probolinggo, M Taufik Kurniawan dengan melibatkan Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi. Diantaranya, perwakilan dari Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, Kejaksaan Negeri serta perangkat daerah terkait.

Dalam kunjungan tersebut, beberapa lokasi yang menjadi tujuan meliputi distributor CV Surya Alam Raya di Jalan Panglima Sudirman, Kios Pupuk Toko Sriwijaya di Jalan Pahlawan, Kios Pupuk UD Sumber Tani di Jalan Mastrip serta Kios Pupuk Sumber Pertanian di Jalan Mangga, Sumber Wetan. Di momen itu, tim menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pemilik usaha. Antara lain, mencakup ketersediaan stok pupuk bersubsidi, progres penyaluran, mekanisme distribusi, kendala yang dihadapi serta memberikan masukan terkait optimalisasi penyerapan pupuk oleh petani.

Di sela kunjungan, Pj Wali Kota Taufik mengungkapkan bahwa stok pupuk bersubsidi di Kota Probolinggo, masih dalam kondisi aman. Bahkan, dari hasil pengamatan menunjukkan adanya stok berlebih dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena belum masuknya musim tanam.

“Aman, distributor aman, di agen juga aman. Nggak ada kelangkaan, justru berlebih sehingga mereka agak kesulitan malah door to door ke petani-petani. Nah, mungkin petani sendiri ternyata ada kendala terkait keuangannya dan memang belum masa tanam ya. Jadi, mungkin mereka masih belum perlu,” kata Pj Wali Kota.

Dirinya juga berpesan kepada para pemilik kios dan distributor, agar selalu mengkomunikasikan ketersediaan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan petani mitra. Hal ini penting, untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat terserap secara optimal oleh petani.

Baca juga :

“Pesannya adalah pemilik kios juga tentunya lebih aktif untuk mengimbau ke petani. Ternyata ada yang petani tidak tahu bahkan termakan isu dibilang stok langka, padahal ada. Jadi tentunya komunikasi agen ke petani-petani itu bisa ditingkatkan lagi. Kalau perlu petanikan sekarang sudah punya handphone (HP) ya, mungkin bisa diusulkan ada grup WhatsApp,” paparnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Fitriawati, yang turut mendampingi pelaksanaan mengungkapkan tingkat penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani jenis Urea telah mencapai 76 persen. Sementara, untuk pupuk jenis NPK mencapai 73 persen. Menurutnya, angka tersebut masih terhitung normal mengingat sudah mendekati penghujung tahun.

“Memang sudah selayaknya seperti itu ya, ini kan kurang beberapa hari lagi sampai akhir tahun,” kata Kadis Fitriawati.

Sementara itu, salah satu pengelola distributor pupuk bersubsidi dari CV Surya Alam Raya, Yohanes, menegaskan bahwa operasional dan penyaluran pupuk bersubsidi di tempatnya berjalan aman dan lancar. “Ga ada, semua lancar-lancar saja sih selama ini. Semuanya lancar dan sesuai prosedur semuanya,” jelasnya.

Diketahui, harga pupuk bersubsidi telah ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk Pupuk Urea, HET adalah Rp 2.250 perkilogram atau Rp 112.500 untuk kemasan 50 kilogram. Sementara untuk pupuk NPK, HET ditetapkan sebesar Rp 2.300 per kilogram atau Rp 115 ribu untuk kemasan 50 kilogram.

Turut mendampingi pula dalam kegiatan itu, Plh Sekda Kota, Wawan Soegyantono, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Inspektur Kota Probolinggo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan serta pihak terkait lain. (kom/pro/gie)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa untuk tambahan alokasi pupuk subsidi itu yakni ada pupuk urea yang semula hanya 325 ton, kini meningkat menjadi 500 ton. Begitu juga dengan pupuk NPK yang meningkat dari sekitar 300 ton menjadi 700 ton.

“Alhamdulillah, di tahun 2024 ini kami bersyukur mendapatkan tambahan alokasi pupuk subsidi. Karena ini bisa membantu para petani dalam memenuhi kebutuhannya,” kata Slamet, Rabu (21/08/2024) tadi.

Dalam penyaluran pupuk subsidi tersebut, ujarnya, akan dikoordinir oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani (Poktan). Itu karena, untuk menyesuaikan luasan lahan yang dimiliki oleh masing-masing para petani.

Baca juga :

“Petani bisa menebus pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan mereka. Harga pupuk urea subsidi saat ini sebesar Rp 2.250 perkg, sedangkan non-subsidi mencapai Rp 7.000 perkg. Untuk pupuk NPK subsidi harganya Rp 2.300 perkg, sementara non-subsidi mencapai Rp 10.000 perkg. Tentu kualitasnya sama dan unsur haranya juga sama,” jelasnya.

Selain pupuk subsidi, Dispangtan Kota Malang juga memberikan berbagai bentuk fasilitasi lain. Seperti, bantuan benih padi, benih jagung, pestisida, racun tikus, hingga jaring pengaman bulir padi. Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak Januari lalu, bertepatan dengan masa tanam awal tahun.

“Harapannya dengan adanya tambahan pupuk subsidi dan bantuan lainnya, petani di Kota Malang ini akan lebih bersemangat dalam bertani. Kami juga berharap produktivitas padi per hektar meningkat, sehingga dapat membantu petani dalam mengatur keuangan mereka,” imbuh Slamet.

Sebagai informasi, produksi padi di Kota Malang saat ini mencapai 15 ribu ton per tahun dengan luas lahan sekitar 788 hektar. Meskipun tidak memungkinkan untuk memperluas area sawah, Dispangtan Kota Malang berencana akan meningkatkan indeks pertanaman.

“Kami akan mencoba meningkatkan frekuensi tanam dari 2,5 kali per tahun menjadi 3 hingga 4 kali dalam setahun,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Menurut Yasin, untuk kenaikan harga telur telah terjadi sejak empat hari yang lalu. Jika biasanya harga di kisaran Rp 23 ribu perkg, kini naik menjadi Rp 27 ribu perkg.

“Karena harga pakan ayam mahal, akhirnya otomatis harga telur juga ikut mahal. Jagung itu sekarang mahal, pakan kita dahulu kisaran Rp 6.700 sekarang jadi Rp 8 ribu,” ujar Yasin, saat ditemui dikandang ayam petelur miliknya, Senin (26/02/2024) tadi.

Selain jagung, untuk pakan yang diberikan pada ayam ternak petelurnya yakni Bungkil Kacang Kedelai (BKK) dan tepung daging serta tulang (MBM Bonmil). Itu lebih murah dan menekan biaya operasionalnya.

“Kebetulan kita tidak pake konsentrat tapi pakai BKK dan MBM, kita mix sendiri. Itu semua diambil dari pergudangan Gresik,” katanya.

Kemudian, Yasin juga menyampaikan jika kenaikan harga telur itu juga disebakan karena banyaknya peternak yang afkir dini. Yakni dengan menjual ayam sebelum waktunya, karena tidak mampu memberikan pakan ayam yang cukup.

Baca juga :

“Karena untuk kasih makan kan rugi akhirnya di afkir dini. Imbasnya sekarang jumlah telur berkurang. Supply dan demand biasalah, jumlah berkurang, permintaan banyak, otomatis naik dengan sendirinya,” katanya.

Meskipun mengalami kenaikan harga telur, namun diakuinya tidak mempengaruhi penjualan. Apalagi saat ini menjelang Ramadhan, sehingga memang harga kebutuhan pokok ikut naik.

“Penjualan sebenarnya tidak turun untuk pengambilan baku, segitu-gitu aja cuma di pasar yang agak kaget,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk perharinya, Yasin mampu mendapatkan kurang lebih 450 kg telur dengan jumlah ayam yang dimiliki sekitar 9 ribu ekor.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika Pemkot Malang akan mencoba untuk melakukan subsidi jagung SPHP dari Badan Usaha Logisitik (Bulog) Malang pada para peternak ayam petelur tersebut. “Saya akan mencoba untuk mensubsidi Jagung SPHP. Nanti kita coba konsultasikan ke Bulognya, supaya bisa menekan harga pakan ini. Memang ini juga masih fluktuatif dan membuat harga telur akhirnya naik,” jelas Wahyu.

Untuk mekanisme subsidi tersebut, paparnya, yakni dengan menggunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT). Namun, hal itu masih akan dilakukan koordinasi lebih lanjut lagi.

“Intervensinya mekanismenya nanti dari BTT langsung untuk menekan. Kita bisa membeli itu, kemudian kita sampaikan dengan harga yang lebih murah. Tetapi nanti akan kita lihat lagi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Di kesempatan itu, bupati memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai turut mendukung percepatan tanam di Kabupaten Lamongan. Selain itu, juga memudahkan petani Lamongan dalam mendapatkan pupuk non-subsidi sebagai pemupukan berimbang.

“Saya mewakili petani dan petani tambak yang ada di Lamongan, tentunya mengucapkan terima kasih atas bantuan potongan harga pupuk yang diberikan oleh PT Pupuk Indonesia,” kata Bupati Yuhronur.

Terlebih pada 2023 lalu, tambahnya, itu mengalami dampak terjadinya El Nino. Sehingga, waktu tanam menjadi mundur dan dengan hadirnya bantuan potongan harga pupuk ini, maka diyakini akan membantu percepatan tanam bagi petani.

Baca Juga :

“Gebyar diskon pupuk hari ini bentuk perhatian pemerintah kepada petani. Apalagi, Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai lumbung pangan nasional. Jadi, harus kita pertahankan predikat tersebut,” tambah Bupati.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan kepada sekitar 6 ribu petani yang hadir, agar menyikapi adanya isu krusial tentang keterbatasan kuota pupuk subsidi dengan kreativitas. Salah satunya, dengan cara mulai menggunakan dan memproduksi pupuk organik.

Sementara itu, SVP Transformasi Bisnis Petrokimia Gresik, Eko Suroso, menjelaskan bahwa pelaksanaan ini sebagai bentuk perhatian khusus untuk Kabupaten Lamongan, sebagai sentra tambak. Yakni, dengan menyediakan jenis pupuk SP 26 sebanyak 300 ton.

“Ada yang spesial untuk Kabupaten Lamongan. Yakni, kami menghadirkan pupuk SP 26 yang mana untuk petani tambak,” kata Eko Suroso.

Tidak hanya SP 26, lanjutnya, diskon pupuk non subsidi berlaku untuk satu paket yang berisi pupuk SP 26 dan pupuk urea, masing-masing berisi 25 kilogram. Satu paketnya, itu mendapat potongan empat puluh persen atau Rp 200 ribu dari harga Rp 340 ribu. Untuk bisa mendapatkan satu paketnya, petani Lamongan cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

Merespon pelaksanaan itu, Ketua Kelompok Tani Makmur Desa Deket Wetan, Arif Rahman, menyampaikan bahwa kegiatan ini cukup membantu petani untuk mendapat pupuk. Terlebih, pupuk memang saat ini menjadi langka, karena pengurangan kuota pupuk subsidi. (kom/son/sit)

Diterangkannya, bahwa anggaran tersebut akan diambilkan melalui Dana Belanja Tak Terduga (BTT). Tentunya juga, iru akan melibatkan pihak Bulog sebagai tumpuan pasokan beras.

“Nanti kami akan subsidi, supaya nanti harganya tetap sama seperti dari Bulog. Kami ambil dari BTT Rp 2 miliar. Itu tentunya, untuk menjaga terkait degan fluktuasi inflasi yang ada di Kota Malang,” tegas Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga:

Subsidi tersebut, paparnya, akan disalurkan dengan beberapa skema. Seperti dengan mensupply pedagang di pasar-pasar tradisional, menggelar operasi pasar hingga gerakan pangan murah.

“Untuk jumlahnya disesuaikan dengan dana kami, yang jelas kami masukan ke pasar-pasar yang ada di Kota Malang. Termasuk pasar murah dan gerakan pangan murah,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk saat ini harga beras dengan jenis premium di Kota Malang berkisar Rp 14.750 per kilogramnya, sedangkan harga beras reguler berkisar Rp 11.450 per kilogramnya. Untuk stok beras saat ini hingga Nataru diyakini aman. Terlebih, pihaknya juga telah melakukan tinjauan di Pasar Besar dan salah satu Distributor di Kota Malang.

“Sampai Nataru di distributor semua stok siap dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lumajang, Ernowo, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai adanya pemanggilan itu. Bahkan, pihaknya juga sudah menyerahkan data sesuai permintaan penyidik.

Baca juga:

“Data sudah diserahkan ke Pak Irwan (Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Lumajang),” tulis Ernowo, melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/11/2023) tadi.

Belum terkonfirmasi secara detail, apa saja yang dicecarkan penyidik kepada pihak dinas. Itu karena, dirinya sedang berada di luar kantor. Namun, Ernowo menerangkan jika kawasan perumahan yang dilaporkan, untuk izin siteplannya sudah keluar dan rekom dari tata ruang.

Terpisah, Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Lumajang, Aipda Irwan Lukito Hadi, ketika hendak dikonfirmasi mendetail mengenai Pulbaket dugaan itu, meminta agar meminta keterangan ke Kasi Humas. “Nanti jawaban satu pintu dari Kasi Humas,” terang Irwan.

Sedangkan Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Novan, saat dikonfirmasi justru meminta waktu untuk berkoordinasi dengan penyidik yang menangani.

Sementara itu, Kantor Pemasaran di lokasi Perumahan Subsidi saat akan dikonfirmasi, didapati pintu kantornya dalam kondisi tertutup rapat. (adi/sit)

Ruko tersebut, digunakan sebagai aktivitas pengoplosan atau pemindahan dari LPG tabung subsidi 3 kg ke tabung non subsidi 5,5 kg dan 12 kg. Atas perbuatan itu, Hendy harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di balik jeruji besi Polresta Malang Kota.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto, mengatakan bahwa HS (Hendy Siswanto) dibekuk karena diduga menjadi otak dari kegiatan pengoplosan LPG. Dijelaskan, pengungkapan kasus jual beli LPG oplosan ini bermula dari kecelakaan kerja (laka kerja) yang dialami salah satu karyawan tersangka, sekitar 10 hari lalu.

Baca juga:

“Salah satu karyawan di Ruko tersebut mengalami kebakaran saat melakukan pemindahan isi LPG dari tabung 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg. Karyawan yang luka bakar itu tengah menjalani perawatan, karena luka bakarnya 50 persen,” ujarnya saat konfrensi pers, Selasa (07/11/2023) tadi.

Dari peristiwa ini, petugas Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk para karyawan HS. “Tersangka kami tangkap di sebuah Ruko yang terletak di Jalan Kalpataru. Ternyata benar di lokasi tersebut terjadi praktik pengoplosan atau pemindahan gas dari elpiji subsidi 3 kg ke tabung non subsidi 5,5 kg maupun 12 kg,” urainya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui kalau tersangka mengambil sejumlah stok tabung dari berbagai toko di wilayah Malang Raya untuk di oplos. Bahkan, tersangka juga mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Karena usai dioplos, LPG tersebut dijual dengan harga normal. Melalui hasil jual beli LPG oplosan tersebut, tersangka mampu mendapat keuntungan Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta dalam satu hari.

“Dalam aksinya itu, tersangka dibantu empat karyawannya. Namun yang kami tetapkan sebagai tersangka hanya satu orang, yaitu HS saja. Dimana perannya mengatur pengambilan LPG subsidi, mengatur pemindahan gas, serta mengatur pendistribusian dan pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Petugas kepolisian juga mengamankan berbagai barang bukti. Diantaranya, LPG 3 kg sebanyak 181 tabung, LPG 5,5 kg sebanyak 33 tabung, LPG 12 kg sebanyak 42 tabung, ratusan tutup LPG, timbangan duduk digital satu buah, satu buah alat heat gun, dan satu set alat pemindah gas.

“Tersangka kami kenakan Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 ayat (9) UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dengan ancaman hukuman enam tahun penjara,” jelasnya.

Saat dirilis, tersangka Hendy Setiawan mengaku belajar ilmu mengoplos gas LPG dari temannya di Jakarta. Dirinya beroperasi mengoplos gas LPG di Kota Malang ini sudah dilakukan cukup lama. Yakni sekitar 1 tahunan. Untuk mengoplos dari satu LPG subsidi ke LPG 12 kilogram, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja.

“Keuntungan yang didapat untuk tambah tabung. Setiap hari produksi 15 hingga 20 LPG,” ujarnya. (gie)