Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menyampaikan bahwa seluruh fasilitas pendidikan yang tersedia siap dikerahkan untuk menyukseskan acara besar tersebut. “Jadi memang ada beberapa sekolah yang dekat dengan Stadion Gajayana Kota Malang ini. Sehingga ada yang untuk tempat transit dan dapur umum,” kata Adhim, Rabu (04/02/2026) tadi.

Beberapa sekolah tersebut, diantaranya ada SMPN 1 Kota Malang untuk melayani kebutuhan dapur umum wilayah Kota Batu, kemudian SMPN 6 Kota Malang untuk melayani dapur umum untuk wilayah Kabupaten Malang. Sementara, SMPN 8, MIN, MTS, MAN, SDN Kauman 2, SDN Bareng dan SMPN 4 digunakan tempat transit.

Baca juga :

“Semua sekolah di Kota Malang kami minta untuk membuka diri karena akan digunakan untuk Ishoma (Istirahat, Sholat, Makan). Namun, penggunaannya tetap diatur secara terbatas. Misalnya di SMPN 1, hanya lantai bawah yang kami buka untuk operasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk menjaga ketertiban selama penggunaan fasilitas sekolah, Disdikbud telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yakni mulai dari Satpol PP hingga pihak panitia dari NU.

“Kami sudah koordinasi dengan semua pihak, termasuk Satpol PP dan NU untuk melakukan pengawalan. Rekan-rekan Banser juga dikerahkan untuk mengamankan titik-titik transit. Selain tempat, faktor keamanan adalah prioritas kami demi menyukseskan Harlah NU ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Kami ingin anak-anak merasa didengar. Seperti rata-rata mereka suka ayam goreng, maka kami olah ayam menjadi nugget, katsu atau ayam goreng sehat. Rasanya tetap enak, tapi tetap memenuhi standar gizi,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Melalui pendekatan ini, tambahnya, membuktikan bahwa pelayanan publik bisa berjalan dengan prinsip humanis, adaptif dan berbasis partisipasi. Anak-anak yang biasanya hanya dianggap penerima program, kini suaranya dijadikan acuan untuk perbaikan layanan.

Baca juga :

“Dengan mendengar masukan mereka, maka anak-anak bukan sekadar objek, tapi subjek yang berkontribusi dalam penyempurnaan program,” tambahnya.

Bunda Indah juga menegaskan, bahwa kebijakan MBG tidak boleh kaku. Variasi menu harus menjadi ruang inovasi agar gizi terpenuhi, tetapi selera tetap terjaga.

Dirinya juga menilai, kepuasan anak-anak saat menikmati makanan bergizi menjadi indikator penting bahwa program benar-benar berdampak. “Anak yang sehat dan gembira di sekolah akan tumbuh dengan rasa percaya diri. Itu modal dasar bagi pembangunan SDM Lumajang ke depan,” tegasnya.

Dengan sistem feedback cepat, tambahnya, MBG Lumajang menunjukkan wajah baru pelayanan publik yang responsif. Lebih dari sekadar porsi makan siang, namun adalah simbol kepedulian pemerintah untuk membangun generasi sehat dengan cara yang sederhana, menyenangkan, namun strategis. (kom/adi/sit)

Dalam pelaksanaan itu, Pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan Program Pasar Murah Beras sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di masyarakat. Sementara beras yang dijual, berkualitas baik dengan harga Rp 55.000 per 5 kg. Sedangkan untuk penyalurannya, dibantu oleh Kapolres Malang dan Dandim 0818/Malang Batu di setiap kecamatan, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang.

“Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, juga Bulog yang telah melaksanakan penjualan beras murah pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Ditambahkannya, total beras yang disalurkan mencapai sekitar 8 ton di 33 kecamatan. Sementara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, menyediakan 1.393 ton beras dari Bulog. Sedangkan untuk stok beras di Bulog, terbilang aman dengan ketersediaan sekitar 35 ribu ton.

“Semoga program ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Malang dalam mendapatkan harga beras yang ideal dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tambah Bupati Sanusi.

Dalam serangkaian pelaksanaan itu, Bupati bersama Wabup juga mengunjungi Polsek Pakisaji dan juga mengimbau kepada seluruh warga, untuk tetap menjaga suasana agar kondusif. Sehingga, tidak ada kerusuhan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. (kom/gie/adv)

Merealisasikan hal ini, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Pengurus Cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Kediri, dalam melaksanakan program pembangunan keluarga. “Secara general, supaya keluarga di kabupaten ini memiliki kualitas dan daya hidup yang baik,” kata Bupati Kediri, seusai penandatanganan nota kesepakatan kerja sama (MoU) di Convention Hall, SLG, Jumat (25/04/2025) tadi.

Tidak hanya soal kemiskinan ekstrem, lanjut Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, kerja sama antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan PC Fatayat NU tersebut termasuk dalam penekanan angka stunting di Kabupaten Kediri maupun yang lain yang berkaitan dengan keluarga. Adapun penandatanganan MoU tersebut, dilaksanakan berbarengan pada acara Pelantikan PC Fatayat NU Kabupaten Kediri masa khidmat 2024-2029 dan peringatan Hari Lahir Fatayat NU Ke-75.

Baca juga :

Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, Mas Dhito memberikan ucapan selamat kepada Wakil Bupati, Dewi Mariya Ulfa, yang kembali terpilih menjadi Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Kediri. Mas Dhito berharap, dalam kepemimpinannya di periode kedua ini, Mbak Dewi-sapaan akrab Wakil Bupati Kediri, mampu membawa kemajuan bagi organisasi perempuan muda di bawah naungan NU tersebut.

“Dan kita doakan semoga Fatayat bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” tambahnya.

Sementara itu, Mbak Dewi sebagai Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Kediri yang baru saja dilantik, menyebut dengan kolaborasi yang dijalin, selain hal-hal yang disebutkan Mas Dhito, ada banyak isu yang menjadi perhatian. Diantaranya, mengenai pemberdayaan perempuan maupun terkait isu kekerasan perempuan dan anak.

Bahkan, telah menjadi program Fatayat NU bagaimana kader-kader sampai tingkat ranting bisa memberikan kontribusi nyata di lingkungan masing-masing. “Harapan kami di periode kedua ini bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat,” harapnya. Mendukung program yang akan dijalankan, dalam acara itu pula Mas Dhito menyerahkan bantuan mobil operasional bagi Fatayat NU Kabupaten Kediri. (kom/pan/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Fawait mengajak agar jajaran TP PKK Kabupaten Jember, untuk menyukseskan program pemerintah dalam mencegah stunting dan menekan AKI-AKB. “PKK harus punya program yang konkret,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Melalui pengukuhan itu, Gus Fawait berharap, agar PKK senantiasa berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Jember. Termasuk, juga senantiasa melakukan kolaborasi dengan OPD di Pemkab Jember.

Baca juga :

“Ke depan, saya juga berharap jajaran OPD dapat berkolaborasi untuk PKK Kabupaten Jember,” tambahnya.

Selaras dengan Gus Fawait, Ketua TP PKK Kabupaten Jember Ghyta Eka Puspita, juga menegaskan siap berkolaborasi dan mensupport system pemerintah. Termasuk, mendukung setiap program-program yang akan dijalankan Pemkab Jember.

“Kolaborasi dan mensukseskan program pemerintah akan menjadi bagian support yang diberikan TP PKK Jember,” ujarnya. (kom/rio/sit)

Mbak Cicha berharap, bahwa program-program PKK maupun kegiatan Posyandu yang telah berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bisa dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal itu, sebagaimana pesan Gubernur sekaligus Ketua Pembina Tim penggerak PKK Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bahwa dalam pelantikan itu adalah bagaimana menyelaraskan program PKK dengan program pemerintah daerah dan program nasional. Diantaranya, dalam penanganan stunting termasuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis.

Itu karena, keduanya bukan semata untuk mencapai target yang telah ditentukan dan lebih dari itu bagaimana semua bisa berkolaborasi menyiapkan generasi masa depan. “Tentunya kami siap bersinergi bagaimana program yang telah dicanangkan itu bisa berhasil,” kata Mbak Cicha.

Baca juga :

Sinergitas itu, lanjut Mbak Cicha, diharapkan terjadi di semua tingkatan, baik kader yang ada desa, kecamatan maupun kabupaten. Termasuk pula, antar instansi yang ada di pemerintah daerah.

Program-program yang ada di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat mendukung penanganan stunting, diharapkan bisa dikoordinasikan bersama sehingga realisasi program tersebut dapat maksimal. “Komunikasi ini sangat penting. Kami yakin ketika rasa tanggung jawab itu kita miliki bersama, maka program-program yang telah dicanangkan dapat berhasil,” papar Mbak Cicha.

Dalam momen itu, Mbak Cicha juga mengajak semua kader PKK maupun Posyandu di tingkatan desa, untuk dapat bersinergi dengan pemerintah desa. Pihaknya pun kembali mengingatkan, supaya kelompok dasawisma yang ada untuk dihidupkan. (pan/sit/kom)

Disampaikan bupati, bahwa DPD PPDI memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan desa. Hal ini, seperti yang tercantum dalam UU Desa Nomor 6 tahun 2024 ke UU Desa Nomor 3 tahun 2024, bukan hanya persoalan perpanjangan durasi jabatan, melainkan juga terungkap bahwa desa adalah sentra pembangunan nasional.

“Pertama, saya ucapkan selamat dan sukses kepada jajaran DPD PPDI Kabupaten Lamongan yang baru dilantik. Saya yakin, PPDI mempunyai peran besar dalam mensukseskan pembangunan di negara kita. Karena pembangunan desa merupakan lokomotif yang bisa membawa kemajuan daerah menuju kemajuan bangsa,” kata Bupati Yuhronur.

Dirinya juga berpesan, agar PPDI selalu memiliki keselarasan dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat, dalam menjalankan programnya. Termasuk saat menghadapi tantangan seperti kerusakan infrastruktur, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efesiensi APBD dan lainnya.

Baca juga :

Selanjutnya, dirinya juga menegaskan agar PPDI Kabupaten Lamongan mendukung terwujudnya Program Swasembada Pangan yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemkab Lamongan telah mencanangkan penggunaan dana desa untuk pertanian, dengan minimal angka 20 persen.

“Kabupaten Lamongan adalah lumbung pangan nasional nomor lima. Capaian tersebut harus kita pertahankan, karena dalam satu tahun ini kita harus memenuhi target swasembada pangan. Tentu PPDI memiliki andil penting dalam mendukung potensi pertanian Lamongan menuju swasembada pangan,” tegasnya.

Bupati Lamongan juga memberikan apresiasi kepada PPDI akan capaian jumlah desa mandiri sebanyak 239 desa dan desa maju sebanyak 223 desa. Hingga saat ini, Kabupaten Lamongan tidak ada desa yang berstatus berkembang dan tertinggal.

Ketua Umum DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Ahmad Muhammad As’ad, menegaskan akan menyusun program kerja selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hal tersebut wujud sinergi yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan.

Sementara itu, Ketua DPN PPDI Pusat, Widhi Hartono, yang hadiri dalam kegiatan ini, meminta kepada DPD PPDI Kabupaten Lamongan yang baru dilantik untuk mengutamakan pelayanan masyarakat dan meneruskan pembangunan desa. (kom/lmg/gie)

Setiap anak yang datang, oleh panitia akan diberi balon sebagai hiburan, untuk menjaga mereka tetap tenang. Sehingga, suasana TPS tetap nyaman bagi keluarga atau pemilik hak suara.

Baca juga :

“Proses Pemilu bisa cukup panjang dan anak-anak sering merasa bosan. Dengan memberikan balon, diharapkan dapat mengalihkan perhatian mereka dan orang tua bisa tetap fokus mencoblos dengan tenang,” kata Ketua TPS 003, Mahbub Hasani.

Inisiatif ini, pun mendapat sambutan positif dari warga atau pemilik hak suara. Banyak orang tua yang merasa terbantu, karena mereka tidak perlu khawatir bila anak akan rewel selama menunggu antrean. Terlebih, warna balon yang disediakan juga beragam. (bm/sit)

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Iwan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan Pilkada serentak 2024. Khususnya, kepada Kapolresta Malang Kota, jajaran Forkopimda, serta personel yang disiagakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Apel hari ini menjadi langkah penting untuk memastikan personel yang akan bertugas di TPS siap menjalankan tugasnya. Alhamdulillah, personel lengkap, sehat dan siap diberangkatkan ke lokasi masing-masing,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan untuk para personel yang bertugas, mengingat tugas pengamanan Pilkada serentak yang akan dilakukan itu sangat berat. Karena itu, Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan berbagai fasilitas, termasuk pemberian vitamin, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi para petugas TPS.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar puskesmas di setiap wilayah itu siap siaga membantu jika ada petugas yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” tambahnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Iwan berharap, Pilkada serentak 2024 di Kota Malang ini nantinya dapat berjalan dengan sukses, aman dan damai. “Mari kita doakan agar pelaksanaan Pilkada berlangsung lancar, tanpa hambatan, serta para personel dan petugas tetap sehat hingga akhir proses,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menyampaikan bahwa Kota Malang memiliki 1.188 TPS, yang mayoritas dikategorikan sebagai lokasi kurang rawan. Ada sebanyak 557 personel Polri, 214 personel TNI, dan sekitar 2.360 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan dikerahkan untuk mengamankan TPS.

“Setiap TPS di wilayah yang tidak rawan akan dijaga oleh dua personel Polri dan dua linmas. Jika eskalasi meningkat, pengamanan akan disesuaikan,” jelas Nanang.

Lebih lanjut Nanang juga mengimbau, agar masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara tertib. “Mari kita sambut kontestasi ini dengan damai dan penuh semangat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk kesuksesan Pilkada,” imbuh Nanang. (rsy/sit)