Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa proses pencarian dan pertolongan kini difokuskan pada titik-titik di luar permukiman dan pusat aktivitas ekonomi. “Dalam sepekan terakhir, operasi SAR diarahkan ke lokasi-lokasi terbuka karena kecil kemungkinan korban masih berada di kawasan permukiman, tanpa mengurangi intensitas pencarian,” ujar Abdul Muhari, dalam konferensi pers update penanganan bencana, Selasa (30/12/2025) tadi.

BNPB mencatat, 163 korban masih dinyatakan hilang, sementara 395.795 jiwa masih mengungsi, meski trennya terus menurun. Dari total wilayah terdampak, enam kabupaten dan kota di Aceh, tujuh di Sumatra Utara dan delapan di Sumatra Barat, telah resmi memasuki fase transisi darurat. Sebanyak tiga kabupaten dan kota lainnya masih dalam proses penerbitan surat keputusan.

Fase transisi ini, menandai pergeseran dari penanganan darurat menuju penyiapan hunian sementara (Huntara), hunian tetap (Huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal di luar Huntara. Untuk pemulihan infrastruktur transportasi menunjukkan kemajuan signifikan.

Baca juga :

Jalur lintas timur dan lintas barat Sumatra telah berfungsi penuh, termasuk akses Banda Aceh–Medan dan Banda Aceh–Nagan Raya. Jalur lintas tengah sebagian besar telah terbuka, kecuali ruas Takengon–Gayo Lues yang masih dalam pengerjaan akibat longsoran berat, dengan target penyelesaian 20 Januari 2026.

Secara nasional, Kementerian PU melaporkan: 34 dari 38 ruas jalan terdampak telah terselesaikan (89,4 persen), 335 dari 360 titik longsoran tertangani (93 persen), longsoran tebing mencapai 96 persen dan badan jalan kritis tertangani 85 persen.

BNPB bersama Kementerian PU, TNI dan Polri mempercepat normalisasi sungai dan saluran drainase primer untuk mencegah banjir susulan. Upaya ini diperkuat dengan operasi modifikasi cuaca (OMC) menggunakan 9 pesawat. Diantaranya 4 di Aceh, 2 di Sumatra Utara dan 3 di Sumatra Barat, menjadi operasi OMC terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia.

“Curah hujan sedang saja kini bisa memicu banjir karena daya tampung sungai menurun drastis akibat sedimentasi dan perubahan alur,” jelas Abdul Muhari. Untuk warga dengan rumah rusak berat atau hanyut, pemerintah menyiapkan 2 skema, yakni Huntara atau DTH sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan. Sementara itu, rumah rusak sedang dan ringan mendapatkan insentif perbaikan Rp 30 juta dan Rp 15 juta.

Pendataan dilakukan by name by address dan divalidasi melalui data kependudukan Dukcapil. Hingga kini, bank-bank Himbara telah membuka 3.736 rekening penerima DTH, dan penyaluran tahap awal telah dimulai, khususnya di Sumatra Barat. (kom/pan/gie)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden RI. Menkeu Purbaya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten dan kota terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang tiga provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” kata Menteri Keuangan.

Baca juga :

Menkeu Purbaya mengungkapkan, bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember. Termasuk, Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Sementara hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB. “Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung dicharge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp 1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” imbuhnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak. (kom/keu/gie)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan ini merupakan wujud solidaritas warga Kota Malang kepada masyarakat di wilayah yang sedang mengalami musibah. “Total bantuan yang terkumpul kurang lebih Rp 2 miliar dan mayoritas berupa sembako. Kita sesuaikan dengan kebutuhan saudara-saudara kita di sana (Sumatra). Jika dikira-kira, totalnya setara dengan 20 truk,” kata Wali Kota Wahyu.

Untuk bantuan tahap pertama, tambahnya, diberangkatkan melalui Bandar Udara Lanud Abdurahman Saleh Malang. Kemudian, pengiriman akan dilanjutkan pada kloter kedua setelah seluruh bantuan terkonsolidasi.

Baca juga :

Selain bantuan untuk korban bencana di Sumatra, Pemkot Malang juga telah menyalurkan bantuan untuk warga masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kota Malang, akibat cuaca ekstrem beberapa waktu terakhir. “Tentu kami memperhatikan juga warga kita. Bantuan sudah diterima oleh warga terdampak di Kota Malang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Wahyu menyampaikan apresiasi kepada warga Malang Raya atas kepeduliannya. “Kami menyampaikan terima kasih kepada warga Malang Raya atas perhatian dan kepeduliannya kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” ujarnya.

Wali Kota Wahyu juga mengungkapkan, bahwa untuk kebutuhan mendesak yang dikirim pada kloter pertama antara lain sembako, pakaian layak pakai, obat-obatan, serta kasur agar para korban dapat beristirahat dengan nyaman. Selain itu terdapat bantuan uang tunai sebesar Rp34 juta yang disalurkan melalui Baznas Kota Malang. (kom/mlg/sit)

Ketua Pelaksana SEF 2024, sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, mengatakan bahwa tujuan kegiatan SEF 3 ini untuk melestarikan dan menampilkan kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Situbondo. “Situbondo Ethnic Festival ini merupakan gelaran ketiga kalinya digelar sejak Bapak Bupati Karna Suswandi memimpin,” katanya.

Selain itu, Sekda Sekda juga menjelaskan jika dalam kegiatan tersebut menampilkan sedikitnya 17 tari tradisional di kecamatan di Kabupaten Situbondo. Diantaranya, juga ditampilkan oleh perwakilan dari sekolah serta perguruan tinggi.

“Juga ada penampilan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, ISI Yogyakarta, ISI Surakarta, STKW Surabaya dan Universitas Negeri Malang dan perwakilan dari daerah dari Sumatera hingga Bali,” ungkapnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengatakan jika SEF 2024 merupakan inovasi terbaru pemerintah daerah Kabupaten Situbondo. “Semoga dengan adanya SEF 3 ini, Kabupaten Situbondo bisa dikenal baik di tingkat regional maupun internasional,” paparnya.

Event tersebut, tambah Bupati Karna, bukan hanya mempersembahan seni semata. Namun, juga merupakan wujud dari semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melestarikan warisan budaya yang begitu kaya.

“Tarian tradisional dan gerakannya yang mempesona, mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan dan kearifan lokal yang tak ternilai. Saya berharap kesenian di Kabupaten Situbondo, khususnya bisa terjaga dan dilestarikan,” ungkapnya.

Kegiatan SEF 2024 ini, lanjut Karna Suswandi, juga berdampak baik untuk perputaran ekonomi di kabupaten Situbondo. “Sejak tadi malam, semua hotel dan penginapan di Kabupaten Situbondo penuh diisi oleh peserta SEF dari berbagai kota. Selain itu, UMKM dan warung juga merasakan dampaknya sebab selain peserta masyarakat yang menonton juga ikut membelanjakan uangnya,” imbuhnya.

Bung Karna juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan SEF 2024 itu. “Kepada masyarakat Kabupaten Situbondo dan semua pihak yang terlibat, kami sampaikan terima kasih atas dedikasinya. Khususnya, untuk Dinas Pendidikan sebagai leading sektor,” paparnya. (her/sit/adv)

Menanggapi hal tersebut, puluhan jurnalis di Kabupaten Pamekasan, melakukan aksi solidaritas untuk tegaknya keadilan dan kebebasan pers. “Bahwa hari ini kita melakukan aksi, karena dalam rangka solidaritas pada kawan Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya seusai memberitakan praktik perjudian,” kata Koordinator Aksi, Taufiqurrahman, di Monumen Arek Lancor, Jumat (05/07/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Sempurna sebelum meninggal, gencar liputan pemberitaan mengenai perjudian. Setelah tayang, korban sering dihubungi oknum agar pemberitaan itu di take down. “Ia merupakan wartawan ke 10 di Indonesia, yang meninggal karena produk jurnalistik. Kami ingin dilindungi undang-undang, karena produk jurnalistik dibungkam,” tambahnya.

Taufik berharap, agar aparat penegak hukum segera menemukan pelaku demi tegaknya keadilan pada korban dan keluarganya yang meninggal. “Usut tuntas dan tegakkan keadilan. Karena tidak hanya korban yang kehilangan nyawa, tetapi juga keluarganya pula,” tambahnya. (azm/gie)