Kegiatan panen raya ini, digelar serentak secara nasional dan dilaksanakan secara daring berpusat di Lapas Kelas I Cirebon oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Langkah ini, sebagai bentuk komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pembinaan kemandirian warga binaan.

Di SAE L’Sima sendiri, panen raya dilaksanakan pada lahan pertanian binaan yang selama ini menjadi bagian dari program unggulan dalam sektor pertanian. Petugas dan warga binaan, berhasil memanen kacang hijau sebanyak 1 kuintal sebagai hasil awal dari lahan yang sedang memasuki masa panen.

Selain itu, panen juga dilanjutkan pada komoditas kacang tanah yang ditanam di atas lahan seluas 1 hektare. Panen kacang tanah tersebut, diperkirakan akan selesai pada tanggal 20 mendatang, dengan estimasi total hasil panen yang dapat mencapai 9 ton.

Baca juga :

Capaian ini, menunjukkan keberhasilan pengelolaan lahan pertanian SAE L’SIMA, sekaligus membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian mampu menghasilkan output nyata dan bernilai ekonomis. Diketahui, kedua komoditas pertanian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Lapas Kelas I Malang dengan pihak ketiga, Prime 4.0, sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan.

Kepala Lapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, turut mengikuti kegiatan panen raya serentak secara daring dari Lapas Banyuwangi, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur serta jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur. “Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud pembinaan kemandirian warga binaan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial Pemasyarakatan terhadap sesama. Seluruh hasil panen, baik dalam bentuk bahan pangan maupun hasil pendapatan panen, dikumpulkan ke pusat dan akan disalurkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana alam di Sumatra,” ujarnya.

Dirinya berharap, hasil panen tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan program pembinaan kemandirian warga binaan terus berjalan optimal, berkelanjutan, serta berdampak positif bagi masyarakat luas. (gie)

Diuraikannya wali kota, melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, maka tingkat profesionalisme wartawan yang ada di Kota Malang meningkat. Apalagi, tercatat lebih dari 50 persen para jurnalis di wilayah Malang telah mengikuti UKW.

“Kami mengapresiasi penyelenggaraan UKW yang dilakukan PWI Malang Raya. Ini yang patut diacungi jempol, yang mana dengan jumlah tersebut, saya optimis dapat menciptakan iklim kondusif di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Disampaikan wali kota, suasana nyaman bisa terwujud, tentunya berkat kontribusi dari pemberitaan konstruktif. Wujud nyata dari kerja sama pentahelix yang terjaga di Kota Malang yang semakin kondusif.

“Namun tantangan ke depan, Medsos begitu membanjiri ruang publik. Maka, perlu peran penting para wartawan agar berita simpang siur dapat diluruskan,” ujarnya.

Ketua PWI Jatim, Nufil Hakim, menjelaskan jika dihitung, PWI Provinsi Jatim telah menghantarkan 1.700 wartawan berkompeten. Jumlah tersebut, khususnya yang telah mengikuti UKW.

“Yang istimewanya, dari 1.700 tersebut, separuh lebih disumbang oleh PWI Malang Raya,” papar Ketua PWI Jatim.

Baca juga :

Dirinya juga mengurai, bahwa saat ini tercatat ada 52 ribu media. Diperkirakan, dari jumlah media tersebut terdapat 200 ribu wartawan. Namun sayang, baru sekitar 30 ribu yang tersertifikasi.

“Perkiraan saya, butuh waktu 30 tahun lagi agar seluruh wartawan di Indonesia kompeten semua,” ujarnya.

Ketua PWI Jatim juga berharap, bahwa peserta UKW ke 59 ini bersyukur, karena telah mendapatkan kesempatan langka ini. Karenanya, diharapkan semua yang mengikuti ujian ini bisa bersungguh-sungguh dan lulus tanpa terkecuali.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, menegaskan bahwa UKW kali ini diselenggarakan dengan diikuti 36 peserta yang dibagi dalam enam kelas. Adapun uraiannya, yaitu tiga kelas untuk jenjang Muda, dua kelas untuk jenjang Madya dan satu kelas untuk jenjang Utama.

Dirinya juga menambahkan, jika pelaksanaan UKW di Malang, sempat tertunda dikarenakan dualisme kepemimpinan di tubuh PWI Pusat. “Berkat peran serta Ketua PWI Jatim, konflik tersebut dapat segera terselesaikan,” tegas Ketua PWI Malang Raya.

Dirinya juga mengaku, bahwa PWI Malang berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi wartawan. Karenanya, diharapkan ‘kuli tinta’ yang bertugas di Malang kompeten. Bahkan, sebagai bentuk komitmen itu, PWI Malang Raya selalu menggratiskan kepersertaan UKW.

Dalam serangkaian pembukaan itu, juga digelar talk show bertema ‘Peran Media dalam Mendongkrak UMKM Naik Kelas’ dengan menghadirkan pemateri dari Bank Indonesia Malang dan OJK Malang. Gelaran ini, pun mendapat sambutan positif dari peserta yang juga melibatkan sejumlah mahasiswa UIBU.

Sementara untuk serangkaian pelaksanaan, juga turut didukung sejumlah pihak. Diantaranya, Universitas Insan Budi Utomo (UIBU), Bank Indonesia Malang, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang. Termasuk, Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Bank Central Asia (BCA) Malang, Pertamina Patra Niaga, PT Best Profit Futures, Tychi Hotel, Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), The Alana Hotel, Perumda Tugu Tirta Kota Malang, ⁠Golden Tulip Hotel, Ijen Suites, Grand Mercure Malang Mirama, Pemuda Pancasila Kota Malang hingga Hotel Pelangi. (sit)

Disampaikan Wali Kota Wahyu, bahwa perjuangan tim putri tersebut luar biasa. Apalagi, sejak babak penyisihan hingga final terus menunjukkan performa terbaik dan berhasil menumbangkan tim dari Bangkalan.

“Hari ini alhamdulillah, sepak takraw putri kita mendapatkan emas. Perjuangan mereka luar biasa,” kata Wali Kota Wahyu.

Di momen yang sama, meski tim putra belum berhasil meraih hasil serupa, namun kemenangan tim putri menjadi kebanggaan tersendiri. Terlebih, pelatih tim putri merupakan mantan atlet PON asal Kota Malang, yang juga pernah menyumbangkan medali emas.

“Memang yang putri ini luar biasa. Pelatihnya juga kemarin atlet PON dari Kota Malang yang mendapatkan emas, sehingga hal itu menjadi motivasi tersendiri bagi tim,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, pelatih tim sepak takraw putri, Najamudin, mengatakan bahwa seluruh pemain tampil dalam kondisi siap tempur. Apalagi, menurutnya kekuatan antardaerah pada ajang Porprov kali ini sangat merata.

“Hampir semua kabupaten atau kota memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi, siapa yang paling siap dan beruntung, itulah yang menang,” ujar Najamudin.

Kemudian, dikatakannya bahwa pada babak penyisihan Tim Kota Malang sempat tertinggal dengan Bangkalan. Namun, pada set kedua dan ketiga berhasil menang 2-1.

“Biasanya lebih sulit mengalahkan lawan untuk kedua kalinya, karena strategi pasti sudah disiapkan ulang. Tapi anak-anak bermain luar biasa,” katanya.

Najamudin menyebut, persiapan tim telah dilakukan sejak Januari 2025. Untuk saat ini masih tersisa tiga nomor pertandingan lagi di cabang olahraga sepak takraw, dirinya berharap Kota Malang dapat menambah raihan emas dari nomor-nomor tersebut.

“Semoga bisa meraih dua atau tiga emas tambahan lagi,” imbuh Najamudin. (rsy/sit)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa beberapa penyakit yang muncul akibat sampah, antara lain diare dan infeksi saluran pernapasan. Bahkan, juga dapat menyebabkan Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Lalat bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, sementara nyamuk dapat membawa bakteri atau virus penyebab penyakit,” kata Husnul, Jumat (21/02/2025) tadi.

Baca juga :

Berdasarkan data dari Dinkes Kota Malang, sejak bulan Januari hingga awal Februari 2025, tercatat ada 44 kasus DBD. Karena itu, Husnul mengimbau agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta memastikan tempat penampungan air bersih dari jentik nyamuk Aedes aegypti.

“Semua usia berisiko terserang DBD. Mudah-mudahan kasusnya ini tidak meningkat,” ujarnya.

Selain itu, pencemaran air akibat sampah juga dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Pada musim kemarau, debu dari sampah juga berpotensi menciptakan polusi udara yang memicu gangguan pernapasan.

“Infeksi saluran pernapasan menjadi penyakit yang paling banyak terjadi di Kota Malang. Jika berbicara tentang sampah yang berbentuk barang bekas, berupa kaleng, tempat penampungan air itu bisa menjadi sarang atau tempat perindukan nyamuk khususnya Aides aegypti” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa di tahun 2026 mendatang potensi tersebut dapat meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya. Bahkan, dapat menyumbang PAD hingga Rp 40 miliar.

“Pupuk kompos yang dihasilkan oleh DLH Kota Malang di TPA Supit Urang akan menjadi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturannya sekarang sudah selesai dibahas oleh DPRD Kota Malang. Kemungkinan 2026 sudah mulai bisa dilakukan, potensinya sekitar Rp 40 miliar,” kata Rahman, Selasa (21/01/2025) tadi.

Baca juga :

Untuk saat ini, DLH Kota Malang mengangkut sekitar 560 ton sampah setiap harinya, namun hanya 10 persen yang diolah menjadi pupuk kompos. Dengan adanya Local Service Delivery Improvement Program (LSDP), nantinya kapasitas pengelolaan sampah di TPA Supit Urang ditargetkan meningkat hingga 250 ton perhari pada tahun 2026.

“Sebelumnya, pupuk kompos hanya dibagikan kepada masyarakat karena keterbatasan regulasi. Dengan adanya regulasi tersebut nanti PAD Kota Malang bisa bertambah dan manfaatnya akan kembali ke masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan catatan dari DLH Kota Malang, volume sampah yang ada saat ini mencapai 780 ton per hari, dengan 560 ton di antaranya masuk ke TPA Supit Urang. Saat ini, pengelolaan sampah di TPA baru mencapai 50 ton per hari. Namun, pengelolaan sampah tingkat TPS 3R, bank sampah dan pemilahan oleh masyarakat sudah mencapai 27,2 persen.

Nantinya melalui program LSDP, Rahman optimis dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah hingga lebih dari 50 persen pada 2026. Langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan PAD. (rsy/sit)

Meski parkir yang berada di eks Bank Mandiri Syariah Kayutangan Heritage, masih akan ditingkatkan sarana dan prasarana (Sarpras) nya, namun Rahmat optimis jika PAD dapat dimaksimalkan. Apalagi ke depan, kedua lokasi tersebut dapat saling terhubung.

“Kalau dengan sistem tarif reguler nanti PAD bisa mencapai Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar per tahun. Tetapi, kalau dengan sistem tarif progresif bisa mencapai Rp 4 sampai Rp 5 miliar dalam setahun. Itu hanya di dua lokasi itu saja,” ujar Rahmat,Sabtu (11/01/2025) tadi.

Jika kedua parkir tersebut saling terhubung, ujarnya, maka nantinya dapat menampung sebanyak 123 kendaraan roda empat dan 760 kendaraan roda dua. Dengan pengenaan sistem tarif parkir reguler, itu bisa meningkat hingga 4 kali lipat dari biasanya.

Baca juga :

“Kalau pendapatan bersih di Kayutangan itu sekarang hanya bisa mencapai Rp 200 juta per tahun. Proyeksinya bisa mencapai 4 sampai 6 kali lipat kalau sistem tarif reguler, kalau progresif bisa lebih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rahmat juga menyampaikan bahwa penerapan sistem tarif progresif akan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam sistem tersebut, tiga jam pertama parkir dikenakan tarif reguler, sedangkan jam berikutnya akan dikenakan tambahan Rp 1.000 perjam.

“Tetapi sistem ini akan diterapkan secara kondisional. Jika memang dibutuhkan, arah kebijakan akan mengarah ke sistem tarif progresif,” lanjutnya.

Dalam hal ini, menurutnya Dishub Kota Malang telah melakukan sosialisasi terkait parkir terpusat kepada masyarakat dan juru parkir (Jukir) sejak November 2024. Menurut Rahmat, respon masyarakat dan jukir sejauh ini positif karena keberadaan parkir terpusat dianggap mendukung kenyamanan wisata di kawasan Kayutangan Heritage.

“Konsep wisata itu harus nyaman dan aman. Jika tidak, kawasan wisata akan kehilangan daya tariknya. Masalah seperti kemacetan, tarif parkir tidak sesuai, hingga kriminalitas sering terjadi di Kayutangan. Dengan parkir terpusat, hal ini bisa diminimalisir,” imbuh Rahmat. (rsy/sit)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa estimasi harga pupuk kompos tersebut Rp 600, perkg nya. Jika dihitung pertahun, target potensi retribusi yang didapatkan tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah.

“Sementara ini yang kita catatkan mengenai target per tahunnya kemarin untuk potensi retribusi tersebut antara Rp 250 juta sampai Rp 350 juta. Tetapi bisa saja retribusinya lebih dari itu, karena retribusi sampah sendiri kan targetnya Rp 15 miliar sekarang bisa merangkak Rp 18 miliar dan kita terus diatasnya,” kata Rahman, Kamis (25/04/2024) tadi.

Baca juga :

Pupuk kompos tersebut, ujarnya, mulai diperjualbelikan pada tahun ini, tepatnya sejak diterbitkannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 1 Januari 2024. Sehingga sampai dengan saat ini pupuk kompos tersebut belum diperjualbelikan secara umum.

“Karena sebelumnya di dalam regulasi itu tidak bisa dijualkan secara bebas, karena ada beberapa step yang harus dilakukan. Nah dengan adanya PDRD di tahun ini, maka kita sekarang bisa bebas untuk menjual,” ucapnya.

Namun, pupuk kompos yang menjadi salah satu bentuk produksi hasil persampahan ini sudah terdistribusikan kepada seluruh lapisan di Kota Malang ini, secara gratis. Seperti mendukung beberapa program urban farming, sekolah adiwiyata dan kampung proklim.

“Sebelum adanya regulasi atau dasarnya, kemarin itu sudah kita bagikan free dan kegiatan semacam ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Urban farming kemarin juga sudah kita bantu besarannya 20 ton kemudian banyak permintaan dari pelaku usaha dan pelaku kegiatan di beberapa tempat yang ada di Kota Malang,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Menurutnya, dari sampah-sampah tersebut dapat diolah untuk menjadi pupuk kompos. Apalagi, perbulannya itu bisa menghasilkan hingga 30 ton.

“Hasil pengelolaan persampahan kita sudah masuk dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sudah kita buat. Artinya, ini menjadi pendapatan lain-lain dari hasil pengelolaan sampah,” ujar Rahman, saat dikonfirmasi Sabtu (06/01/2024) tadi.

Ditambahkan Rahman, jika pupuk kompos yang dihasilkan oleh DLH Kota Malang tersebut dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman apapun. Sebab, sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan lab.

Baca juga :

“Tentu ada spesifikasi teknis, kompos itu tepat guna apa tidak. Itu ada kajiannya. Ada kompos yang secara spektek peruntukannya untuk ini, tapi ini sudah pernah kita lab kan dan hasilnya luar biasa, bisa digunakan untuk aspek apapun,” ujarnya.

Selain itu, dikatakan jika beberapa yang dicatutkan terkait pengolahan sampah menjadi kompos adalah kemampuan jumlah tonase serta berat kompos yang terjual. Tentu dalam penjualannya, harga yang dijualkan di bawah harga pasar. Namun, sistem penjualan itu saat ini masih sedang digodok.

“Hampir semua pelaku usaha, pelaku kegiatan, hotel-hotel semua minta bantuan untuk kompos di DLH, itu free sifatnya. Karena kita masih belum ada secara legal formal atau perda yang mengatur itu untuk bisa dijual,” katanya.

Selain itu, di tahun 2023 lalu pupuk kompos tersebut juga telah dibagikan kepada 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Untuk di tahun ini, pihaknya berharap sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan sistem penjualan. (rsy/sit)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan jika sektor UMKM tersebut masih didominasi oleh sektor makanan dan minuman. “Dari total 85.200 UMKM itu, yang sudah dikurasi dan mendapatkan pendampingan sekitar 21.176 UMKM. Kurasi ini, dalam artian kita memberikan dukungan yang lebih intensif kepada pelaku UMKM. Untuk 85.200 itu, semua orang yang membuka usaha dan mencoba usaha, total segitu,” jelas Eko, Sabtu (06/01/2024) tadi.

Baca juga:

Selain itu, sektor UMKM makanan dan minuman juga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Malang, yang terbesar. Apalagi di Kota Malang ini, menurutnya banyak penduduk yang berasal dari luar kota, mahasiswa, hingga para pekerja. Sehingga, hal itu berdampak pada tingginya peminatan makanan dan minuman.

“Makanya, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kota Malang itu dari sektor UMKM makanan dan minuman. Kota Malang itu mencapai 6,32 persen, Jawa Timur 5,34 persen dan nasional 5,32 persen. Di Kota Malang ini lebih tinggi daripada nasional dan Jatim, itu karena banyak disupport oleh usaha makanan dan minuman. Kedua akomodasi, ketiga transportasi,” katanya.

Namun, dari jumlah tersebut usaha yang memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) masih hanya 5.125 UMKM. Akan tetapi, itu sudah mengalami peningkatan 10 persen dari tahun sebelumnya. Untuk di tahun 2024 sendiri, ditargetkan ada penambahan 10 ribu UMKM yang berizin.

“Meskipun telah mengalami peningkatan tetapi itu masih sedikit. Memang ada beberapa kendala yang dialami, pertama mereka itu malas untuk ngurus izin, kedua memang kita juga perlu sosialisasi ke lapangan (jemput bola). Kemudian, kita juga akan kerjasama dengan media agar mereka dapat mengurus berizin UMKM,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk sertifikasi halal saat ini masih sekitar 520 UMKM. Itu diakuinya masih sangat kecil sekali. Sehingga dalam hal ini pihaknya juga menekankan pentingnya sertifikasi untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. (rsy/sit)