Sesuai dengan permintaan sumbangan saat rapat komite dan sekolah bersama wali murid pada Sabtu, 3 September 2022 yang lalu, bahwa jumlah dana sumbangan yang dibebankan kepada siswa bermacam-macam. Untuk siswa Kelas X diminta Rp 2,7 juta. Untuk siswa kelas XI diminta Rp 1,4 juta dan siswa kelas XII diminta Rp 1,6 juta. Peruntukannya, untuk biaya pembelajaran selama setahun.

Salah satu wali murid mengatakan, bahwa jumlah angka nominal yang diminta itu cukup memberatkan bagi wali murid, yang rata-rata hanya memiliki penghasilan pas-pasan. Apalagi, kondisi ekonomi yang masih labil, akibat paska Covid-19.

“Apalagi kami yang peternak sapi, juga tertimpa musibah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Banyak sapi kami yang mati. Kok sekarang, malah dimintai sumbangan. Duit dari mana lagi, untuk bayar sumbangan,” keluh salah satu wali murid.

Belum lagi, tambahnya, sebelumnya ada tarikan Rp 200 ribu untuk yearbook alias album buku berisi foto-foto siswa-siswi yang hendak lulus. Plus biaya kunjungan industri berkisar Rp 500 ribu. Jika ditotal, maka sudah berkisar hingga total Rp 2,5 juta persiswa.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Salah satu wali murid juga mempersoalkan, mengenai transparasi dana sumbangan. Dua tahun lalu, pihaknya diminta Rp 1,5 juta untuk pembangunan parkir. “Katanya bangun Gedung Parkir II lantai. Eh, jadinya cuma parkir nempel di tembok pagar sekolah,” ucapnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah siswa kali ini, itu dilakukan seusai mengikuti upacara bendera di halaman sekolah yang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Suasana sempat memanas, sebelum akhirnya Kepala Sekolah mempersilahkan wali murid yang keberatan untuk menghadap ke pihak komite.

Kepala SMKN 1 Boyolangu, Arik Eko Lestari, menjelaskan bahwa ada tiga sumber dana sekolah yang menjadi tumpuan. Pertama yaitu APBN melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian, dari APBD provinsi dan kabupaten, serta terakhir berasal dari wali murid.

“Dana dari pusat dan daerah masih kurang. Kekurangannya, itu sekitar Rp 3 miliar. Itulah sebabnya, kami kumpulkan bapak dan ibu wali murid untuk membahas hal tersebut,” ungkap Arik dihadapan wali murid, Senin (05/09/2022) tadi.

Menurut Kepala Sekolah, bahwa dana tersebut untuk berbagai kegiatan di sekolah. Beberapa diantaranya, adalah ujian kompetensi, wisuda, bursa kerja khusus dan masih banyak lagi lainnya. “Dari kekurangan nominal Rp 3 miliar, itu kemudian dibagi (dibebankan, red) 800 siswa. Sehingga, tiap siswa menanggung Rp 1,6 juta,” ujarnya.

Dalam pertemuan Kepsek bersama Ketua komite SMKN 1 Boyolangu, Winarto serta wali murid, sempat diterangkan mengenai peruntukan mengenai dana sumbangan. Namun, semua tetap pada pendirian agar dana sumbangan dibatalkan. Sehingga, untuk sementara sumbangan dibatalkan dan uang wali murid yang terlanjur membayar akan dikembalikan. (and/gie)

Bergulirnya pemberitaan Safari Kepulauan yang dinilai minim manfaat dan adanya sumbangan para Kades, membuat salah seorang oknum ASN berinisial FF di Kecamatan Sapeken Berang, merasa kurang nyaman. Hingga yang bersangkutan, memprotes berita wartawan media online.

Diungkapkan Pimred media itu, R Faldy Aditya yang akrab disebut Aldy, mengatakan percakapan via telpon antara oknum ASN itu dengan dirinya terkesan bernada intervensi, Minggu (05/06/2022).

“Indikasinya dalam percakapan via telpon itu, dia menuding berita Suaramadura.id terkait minimnya manfaat safari kepulauan bupati dan dugaan adanya sumbangan itu tidak riil alias bohong,” terang Aldy, Minggu (05/06/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Jadi menurutnya berita yang disampaikan ke publik, dianggap tidak riil dan mengarang cerita. Bahakn, dirinya dikirim pesan via WA, “Maaf kalau membuat berita tolong yang riil mas, sambil lalu mengeshare berita yang sudah tayang di suaramadura.id”.

Usut punya usut, ternyata oknum ASN itu menjabat Kasi di Kecamatan Sapeken. Aldy mengungkapkan, tidak mungkin dirinya membuat berita yang tidak rill dan tidak ada narasumber yang jelas. Dirinya memastikan berita yang sudah tayang sudah sesuai dengan kaedah jurnalistik yang berlaku. “Saya sampaikan kepada yang bersangkutan apabila keberatan dengan berita yang saya tulis, saya persilahkan untuk menempuh jalur yang sudah disediakan oleh negara,” terang Aldy .

Tidak puas komunikasi dengan oknum ASN Kecamatan Sapeken tersebut, Aldy lantas menghubungi Camat Sapeken selaku atasan dari ASN tersebut. Pihaknya memberitahu kan ulah anak buahnya tersebut. Tapi Camat Sapeken meminta agar permasalahan ini jangan diperpanjang. “Sudah mas jangan diperpanjang, nanti saya tegur yang bersangkutan,” terang Aldi menirukan ucapan Camat Sapeken. (edo/gie)

Kepala Satpol PP Bondowo, Slamet Yantoko, mengatakan bahwa razia yang dilakukan akibat banyaknya keluhan oleh pengguna jalan. Karenanya, dilakukan langkah-langkah lanjutan.

“Razia digelar berdasar keluhan pengguna jalan yang terganggu dengan aktivitas mereka. Setelah dilakukan razia atau penertiban, diketahui ternyata tidak memiliki izin atau liar,” ujarnya, Minggu (17/04/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dengan kata lain, tambahnya, momen mendekati Lebaran menjadi kesempatan untuk melakukan aktifitas itu. “Mereka memanfaatkan momen Bulan Puasa untuk menggalang sumbangan. Padahal, tidak ada izin,” kata mantan Kepala Bagian Organisasi ini.

Masih menurut Slamet, ketika diperiksa petugas, para peminta sumbangan tersebut bukan hanya tidak bisa menunjukkan surat izinnya. Tetapi juga tidak jelas, untuk siapa mereka minta sumbangan.

“Para peminta sumbangan liar ini tidak menggunakan atribut apapun. Sehingga, tidak jelas dari mana,” kata Slamet. Modus yang digunakan, paparnya, jika lampu merah menyala, mereka langsung menyerbu pengguna jalan sambil membawa kardus tempat sumbangan. (zen/gie)

Humas MRI, Muhammad Ghufron, mengatakan bahwa disetiap kebencanaan, pihaknya selalu membuka Posko Crisis Center. Namun, kali ini cukup berbeda.

“Tujuan utama posko yang sekarang ini adalah support logistik di program besar kami yaitu Kapal Kemanusiaan. Insyaallah tanggal 30 Januari, ACT se-Jatim akan mengirimkan logistik Kapal Kemanusiaan ke Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat,” ungkapnya, Rabu (27/01) tadi.

Posko yang dibuka sejak 18 Januari 2021 di Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing ini akan terus buka sampai kondisi daerah bencana sudah stabil. “Tidak ada jadwal kapan kami tutup posko ini. Seandainya isu kebencanaan sudah tahap recovery, ya kami tutup,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Ghufron itu menjelaskan, bahwa seluruh warga Malang boleh berdonasi dalam bentuk bahan pangan, obat-obatan, kebutuhan bayi, terpal, tenda, matras, makanan instan, dan susu UHT (Ultra High Temperature).

Namun, dituturkan Ghufron, saat ini Posko Crisis Center tidak bisa menerima sumbangan berupa pakaian layak pakai.

“Kami tidak bisa mendistribusikan pakaian layak pakai di lokasi bencana. Tapi jika ada yang sudah terlanjur mengumpulkan pakaian layak pakai untuk didonasikan, nanti akan kami bentuk rupakan uang melalui Pasar Kemanusiaan yang diadakan tiap hari Minggu di depan kantor,” terangnya. (cw1/ed2)

Untuk pungutan yang saat ini sering terdengar misalnya SPP, biaya daftar ulang, biaya ujian akhir semester, uang buku atau Lembar Kerja Siswa (LKS), uang batik sekolah, uang pembangunan dan biaya les tambahan. Adapun nominal yang ditentukan, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Ir Didik Budi Mulyono MT, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. (Sur)

Menurut Unggul Nugroho, wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, kalau masalah sumbangan sukarela,itu boleh saja. Kata Unggul, tetapi itu tidak harus dipaksa.

“Kalau memang wali murid mampu,itu boleh saja.Karena kebutuhan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) kita saat ini masih sangat minus. Dan untuk Bos di SMP saat ini untuk tiap murid hanya Rp1juta/tahun. Itu memang tidak cukup, karena kebutuhan setiap murid/tahun sekitar Rp 1,8 juta. Untuk menutupi kekurangan itu,boleh dari sumbangan wali murid,tetapi itu tidak harus dipaksa, ” ujar Unggul Rabu (17/7/2019) kemarin.

Untuk memenuhi dari angka Rp1,8 juta itu, dewan akan mengejar dana Bos ini, dengan menambah PK nya sebesar Rp100 ribu. Jumlah itu ternyata masih kurang,dan tahun berikutnya akan ditambah lagi.

“Jadi kalau selama ini masih ada pihak sekolah memaksa wali murid harus menyumbang biaya pendidikan,laporkan ke dewan, ” himbau politisi partai Gerindra ini.

Lain halnya dengan Sekretaris Derah Kabupaten Malang, Ir Didik Budi Mulyono MT. Pihaknya menegaskan, pungutan-pungutan di sekolah dengan dalih apapun itu tidak boleh dilakukan.

“Apapun kegiatan di sekolah, itu sudah dicukupi oleh dana APBD dan sebagainya. Sehingga, jika ada dari pihak sekolah masih melakukan pungutan, itu tidak benar. Kalau memang ada pengaduan dari masyarakat kami siap turun, ” tandas Didik. (sur/oso)

Bambang mengatakan, aksi yang dilakukan sejumlah anak ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomer 4 Tahun 2007 tentang ketenteraman dan ketertiban sehingga mereka harus diamankan.

“Ini tadi di lokasi ada 4 anak yang kami amankan, sementara yang 5 berhasil kabur,” terang Bambang.

Lebih lanjut Bambang menuturkan sejumlah anak yang berhasil diamankan itu selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan diminta untuk menandatangni surat pernyataan tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi.

“Mereka diberikan pembinaan agar tidak mengulangi lagi, ” ujarnya. Di sisi lain salah satu anak yang berhasil diamankan RPDP (16) warga Dusun Biting Desa Mojorungkut Kecamatan Krembong Kabupaten Sidoarjo mengaku sebagai santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Mojokerto itu meminta-minta untuk membeli makanan.

“Saya ke Lamongan mau lihat Gebyar Sholawat,” ucapnya.