Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi menjelaskan bahwa pemanfaatan air Sumber Pitu sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama( PKS) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang pada 2015 silam.

“Jadi kan sebelum rencana pembangunan Sumber Pitu itu ada kesepakatan dari tiga kepala daerah Malang Raya. Itu ditandatangani di Batu. Setelah itu ada perjanjian kerjasama pemanfaatan Sumber Pitu yang waktu itu ditandatangani Bupati dan Walikota Malang,” ungkap Samsul kepada Memontum.com.

“Bahwa batasan pengambilan air Sumber Pitu itu sebesar 400 liter. Namun, kami dengan dinas terkait berkesimpulan, hanya dibatasi 300 liter. Kemudian kita izin ke Kementerian PUPR, kita disetujui untuk memanfaatkan maksimal 240 liter. Jadi sampai sekarang itu 240 liter,” ucap Syamsul, Rabu (4/3/2020) siang.

BACA : Bahas Masalah Air Sumberpitu, Ratusan Petani Pakis – Tumpang Luruk Gedung Dewan

Syamsul juga merinci, saat ini Perumda Tirta Kanjuruhan memanfaatkan air dari Sumber Pitu sebesar 100 liter per detik. Sedangkan, Perumda Tugu Tirta Kota Malang sebesar 140 liter per detik.

“Untuk ketahanan pangan itu memang sukses kalau ada air. PDAM ini juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, kalau kita terkait air, petani dari pertanian,”tandasnya. (Sur/tim)

Adapun maksud kedatangan petani dari 9 desa di Pakis dan Tumpang itu untuk membahas permasalahan pemanfaatan air Sumber Pitu, Desa Duwet Krajan, Tumpang.

Koordinator Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air Tirto Songo Pakis – Tumpang, M Saiful mengatakan bahwa selama ini para petani merasa dirugikan lantaran Sumber Pitu yang dieksploitasi oleh Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

“Tujuan kami kesini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tani yang selama ini kekurangan air untuk pertanian. Penyebabnya ya itu, diambil PDAM,” kata Saiful.

Menurutnya, dari 9 desa yang merasakan dampak kekurangan air untuk lahan pertanian itu meliputi, Desa Tumpang, Malangsuko, Jeru, Sumberpasir, Sukoanyar, Pucang Songo, Wirngin Songo, Bokor, serta Slamet.

“Itu sejak tahun 2014, proyek dari PDAM Kabupaten Malang untuk dijual ke PDAM Kota Malang. Dulu sudah sempat di mediasi tahun 2015 di dewan juga, tapi hasilnya nihil. Ini kan sumber tinggal satu, itu untuk mengaliri total 987 hektar lahan,” urai Saiful.

“Ya untuk padi, jagung, palawija. Sekarang gara-gara kekurangan air ini jadi hasil panennya kurang. Misalnya padi yang dulu satu tahun bisa sampai tiga kali panen, sekarang cuma sekali, itupun hasilnya tidak maksimal. Estimasinya, kalau satu hektar bisa menghasilkan 8 ton padi, satu kali panen itu bisa rugi Rp 30 juta,” tuturnya.

Ditambahkan Saiful,gara-gara kekurangan air itu, warga kerapkali berselisih. Petani pun berharap, para dewan bisa menjembatani permasalahan yang dialami saat ini.

“Gara-gara itu, ada banyak warga yang berselisih karena rebutan air. Kita sekarang membawa misi yang sama karena semua membutuhkan air. Apalagi sekarang pipa PDAM besar-besar, apa ini gak mematikan petani? PDAM hanya mengambil air saja,” tegasnya.

Disisi lain Saiful juga menjelaskan, selama ini para petani telah maksimal mendukung program pemerintah dalam hal swasembada pangan. Oleh karenanya, petani ingin ada dukungan nyata dari pemerintah.

“Petani ini kan ikut mendorong swasembada pangan pemerintah. Progam pemerintah untuk pertanian tidak akan jalan kalau tidak ada air. Kita ingin jalan keluar yang baik, kita kan mengemban program pemerintah,” pungkasnya. (Sur/tim)