Dalam gelaran Launching Pajak Daerah 2019, Walikota Malang, Sutiaji menyampaikan, pajak saat ini masih menjadi primadona di Indonesia, khususnya terkait pendapatan suatu daerah.

Salam Satu Jiwa. (rhd)

“Lebih dari 80 persen pendapatan negara adalah pajak termasuk Kota Malang. Melalui lelang kinerja, target pendapatan pajak tahun 2023 sebesar Rp. 1,5 triliun. Target ini merupakan komitmen Pemkot Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D),” ungkap Sutiaji, usai mengikuti flashmob mengawali acara.

Kendati telah menargetkan Rp. 1,5 triliun, Sutiaji menegaskan, target tersebut masih berada diangka yang kecil. Pasalnya, berdasarkan pertemuannya dengan pemeritah pusat pada beberapa waktu lalu, Pemkot Malang diberikan tantangan dengan pendapatan pajak tahun 2023 bisa lebih dari Rp. 1,5 triliun.

Menari bersama dalam Flashmob, mengawali acara. (rhd)

“Penerimaan pajak secar nasional itu Rp 176 triliun. Nah, pemerintah pusat menyatakan, pendapatan Malang bisa capai Rp.5 triliun. Jadi mari kita buka investasi yang lebih besar,” tambahnya.

Dengan adanya peningkatan pendapatan pajak, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Di sisi lain, laju inflasi dan gini ratio dapat ditekan hingga seminimal mungkin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Walikota Malang, Wakil Walikota Malang, Forkopimda Kota Malang dan seluruh Kepala SKPD serta Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Ditemani Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesehatan Keluarga (TP PKK) Kota Malang Hj. Widayati Sutiaji, Sutiaji juga menyempatkan membayar SPPT PBB tahun 2019 miliknya di counter milik Bank Jatim yang telah disediakan di lokasi acara.

Penandatanganan MoU dan PKS. (rhd)

Dalam sambutannya, Pak Aji, sapaan akrab Walikota Malang menyampaikan, salah satu unsur dalam agenda reformasi adalah penerapan sistem desentralisasi. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan tujuan terjadi peningkatan taraf kehidupan masyarakat di daerah, serta terciptanya sistem pemerintahan daerah yang lebih baik.

“Untuk itu, menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, diantaranya dengan menggenjot sektor pajak, termasuk PBB,” ujar Walikota Sutiaji, usai mengikuti flashmob sebagai awal acara.

Para pejabat Pemkot mengikuti flashmob bersama tim BP2D. (rhd)

Pajak bagi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.