“Ini adalah bentuk relaksasi atas kondisi PPKM di masa pandemi. Insyaallah, rencana itu akan diberlakukan September mendatang. Kita masih koordinasikan dan akan kita ajukan ke Pak Wali,” jelas Kepala Bapenda, Handi Priyanto, Jumat (20/8) tadi.

Baca Juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Dijelaskan pria yang pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang itu, dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi penunggak pajak. Sehingga, kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah dan dunia usaha. Meski pun, berapa banyak nominal rupiah dari potensi kebijakan tersebut jika sudah diterapkan, masih belum dihitung secara kongkrit.

“Potensi Sunset Policy kita belum hitung,” sambungnya.

Di sisi lain, dirinya menambahkan, bahwa hingga saat ini berdasarkan data dan laporan yang diterima, potensi tunggakan atas pajak di Kota Malang kurang lebih Rp 5 miliar. Dimana, itu berasal dari reklame, hotel, resto dan berbagai tempat usaha yang terdampak pandemi.

“Untuk pajak reklame, sementara tidak ada keringanan karena ada ketentuan tarif. Tetapi kalau hotel, resto itu sifatnya self assessment,” terang Handi.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pajak yang bersifat self assessment tidak terpengaruh dengan kondisi PPKM. Pasalnya, jika pemasukan menurun, pajak yang harus dibayarkan sudah otomatis ikut turun juga.

“Self assessment kan berdasarkan potensi pelanggan. Kalau selama PPKM pelanggan turun, ya pajak yang harus dibayarkan juga turun. Tanpa minta pengurangan pun ketetapan pajaknya sudah turun, karena itu fluktuatif per bulan,” tegas Handi. Selain itu, berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pihaknya berujar bahwa Wajib Pajak (WP) bisa mengajukan keringanan. “Kalau tidak mampu, termasuk yang punya usaha juga ada peluang keringanan. Apalagi yang usahanya ada penurunan omset, sampai bangkrut. Makanya, bulan depan kita siapkan Sunset Policy,” tuturnya. (mus/sit)

Eks Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) tersebut juga menjalankan program pemberian insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi tempat usaha yang tutup maupun yang ditutup sesuai Surat Edaran Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2020 dan pemberian keringanan maksimal kepada tempat usaha yang masih buka, sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010.

Kasi Perdata & Tata Usaha Negara, Dian Purnama SH

Namun, OPD yang dikomandani Ir Ade Herawanto MT itu tak pernah sekalipun mengendurkan semangat dalam menindak WP bandel. Bahkan jauh sebelum pandemi menyebar. Dalam rangka tahun penegakan hukum, langkah tegas tak boleh kendur. Begitu pula upaya meningkatkan kesadaran WP jalan terus.

Untuk kali pertama di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia, melalui Kejaksaan Negeri Malang selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), Bapenda melakukan gugatan perkara perdata online terhadap salah satu WP Hotel penunggak pajak. Gugatan sudah didaftarkan per 2 April 2020 dan sudah teregister resmi di Pengadilan Negeri Malang pada 9 April 2020.

Terkait gugatan ini, sejatinya Bapenda sudah melakukan pemanggilan kepada pihak tergugat sejak medio Juni 2019, namun setelah serangkaian upaya non litigasi, teguran hingga audit dilakukan pun yang bersangkutan tak kunjung ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga akhirnya Bapenda memberikan kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Malang selaku JPN untuk melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.

Kajari Malang, Andi Dharmawangsa SH MH berharap pihak tergugat segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga kasus segera terselesaikan. (yan)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang bakal terus mencari formula-formula strategi jitu mendongkrak PAD disektor pajak.

Selain itu Bapenda juga akan mengentaskan piutang pajak yang nilainya cukup tinggi yakni sekitar Rp 80 miliar Hal itu disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2021 Bapenda Kota Malang, pada Rabu (26/2/2020) pagi di Hotel Tugu Kota Malang.

Acara yang dihadiri berbagai stakeholder seperti pengusaha dan instansi pajak lainnya, Bapenda Kota Malang memaparkan strategi-strateginya dalam meningkatkan PAD Kota Malang.

Kepala Bapenda Kota Malang Ir Ade Herawanto bahkan sudah mempersiapkan gugatan perdata kepada wajib pajak nakal yang pura-pura lupa dalam membayar pajak.

“Piutang bagian dari pendapatan dalam target pajak. Minggu depan kita akan ajukan gugatan perdata dan tidak menutup kemungkinan pidana terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menjadi kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan gugatan peningkatan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memikiki piutang, pura-pura lupa tidak dimasukan dalam pembukuan. Kalau wajib pajak yang tidak mau bayar ya kita gugat,” ujar Ade.

Pihaknya sendiri berharap tidak sampai adanya pidana, namun tidak menutup kemungkinan hakal dilakukan jika ada wajib pajak yang meruhikan negara dengan sengaja dan mengintungkan diri sendiri.

“Nanti tergantung JPN terhadap para penunggak pajak. Jika sudah merugikan negara dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, bisa dipidana. Namun kita berharap tidak sampai ada pidana,” ujar Ade.
Sebaliknya jika wajib pajak sukarela melakukan pembayaran akan mendapat reward. Yakni pengampunan kepada wajib pajak yang sukarela membayar oajak dendanya dihapus.

“Nantinya ada reward bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran. Salah satunya dilakukan pengampunan dengan pebghapusan denda,” ujar Ade. (gie/yan)

“Terima kasih atas apresiasi yang demikian tinggi dari warga Kota Malang terhadap program Sunset Policy. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan juga demi pembangunan Kota Malang,” ujar Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November 2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Rencana ke depan, Pemkot Malang akan menerapkan kebijakan serupa tidak hanya untuk PBB saja.

“Kami telah mengkaji dan berupaya mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya tidak hanya PBB,” sambung Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” tandas Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.(*yan)

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan kesempatan selagi program Sunset Policy berjalan satu bulan lagi,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Sunset Policy IV berlangsung tiga bulan, mulai 17 Agustus 2019 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI dan berakhir pada 17 November mendatang dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Caranya pun cukup dengan melakukan pembayaran di loket Bank Jatim manapun dengan membawa SPPT PBB tahun ini atau boleh juga tahun sebelumnya. Data kemudian langsung diinput oleh petugas di lokasi pembayaran. Karena tingginya animo masyarakat, serta besarnya potensi dan manfaat yang didapat, BP2D berupaya agar program Sunset Policy ke depan tidak hanya meliputi penghapusan denda PBB semata, tapi juga berlaku untuk pajak daerah lainnya.

“Kami telah mengkaji dan sedang mematangkan Perda supaya Sunset Policy ke depan juga berlaku untuk pajak daerah lainnya selain PBB. Komunikasi intensif dilakukan dengan pihak provinsi dan menunggu keputusan Gubernur Jatim,” beber Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT.

Untuk diketahui, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak. Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

Banner Sunset Policy IV

BACA : Pemutihan Pajak Kota Malang hingga 17 November 2019, Ayo Buruan…!

Ditambah lagi, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrab Kepala BP2D. (*yan)

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, optimis target tersebut bisa terpenuhi saat tutup tahun nanti.

“Kami terus berupaya maksimal, Insyallah sebelum akhir tahun (target) sudah tercapai. Syukur jika bisa melampaui,” tuturnya optimis.

Keyakinan mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama lima tahun belakangan, BP2D yang sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memang selalu dapat memenuhi target dengan catatan memuaskan, bahkan selalu melampaui target dengan nilai progresif.

“Artinya kami harus tetap bekerja keras menjalankan langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta terus memetakan potensi yang masih bisa digali. Berbagai inovasi dan gebrakan akan terus kami geber hingga akhir tahun nanti,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania ini tak lupa mengingatkan, kepada Wajib Pajak (WP), khususnya yang melaporkan pajaknya sendiri alias self assesment supaya tertib dalam melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah.

Menurut ketentuan, setiap bulannya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 WP harus melaporkan omset bulan sebelumnya atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk ketetapan pajaknya.

Karena kalau melewati ketentuan tersebut, WP akan dikenai denda sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Menindaklanjuti arahan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI tanggal 6 September 2019 tentang optimalisasi PAD, pihak BP2D pun secara intensif melakukan upaya persuasif kepada para WP dalam melakukan penagihan pajak.

“Tentunya berbagai upaya optimalisasi telah kami lakukan sesuai dengan arahan atau supervisi Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI, hasilnya pun kami laporkan langsung,” tegas Sam Ade.

Sedangkan WP yang melakukan pelaporan pajak secara online tetap bisa melakukannya hingga tanggal 10, seperti biasa.
Apalagi saat ini sudah hadir aplikasi SAMPADE yang terus dioptimalisasi dan proses upgrade sehingga terintegrasi dengan sistem online banking yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui gadget, real time selama 24 jam.

Sementara bagi warga Malang yang belum memanfaatkan program ‘pemutihan’ Sunset Policy IV, diimbau bergegas karena pelaksanaannya hanya sampai 17 November mendatang.

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama dua bulan ke depan,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Sebab, realita yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90’an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” sambung orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Tercatat sejauh ini sudah ada 1.529 WP yang memanfaatkan program Suncet Policy dengan realisasi pembayaran PBB Perkotaan mencapai Rp 1.061.893.391. (hms/yan)

Keberadaan stand BP2D Kota Malang disamping bus KPK ini, selain melayani Wajib Pajak dalam pembayaran pajak langsung di lokasi (on the spot), juga untuk mengedukasi warga Bhumi Arema tentang 9 jenis pajak daerah dan edukasi perpajakan daerah lainnya, serta pemutihan denda PBB atau Sunset Policy IV.

Stand BP2D di area roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. (ist)

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, mengatakan partisipasi jemput bola ini semata untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Malang. Layanan on the spot dibuka mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. “Giat ini juga sebagai upaya mendorong efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas petugas pajak dalam menjalankan tugasnya sehingga mewujudkan semangat anti korupsi,” terang Sam Ade, sapaan salah satu tokoh Aremania ini.

Ditambahkan, pentolan band d’Kross ini, khusus wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan mulai tahun 1994 sampai dengan 2018 bisa memanfaatkan program Sunset Policy Jilid IV. Dimana program “pemutihan denda pajak” andalan Pemkot Malang tersebut menjadi percontohan nasional dalam memudahkan masyarakat membayar kewajiban perpajakan tanpa disertai denda.

“Program Sunset Policy ini memudahkan para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan khusus. Yakni berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB. Caranya cukup membawa identitas diri dan SPPT PBB tahun sebelumnya dengan mendatangi loket pelayanan Bank Jatim di lokasi,” seru Plt PD RPH Kota Malang ini.

Sunset Policy terus digeber BP2D Kota Malang, mengingat realita di lapangan masih banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90-an. Mereka umumnya merasa kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran. Ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” tandasnya.

Dalam kegiatan di lapangan, BP2D menggandeng penyidik (PPNS) Pemkot Malang dan Aparat Penegak Hukum (APH), antara lain Polres Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Malang, bersamaan juga dilakukan giat pemeriksaan gabungan di lokasi. (adn/yan)

“Bagi warga Kota Malang yang masih memiliki tunggakan dan belum memenuhi kewajiban pembayaran PBB, jangan sia-siakan waktu selagi program Sunset Policy berjalan selama tiga bulan ke depan,” imbau Walikota Malang, Drs H Sutiaji.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para Wajib Pajak (WP) PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak tahun 1990’an hingga kurun waktu 2018.

Sebab, realita yang ada di lapangan membuktikan banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak tahun 90’an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

“Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depannya semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” sambung orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.

Masyarakat bisa langsung mengikuti program ini begitu resmi dilaunching oleh Walikota di Stadion Gajayana, usai Upacara HUT Kemerdekaan, Sabtu (17/8) pagi. Caranya cukup membawa identitas diri dan SPPT PBB tahun sebelumnya untuk kemudian datang ke loket pelayanan Bank Jatim di lokasi.

Sementara itu, selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy terbukti meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulir para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, aset yang selama ini seperti tak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Seperti dalam gerakan-gerakan olahraga tinju yakni gerakan kombinasi waving and footwork, kita bisa mundur selangkah untuk kemudian maju dua atau tiga langkah,” beber Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT yang juga menjadi Pembina Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Jawa Timur periode 2019-2023.

Ditambah lagi, Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak. Karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Dengan begitu, jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, maka sekarang dapat terlacak sehingga di tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” papar Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Dari tiga edisi sebelumnya, program Sunset Policy berhasil menghimpun hampir Rp 10 Miliar dari 17 ribuan WP.

Dengan rincian pada penyelenggaraan Sunset Policy I yang digeber dalam rangka Peringatan HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2016, jumlah SPPT yang dibayar total 4.928 dengan realisasi pembayaran Rp 1.507.763.584.

Lalu pada Sunset Policy II yang digeber dalam rangka Peringatan HUT ke-103 Kota Malang Tahun 2017, jumlah SPPT yang dibayar total 2.383 dengan realisasi pembayaran Rp 587.254.343.

Sedangkan dari Sunset Policy III yang berlangsung 25 November 2018 hingga 26 April 2019, tercatat 10.468 WP memanfaatkan program ini dengan realisasi mencapai Rp 6,8 Milyar lebih.

Tak pelak atas capaian tersebut, program Sunset Policy dari BP2D Kota Malang mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan RI dan dijadikan salah satu contoh bagi daerah-daerah lain dalam program penanganan terhadap tunggaan piutang pajak daerah. (hms/yan)

Buku tentang perjalanan inovasi pemungutan pajak daerah ini dikemas cukup menarik untuk mewujudkan sistem pelayanan prima yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Cara-cara jitu BP2D sangat efektif diterapkan dan patut mendapatkan apresiasi terkait keberhasilan selama ini dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajibannya.

Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT mengungkapkan, hal ini tak lepas dari efektifitas kinerja para petugas pajak serta sinergi lintas sektoral yang baik antara pemerintah daerah beserta jajaran samping dengan para stakeholder pajak.

“Selain itu, tentu saja tak lepas dari tingkat kesadaran WP yang luar biasa tinggi. Terima kasih kepada warga Kota Malang,” ujar Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

Kiat-kiat, program dan inovasi apa saja yang menjadi andalan OPD eks Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) itu telah terangkum secara gamblang dalam buku dan video 40 Jurus BP2D Kota Malang.

Dalam buku setebal 110 halaman dan video berdurasi 11 menit 53 detik tersebut, dijelaskan secara runut berbagai terobosan BP2D mulai dari sebagai kota pertama di lndonesia yang menerapkan pajak online sejak akhir tahun 2013 lalu, menerapkan sistem jemput bola ke tengah masyarakat melalui kegiatan Tax Goes to School, Campus, Mall dan Kampung, hingga memberi sarana edukasi perpajakan melalui mobil Tax Online Keliling.