Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa dalam program NUFReP mencakup pembangunan drainase dan mini bozem di kawasan Bondowoso–Tidar. Bozem tersebut, berfungsi sebagai kolam tampung sementara untuk menahan aliran air sebelum masuk ke saluran utama yang baru.

“Di Bondowoso nanti ada mini bozem. Air ditampung dulu sebagai antrean sebelum masuk ke saluran Bondowoso yang baru,” ujar Dandung, Selasa (13/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa pendanaan proyek tersebut berasal dari program NUFReP yang didanai lembaga internasional melalui pemerintah pusat, dengan total nilai bantuan sekitar Rp 145 miliar. Pengerjaan proyek tersebut, akan dilakukan pada tahun 2026 ini.

“Kalau sesuai jadwal, penandatanganan kontrak dilakukan antara akhir Februari sampai awal Maret 2026. Setelah Lebaran, pekerjaan konstruksi sudah bisa dimulai,” jelasnya.

Baca juga :

Kemudian, untuk target rampung proyek tersebut yakni pada awal tahun 2027. Durasi pengerjaan yang cukup panjang itu disebabkan karena panjang saluran, dimensi konstruksi yang besar, serta metode pengerjaan yang dilakukan di tengah badan jalan.

“Pekerjaannya menggunakan box culvert dengan ukuran sekitar dua sampai tiga meter. Pengerjaan juga dilakukan di tengah jalan, sehingga membutuhkan tahapan dan pengaturan lalu lintas yang cermat,” katanya.

Selain kawasan Bondowoso–Tidar, proyek NUFReP juga mencakup pembangunan drainase di Jalan Jaksa Agung Suprapto, dengan outlet saluran menuju kawasan Metro di Tidar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa program NUFReP merupakan bagian dari upaya konsisten pemerintah dalam meningkatkan ketahanan banjir, seiring penetapan Malang Raya sebagai kawasan metropolitan prioritas nasional.

“Ini adalah konsistensi kita untuk terus membenahi. Tidak semua langkah sempurna, tapi ini komitmen untuk mengurangi kerawanan banjir di Malang Raya,” imbuh Wagub Emil. (rsy/sit)

Padahal, kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang disahkan pada DPR periode sebelumnya.

“Kenaikan PPN 12 persen itu PDI-Perjuangan yang sahkan di DPR. Ketua Panjanya dari PDI-Perjuangan, Ketua DPR RI juga dari PDI-Perjuangan dan kursi mayoritas ada di tangan mereka. Kalau sekarang mereka protes, ya ini seperti lempar batu sembunyi tangan,” kata Moreno, Senin (23/12/2024) tadi.

Moreno juga menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya menjalankan undang-undang yang sudah disahkan. Bahkan, Prabowo telah melakukan penyesuaian agar kenaikan PPN ini tidak memberatkan masyarakat kecil.

Baca juga :

“Pak Prabowo memastikan kenaikan PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Seperti tas impor, jam tangan mewah dan barang-barang serupa. Kebutuhan pokok seperti Sembako, jasa pendidikan, dan kesehatan tidak terkena dampaknya,” tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menanggulangi dampak kenaikan PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa kebijakan pendukung, seperti subsidi dan insentif pajak, akan diberikan untuk membantu kelompok terdampak.

“Dengan langkah yang tepat, kenaikan PPN ini dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa membebani perekonomian secara berlebihan,” lanjutnya.

Menurut Moreno, masyarakat di Malang Raya ini juga sudah cukup dewasa untuk menyikapi polemik kenaikan PPN tersebut dan tidak terprovokasi oleh narasi negatif yang disebarkan pihak tertentu. “Kami percaya Pak Prabowo akan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Narasi negatif boleh saja beredar, tapi masyarakat sudah cerdas dan memahami bahwa ini adalah amanat undang-undang dari periode sebelumnya,” imbuh Moreno. (rsy/sit)