Informasinya, insiden bermula saat Kapal LCT Kinta Perjaya berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Wanam, Merauke, pada Minggu (10/05/2026). Saat melintasi alur pelayaran timur Surabaya atau kawasan timur Jembatan Suramadu, korban yang bertugas sebagai Mualim I diketahui tidak berada di atas kapal.

Mengetahui hal tersebut, nahkoda kapal langsung memutar haluan untuk melakukan pencarian. Semula pencarian dilakukan secara mandiri hingga petang. Karena korban tak juga ditemukan, kejadian ini kemudian dilaporkan kepada otoritas terkait.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Nanang Sigit, mengatakan bahwa dalam operasi SAR ini, Kantor SAR Kelas A Surabaya mengerahkan tim rescue beserta armada KN SAR dan Rigid Inflatable Boat (RIB). “Pada hari pertama operasi SAR, pencarian difokuskan di sekitar lokasi kejadian menggunakan RIB untuk menyisir area perairan tempat korban diduga jatuh,” ujarnya.

Baca juga :

Pada hari kedua operasi SAR, area pencarian diperluas dengan mengerahkan KN SAR 406 Srikandi beserta tim rescue dan awak kapal guna meningkatkan efektivitas penyisiran. “Pada hari kedua operasi SAR, pencarian diperluas agar jangkauan penyisiran lebih optimal,” kata Nanang.

Operasi SAR juga melibatkan sejumlah unsur gabungan dari berbagai instansi. KPLP Tanjung Perak mengerahkan KN.P 329, sementara itu Ditpolairud Polda Jawa Timur menggunakan KP X-1008. Dukungan turut diberikan oleh VTS, SROP Surabaya, serta nelayan di sekitar lokasi pencarian.

“Pada hari kedua pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi dari lokasi penemuan, jenazah korban dibawa menuju RSUD Bangkalan untuk proses penanganan oleh petugas yang berwenang,” tambahnya.

Komandan Tim Rescue Kantor SAR Kelas A Surabaya, Gani Wiratama, yang bertindak sebagai On Scene Coordinator (OSC), menambahkan bahwa kondisi cuaca selama operasi pencarian relatif mendukung. “Berdasarkan data BMKG, cuaca di lokasi pencarian terpantau cerah dengan tinggi gelombang berkisar 0,5 hingga 1,5 meter,” jelasnya.

Selain melakukan penyisiran laut, Tim SAR gabungan juga menyampaikan informasi kejadian kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar area pencarian. Langkah tersebut dilakukan agar awak kapal dapat segera melapor apabila melihat tanda-tanda keberadaan korban. (hms/gie)

Diberlakukan kebijakan SKMI ini, berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Forkompimda Provinsi Jawa Timur bersama Forkompinda Kabupaten Bangkalan yang diselenggarakan Sabtu (19/06) lalu di Rest Area BPWS Bangkalan tentang Evaluasi Pelaksanaan Penyekatan di akses Suramadu maupun Pelabuhan Kamal.

Baca Juga:

• Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
• Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
• Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas

“Ini juga kita pikirkan terhadap warga yang tiap hari mengais rezeki harian seperti sayur mayur. Bukan masalah pegawai, tapi itu yang kami pikirkan. Untuk itu kami beri kebijakan SIKM itu dengan harus melampirkan hasil negatif. Berlaku satu minggu, minggu berikutnya harus tes lagi. itu gratis. itu ikhtiar,” ujar Kepala Diskominfo dan Jubir Satgas Covid-19 Pemkab Bangkalan, Agus Sugianto Zain.

Demi kelancaran aktifitas warga masyarakat serta menghindari penumpukan akibat penyekatan, ada 6 poin dari SIKM tersebut. Yakni, pertama, terhitung Mulai Senin (21/06) seluruh warga yang akan melintasi Suramadu maupun Pelabuhan Kamal akan diberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Kedua, SKIM diutamakan bagi warga yang setiap hari pulang-pergi Bangkalan-Surabaya seperti penjual sayur-mayur, buruh, pekerja informal, karyawan, dan pegawai swasta atau pegawai pemerintah.

Ketiga, SIKM dikeluarkan oleh kantor kecamatan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon dan berlaku tujuh hari sejak tanggal dikeluarkan. Keempat, syarat mendapatkan SIKM adalah,  menampilkan hasil negatif tes rapid antigen, dan melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktifitasnya dari pihak terkait.

Kelima pelayanan tes rapid antigen dilaksanakan oleh RSUD Syarifah Ambami dan puskesmas se Kabupaten Bangkalan setiap hari kerja mulai pukul 09.00-12.00 WIB tanpa biaya atau gratis.

Keenam, penjelasan lebih lanjut bisa diperoleh di Kantor Kecamatan. Tetapi, bagi warga melintasi Suramadu tidak memiliki SIKM tetap mengikuti proses penyekatan melalui tes swab antigen. (ade/ed2)

Kabag Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Febriadhitya Prajatara, mengatakan bahwa telah menemukan 358 warga yang kondisinya sakit , setelah dites swab antigen menunjukkan hasil negatif.

Baca Juga:

• Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
• Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
• Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas

“Dari 27.839 antigen negatif padahal lagi sakit. Kami interview, yang sakit kami lakukan swab PCR langsung. Kondisi nggak sehat ada 358. Jadi otomatis yg PCR itu 595 tambah 358. Ditotal semua, PCR 953,” Ucap Febri saat ditemui Selasa (15/06).

Kemudian, hasil dari swab PCR yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan ditempatkan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI). Sedangkan, sisanya warga Surabaya yang melakukan perjalanan atau domisili Surabaya akan ditempatkan di Rumah Sakit Haji.

“Hasil dari swab PCR positif 354 orang. Mereka ditempatkan di RSLI yang dikelola Pemprov Jatim. Sisanya kalo warga Surabaya yang melakukan perjalanan dan domisili Surabaya ditempatkan di RS Haji. Tapi rasionya kecil sekali,” ujarnya “Sakit di tes PCR dari pertama. Kan ada kondisi sakit. Ibaratnya dia kayak batuk pilek, tapi antigen negatif. Makanya kami PCR, alhamdulillah mereka kooperatif. Jadi, kalau ketahuan kan bisa kasih kabar keluarganya. Jadi langkah yg diambil lbh cepat, bisa saja otg,” tambahnya. (ade/ed2)

Kepala Satpol PP Surabaya, Eddy Christanto, menjelaskan bahwa terdapat 98 KTP warga yang ditahan. KTP itu, diamankan dari warga yang telah didata serta memberikan kartu tanda pengenalnya saat terjaring dan menunggu proses Swab. Hanya saja, dari KTP itu, tiba-tiba pemiliknya tidak ada ditempat alias menghilang atau kabur sebelum melakukan swab antigen.

Baca Juga:

• Jatuh dari Kapal, ABK LCT Kinta Perjaya Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal di Perairan Timur Suramadu
• Persiapan Venue Porprov Jatim X 2027 Surabaya Ditargetkan Tuntas 2026
• Masuki Hari Ke-14, Embarkasi Surabaya Berangkatkan 17.835 CJH dan Petugas

“KTP diminta Linmas dan Satpol PP, untuk diajukan ke meja pendaftaran guna mengikuti Swab. Mereka diminta ke meja pendaftaran dan memarkirkan kendaraan seperti sepeda motor, di lokasi yang sudah ditentukan. Ketika dipanggil, mereka malah sudah tidak ada. Kemungkinan atau kami menduga, mereka menghindar dan naik kendaraan lain,” kata Eddy, Kamis (10/06).

Ditambahkan, nantinya untuk proses pengembalian KTP atau SIM, pihaknya sudah berkirim surat ke Dispendukcapil tertera, untuk dilakukan pemblokiran bagi yang meminta pengajuan ulang seperti KTP.

“KTP yang Surabaya misalkan, kami sudah berkirim surat ke Dispendukcapil Surabaya, untuk dilakukan pemblokiran. Artinya, apabila mengajukan pergantian KTP, dengan alasan hilang, maka tidak dilayani. Sebab, KTP nya ada di Satpol PP,” jelasnya.

Oleh Sebab itu, Lanjut Eddy, bagi mereka yang ber KTP Surabaya dan ingin mengambil kartu tersebut, harus menunjuk hasil Swab negatif. Sedangkan untuk yang berada di luar kota seperti Bangkalan, Sampang hingga Jember, juga sudah dilakukan koordinasi dengan Dispendukcapil setempat. “Kita dari Dispendukcapil akan berkirim surat ke masing-masing daerah. Sehingga, dengan nama-nama tersebut ketika mengajukan pergantian dokumen KTP dengan alasan hilang, supaya tidak dilayani. Mereka bisa mengambil KTP di Satpol PP Surabaya, dengan membawa hasil Swab negatif. “Termasuk, untuk STNK dan SIM,” terangnya. (ade/sit)

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Bangkalan, AKBP Rama Samtama Putra. Sebagai langkah antisipasi,pihaknya telah memasang himbauan agar masyarakat dari arah Madura tak memasuki suramadu pada pukul 21.00 hingga pukul 04.00.

Seorang pengendara melintas di pintu gerbang jembatan Suramadu

“Kami pasang himbauan berupa banner yang diletakkan di pintu tol suramadu arah ke Surabaya, karena pukul 21.00 hingga 04.00 polres Tanjung Perak menerapkan pembatasan wilayah,”ujarnya, Senin (4/5/2020).

Ia mengatakan, bagi masyarakat yang memaksa melintas maka akan diminta putar balik ketika sampai di Surabaya, kecuali kendaraan pengangkut bahan logistik dan juga kendaraan yang bersifat darurat berupa ambulance.

Rama mengatakan, meski sisi menuju Surabaya ditutup, namun sisi masuk ke Bangkalan tetap dibuka. Sebab, di Bangkalan sendiri belum menerapkan PSBB, namun pihaknya tetap melakukan pemeriksaan dan penyekatan.

“Untuk arah masuk tidak ditutup. Namun tetap kami periksa,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)

Hal tersebut disampaikan oleh Ishak, perwakilan warga yang hadir dalam musyawarah yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menyampaikan, harga yang ditawarkan oleh pihak ketiga masih cukup rendah.

“Dengan letak geografis lahan sangat dekat dengan akses jembatan suramadu, harusnya harga tanah dan bangunan juga lebih tinggi. Karena lokasi kami sangat strategis. Kami masih nego, yang jelas untuk harga yang ditawarkan tidak sesuai,” ucap Ishak.

Sementara itu, Camat Labang Fahrozy Chairil Zamzam mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam penentuan harga tanah. Bahkan, ia baru mengetahui harga tanah tersebut hari ini.

“Memang kami di kecamatan selalu diundang untuk rapat, namun untuk harga kami baru hari ini taunya melalui surat yang diberikan pada masing-masing warga,” jelasnya.

Selain itu, Muh Yusuf Kepala Kantor BPN mengaku penentuan harga ditentukan oleh pihak penilai atau Appraiser. Ia berharap, harga yang ditentukan tidak merugikan masyarakat, selain itu ia juga berharap jika harga yang ditawarkan telah menemui titik temu masyarakat mau berkerjasama.

“Semoga mendapat titik temu yang tidak merugikan kedua belah pihak, satu sisi masyarakat jangan dirugikan dan disisi lain pembangunan ini juga akan menaikkan taraf hidup masyarakat,” jelasnya.

Hingga kini, masyarakat terdampak masih diberikan waktu tiga hari untuk bernegosiasi. Setelah negosiasi rampung, para warga diharuskan membuat kesepakatan hitam diatas putih.

Diketahui, pembebasan lahan ini akan memakan tempat seluas 20 hektare. Namun di tahun ini, diperkiran hanya mampu membebaskan seluas 4 hingga 5 hektare. Lahan ini nantinya digunakan sebagai kawasan wisata pesisir.

Dalam pembebasan lahan ini, BPWS hanya sebagai pihak yang membayar pembebasan lahan. Sedangkan harga ditentukan oleh appraiser yang ditunjuk yang berasal dari Surabaya.

“Kita memang yang menilai, jadi kita ada patokan sendiri untuk penilaian mulai dari akses jalan dan juga letak lahan. Untuk range harganya banyak saya gak hafal,” ucap Suryadi,salah satu appraiser. Sebanyak 36 pemilik lahan hadir dalam acara musyawarah ini. Diperkirakan, dari total 36 pemilik, lahan yang bisa dibebaskan berkisar 2 hingga 3 hektare. (isn/nhs/yan)

Memontum Surabaya – Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan agar Madura tidak menjadi penyangga Surabaya. Sebaliknya, bagaimana Madura bisa memanfaatkan Surabaya terkait adanya jembatan Suramadu.

Ini disampaikan Whisnu Sakti saat diskusi bertema Suramadu dan Masa Depan Madura, di ruang redaksi Jawa Pos, di lantai 4 Graha Pena, Senin (4/2/2019). Selain Wawali Surabaya, turut hadir Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Bupati Sampang Slamet Junaidi, Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Yahya Kristianto, Dekan Fakultas Informasi dan Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokhim Abdussalam, serta pihak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Diskusi dipandu Suko Widodo, pakar komunikasi sekaligus Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Universitas Airlangga (UNAIR).

“Kalau bicara konsep pembangunan, Madura jangan jadi penyangga Surabaya. Surabaya sudah terlalu berat. Bagaimana Surabaya bisa dimanfaatkan Madura terkait adanya jembatan Suramadu,” Whisnu mengawali paparan.

Whisnu yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya blak-blakan soal keluhan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang sering dialamatkan kepadanya. Dimana BPWS mengeluh soal tidak terserapnya anggaran untuk pembangunan kaki Suramadu sisi Surabaya. Dana itu selalu kembali ke pemerintah pusat karena tak direspon oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Sering disambati BPWS karena anggaran selalu balik ke pusat karena Surabaya tidak mau terima. Itu kebijakan kepala daerah (Wali Kota Surabaya, red). Cita-cita Surabaya ingin ada percepatan pembangunan di Madura. Faktanya urban dari Madura ke Surabaya lebih besar. Di Surabaya utara banyak penduduknya dari Madura. Seharusnya Surabaya adalah pasar atas pembangunan di Madura,” papar Whisnu yang diangkat sebagai sesepuh Bonek Mania.

Madura, kata Whisnu, bisa menjadi jalur perdagangan seiring adanya jembatan Suramadu. Namun kini warga Madura yang ingin maju secara ekonomi selalu ‘hijrah’ ke Surabaya dan kota besar lain di Indonesia. Ini disesalkan lantaran keberadaan jembatan bisa menjadi koneksifitas untuk pengembangan Madura.

Seperti yang diketahui, BPWS berdiri sejak ada putusan Peraturan Presiden (Perpres) No 27 Tahun 2008 yang mengamanatkan pada pengembangan khusus wilayah Suramadu. Fungsinya, untuk mengatur serta mengoptimalkan sisi Surabaya dan Madura dengan luas 600 hingga 800 hektare lebih.

Ditemui usai rapat paripurna bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) di Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (8/10), Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan jika pihak Pemprov berencana akan membubarkan BPWS karena dirasa tugasnya sudah selesai.

Gubernur yang lekat disapa Pakde Karwo beranggapan keberadaan lembaga itu kini percuma. Apabila masih diteruskan namun sangat minim pengoperasian sehingga banyak tenaga terbuang.

Ia mencontohkan, jikapun ada dukungan seperti memfungsikan ulang pelabuhan seperti biasa, langkah tersebut bakal sia-sia. Dikarenakan pemasukkannya yang tidak signifikan.

“Suramadu yang bertanggung jawab yaitu Balai Besar Jalan Nasional, dan pemeliharaannya menggunakan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Ini yang mendasari keberadaan BPWS tidak diperlukan lagi karena tugasnya sudah selesai,” paparnya.

Menurutnya, setiap ada perubahan hal baru pasti ada sesuatu yang berubah.

Salim, warga Tanah Merah salah satu pengendara roda empat mengatakan sangat menyesalkan atas kebijakan diberlakukannya e- tol tersebut, pasalnya sebelum diberlakukannya E-Tol tidak pernah mengalami kemacetan panjang meskipun liburan.

” Dulu tidak pernah ada kemacetan seperti ini di pintu gerbang tol. Kalau ada orang yang terburu-buru bagaimana, misalnya ada keluarga yang sakit atau mobil ambulance di dalamnya ada orang yang membutuhkan pertolongan segera, kalau ada kemacetan seperti itu bisa jadi nyawanya tidak tertolong, kalau ada seperti itu siapa yang harus bertanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, Mujiono Kepala Gerbang Tol Jembatan Suramadu pada saat dikonfirmasi melalui seluler mengatakan, kemacetan itu disebabkan pengemudi roda empat ada yang kehabisan saldo serta tidak memiliki kartu E-Tol. “Kami sudah berusaha maksimal, petugas loket juga sudah membantu menggunakan kartu milik kita,” katanya, Sabtu (13/1/2018)

Lanjut Mujiono, pihaknya sudah sering sosialisasi terkait transaksi non tunai untuk kendaraan roda empat atau lebih. ” Kita hanya mendukung kebijakan dari pemerintah,” imbuhnya. (nhs/ono)