Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

Namun dalam tahapan masa tenang Pilkades serentak ini, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkades disibukkan dengan aktifitas penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkades di pendopo masing-masing kecamatan.

Pelipatan surat suara ini disaksikan oleh Forkopimka (Camat, Kapolsek dan Danramil), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penjabat (Pj) Kepala Desa serta saksi calon kepala desa (cakades).

“Secara umum pelipatan surat suara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto, melalui Kepala Bidang Penataan Desa, Nur Rachmad Sholeh.

Jika ada surat suara yang rusak atau cacat, jelas Rachmad, maka akan dibuatkan berita acara untuk diganti dengan yang baru. Selanjutnya surat suara yang rusak tersebut akan dimusnahkan dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait.

“Kriteria surat suara dinyatakan rusak apabila gambar atau warnanya tidak sama dengan yang lain, sobek dan cacat. Untuk berat kertasnya sesuai dengan Perbup adalah 80 gram,” jelas Rachmad, Rabu (28/04).

Menurut Rachmad, setelah dilipat dan sudah dinyatakan baik, selanjutnya surat suara ini dimasukkan dalam kotak tertutup dan tersegel untuk disimpan di tempat yang disepakati oleh Forkopimka, bisa di Kantor Kecamatan atau Polsek.

“Sebelum disimpan dalam ruangan, kotak tersebut digembok yang diketahui oleh para saksi calon kepala desa. Kunci kotak tersebut hanya dipegang oleh Camat, Kapolsek dan Danramil,” terangnya.

Rachmad menambahkan surat suara Pilkades ini dicetak sesuai dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di masing-masing desa ditambah sebanyak 5 persen dari total jumlah DPT. Tambahan surat suara ini digunakan sebagai cadangan jika pada saat dilakukan penyortiran dan pelipatan ada surat suara yang rusak.

“Tambahan surat suara ini digunakan ketika pada saat pemungutan suara, ada surat suara yang rusak sementara masih ada pemilih yang masih mau menyalurkan hak suaranya. Harapannya tentu tidak ada surat suara yang rusak atau cacat saat dilakukan penyortiran dan pelipatan,” ungkap Kepala Bidang Penataan Desa (geo/ed2)

“Setelah penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) 21 september lalu, dengan berjalannya waktu ada 2 caleg yang meninggal dunia, yakni di Dapil 1 dari Demokrat dan di dapil 3 dari PAN,” kata Nur Salam, Komisioner KPU Lamongan Bidang Teknik, usai menggelar validasi surat suara di Kantor KPU Lamongan, Senin (10/12/2018).

Nur Salam mengatakan kedua nama tersebut, sudah tidak bisa digantikan oleh orang lain, karena sebelumnya sudah masuk ke dalam DCT. Sehingga dalam surat suara hanya tercantum nomor urut yang bersangkutan, sementara untuk nama Caleg harus dikosongkan.

“Dua nama yang berhalangan tetap terpaksa kami kosongkan karena sesuai aturan memang sudah tidak diperbolehkan untuk diganti,” terangnya.

Lebih lanjut Salam menjelaskan, validasi surat suara tersebut memang dilakukan untuk mencocokkan nama dan ejaan seluruh Caleg dengan data yang ada di KPU pusat.

“Sudah kami cek satu-persatu, nama sama gelarnya, dan saat ini sudah cocok dan sudah singkron,” tutur Salam.

Selain itu, validasi surat suara ini juga sekaligus untuk menastikan bahwa nama Caleg yang ada di Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sama dengan yang tercatat pada Sistem Informasi Penghitung Suara (Situng).

“Karena Silon ini nanti akan terintegrasi dengan Situng, sehingga nama Caleg di Silon harus sesuai, karena kalau tidak sesuai, nanti tidak sama dengan di Situng saat perhitungan suara,” pungkasnya. (ifa/zen/yan)

Pemusnahan di hadapan Forpimda Kabupaten Malang itu, dengan cara membakar 8.929 lembar surat suara rusak. Ketua KPUD Kabupaten Malang, Santoko mengatakan, 8.929 lembar surat suara yang dibakar kategori rusak berat seperti sobek dan gambar hasil cetak kurang sempurna.

Dari 2 juta lebih surat suara untuk Kabupaten Malang, ada 8.929 surat suara yang mengalami kerusakan.

“Ada beberapa jenis surat suara yang rusak. Kami musnahkan untuk menghindari kecurangan, sehingga pelaksanaan Pilgub bisa berjalan lancar,” kata Santoko, Selasa (26/6/2018)siang.

Menurutnya, surat suara yang dibakar untuk Pilgub Jatim 2018. Beberapa jenis surat suara yang masuk kategori rusak diantaranya, potongan yang tidak rata antara sisi kanan dan kiri. Surat suara yang kusut dan tinta meluber. Serta surat suara yang hanya sebagian.

“Sudah kita seleksi semua surat suara yang untuk didistribusikan. Semua logistik juga sudah aman,” terangnya.
Santoko memastikan pelaksanaan Pilgub di wilayah Kabupaten Malang berjalan dengan lancar. Pihaknya juga sudah menerjunkan tim untuk memantau pendirian TPS (tempat pemungutan suara). Salah satunya TPS harus ramah terhadap penyandang disabilitas.

“Kalau untuk TPS sudah kami pantau, lokasinya haru ramah untuk diasabilitas. Tidak boleh tempatnya terlalu tinggi selain itu harus mudah di akses,” jelasnya.

Timnya juga disiapkan untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar. Semua petugas di masing-masing TPS juga sudah siap. Apalagi ini merupakan gawe besar di Jawa Timur.

“Dari 4 ribu lebih TPS yang ada sudah dipastikan tidak ada kendala. Jadi pemungutan suara (hari ini) bisa berjalan dengan lancar,” Santoko mengakhiri (Sur)

“Hari ini pergeseran sampul dan SS ke kecamatan,” kata Komisioner KPU Kabupaten Lamongan, Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Dewi Maslahatul Ummah, Rabu (20/6/2018).

Selain itu, dikatakan Dewi, KPU Lamongan juga akan melakukan packing perlengkapan pemungutan suara di tingkat PPK yang akan dilaksanakan mulai Kamis (21/6/2018) sampai Senin (25/6/2018). “Untuk pendistribusian logistik dari ppk ke tps dilakukan pada h-1,” terangnya.

Tak hanya itu, Dewi menuturkan sebagai antisipasi gangguan keamanan dalam pengiriman logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut akan dikawal oleh aparat kepolisian. “Untuk pengamanan distribusi surat suara dan sampul ke ppk sudah pakai pengamanan polisi, setiap armada ada polisi. Kemudian di tingkat kecamatan kami sudah instruksikan ppk untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat, untuk pengamanan logistik di kecamatan sampai hari H. Dan selama logistik itu berada di kecamatan harus dijaga penuh,” tuturnya.

Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah mengatakan, berdasarkan dengan ketentuan jumlah surat suara yang akan diterima KPU Kabupaten Blitar ada 961.257 lembar. Namun, setelah dilakukan sortir dan pelipatan dinyatakan jumlah surat suara yang diterima ada 961.330 lembar.

“Jadi ada kelebihan sedikit. Setelah disortir itu ada 961.330, padahal kalau sesuai ketentuan itu ada 961.257,” katanya, Selasa (05/06/2018).

Menurut Imron, dari jumlah total tersebut ditemukan ada 11.718 lembar suara yang dinyatakan rusak. Artinya kondisinya robek, warna tinta yang tidak merata, warna tinta yang mengenai foto paslon dan lain-lain. Sehingga sisanya sekitar 949.612 lembar suara suara dinyatakan kondisinya baik dan siap untuk digunakan dalam pencoblosan nanti.

“Dari jumlah total surat suara yang kita terima itu, akhirnya ditemukan ada 11.718 surat suara yang dinyatakan rusak. Sedangkan yang sudah siap pakai itu ada 949.612,” ungkapnya.

Lebih Lanjut Imron mengaku, untuk kekurangan jumlah surat suara tersebut saat ini masih dalam tahap pengajuan kembali kepada KPU provinsi Jawa timur. “Kalau untuk kekurangan itu, kita mengajukan lagi ke KPU jatim agar segera didistribusikan lagi,” imbuhnya. (jar/yan)