Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren penerimaan pajak daerah yang cukup baik sejak awal tahun. “Pendapatan dari 11 jenis pajak per 31 Maret 2026 sebesar Rp 178,5 miliar. Dari jumlah itu, sembilan jenis pajak tercapai bahkan surplus sesuai target triwulan pertama,” ujar Handi, Jumat (10/04/2026) tadi.

Dari seluruh jenis pajak, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makan dan Minuman atau pajak restoran menjadi penyumbang surplus tertinggi. Dari target pajak restoran sebesar Rp 25,95 miliar, mampu terealisasi Rp 44,8 miliar atau 172 persen, sehingga surplus Rp 18,8 miliar.

“Tetapi capaian ini belum dipengaruhi momentum Ramadan secara penuh. Karena puasa itu bulan Maret, sehingga pelaporan pajaknya masuk April. Jadi, kemungkinan akan menambah surplus di triwulan kedua,” jelasnya.

Selain pajak restoran, sejumlah jenis pajak lain juga mencatat capaian tinggi. Diantaranya pajak reklame, dari target Rp 7,2 miliar, terealisasi Rp 12,9 miliar atau 179,4 persen. Sehingga, surplus Rp 5,7 miliar. Kemudian, pajak air tanah dengan target Rp 450 juta, terealisasi Rp 741 juta atau 164,8 persen surplus Rp 291 juta.

Lalu, pajak BPHTB target Rp 22,6 miliar, realisasi Rp 26,5 miliar atau 117,3 persen sehingga surplus Rp 3,9 miliar. PBJT tenaga listrik target Rp 22,2 miliar, realisasi Rp 30,1 miliar atau 135,6 persen, surplus Rp 7,9 miliar. Pajak hotel target Rp 8,4 miliar, realisasi Rp 13,1 miliar atau 156,7 persen, surplus Rp 4,7 miliar.

Baca juga :

Pajak parkir target Rp 600 juta, realisasi Rp 1,1 miliar atau 187,9 persen, surplus Rp 527 juta. Pajak hiburan target Rp 1,65 miliar, realisasi Rp 3,1 miliar atau 184,1 persen, surplus Rp 1,9 miliar dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) target Rp 26,4 miliar, realisasi Rp 29,8 miliar atau 112,7 persen, surplus Rp 3,4 miliar.

“Mayoritas memang melampaui target, hanya opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini yang belum mencapai target,” katanya.

Handi menjelaskan, rendahnya realisasi opsen BBNKB itu, disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan, khususnya kendaraan bekas. “Sering kali orang membeli kendaraan second tetapi tidak dibalik nama. Padahal opsen BBNKB baru masuk ketika terjadi proses balik nama kendaraan,” ucapnya.

Untuk pengelolaan pembayaran pajak kendaraan, menurutnya berada di bawah Samsat dan Bapenda Provinsi Jawa Timur. Sementara Bapenda Kota Malang, berperan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.

“Kami melakukan sosialisasi, imbauan dan berbagai upaya untuk masyarakat, agar bisa membayar pajak kendaraan sekaligus balik nama. Tentunya ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kami untuk terus memaksimalkan capaian BBNKB,” tuturnya.

Melihat tren surplus pada triwulan I, Bapenda membuka peluang penyesuaian target pendapatan pajak pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. “Kita lihat perkembangan di triwulan II. Kalau kondisinya surplus terus, tidak menutup kemungkinan target akan dinaikkan saat PAK,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daeraha (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa capaian realisasi opsen PKB hingga 30 Maret 2026 mencapai Rp 29,52 miliar atau 111,5 persen dari target triwulan pertama sebesar Rp 26,48 miliar. Dengan capaian tersebut, terdapat surplus penerimaan sebesar Rp 3,04 miliar.

“Tidak terlalu berpengaruh (kendaraan listrik, red). Sehingga, penerimaan PKB tetap stabil,” ujar Handi, Sabtu (04/04/2026) tadi.

Diketahui, kendaraan listrik memang dikenakan tarif PKB sebesar 0 persen sebagai bentuk insentif pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Namun, Kepala Bapenda Handi menegaskan bila kebijakan tersebut belum menggerus potensi pendapatan daerah di Kota Malang.

Baca juga :

Menurut Handi, kewenangan pemungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat. Sementara, pemerintah kabupaten atau kota menerima skema bagi hasil.

“Secara regulasi, Bapenda provinsi yang memungut pajak melalui Samsat. Kabupaten atau kota memperoleh bagi hasil sebesar 66 persen, sedangkan 34 persen untuk pemerintah provinsi,” jelasnya.

Di sisi lain, capaian opsen BBNKB masih berada di bawah target. Hingga akhir Maret 2026, realisasi opsen BBNKB tercatat Rp 10,97 miliar atau 90,6 persen dari target Rp 12,11 miliar, sehingga masih kurang Rp 1,14 miliar. Rendahnya capaian tersebut, menurutnya dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas namun tidak segera melakukan proses balik nama.

“Opsen BBNKB masuk ketika ada proses balik nama. Banyak masyarakat yang membeli kendaraan roda dua maupun roda empat bekas tetapi tidak langsung melakukan balik nama, sehingga berpengaruh pada capaian,” tuturnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan, Bapenda Kota Malang terus memperkuat sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur melalui sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Termasuk, turun langsung dengan bersentuhan ke masyarakat. (rsy/sit/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa penyampaian LKPJ tersebut merupakan kewajiban kepala daerah yang harus disampaikan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.

“Ini penyampaian LKPJ tahunan yang maksimal tiga bulan di awal tahun harus saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban saya melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam laporan tersebut, Pemkot Malang memaparkan sejumlah capaian kinerja sepanjang 2025, termasuk berbagai penghargaan yang diraih pemerintah kota. LKPJ juga memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kota Malang pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 2025.

Selain itu, Wali Kota Wahyu menyebut Pemkot Malang juga menyiapkan berbagai strategi dan skenario untuk melampaui target yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah. “Kita punya strategi untuk bisa melanjutkan target yang sudah ditetapkan. Dari perhitungan, analisis dan kajian itu juga perlu inovasi dan terobosan agar target bisa kita lampaui sehingga akhirnya bisa surplus,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa beberapa target kinerja pada 2025 berhasil melampaui capaian yang direncanakan. Sementara, terkait potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), pembahasannya akan dilakukan lebih lanjut pada saat pembahasan APBD Perubahan.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa pihaknya baru menerima dokumen LKPJ pada hari pelaksanaan rapat paripurna sehingga masih akan mempelajarinya secara mendalam. “Dokumen baru saya terima hari ini. Tadi sempat skimming sebentar, masih pendahuluan. Jadi nanti saya pelajari dulu,” ucap Mia-sapannya.

Menurutnya, DPRD Kota Malang akan menelusuri lebih lanjut sejumlah poin dalam laporan tersebut, termasuk sumber surplus anggaran yang disampaikan oleh Wali Kota Malang. “Kita cek dulu apakah itu dari pendapatan atau dari anggaran yang tidak terserap. Kalau memang ada anggaran yang tidak terserap, kenapa tidak terserap,” tuturnya.

Selain itu, DPRD juga akan mencocokkan capaian kinerja pemerintah kota dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan visi dan misi Wali Kota Malang. (rsy/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, mewakili Bupati Malang, menegaskan bahwa secara fundamental kondisi ketahanan pangan daerah berada pada level aman dan surplus. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, neraca pangan menunjukkan ketersediaan padi sebesar 118.085 ton dengan surplus 48.881 ton, bawang merah 12.274 ton dengan surplus 8.434 ton, cabai rawit 18.883 ton dengan surplus 16.394 ton, daging ayam 10.542 ton surplus 335 ton. Kemudian untuk telur ayam 12.184 ton surplus 3.467 ton, serta daging sapi 2.262 ton surplus 206 ton.

Secara kuantitatif, tambahnya, kapasitas pasokan cukup untuk menopang lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan pada komoditas hortikultura yang sensitif terhadap cuaca serta protein hewani dengan ketahanan stok relatif tipis.

Dari sisi dinamika harga, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang mengalami volatilitas signifikan. Sementara pada Januari 2026, IPH bergerak turun hingga -3,00 (M4), kemudian berbalik tajam menjadi 2,53 pada minggu pertama Februari dan berada di kisaran 1,39–2,32 hingga minggu ketiga.

Pergeseran sebesar 5,53 poin tersebut, mencerminkan tekanan musiman akibat peningkatan permintaan dan faktor curah hujan tinggi yang mengganggu produksi hortikultura. Cabai rawit menjadi kontributor dominan fluktuasi harga sepanjang 2025 hingga awal 2026, diikuti daging ayam ras dan bawang merah.

“Sektor pertanian Kabupaten Malang memiliki fondasi kuat dengan luas lahan padi sekitar 40 ribu hektare dan harga gabah kering panen Rp 6.500 – Rp 7.000 perkg, ini termasuk tertinggi di Jawa Timur. Begitupun produktivitas panen perdana varietas Sukma yang mencapai 12 ton per hektare. Di sektor hortikultura, luas tanam mencapai 40 ribu hektare dengan komoditas unggulan bawang merah varietas Batu Ijo, jeruk dan melon,” ujar Sekda Budiar.

Pola intervensi juga terus dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Lebaran Maret 2026. Ke depan langkah tersebut juga akan didukung dengan pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi bersama ID Food, serta optimalisasi sistem pemantauan harga Siharkepo di 21 pasar.

Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Dedy Prasetyo, melaporkan inflasi Februari 2026 sebesar 0,75 persen (month-to-month) atau 4,81 persen (year on year), didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau serta perawatan pribadi. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai rawit, emas perhiasan dan daging ayam ras. Sementara bensin dan beberapa sayuran mengalami deflasi.

“Curah hujan menengah hingga tinggi pada Maret 2026 berpotensi menekan produksi hortikultura dan meningkatkan risiko inflasi pangan menjelang Idul Fitri. Dalam analisis historis HBKN 2022–2025, cabai rawit konsisten menjadi penyumbang inflasi tertinggi,” paparnya.

Baca juga :

Selanjutnya, Bank Indonesia merekomendasikan penguatan ketahanan pasokan melalui perluasan kerja sama antar daerah (KAD), operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga, serta peningkatan kualitas neraca pangan daerah guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau. “Dari sisi digitalisasi, indeks TP2DD Kabupaten Malang semester II tercatat 96 persen, masih perlu ditingkatkan dibanding daerah lain,” ujar Dedy.

Sebaliknya, Pertumbuhan QRIS menunjukkan tren positif sebagai akselerator transaksi ekonomi. Pada 2025, Kabupaten Malang mencatat pertumbuhan ekonomi 5,9 persen, peringkat ketiga se-Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Malang, Erny Fatma Setyoharini, menyampaikan bahwa pola musiman Ramadan selalu mendorong kenaikan harga pangan strategis, terutama kelompok cabai yang paling volatil. “Optimalisasi intervensi pasar dan pemantauan harian komoditas volatile food menjadi krusial untuk mempercepat respons stabilisasi,” jelasnya.

Selanjutnya, BPS juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas IPH sebagai instrumen early warning system serta penguatan literasi belanja bijak guna meredam pembelian berlebihan. Di sisi lain, data Dinas Ketahanan Pangan menunjukkan proyeksi kebutuhan meningkat 8–10 persen pada puncak Lebaran, dengan jumlah penduduk 2,77 juta jiwa.

Konsumsi beras tercatat 67,41 kg perkapita pertahun atau sekitar 187 ribu ton per tahun. Meski surplus pada padi, jagung, cabai, bawang merah dan gula relatif besar (ketahanan stok 2,5–19 bulan), komoditas daging ayam (0,08 bulan), daging sapi (0,27 bulan) dan minyak goreng (0,15 bulan) memerlukan pengawasan ketat dari sisi distribusi.

Dari aspek distribusi dan stabilisasi, Perum Bulog Sub Divre Malang mengelola 31 gudang berkapasitas total 93.980 ton. Stok beras di Gudang Kebonagung tercatat sekitar 18 ribu ton. Realisasi pengadaan beras setara beras hingga awal Maret mencapai 23.883 ton atau 31 persen target tahunan.

Program SPHP terealisasi 15.983 ton (64 persen target), sementara distribusi Minyakita mencapai 120.451 liter. Harga eceran tertinggi (HET) beras di tingkat grosir dijaga pada kisaran Rp 11 ribu – Rp 11.600 perkg untuk menjaga keseimbangan produsen dan konsumen.

Satgas Pangan Polres Malang memastikan tidak terdapat temuan penimbunan (0 kasus) hingga awal Maret, dengan respons pengaduan kurang dari 24 jam. Harga beras medium Rp 13.000/kg, premium Rp 14.500 perkg, Minyakita Rp 15.700 perliter, daging ayam ras Rp 35 ribu perkg, telur Rp 29 ribu perkg, dan cabai rawit merah Rp 80 ribu perkg. Cabai rawit menjadi komoditas paling rentan akibat supply shock cuaca.

Secara keseluruhan, TPID Kabupaten Malang menyimpulkan bahwa kondisi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 H berada dalam situasi relatif terkendali dengan pasokan aman dan instrumen stabilisasi aktif. Namun demikian, kewaspadaan terhadap volatilitas hortikultura, kelancaran distribusi, serta pengendalian ekspektasi inflasi tetap menjadi prioritas. Sinergi TPID dan TP2DD, penguatan produksi lokal, serta koordinasi lintas sektor menjadi fondasi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kabupaten Malang secara berkelanjutan. (pro/gie)

Kolaborasi antara Pemkab Banyuwangi, petani, TNI-Polri dan mitra kerja, telah berjalan baik di Banyuwangi. “Ini bukti sinergi semua pihak. Semua bahu-membahu dan bergotong-royong untuk mendukung serta menyukseskan swasembada pangan Bapak Presiden,” kata Bupati Ipuk, Selasa (11/10/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, ketersediaan beras pada Januari hingga Oktober 2025, mencapai 464.844,63 ton. Jumlah itu, naik dari stok beras periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 432.016,98 ton. Stok yang meningkat ini, membuat Banyuwangi surplus beras hingga 328.302 ton. Sebab, kebutuhan beras di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini hanya 136.542,26 ton.

Sementara stok jagung, juga naik dari 181.332,54 ton pada Januari-Oktober 2024 menjadi 208.673,70 ton pada periode yang sama 2025. Dengan kebutuhan jagung yang hanya 58.206,07 ton, Banyuwangi mencatatkan surplus 150.467 ton. Jumlah itu, meningkat hampir 27 ribu ton dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, produksi padi dan jagung Banyuwangi selalu surplus dan bahkan meningkat tiap tahunnya. Terimakasih TNI, Polri, HKTI, seluruh mitra dan petani. Semua ini tercapai berkat kerja keras semua,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sementara itu, Dewan Pembina HKTI Jawa Timur, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, saat menghadiri acara panen padi di Banyuwangi beberapa waktu lalu, menyampaikan bahwa gerakan pertanian Banyuwangi sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri dan berkeadilan. Dirinya menyatakan, pemerintah pusat tengah memperkuat program strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup. Hal itu dianggap penting, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada impor.

“Ini merupakan satu program yang memang pro-kerakyatan dan patut kita dukung bersama. HKTI juga hadir untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani,” kata Kapolri periode 2015-2016 ini.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, menambahkan bahwa Polresta turut berperan aktif mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya pada komuditas jagung. “Salah satu program kepolisian adalah pembukaan dan pengelolaan lahan tanam baru. Kami di jajaran Polresta Banyuwangi berkomitmen mensukseskan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo terkait dengan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Di Banyuwangi, lahan pertanian padi telah tertanam dengan luasan total 6.339 hektar. Jumlah itu melebihi target awal yang ditetapkan, yakni 6.294 hektar. Sementara komuditas jagung telah tertaham di lahan seluas 300 hektar, dari target 697 hektar.

Adapun lahan pesantren dari target 25 hektar telah tertanam 20 hektar, sedangkan lahan kehutanan sosial mencapai 82 hektar dari target 495 hektar. Ke depan, akan ada tambahan 50 hektar lahan jagung baru di kawasan Green Farm yang akan semakin memperkuat produktivitas pangan Banyuwangi.

Sementara itu, pemilik Green Farm, Arum Sabil, yang juga Ketua Kwarda Pramuka Jatim menyebut kawasan ini sebagai pusat pelatihan pertanian terpadu. Saat ini, di area tersebut telah dipasang sistem pompa air tenaga surya yang mendukung efisiensi irigasi dan keberlanjutan produksi pertanian. “Program ini diharapkan memperkuat swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya. (kom/bwi/gie)

Data Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi, bahwa hingga Mei 2025, produksi beras mencapai 228.309,72 ton. Produksi tersebut, diperoleh dari total panen padi seluas 47.568 hektare. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Banyuwangi perbulan sekitar 12.500 hingga 14.400 ton. Dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa, total kebutuhan beras hingga Mei mencapai 68.989 ton.

“Artinya, Banyuwangi masih surplus 159.320 ton beras,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (12/06/2025) tadi.

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa surplus beras ini menjadi indikator positif dalam mendukung Program Swasembada Pangan, yang tengah digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Program ini dilaksanakan dengan dua indikator. Yakni LTT atau luas tanam padi dan jumlah gabah yang diserap oleh Bulog,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda, menambahkan bahwa capaian luas tanam padi di Banyuwangi telah mencapai 63.457 hektare. Angka ini, setara dengan 50,6 persen dari target 125.000 hektare tanam padi tahun 2025. Sementara, serapan gabah oleh Bulog telah mencapai 94,11 persen, dari target 49.100 ton setara beras. Jumlah itu, dinilai cukup untuk memenuhi cadangan beras pemerintah.

“Beras cadangan pemerintah yang ada di gudang Bulog sudah cukup bahkan lebih,” kata Ilham.

Selama proses tanam hingga panen, tentunya tidaklah mudah. Bahkan, Ilham mengakui ada beberapa kendala seperti serangan hama pada tanaman padi. Meski demikian, pihaknya optimis target swasembada tercapai di akhir tahun.

“Masih ada sisa waktu enam bulan lagi untuk mencapai target tersebut. Kita optimis, target swasembada pangan akan tercapai. Karena capaian tersebut di atas terealisasi dalam semester pertama tahun ini,” jelasnya. (kom/bwi/gie)

Hal tersebut, dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya, saat berkunjung ke Pasar Dinoyo, Kota Malang, Sabtu (08/06/2024) tadi. “Beras tidak ada masalah. Meskipun ada kenaikan struktur biaya yang berdampak pada harga, tetapi Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah membuat relaksasi harga, baik terhadap harga pembelian di petani maupun harga penjualan beras tertinggi,” kata Rudy-sapaannya.

Hal itu dilakukan, ujarnya, agar keseimbangan tetap terjaga. Yakni, petani merasa cukup dan masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau. Untuk mengantisipasi padi di musim kemarau ini, pemerintah juga memiliki program untuk meningkatkan produksi sampai dengan 1 juta ton di Jawa Timur.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan bantuan pompa air. Hingga April dan Mei kemarin, kita telah menerima bantuan 3.700 unit pompa air dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai sekitar 10 ribu unit. Ini adalah komitmen dari Kementerian Pertanian yang sangat membantu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rudy juga menuturkan bahwa Jawa Timur berhasil meningkatkan produksi padi sekitar 500 ribu ton dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Di tahun 2023 lalu, Jawa Timur dan Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil meningkatkan produksi padi meskipun dihadapkan dengan kondisi El Nino.

Baca juga :

“Pada 2023, produksi padi Jawa Timur mencapai 9,51 juta ton dan berhasil meningkat menjadi 9,71 juta ton di 2024. Artinya, meskipun dalam kondisi El Nino, Jawa Timur masih mampu bertahan,” ungkapnya.

Selain itu, untuk tanaman hortikultura seperti cabai, bawang putih dan bawang merah, kondisi inflasi masih relatif terkendali. Hanya saja, menurutnya untuk bawang putih sedikit agak tinggi.

“Karena bawang putih memang bukan produk kita dan ini mendekati masa idul adha harga memang ada kenaikan sedikit. Tapi kita pantau tadi masih di bawah Harga Eceran Tinggi (HET),” katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan. Menurutnya beras di Kota Malang relatif aman. Termasuk juga untuk stok ketersediaan beras dari Bulog.

“Untuk Kota Malang relatif aman, kami selalu berkoordinasi dengan bulog untuk ketersediaan, termasuk stok. Di Kota Malang juga menyalurkan bantuan pangan beras selama 6 bulan, yang artinya kita berikan 6 kali. Hari ini tadi kami juga menyalurkan bantuan pangan di Kelurahan Tlogomas,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

“Berdasarkan kerja sama yang akan kita lakukan dengan beberapa daerah, kita berharap dapat menyerap produksi surplus Lumajang untuk didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekurangan produksi komoditas pangan,” kata Pj Bupati Yuyun, Selasa (23/01/2024) tadi.

Menurut Pj Bupati, bahwa pengiriman produk pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi strategi yang dilakukan oleh Pemkab Lumajang, untuk menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan pangan di pasaran. Mengingat, Lumajang memiliki surplus pada beberapa komoditas pangan.

Baca juga:

Dirinya juga menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pertanian terkait Early Warning System (EWS) Produksi dan Neraca Cabai Rawit, Lumajang tercatat sebagai salah satu Kabupaten Sentra produksi cabai rawit. Pada Januari, produksi cabai rawit mencapai 628 ton dengan kebutuhan sebesar 411 ton, meninggalkan neraca bulanan sebanyak 217 ton.

“Di Lumajang, saat ini sedang panen cabai dan produksinya melimpah. Dengan produksi mencapai 628 ton dan kebutuhan hanya 411 ton, kita memiliki surplus sebanyak 217 ton. Untuk menjaga stabilitas harga, kita perlu menyusun strategi agar surplus ini dapat terserap dengan baik. Sehingga, dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya

Melalui langkah tersebut, Pj Bupati Lumajang berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi daerah. Sekaligus, menjaga kestabilan harga di tingkat nasional.

“Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah,” paparnya. (kom/adi/sit)