Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa survei tersebut merupakan bagian dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang tengah disiapkan sebagai solusi percepatan penataan Pasar Besar.

Menurutnya, Pemkot Malang bersama tim KPBU bahkan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna menyusun skenario penyelesaian Pasar Besar secara komprehensif.

“Kami menyiapkan skenario melalui KPBU. Nantinya pihak profesional yang menangani, termasuk melakukan pendekatan langsung kepada para pedagang untuk mengetahui harapan mereka,” ujar Wali Kota Wahyu, Sabtu (04/04/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak sekadar melalui paguyuban pedagang. Namun, melalui komunikasi langsung dari hati ke hati agar aspirasi yang muncul benar-benar mewakili kondisi di lapangan. Hal itu dilakukan agar para pedagang tidak merasa tertekan dalam menentukan sikap, baik terkait opsi rehabilitasi maupun pembongkaran total pasar.

“Kita akui ada dualisme pendapat, ada yang ingin direhab saja, ada juga yang menghendaki bongkar total. Karena itu perlu jajak pendapat langsung agar keputusan nanti benar-benar untuk kepentingan pedagang,” jelasnya.

Hasil survei tersebut nantinya tidak langsung dijadikan keputusan final. Tim profesional bersama perguruan tinggi akan melakukan verifikasi lapangan dan analisis lanjutan untuk memastikan validitas aspirasi pedagang.

“Jajak pendapat itu menjadi bahan awal. Setelah itu akan ada cross-check langsung ke lapangan untuk memastikan apakah benar itu keinginan mayoritas pedagang,” tegas Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pemerintah hadir bukan membawa kepentingan tertentu, melainkan mencari solusi atas kondisi Pasar Besar yang dinilai sudah terlalu lama tidak terselesaikan. “Kalau tidak segera dilakukan, kita kasihan dengan kondisi pasar seperti sekarang. Kepentingannya hanya satu, yaitu kepentingan pedagang agar ada solusi yang jelas,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Calon Wakil Wali Kota Malang, Dimyati Ayatullah, menegaskan bahwa hasil survei yang beredar dianggapnya kurang stabil. Karena dalam dua hari, data tersebut sudah berubah-ubah.

“Survei itu dilakukan dalam rentang waktu tertentu, tapi kemarin muncul angka sekian dan hari ini berubah lagi. Bagaimana sebuah survei dengan branding luar biasa, bisa menampilkan data yang berubah-ubah dalam waktu dua hari saja,” kata Dimyati, seusai Debat Pilkada, Rabu (20/11/2024) malam.

Baca juga :

Dimyati menilai, perubahan angka yang cepat dalam survei tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait metodologi dan proses pengambilan data. Itu menurutnya harus dijelaskan lebih detail oleh pihak yang melakukan survei.

“Apakah mereka mengulang lagi survei dengan 800 responden, atau hanya mengubah data sebelumnya? Ini yang harus ditanyakan pada surveyer itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dimyati juga menegaskan bahwa pihaknya hanya sebagai penikmat data survei, namun menilai perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil survei tersebut. “Kita tidak berprasangka buruk, tetapi pertanyaan seperti ini penting untuk menjaga kredibilitas data yang disajikan kepada publik,” ungkapnya. 

Paslon Abadi ini pun juga mengingatkan, bahwa survei hanyalah gambaran sementara dan suara rakyat pada hari pemilihan 27 November 2024 mendatang yang akan menjadi penentu. “Kami menghormati semua survei, tetapi yang terpenting adalah kerja nyata dan kepercayaan masyarakat. Angka survei bisa berubah, tetapi kami akan terus fokus pada visi dan program kerja kami untuk Kota Malang,” imbuh Dimyati. (rsy/sit)

Peneliti LSI Denny JA, Fadhli Fakhri Fauzan, menyampaikan jika berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 11 hingga 17 November 2024, pasangan calon (Paslon) Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin, meraih elektabilitas tertinggi. Survei tersebut, melibatkan 880 responden berusia 17 tahun ke atas dengan hak pilih.

“Dalam metode pengambilan sampelnya ini dilakukan dengan multistage random sampling, melibatkan tahapan dari pengacakan wilayah hingga tingkat individu responden. Survei ini memiliki margin of error sebesar 3,4 persen, dengan metode wawancara tatap muka,” ujar Fadhli, dalam konferensi pers.

Hasil elektabilitas dari ketiga Paslon Pilkada Serentak 2024 di Kota Malang, yakni Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin 41,3 persen, Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah 34,5 persen dan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko 14,3 persen. Dari total 880 responden, 578 orang mengaku mengenal ketiga pasangan calon.

“Di antara ketiga Paslon, mereka mengenal ketiganya tetapi pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin tetap mendominasi dengan tingkat pengenalan 48,4 persen, disusul pasangan Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah dengan 30,1 persen dan pasangan Heri Cahyono-Ganis Rumpoko 15,6 persen,” tambahnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Paslon Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin menurutnya unggul di semua tingkat pendidikan, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian pada tingkat pendapatan juga unggul di kategori pendapatan menengah hingga tinggi, sementara pasangan Abadi unggul tipis di kelompok dengan pendapatan di bawah Rp 2 juta perbulan. 

“Secara geografis, pasangan Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin unggul di empat kecamatan, yakni Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun. Sementara, untuk pasangan Mochamad Anton-Dimyati Ayatullah unggul di Kecamatan Lowokwaru dengan perolehan 43,3 persen,” tambahnya.

Di akhir, ditambahkannya bahwa dinamika politik yang terjadi selama menjelang Pilkada Kota Malang, menurutnya telah banyak beredar update survei dari sejumlah lembaga survei. Hasilnya, tentu ada yang berbeda atau memiliki hasil yang sama.

“Dalam konteks riset, sah-sah saja, tinggal nanti melihat kapan waktu riset diambil, berapa jumlah responden dan bagaimana metodologinya serta track record lembaga surveinya sendiri,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sri Lestari Kelurahan Tasikmadu, Sutarji, mengatakan bahwa dampak dari penyempitan saluran irigasi tersebut, pada saat musim hujan air dapat meluber hingga membanjiri lahan. Sedangkan, ketika musim kemarau air itu sangat dibutuhkan.

“Kami sangat dirugikan, sudah kami laporkan ke kelurahan dan masuk dalam Musrenbang. Itu sudah diperbaiki tapi yang dekat dengan jalan, sedangkan yang di dalam masih belum,” kata Sutarji, Kamis (27/06/2024) tadi.

Selain berdampak pada tanaman, menurut Sutarji, saluran tersebut juga dapat berpengaruh pada generasi penerus petani. Karena sampai dengan saat ini masih belum banyak petani-petani muda yang ingin menjadi penerusnya.

“Seperti anak saya itu sudah saya ajari tapi dia mengeluhkan salurannya ini, kemudian dia sudah tidak mau. Padahal jadi petani ini juga dapat mencukupi kebutuhan hidup,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa dalam pembenahan saluran tersebut Dispangtan Kota Malang telah melakukan rehabilitasi di 11 lokasi jaringan irigasi tersier. “11 itu tersebar di tiga kecamatan, di Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Itu kita lakukan dalam rangka untuk memperlancar air irigasi sampai ke sawah. Keluhan dari Poktan tersebut akan kita coba survei itu kategori irigasi primer, tersier atau sekunder,” ujar Slamet.

Menurut Slamet, apabila saluran irigasi tersier maka itu kewenangan dari Dispangtan Kota Malang. Namun, apabila saluran tersebut primer dan sekunder maka kewenangan dari DPUPRPKP Kota Malang.

“Saluran itu kita rehabilitasi karena mungkin sudah lama kemudian roboh, sehingga menutup aliran. Termasuk sedimentasinya mungkin ada rumput atau tanaman liar,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk total sawah aset milik Pemkot Malang ada sekitar 925 hektar, itu tersebar di Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dari total tersebut, 788 hektar diantaranya ditanami tanaman padi. (rsy/sit)

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Malang, Rimzah, menyampaikan bahwa nama-nama tersebut sudah ada yang di survei melalui pribadi maupun melalui Partai Gerindra Kota Malang. Bahkan, nama Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, disebut ada diantara ke 28 nama itu.

“Di survei itu juga ada nama Pak Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Nama Wali Kota lama periode 2018-2023, Pak Sutiaji dan bahkan nama Wali Kota sebelumnya pun juga ada. Karena kami dalam Pilkada 2024 ini tidak mau kalau pemilihannya itu tidak obyektif,” kata Rimzah, saat dikonfirmasi, Kamis (06/06/2024) tadi.

Dikatakannya, bahwa tidak ada kriteria khusus untuk mendaftar di Partai Gerindra Kota Malang. Namun, yang paling utama adalah mempunyai visi dan misi sama dari pemerintah pusat. Terutama program makanan bergizi bagi anak-anak.

Baca juga :

“Pilkada ini serius di mata kami. Supaya pada saat koalisi ini terbentuk dan insyaallah terpilih, kami akan memfokuskan program-program yang ada di pusat salah satunya makanan bergizi. Nanti akan kami gencarkan khususnya di Kota Malang ini sendiri,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Partai Gerindra Kota Malang sampai dengan saat ini masih belum membuka pendaftaran Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota. Sebab, masih menunggu arahan-arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait dengan koalisi Indonesia Maju.

“Kami sudah komunikasi dengan partai-partai dari koalisi Indonesia Maju. Salah satunya ada Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat. Yang belum di Kota Malang tinggal Partai Amanat Nasional (PAN) saja dan yang lain kami sudah komunikasi,” ujarnya.

Diakhir, Rimzah menuturkan bahwa dalam Pilkada tahun 2024 ini Partai Gerindra Kota Malang tidak ingin hanya main-main saja. Tentu ingin serius menata kebijakan-kebijakan yang ada di daerah, sampai dengan tingkat pusat. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kota Kediri, Apip Permana, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Smart City yang digelar Maret lalu. Adapun tujuan terselenggaranya kegiatan, yakni untuk memberikan pemahaman dan pencerahan terkait Smart City. Sekaligus, membahas review masterplan Smart City Kota Kediri.

“Untuk masterplan Smart City tahun 2020 sampai sekarang, belum pernah direview. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri menggandeng Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang melakukan review masterplan tersebut, sehingga bisa dilakukan evaluasi jika ada kekurangan dan kelemahan. Selain itu, agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan Kota Kediri saat ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, Smart City merupakan suatu keharusan yang harus diterapkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di Kota Kediri, konsep Smart City telah diadopsi dalam konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya berbasis TIK dan non TIK. Konsep tersebut, telah dituangkan dalam masterplan Smart City Kota Kediri tahun 2020 sampai dengan 2029.

“Diharapkan, nantinya pemerintah daerah bisa cerdas melayani masyarakat. Cerdas di sini berarti lebih efisien, efektif dan bisa dipertanggungjawabkan bukan semata-mata karena IT. Jadi, smart itu kemanfaatannya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Baca juga :

Disampaikan, bahwa dari Rakor tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan survei yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Brawijaya ke beberapa OPD, untuk menggali informasi tentang rencana kerja OPD terkait Smart City. “Minggu depan akan dilakukan survei dengan mengunjungi OPD-OPD di Pemkot Kediri. Untuk itu, saya harap semua bisa menerima dengan baik dan dicukupi apa yang dibutuhkan. Sehingga, proses menuju smart city bisa lebih maksimal dan optimal,” ujarnya.

Untuk mengoptimalkan hasil review, Apip menjelaskan, diperlukan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antar OPD di Pemerintah Kota Kediri. Dirinya berharap, seluruh tim pelaksana Smart City Kota Kediri di masing-masing OPD memiliki satu kesepahaman terkait review masterplan Smart City, agar menghasilkan masterplan Smart City Kota Kediri yang berkualitas dan dapat diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan di Kota Kediri.

Sementara itu, saat memimpin diskusi dan menyampaikan materi terkait evaluasi masterplan Smart City, Ir Widhy Hayuhardhika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang, mengatakan bahwa membangun Smart City bukan hanya dilakukan pemerintah daerah. Namun, semua pihak harus terlibat dan berkolaborasi.

“Kota bukan hanya milik pemerintah daerah saja, namun juga masyarakatnya dan seluruh stakeholder. Membangun kesiapan Smart City tidak hanya dari sisi teknologi, namun ada struktur, infrastruktur dan superstruktur mulai kebijakan dan SDM,” terangnya.

Diharapkan, enam pilar Smart City yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environment yang tertuang dalam masterplan Smart City Kota Kediri, bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. (kom/pan/gie)

Dimana survei tersebut, telah dilakukan pada kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Hasilnya, menunjukkan bahwa elektabilitas partai politik di Jawa Timur pada posisi tiga tertinggi, masih diduduki oleh PDI-Perjuangan, PKB dan Gerindra, dengan memiliki nilai diatas 15 persen dan jauh berada di atas dari partai-partai lainnya yang hanya memiliki elektabilitas di bawah 5 persen.

“Catatan yang menarik pada bagian ini adalah peningkatan suara yang cukup signifikan dari PDI-Perjuangan yang meningkat hampir 5 persen dari survei edisi sebelumnya. Jadi kami melakukan survei di Juli dan September, di mana pada Juli survei menunjukkan di angka 29,4 persen dan di September di angka 34,5 persen,” jelas Ketua Tim Survei, Rully Inayah Ramadhoan.

Ditambahkannya, jika alasan yang paling dominan dari pemilihan tiga partai tersebut, yakni islami atau dekat dengan ulama. Kemudian dekat dengan rakyat dan aspiratif, serta telah menjadi pilihan dari dulu.

“Dari hasil survei, publik Jawa Timur menegaskan bahwa akan tetap memilih calon presiden pilihan mereka walaupun partai yang mereka pilih tidak mendukung calon presiden tersebut. Hal ini, menegaskan bahwa tidak ada hubungan diantara elektabilitas calon presiden pilihan masyarakat dengan pilihan partai politik,” imbuhnya.

Tentu dari ke tiga partai tersebut, juga mencuat tiga nama Calon Presiden di publik Jawa Timur. Di mana posisi tertinggi masih diduduki oleh Ganjar Pranowo, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Anies Rasyid Baswedan. Dalam hasil survei yang telah dilakukan pada dua bulan, urutan tersebut tidak berubah.

Baca juga :

“Urutan ini tidak berubah jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada Juli 2023. Namun, yang menjadi catatan penting adanya peningkatan yang cukup signifikan pada suara Anies Rasyid Baswedan yang meningkat 9 persen dibanding survei sebelumnya. Hal ini, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pengumuman Wakil Presiden pendamping yang telah diumumkan lebih awal oleh kubu Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin,” ujarnya.

Selain itu, dalam data perbandingan dari dua edisi survei ini juga menunjukan adanya stabilitas dukungan atau suara kepada Ganjar Pranowo, dan tergerusnya suara Prabowo Subianto. Terlebih, pada konteks Wakil Presiden, publik Jawa Timur memiliki preferensi tinggi pada Mohammad Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa.

“Pada simulasi tiga pasangan capres dan cawapres, Ganjar Pranowo dipasangkan oleh Mohammad Mahfud MD pada simulasi ini menghasilkan angka 42,7 persen. Sedangkan Prabowo Subianto dengan Khofifah Indar Parawasan 36,3 persen. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 19,7 persen,” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk hasil survei pada pemilih Pemilu 2024 mendatang, menurutnya juga akan lebih besar pada pemilih non-rasional dari pada pemilih rasional. Hal tersebut ditunjukan dari dominannya responden dalam kategori wilayah pedesaan, tingkat Pendidikan SLTA ke atas, profesi, dan tingkat pendapatan dan santri non santri.

“Hal ini selain mengukuhkan posisi strategis Jawa Timur dalam langskap politik nasional sekaligus menjadi bahan pertimbangan politis dan strategi pemenangan daripada masing-masing calon untuk menyasar wilayah-wilayah potensial seperti wilayah Jawa Timur,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UMM, Prof Dr Fauzan, menyampaikan jika dinamika Pemilu saat ini sangat menarik. Melalui hasil survei tersebut, menurutnya dapat menjadi landasan strategis bagi calon peserta Pemilu, termasuk calon legislatif dan Capres-Cawapres, sesuai dengan isu-isu yang berkembang di politik saat ini.

“Tentu ada dinamika yang bisa mengarah ke hal positif ataupun negatif, tentu semuanya sangat tergantung kepada isu yang berkembang sebagai ciri khas dari dinamika politik itu sendiri,” tutur Fauzan. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan jika sesuai dengan regulasi Undang-Undang (UU) dan Perda, dalam penyerahan PSU tersebut tidak harus diserahkan secara keseluruhan. Namun, bisa diserahkan secara bertahap.

“Jadi artinya, dalam penyerahan itu tidak harus menunggu selesai semuanya. Namun, bisa diserahkan secara bertahap atau sebagian. Jadi, seperti fasilitas umum yang sudah siap, bisa diserahkan. Utamanya, terkait dengan jalan,” kata Dandung, Rabu (07/06/2023) tadi.

Untuk tenggat waktu atau deadline kepada pengembangan, dirinya menjelaskan, akan disepakati bersama dengan Komisi C DPRD Kota Malang. Yakni, ketika nantinya sudah melakukan survei lapangan. Rencananya, survei baru akan dilakukan Selasa (13/06/2023) mendatang.

“Nanti akan kita sepakati lagi, ketika kita sudah melakukan survei lapangan. Rencananya, nanti akan ditetapkan oleh Pak Fathol, selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Dandung, salah satu alasan pengembang perumahan tersebut tidak segera menyerahkan PSU, karena khawatir dan takut jika jalan yang ada, akan menjadi jalan umum. Di sisi lain, perumahan tersebut juga masih dilakukan pengembangan.

“Mereka khawatir, kalau pas ada pengembangan, truk-truk tidak bisa lewat karena di portal oleh warga. Itu salah satu kekhawatiran mereka. Karena itu, kami sepakati dari DPUPRPKP menyarankan untuk jalan yang dipakai akses kendaraan material, sementara tidak diserahkan. Tetapi, jalan yang lain diserahkan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, ketika PSU tersebut diserahkan kepada Pemkot Malang, maka akan dicatat dalam neraca aset Pemkot Malang. Sehingga, nantinya bisa dianggarkan untuk perbaikan dan pemeliharaan.

“Semua nanti yang sudah diserahkan ke Pemkot, nantinya akan dicatat dalam neraca aset Pemkot. Seperti untuk perbaikan jalan, perbaikan gorong-gorong, jembatan dan Penerang Jalan Umum (PJU),” imbuh Dandung.

Sebagaimana diberitakan, akibat tidak kunjung diserahkannya PSU, membuat warga di perumahan tersebut meradang dan mengadukan ke dewan. Itu karena, setiap kali ada kerusakan terkait PSU, harus iuran secara mandiri. Belum lagi, ketika penghuni perumahan mengalami musibah meninggal dunia. (rsy/sit)

Opersi Ketupat Semeru sendiri, merupakan operasi pengamanan rutin setiap tahun yang digelar kepolisian dalam hal mengamankan perjalanan mudik dan balik selama momentum Lebaran berjalan aman dan lancar.

Bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, kegiatan ini juga bertujuan untuk memetakan ruas jalan dan sejumlah infrastruktur (jembatan) yang ada.

“Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi jalan dan jembatan benar-benar layak untuk dilintasi pengendara,” ungkap Kasatlantas Polres Trenggalek, AKP Yudhiono saat dikonfirmasi Selasa (21/03/2023) sore.

Pihaknya menyebut, saat Bulan Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri arus lalu lintas dapat dipastikan meningkat. “Saat Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran Kupatan nanti bisa dipastikan arus lalu lintas akan meningkat signifikan. Oleh sebab itu, sejak dini sudah kita persiapkan agar para pengguna jalan lebih aman dan nyaman,” imbuhnya.

Baca juga :

• Optimalkan Program Berantas Plus, Pemkab Situbondo Bakal Tambah Anggaran
• Hadapi Musim Kemarau, Pemkot Malang Antisipasi Longsor dan Perkuat Mitigasi Bencana
• DPRD Kota Malang Dorong Relokasi Pedagang Pasar Gadang Dipercepat
• Songsong Keberangkatan CJH Pasuruan, Pemkab Fasilitasi Armada hingga Busana
• Dishub Kota Malang Tegaskan Parkir Kendaraan Bukan Penitipan Barang, Keamanan Akan Dievaluasi

Pemetaan itu sendiri, sambungnya, dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada jalan nasional lintas kabupaten mulai dari perbatasan Trenggalek-Tulungagung hingga Ponorogo. Di samping itu, pihaknya juga mengecek kondisi jalan raya menuju destinasi wisata seperti Watulimo dan Panggul serta titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas.

“Hari ini kami melakukan survey disejumlah lokasi di antaranya Simpang Tiga Ponpes Hidayatut Thullab Pondok Tengah Desa Kamulan, Simpang Tiga Desa Malasan, Simpang Tiga Jembatan Merah, Simpang tMTiga Bu Sur dan Simpang Yiga SMPN 1 Durenan,” terang Yudhiono.

Selain itu, terdapat perbaikan Jembatan Bendorejo yang berada di lintasan jalan nasional yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dimana sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Pihaknya meminta agar para pengguna jalan mengurangi kecepatan dan lebih berhati-hati.

Guna mendukung Kamseltibcarlantas selama Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri, Polres Trenggalek akan mendirikan sejumlah pos pengamanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya tentu saja untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama para pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Trenggalek. “Tadi sudah kita cek juga lokasi mana yang paling tepat untuk didirikan Pos Pengamanan diantaranya Durenan dan Kota Trenggalek yang ditempatkan di Pos Agropark,” urainya. (mil/gie)