Kepala DPUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman), Hadi Santoso, mengatakan bahkan sampai 2019 hanya 17 pengembang yang menyerahkan PSU. “Total yang sudah menyerahkan PSU ada 88 sampai saat ini. Rinciannya, sampai tahun 2019 ada 17, di tahun 2020 sebanyak 70. Dan tahun 2021 sampai akhir Januari baru 1 pengembang serahkan PSU,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Soni ini menambahkan bahwa sesuai petunjuk Wali Kota Malang, Sutiaji, tahun 2021 ditargetkan 269 pengembang tuntas. “Target pak Wali di tahun ini ya tuntas, 269 pengembang perumahan nyerahkan PSU. Tapi sampai akhir bulan Januari saja ini baru 1,” imbuhnya.

Baca Juga : Ini Akibatnya Jika Salah Kirim Jenazah, Tim PSC Mengaku Kena Pukul

Berdasarkan keterangan Soni, sesuai dengan persyaratan, penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah maksimal satu tahun setelah pembangunan diselesaikan. Namun sayang, di Kota Malang sendiri banyak yang sudah lebih dari 1 tahun tidak kunjung serahkan PSU. “Makanya kami koordinasi dengan developer untuk segera menyerahkan. Seharusnya mereka menyadarilah, dengan menyeragkan PSU resiko bagi pengembang lebih ringan,” imbuhnya.

Baca Juga : Disdikbud Kota Malang Buka Lowongan Untuk Tenaga Surveyor

Oleh karena itu koordinasi intens tak henti-hentinya dilakukan dengan REI (Real Estate Indonesia) dan APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Kota Malang. Bukan tanpa sebab, Soni berharap dengan ini kedua  organisasi perumahan itu mampu mendorong anggotanya menyerahkan PSU ke Pemkot.

“Bahkan kalau developer sudah tidak ada, mekanisme penyerahan PSU bisa dilakukan oleh warga perumahan tersebut. Dengan tetap ada pengukuran ulang, luas asetnya saja. Termasuk fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum), makam juga,” terang pria berkaca mata itu. (cw1/ed2)

Kepala Bidang Kebudayaan, Dr Dian Kuntari SSTP MSi, ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Rabu (20/01), membenarkan mengenai hal tersebut.

“Latar belakangnya, perlu diketahui bahwa ruang lingkup cagar budaya itukan salah satunya adalah registrasi. Baik registrasi nasional, maupun daerah,” ujarnya.

Terkait dengan registrasi daerah dan cagar budaya, salah satunya meliputi pendaftaran. Dimana tahapan pra-pendaftaran bisa dilakukan oleh perorangan maupun pemerintah daerah.

“Nah, dalam pra-pendaftaran ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Contohnya, mendeskripsikan dan mendokumentasikan obyek yang diduga cagar budaya, lalu mengumpulkan data obyek, data lokasi, dan semua ini ada ketentuan per itemnya. Oleh karena itu kami membutuhkan surveyor,” paparnya.

Ditambahkan, surveyor juga dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan di ranah Bidang Kebudayaan Disdikbud yang mencangkup seluruh Kota Malang itu.

“Karena ruang lingkup kami luas, se-Kota Malang, jadi otomatis kami membutuhkan surveyor. Dan mereka nanti dikontrak,” tambahnya.

Sesuai dengan apa yang sudah dipublikasikan, wanita yang akrab disapa Dian ini menuturkan akan berusaha memenuhi ketentuan yang tertera.

“Kami akan berusaha memenuhi ketentuan seperti syarat dan timeline yang ada di publikasi kami. Sehingga kami bisa mendapatkan tenaga kerja surveyor baru yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan inginkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, lowongan surveyor Disdikbud Kota Malang ini, terbuka untuk seluruh jurusan lulusan D3. Namun, diutamakan jurusan Arsitektur, Sejarah, Antropologi, Teknik Sipil, dan Arkeologi. (cw1/ed2)