Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungan ke para mantan pemimpin daerah itu penting dilakukan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Sekaligus, tentunya untuk mempererat kolaborasi lintas periode kepemimpinan Wali kota.

“Hari ini, hari ketiga kami melakukan silaturahmi. Saya yakin dengan beliau, karena pernah memimpin Kota Malang dan ada banyak hal yang harus kita diskusikan serta kolaborasikan,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Malang periode 2018-2023, Sutiaji, menyambut baik kehadiran jajaran Pemkot Malang. Dirinya menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan antar periode pemerintahan, sebab menurutnya keberhasilan hari ini tak lepas dari fondasi yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya.

“Kuncinya adalah menghormati dan menghargai. Siapapun kepala daerah lama, sangat berjasa. Waktu saya memimpin seandainya bagus, karena ada Abah Anton. Abah Anton bagus, karena Pak Peni, Pak Peni bagus karena Pak Suyitno dan seterusnya,” kata Sutiaji.

Lebih lanjut dirinya juga memberikan pesan kepada jajaran OPD, untuk menjaga loyalitas dan kekompakan serta tidak memunculkan sekat antara kepemimpinan lama dan baru. Menurutnya, ASN harus tetap netral dan profesional tanpa membawa kepentingan masa lalu.

“Kepada Pak Wahyu, saya tidak pesan secara khusus, karena saya tidak menggurui. Saya hanya pesan kepada perangkat daerah yang pernah menjadi anak buah saya, beri informasi yang seobyektif mungkin, jangan sampai mengada-ada dan supaya menjaga kekompakan,” terang Sutiaji. (pro/rsy/sit)

Kabar tersebut beredar, setelah surat rekomendasi dari DPD PDI-Perjuangan Jawa Timur, tersebar dengan ditandangani oleh Ketua DPD Jawa Timur, Said Abdullah.

Saat dikonfirmasi, Sutiaji, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan partai pengusung tersebut. “Kalau soal itu, panjenengan bisa ke DPP saja yang terbaru bagaimana. Insyaallah,” kata Sutiaji, saat dihubungi melalui sambungan seluler, Rabu (28/08/2024) tadi.

Sebelumnya, Sutiaji sendiri merupakan kader dari Partai Demokrat. Dengan maju sebagai wakil gubernur yang diusung PDI-Perjuangan, maka pihaknya siap untuk menyesuaikan. “Ya nanti saya mengundurkan diri,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Sutiaji juga menyampaikan, bahwa ada sejumlah hal yang masih harus dipersiapkan. Namun, dirinya enggan membeberkannya. Sementara, terkait kepastian untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke KPU Jawa Timur, dirinya siap mengikuti arahan.

“Urusan mendaftar saya ikut Bu Risma dan partai saja. Saya menyerahkan sepenuhnya,” imbuh Sutiaji.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Kota Malang, Imron, membenarkan bahwa Sutiaji memang maju dalam Pilgub Jatim 2024. Karena maju melalui PDI-Perjuangan, maka dirinya menekankan bahwa Sutiaji harus mundur dari Partai Demokrat. Namun, mekanismenya tidak melalui DPC Kota Malang.

“Surat pengunduran diri akan dikirim ke DPP Demokrat. Saya belum mendapat informasi surat mundur sudah masuk atau belum. Pasti nanti ke pusat,” imbuh Imron. (rsy/sit)

Ketua DPC PDIP Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, merespon hal ini membenarkan bahwa Ganis Rumpoko memang telah melakukan deklarasi dan itu adalah deklarasi relawan. Pihaknya pun juga telah melakukan komunikasi bersama dengan Ganis.

“Mbak Ganis memang sudah memulai. Anak muda yang siap dengan semangatnya luar biasa. Sempat komunikasi dengan saya, tapi saya sampaikan jangan deklarasi partai dahulu dan akhirnya melakukan deklarasi relawan. Karena, deklarasi partai itu nanti ada sendiri dengan pasangannya,” kata Made, Sabtu (17/08/2024) tadi.

Dalam hal ini, menurut Made, PDI-Perjuangan Kota Malang akan mengadakan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) untuk menetapkan calon pasangan yang akan diusung oleh PDI-Perjuangan Kota Malang. Setelah itu, deklarasi secara resmi dilakukan.

“Kita lihat acara (deklarasi relawan Ganis) juga berjalan lancar. Banyak dukungan dari masyarakat yang hadir. Kami menganggap bahwa ini hal yang positif dan semoga bisa mewarnai,” ujarnya.

Saat disinggung kemungkinan PDI-Perjuangan Kota Malang mengambil posisi N2 (Wakil Wali Kota) dengan munculnya nama Ganis, Made menjelaskan bahwa skenario tersebut masih sangat dinamis. Sebaliknya, dirinya menekankan bahwa PDI-Perjuangan Kota Malang tetap membuka diri untuk berkoalisi dengan partai lain atau mengajak tokoh masyarakat yang belum berafiliasi dengan partai mana pun.

Baca juga :

“Kita tetap membuka diri untuk koalisi. Politik itu dinamis dan segala sesuatu bisa terjadi. Meski kami menginginkan posisi N1, tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil posisi N2 atau bahkan mengusung semua dari PDI-Perjuangan,” jelas Made.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai peluang Wali Kota Malang periode 2018-2023, Sutiaji, yang bergabung dengan PDI-Perjuangan Kota Malang, Made menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada komunikasi resmi antara PDI-Perjuangan dengan Sutiaji. Namun, dalam hal ini Made mengatakan jika pintu PDI-Perjuangan tetap terbuka jika Sutiaji ingin bergabung.

“Sejauh ini belum ada pembicaraan dengan Pak Sutiaji. Jika beliau ingin bergabung, pintu PDI-Perjuangan selalu terbuka,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang periode 2018-2023, Sutiaji, saat dikonfirmasi mengenai namanya yang disebut-sebut bakal bergabung dengan PDI-Perjuangan Kota Malang, hanya menyampaikan akan menunggu di 27 Agustus 2024 (batas akhir Parpol usulkan nama calon).

“Nanti tanggal 27 Agustus saja. Masih kurang 10 hari lagi,” kata mantan Wali Kota Malang.

Sebaliknya, saat disinggung mengenai partai yang mendekat atau yang telah menjalin komunikasi, Sutiaji enggan memberikan komentar. Dalam hal ini, dirinya hanya menyampaikan pesan bahwa siapapun penggantinya (Wali Kota Malang) yang akan datang, agar dapat meneruskan kewajiban-kewajiban pembangunan Kota Malang.

“Siapapun penggantinya, tidak usah neko-neko. Teruskan saja kewajiban yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)

Sutiaji menyampaikan, bahwa keputusan untuk mendaftar nantinya akan ditentukan saat detik-detik terakhir pendaftaran pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB. Baik itu untuk pendaftaran Pilgub Jatim atau pun Pemilihan Wali Kota Malang.

“Jadi kalau ditanya maju di kota atau provinsi, jawaban saya ya kita lihat saja sebelum tanggal 29 Agustus 2024 itu. Karena semua dinamis (bisa berubah). Semua kemungkinan bisa terjadi,” kata Sutiaji.

Baca juga :

Dirinya mengklaim, bahwa tidak banyak mengetahui ramainya kabar maju dalam Pilgub Jatim 2024. Namun, diakuinya jika dalam dua tahun terakhir ada beberapa relawan yang mendatanginya.

“Saat saya menjabat, kira-kira di awal 2023, itu juga datang lagi relawan yang menginventarisir kepala-kepala daerah dan katanya di Kota Malang ini tertinggi waktu itu. Setelah itu ternyata ramai terus. Relawan terus berdatangan dan mengalir saja,” tuturnya.

Disebutkannya, bahwa beberapa relawan yang telah mendatanginya yakni ada dari Madura, Jember, Sidoarjo, Bojonegoro, Ngawi dan Ponorogo. Apalagi, sampai dengan saat ini dirinya pun juga tidak memasang banner-banner kampanye.

“Jadi, ya mengalir saja untuk maju ke Pilkada. Karena ternyata respon (masyarakat) itu kok bermunculan terus dan surveinya cukup menggembirakan. Nanti sampai Juni, akan kita lihat sampai sejauh mana teman-teman (relawan) ini bergerak,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kota Malang, Imron, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, nama Sutiaji kabarnya akan diusung oleh partai lain. Sebab, Partai Demokrat sendiri telah mengunci dan memberikan rekom kepada pasangan incumbent. Yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

“Memang sempat ada wacana nama beliau akan maju dalam Pilgub Jawa Timur. Tetapi itu lewat partai apa, kan tidak tahu. Kalau dari Demokrat, itu kan sudah merekom Bu Khofifah dan Mas Emil. Kalau Sutiaji mau maju di provinsi, mungkin lewat partai lain,” kata Imron, saat dikonfirmasi, Rabu (05/06/2024) tadi.

Ditambahkan Imron, bahwa nama Sutiaji tersebut sebenarnya masih ada peluang untuk kembali berebut kursi N1 di Kota Malang. Meskipun saat ini, namanya terbilang meredup.

Baca juga :

“Enggak ada bahasan sama sekali (Sutiaji) untuk Pilgub Jatim. Kalau untuk Pilkada Kota Malang, mungkin masih ada peluang dari Partai Demokrat,” ucapnya.

Namun, langkah Sutiaji untuk dapat maju Pilkada Kota Malang juga cukup berat. Pasalnya, Partai Demokrat hanya memiliki bekal sebanyak tiga kursi. Sedangkan untuk dapat mengusung pasangan calon wali kota dan wakilnya, Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol setidaknya harus memiliki sembilan kursi sebagai bekal.

Sebagai informasi, sampai dengan saat ini, DPC Demokrat Kota Malang juga tengah melakukan penjaringan. Imron mengaku bahwa sampai saat ini sudah ada enam orang yang telah mendaftar di Demokrat untuk Pilkada Kota Malang.

“Demokrat sudah ada lima sampai enam orang yang mendaftar ke Demokrat. Siapa saja saya lupa, yang jelas nama Sutiaji juga belum mendaftar dan mungkin nanti kalau daftar langsung ke DPD,” imbuh Imron. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Zen, itu menyampaikan jika salah satu perubahan signifikan yaitu tumbuh kembangnya sektor wisata di Kota Malang. Terlebih, dengan kehadiran Kawasan Kayutangan Heritage, yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

“Kebijakan Pak Wali yang bisa dirasakan, yaitu memprioritaskan beberapa daerah wisata, yang dahulu tidak menjadi prioritas tapi sekarang begitu berkembang. Seperti di Kayutangan Heritage, yang notabene mencoba untuk seperti halnya di kota lain. Tapi sekali lagi, itu harus kita apresiasi secara positif sebagai wujud pengembangan sektor wisata,” kata Zen, Jumat (22/09/2023) tadi.

Bahkan menurutnya, saat ini sudah banyak orang atau wisatawan yang melirik kawasan tersebut. Apalagi dengan kawasan Kayutangan Heritage, yang telah memiliki sejarah panjang. Sehingga, menjadi keunikan tersendiri bagi para wisatawan di Kota Malang.

“Kalau kita bisa menyebut, kita latah dengan model Jogja. Tetapi di sana, kan dengan kesejarahan ada blok daerah Malioboro, itu dengan sejarah panjang. Kalau mau, di Kayutangan dengan segala sejarahnya harus mau merepresentasikan nilai historis. Sehingga, orang datang tidak hanya duduk kemudian nongki-nongki. Tapi di situ akan membangun sebuah memori tentang satu sejarah Kota Malang dan Kayutangan,” tuturnya.

Baca Juga :

Lebih lanjut, Zen juga berpendapat bahwa Kayutangan Heritage dengan segala ikonnya, seperti PLN Kayutangan, itu seharusnya tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh dimusnahkan. Hal itu, akan bisa menghilangkan substansi dari Kawasan Kayutangan Heritage.

“Nah bagi yang datang, mereka atau wisatawan akan tahu, ternyata Kayutangan Heritage memiliki sekian panjang sejarah yang kemudian dinarasikan menjadi sebuah wisata yang namanya Kayutangan. Seperti Bioskop, itu juga bisa menjadi bagian. Sehingga, jangan sampai ada hal yang sifatnya baru, apalagi terkesan dipaksakan. Sehingga, Kayutangan itu harus satu gagasan besar, tentang sejarah yang meaningfull,” ucapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia UMM, juga berpesan jika ke depan jangan sampai Kawasan Kayutangan Heritage menghilangkan local wisdom (kearifan lokal). Justru hal tersebut, yang harus terus digaungkan di Kayutangan Heritage.

“Kalau dahulu, Kayutangan Heritage dengan becaknya. Ya seperti itu, kalau bisa tetap harus ada. Termasuk juga lingkungan sekitar. Menurut saya kampung sekitar jangan mudah untuk mengklaim ini kampung apa, sehingga orang keluar masuk harus dikenakan retribusi. Jadi, semua harus tetap dalam satu konsep besar pengembangan Kayutangan,” imbuh Zen. (hms/rsy/sit)

“Jadi ini penyesuaian SOTK baru. Ini banyak jabatan yang tetap, hanya dikukuhkan saja. Di RSUD itu SOTK baru, direkturnya dahulu Eselon 3B sekarang 3A. Para Kasi, Kasubag dahulu Eselon 4A sekarang menjadi 3B. Nah, itu yang harus diisi,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai melakukan pelantikan.

Selain itu, juga mengenai Hubungan Masyarakat (Humas) saat ini dialihkan menjadi Protokol Pimpinan (Prokopim). Namun, mengenai tugas dan fungsi masih tetap.

“Itu nomenklatur saja. Tetapi fungsinya tetap mempublikasikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Jadi, Kehumasan sekarang dibagi dua. Publishnya sekian persen diambil Diskominfo dan sekian persen Prokopim,” katanya.

Baca Juga :

Kemudian, ditambahkannya jika pengisian jabatan tersebut sedikit lambat. Karena, itu disebabkan oleh penundaan dalam pembuatan SOTK yang baru. Dalam hal ini, pihaknya juga ingin memastikan bahwa perubahan tersebut selaras dengan perubahan peraturan dan struktur yang ada.

“Seperti berkaitan dengan masalah pemisahan antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) yang kembali menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan, Inovasi,” tambahnya.

Pengisian jabatan tersebut, menurutnya penting untuk dilakukan saat ini. Apalagi, pihaknya juga akan purna tugas dan segera digantikan oleh Penjabat (Pj). Sehingga, seminim mungkin di Pemkot Malang tidak ada Pelaksana Tugas (Plt).

“Tidak mungkin kami membiarkan jabatan kosong, yang akhirnya nanti Pj harus meminta rekomendasi kementerian. Karena, prosesnya panjang. Padahal jabatan-jabatan itu perlu diisi. Insyaallah sekarang sudah definitif semua,” imbuhnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, dari jumlah 115 tersebut, terdiri dari 17 ASN Eselon 3A, 17 ASN Eselon 3B, 43 ASN Eselon 4A dan 48 ASN Eselon 4B. Dari jumlah tersebut, tidak ada jabatan Plt dan sudah terpenuhi semua jabatn definitif. (rsy/sit)

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para atlet. Perolehan medali saat ini pun telah bertambah, walaupun sekarang urutan ke tiga, tetapi memang itu sudah merata,” ujar Wali Kota Sutiaji, Senin (18/09/2023) tadi.

Pihaknya juga menyampaikan pesan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, agar di tahun 2025 mendatang mempersiapkan dan menguatkan para atlet Kota Malang. Apalagi, jika Malang Raya ditunjuk sebagai tuan rumah.

“Mudah-mudahan di tahun 2025 KONI Kota Malang menjadi tempat untuk menjadi prestasi yang lebih baik. Mudah-mudahan juga bisa bersaing urutan ke-2 atau Runner up dari perolehan saat ini, yang sudah kami capai dan memang sudah merata,” katanya.

Baca juga:

Sementara itu, Ketua KONI Kota Malang, Djoni Sudjatmoko, menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Kota Malang, sebab di tahun 2023 ini belum bisa membawa runner up untuk Kota Malang. “Tapi insyaallah di tahun 2025, kita akan merebut kembali dan akan melejit. Tentu juga akan mengoptimalkan kemampuan yang kita punya. Seperti karate, pencak silat dan atletik. Karena kita punya potensi untuk itu,” ucap Djoni.

Pihaknya juga bersyukur, dengan perolehan tersebut, sebab ada peningkatan medali dari tahun 2022 lalu. Jika sebelumnya perolehan emas hanya 70 medali kini bertambahan hingga 76 medali. “Alhamdulillah kita mampu peroleh capaian medali dari tahun kemarin, target runner up kita belum mampu tetapi kita sudah berusaha semaksimal, cuma karena memang persiapan kita kalah jauh. Kita tidak mampu merombak strategi yang ada, tapi strategi itu kita optimalkan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Karena itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, meminta kepada pimpinan penerusnya (penjabat, red) dan para jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, ke depan untuk selalu meneruskan tujuan yang tertuang dalam RPJMD dan mensejahterakan masyarakat Kota Malang. “Memang ada banyak progres yang belum bisa dilakukan. Saya memaknai pemerintahan seperti badan kita, jadi institusional. Tidak harus saya yang meneruskan, siapapun yang meneruskan, ketika mempunyai visi yang sama, saya kira harus bisa. Maka saya sampaikan kepada masyarakat, jangan mikir siapa nanti yang meneruskan. Karena goalsnya adalah kesejahteraan,” kata Wali Kota Sutiaji, saat Podcast di Kantor Memo X group, Jumat (15/09/2023) tadi.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa tujuan negara didirikan adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Kota Malang, harus merata dan dilayani dengan baik.

Baca juga :

“Tentu dalam memberikan pelayanan itu, harus dilayani dengan baik. Tidak memandang bulu, agama, suku dan ras. Mereka hidup di Indonesia, itu harus diperlakukan yang sama. Sehingga, juga tidak ada orang-orang yang di anak tirikan dalam pelayanan,” tambahnya.

Selain itu, kehadiran pemerintah menurutnya tidak akan mencela masyarakat. Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan menyamakan semua komponen yang ada.

“Ada banyak hal yang harus terus bisa dipahami oleh masyarakat. Seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, insfrakstruktur dan sebagainya. Karena itu, pemerintah harus hadir dan harus terus berproses memberikan pemahaman-pemahaman,” imbuh Sutiaji.

Saat pihaknya disinggung mengenai langkah yang akan dilakukan selanjutnya, Sutiaji menyampaikan jika dirinya akan mengikuti aliran kehidupan saat ini. Terpenting menurutnya, harus berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya akan menjadi air. Jadi, terus mengalir dan memberikan manfaat,” lanjutnya. (rsy/sit)