Hal itu disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam audiensi bersama Forum Lumajang Sehat (FLS), menyusul keberhasilan Lumajang lolos verifikasi tingkat provinsi dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Pelaksanaan audiensi sendiri, berlangsung di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (14/05/2025) tadi.

Diuraikan Bunda Indah, bahwa Lumajang menghadapi tantangan berat. Diantaranya, yakni terdapat penurunan skor pada empat tatanan utama, yaitu Permukiman, Pasar, Perkantoran, dan Pariwisata Sehat yang menjadi indikator krusial dalam penilaian nasional.

“Ini bukan hanya soal lolos atau tidak. Kita harus jadi contoh. Kita ingin rakyat merasakan manfaat dari kabupaten yang benar-benar sehat. Ini kerja lintas sektor dan kerja kolektif,” tegas Bunda Indah.

Pemerintah pun melakukan evaluasi menyeluruh dan menginstruksikan penyempurnaan data dukung, penguatan kelembagaan FLS, serta integrasi program dengan Satu Data Lumajang dan visi Asta Cita Nararya. Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan DPRD dan Sekda untuk memperkuat dukungan regulatif dan anggaran.

Baca juga :

Forum Lumajang Sehat, yang telah aktif sejak 2005, menjadi motor utama pelaksanaan KKS. Forum ini mengawal 136 indikator dalam 9 tatanan hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas perangkat daerah (PD).

Langkah konkret telah digerakkan, mulai dari pembinaan kecamatan dan desa, sosialisasi media, pelatihan lintas sektor, hingga dukungan teknis dari provinsi dalam pendampingan unggah data. Deadline nasional tinggal menghitung hari, yakni pada 15 Mei 2025.

“Tantangan kita sekarang bukan administratif semata, tapi bagaimana mewujudkan tata ruang dan perilaku hidup bersih yang nyata dirasakan warga,” lanjutnya.

Bunda Indah mengingatkan bahwa penghargaan tertinggi KKS ini harus dimaknai sebagai bukti bahwa pembangunan di Lumajang tidak hanya fisik, tapi juga mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup warganya.

Dengan semangat gotong royong dan evaluasi mendalam, Lumajang siap menegaskan diri kembali sebagai daerah yang bukan hanya sehat secara data, tetapi juga sehat dalam tindakan nyata. (kom/adi/sit)

Kepala Dinkes Kabupaten Situbondo, dr Sandy Hendrayono, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar dengan mengacu pada surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 400.5.2/8208/bangda, perihal Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional Tahun 2025. Maka, penghargaan KKS dilaksanakan setiap dua tahun sekali yang diberikan bersamaan dengan hari kesehatan nasional.

“Mengingat tahun 2025 merupakan tahun ganjil, maka akan dilakukan penilaian KKS tingkat nasional yang telah melaporkan pelaksanaan KKS selama dua tahun (2023 dan 2024, red) dan telah memenuhi kriteria penilaian. Di mana hal tersebut, bupati menugasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembina KKS tingkat kabupaten, untuk pertama mengikuti penilaian KKS dengan persyaratan penilaian KKS tingkat nasional tahun 2025 dan kedua mengkoordinasikan penilaian mandiri bersama-sama dengan forum KKS di wilayahnya,” kata Kadinkes Situbondo.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa tujuan dari Rakor ini adalah tercapainya Kabupaten Situbondo Sehat dan diraihnya penghargaan Kabupaten Situbondo Kategori Swasti Saba Wistara. “Dalam Rakor ini menghadirkan tiga nara sumber. Yakni Bapak Sekretaris Daerah Situbondo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Situbondo, dan dari Dinas Kesehatan sendiri,” ujarnya.

Mantan Direktur RSUD Besuki ini menambahkan, Rakor bersama ini juga diikuti oleh jajaran OPD terkait. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Kemudian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peternakan dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan sendiri,” terang dr Sandy. (her/sit)

Pj Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan, bahwa perolehan penghargaan itu lebih pada sebuah keberhasilan berbagai pihak dalam bersinergi mewujudkan Kota Malang yang sehat. Apalagi, keberhasilan itu ditandai dengan perubahan perilaku dari masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Tentu saya sangat bangga, mengapresiasi semua bentuk sinergi berbagai pihak dan malam ini, penghargaan ini adalah wujud nyata. Ini bukan perlombaan melainkan bagaimana ini jadi sebuah keberhasilan kota kita adalah kota yang sehat, masyarakatnya mau diajak berperilaku sehat dan sadar akan kebersihan lingkungan,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan bahwa apresiasi tersebut menjadi bukti mengenai upaya berkesinambungan dan bukan upaya praktis dalam mengejar sebuah hasil. Ke depan, upaya untuk terus menjadikan Kota Malang sebagai kota sehat, akan terus dilakukan melalui semua potensi yang ada.

Baca juga:

“Ini bukti bahwa upaya selama ini ada dan tidak mungkin upaya praktis, tidak mungkin pragmatis. Merubah perilaku itu butuh proses, karena itu tentu akan saya kuatkan, kita punya banyak potensi, semuanya harus dikerahkan dengan maksimal,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai upaya selanjutnya, secara singkat Wahyu menjelaskan dirinya akan memaksimalkan beberapa program yang sudah berjalan diantara KOTAKU, 100-0-100 serta program-program pembangunan infrastruktur sampai di tingkat kelurahan. “Nah, saya kira program yang kita laksanakan sangat efektif, KOTAKU, 100-0-100 dan saya juga menilai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan lewat proses musrenbang juga efektif. Ini semua potensi, terus dikuatkan termasuk potensi anggaran di dinas terkait untuk mendukung terciptanya kota sehat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, penghargaan Swasti Saba diberikan kepada kabupaten atau kota yang sudah memenuhi kriteria sehat yang terdiri dari tiga tingkatan, Padapa, Wiwerda dan Wistara. Untuk Kota Malang sendiri, penghargaan Swasti Saba Wiwerda yang didapatkan merupakan kualifikasi pembinaan karena telah mencakup tiga tatanan dari 7 tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS).

Sedangkan, untuk penghargaan STBM diberikan kepada kabupaten atau kota yang telah melakukan upaya percepatan menciptakan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. (pro/rsy/sit)