Tradisi Ngitung Batih yang berada di Desa Dongko, Kecamatan Dongko-Trenggalek, ini merupakan salah satu acara rutin yang setiap tahun diadakan pada Malam 1 Suro. Acara tersebut, diselenggarakan untuk menyambut datangnya Tahun Baru Islam dan salah satu acara yang dianggap penting dan sakral untuk masyarakat Dongko. Ngitung berarti menghitung dan Batih artinya jumlah anggota keluarga, termasuk keluarga sendiri dalam satu rumah.

Selain melestarikan tradisi dan budaya, dengan adanya berbagai event tentunya pula dapat menggeliatkan perekonomian di masyarakat. “Bapak Bupati, Bapak Mochamad Nur Arifin, titip pesan bahwa beliau ikut mangayubagyo. Ikut berbahagia atas terselenggaranya kegiatan ini,” kata Wabup Syah, Kamis (20/07/2023) pagi.

Tradisi tersebut, paparnya, dalam sejarah yaitu bermula sejak zaman kerajaan di mana banyak anggota keluarga yang ikut berperang. Sehingga, Ngetung Batih dimaksudkan untuk menghitung sanak keluarga yang ada, dengan iringan doa agar terhindar dari marabahaya.

Baca juga :

Yang unik dalam tradisi Ngetung Batih, lanjutnya, adalah arak-arakan Takir Plontang. Yaitu, makanan yang disajikan dalam wadah dari daun dan pelepah pisang. Makanan tersebut, kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sedekah.

“Upacara ini, diawali dengan Kirab Dayang-dayang yang membawa Takir Plontang. Serta, tumpeng dari jalan raya Dongko menuju pendapa kecamatan,” terangnya.

Kemudian, sambung Wabup Syah, upacara dilanjutkan dengan murwakala dengan harapan doa bersama agar dijauhkan dari marabahaya. Lalu, Dayang-dayang yang juga mengisi rangkaian prosesi menjadi perwujudan dari anggota keluarga yang hadir.

“Semoga membawa berkah kepada semua masyarakat. Apa yang di cita-citakan dalam acara ini, semoga tercapai,” kata suami Fatihatur Rohmah ini.

Diakhir acara, ada sejumlah ekor ayam yang dibagikan untuk diperebutkan oleh masyarakat yang hadir. (mil/sit)

“Hari ini kita menyampaikan laporan LKPj Bupati tahun 2022 kepada DPRD agar dilakukan evaluasi,” kata Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, seusai menyampaikan LKPj kepada DPRD, Rabu (14/06/2023) sore.

Dirinya menambahkan, LKPj yang disampaikan kepada DPRD akan menjadi evaluasi Pemerintah Daerah untuk mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. “Alhamdulillah, kemarin Pemkab Trenggalek mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi yang ke tujuh kalinya secara berturut-turut. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita,” terangnya.

Wabup Syah menguraikan, secara umum LKPj merupakan progres pemerintah daerah atas pelaksanaan dan capaian kinerja seperti tentang pengelolaan keuangan daerah. “Banyak hal yang meski kita pertahankan karena ini merupakan sebuah prestasi,” kata mantan anggota DPRD Trenggalek itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa DPRD telah menerima LKPj Bupati pada APBD tahun 2022. “Hari ini pengajuan laporan pertanggungjawaban Bupati APBD tahun 2022 telah disampaikan pada rapat paripurna,” ungkapnya.

Baca juga :

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, selanjutnya DPRD akan melakukan pembahasan bersama komisi-komisi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. “Dokumennya baru kita terima hari ini. Selanjutnya, nanti kita pelajari bersama teman teman dewan selanjutnya masing-masing fraksi akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui pandangan umum fraksi-fraksi,” terang Doding.

Dirinya juga menambahkan, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan memberi hasil rekomendasi yang lebih baik lagi. Karenanya, LKPj Bupati ini akan dibahas dalam waktu dekat sehingga bisa segera diparipurnakan.

“Target Perda ini diundangkan sekitar awal bulan depan. Jadi, tanggal 21 pandangan umum fraksi kemudian dilanjutkan dengan jawaban pak bupati, kemudian di awal bulan setelah jawaban Bupati nanti kita paripurnakan untuk pengesahan,” ujarnya.

Disinggung soal serapan anggaran yang tidak bisa 100 persen, Doding menyebut, hal tersebut adalah wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan dana cadangan sehingga menimbulkan SILPA

“Pendapatan 2022 melampaui target 1,14 persen, belanja 89 persen sudah bagus. Belanja tidak bisa 100 persen, karena ada sisa dana cadangan dan lain sebagainya. Dan 2022 ada anggaran pinjaman besar. Misalnya Silpa mengikat, dana pencadangan gaji tidak bisa berbuat apa-apa karena harus dicadangkan dan menjadi silpa,” papar Doding. (mil/sit)