Pada debat publik putaran kedua kali ini, calon Walikota Malang H Sutiaji yang berpasangan dengan Sofyan Edy Jarwoko berjanji 100 hari pertama akan menyelesaikan empat pekerjaan pokok yang dinanti warga Kota Malang.

Gebrakan pertama soal reformasi birokrasi. “SDM aparatur sipil negara (ASN) dan sistem pemerintahan kita rerfomasi. Kita akan memanfaatkan tekhnologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sutiaji.

Program kedua yang ingin dilaksanakan 100 hari pertama oleh Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko (SAE) adalah memberikan kepastian hukum atau kejelasakan hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Malang.

Lalu gebrakan ketiga SAE memastikan ingin membangun jembatan Kedung Kandang. “Kalau jembatan keduang kandang dibangun. Minimal bisa mengurangi kemacetan di wilayah Kedungkandang,” tambahnya.

Gebrakan keempat adalah memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kota Malang yang belum menjadi peserta BPJS kesehatan. Butuh biaya Rp 125 miliar untuk membayar premi asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan.

“Paling penting dari hal ini semua semua pihak harus menjaga kekompakan. Pemilih cerdas untuk menentukan masa depan Kota Malang,” tandanya.

Seperti pada debat publik putaran pertama. Cawali Kota Malang nomor urut 1 hanya dihadiri oleh Cawawalinya Achmad Wanedi. Demikian halnya dengan cawali Kota Malang nomor urut 2.

Pada debat publik putaran kedua hanya dihadiri Syamsul cawawali Kota Malang. Sebab sampai awal bulan ini cawali Kota Malang nomor 1, Ya’qud Ananda Qudban dan Mohammad Anton hingga kini masih menjadi tahanan KPK.

Saat penutupan acara, Achmad Wanedi juga berjanji 100 hari pertama dalam masa kepemimpinnya kelak setelah terpilih menjadi Walikota Malang.

Janji Wanedi antara lain menciptakan Kota Malang bebas macet, bebas banjir dan bebas jalan berlubang. “100 hari pertama kita juga ingin membangun jembatan kedung kandang dan pasar Blimbling,” imbuhnya.

Sedangkan Syamsul Mahmud cawawali Kota Malang nomor urut 1 hanya ingin melakukan reformasi birokrasi. Lalu melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat.

“Kita ingin memastikan warga Kota Malang bisa mengetahui arah pembangunan dan keuangan di Pemkot Malang. Pemerintah selalu hadir ditengah masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. ( man/yan)