Bupati Slamet mengaku pemulangan pengungsi tersebut tidak mudah. Maka dari itu pihaknya berenana akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim, LSM, tokoh agama, kiai dan kepolisian.

“Koordinasi kita. Bagaimana saudara-saudara kita di Jemundo sana (pengungsi Syiah) supaya bisa kembali,” ujar Slamet Junaidi, usai pelantikan bersama Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat di Gedung Grahadi, Rabu (30/1).

Slamet optimis warga Sampang bisa kembali menerima pengungsi Syiah. Mengingat proses pemulangannya tergantung cara pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, MUI, NU dan Muhammadiyah Sampang.

“Saya yakin saudara-saudara kita disana juga warga Sampang,” tegasnya.

Jika nantinya memang warga Desa Karang Gayam menolaknya, Pemkab Sampang akan meminta solusi kepada pihak terkait agar pengungsi bisa hidup nyaman. Dirinya membantah kesulitan memulangkan pengungsi karena memang belum membangun koordinasi pasca dilantik sebagai bupati.

Pemkab menginginkan ada tempat khusus di Sampang untuk menerima pengungsi Syiah. Mengingat proses pemulangan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Namun untuk sementara ini, Pemkab bakal mengkomunikasikan dengan Dinas Sosial Sampang dan instansi terkait untuk memberi fasilitas dan layanan kepada pengungsi di rusun.

“Harapan kami kesana ada tempat khusus. Sementara saat ini fasilitas belum.Tapi nanti kita koordinasikan dengan dinas sosial dan lainnya bagaimana untuk melayani temen yang ada disana,” pungkasnya.

Diketahui, konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura, telah terjadi sejak 2004. Konflik ini berujung pada tindak kekerasan yang terus berulang. Dan terakhir pada Ahad, 26 Agustus 2012, terjadi pembakaran 37 rumah pengikut Syiah, pelemparan batu, dan perkelahian hingga mengakibatkan satu korban tewas dan belasan luka-luka.

Pasca konflik itu, akhirnya warga Syiah mengungsi di GOR Sampang. Dan setelah itu dipindah ke rumah susun sederhana di Sidoarjo, pada 20 Juni 2013 hingga sekarang. (sur/ano/yan)

“Untuk pengungsi Syiah di Jemundo secara administrasi masih warga Sampang. Hasil koordinasi dan konsultasi KPU Sampang, KPU Propinsi Jawa Timur dan KPU Pusat, ratusan pemilih itu bakal dibawa ke Sampang untuk menggunakan hak pilihnya mencoblos Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pilihannya,” terang Ketua KPU Sidoarjo, M Zainal Arifin kepada Memo X, Rabu (21/02/2018).

Apalagi, instruksi KPU Pusat lanjut Zainal KPU daerah tidak diperbolehkan membawa peralatan dan logistik Pemilu keluar daerahnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi itu, KPU Sampang menindaklanjuti dengan menggelar Coklit pemilih di Rusunawa Puspa Agro Jemundo kemarin. Hasilnya, total ada pemilih yang tercoklit dan bisa ditemui langsung petugas sebanyak 212 pemilih. Mereka terdiri dari 124 pemilih warga Bluuran, 44 pemilih asal Karang Penang, 88 pemilih warga Karanggayam, dan 32 pemilih warga Omben.

“Berdasarkan laporannya masih ada 5 KK yang belum dicoklit. Atas laporan itu KPU menyampaikan untuk disusulkan dengan menyertakan bukti identitas kependudukan. Karena 55 KK itu tidak berada di tempatnya saat coklit dilaksanakan,” imbuhnya.

Karena hasilnya pengungsi Syiah menggunakan hak pilihnya di KPU Sampang, maka mulai peralatan, logistik dan keamanan bakal dipersiapkan untuk proses pemilihan itu. Rencananya pengungsi Syiah itu bakal dibawa ke Sampang.

“Keamanannya nanti dikoordinasikan antara Polresta Sidoarjo dan Polres Sampang. Harapan kami tidak ada kendala,” tegasnya.

Sementara Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Himawan Bayu Aji belum mengetahui pasti pengungsi Syiah itu bakal menggunakan hak pilihnya di Jemudo (Sidoarjo) atau di tempat asalnya di Sampang.

“Kalau pengungsi (Syiah) menggunakan hak pilihnya di Sampang, kami siap membantu proses pengamanannya saat dibawa ke Sampang itu,” pungkasnya. (wan/yan)