Hosnan mengatakan, di rumahnya memiliki dua kWh meter atas nama berbeda. Yakni, kWh meter non voucher (kWh meter lama) dan kWh meter voucher (kWh meter baru). “kWh meter non voucher atas nama mertua saya, Mattalwi,” katanya, Minggu (06/02/22).

Hosnan menuturkan, sejak bulan Juli tahun lalu, kWh meter milik mertuanya itu sudah tidak digunakan lagi. Sebab, dirinya telah membeli kWh meter baru, yaitu kWh meter voucher (450 volt) atas namanya sendiri.

Pada saat pemasangan kWh meter yang baru, tambahnya, pihaknya meminta petugas PLN untuk mencabut kWh meter milik mertuanya tersebut. Namun bukannya dicabut, kWh meter lama itu justru diganti dengan kWh meter voucher 900 volt.

Alhasil, di rumahnya tetap memiliki dua kWh meter, yaitu kWh meter 450 volt yang atas namanya sendiri dan kWh meter 900 volt atas nama mertuanya. “Saya tidak mengerti kenapa kWh meter atas nama mertua saya itu, kok diganti. Kalau sudah tidak digunakan, kan mestinya dicabut. Toh saya sudah pasang yang baru,” tuturnya.

Kekecewaan Hosnan terhadap layanan PLN tidak berhenti sampai di situ, pasca pemasangan kWh meter yang baru itu, selain membeli token listrik di kWh meter 450 volt, dirinya juga harus membayar tagihan listrik PLN di kWh meter yang lama (milik mertuanya yang sudah tidak digunakan). Bahkan, tagihannya sangat membengkak.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Terhitung, sejak bulan November 2021 muncul tagihan sebesar Rp 120.540, di Desember Rp 65.448 dan di Januari tahun ini tagihannya mencapai Rp 288.336 hingga total Rp 474. 324. “Jadi, kondisinya sekarang tidak bisa isi token listrik di kWh meter yang atas nama saya. Kecuali, bayar terlebih dahulu. Sementara saat mau diisi, tiba-tiba muncul pemberitahuan nomor kWh meter saya telah diblokir,” ujarnya.

Saat menghubungi layanan 123 PLN, dirinya juga tidak mendapat penjelasan, hanya saja usai menghubungi 123, ada petugas PLN yang datang ke rumahnya. “Saat ini kondisi listrik di rumah sudah nyala kembali, karena tagihan listrik kWh meter yang lama sudah saya bayar separuh,” sambungnya.

Menurut Hosnan, untuk dapat mengisi token listrik secara permanen tanpa gangguan diblokir kembali, petugas PLN memintanya agar segara melunasi tagihan listrik kWh meter 900 yang sudah tidak digunakan itu.

“Padahal sudah tidak saya gunakan. Tetapi tetap saja muncul tagihan tiap bulan. Jadi, selama tiga bulan, saya itu mesti bayar tagihan listrik yang lama agar bisa isi token kWh yang baru,” keluhnya.

Sementara itu petugas Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ PLN) wilayah Dungkek, Dadang Imawan, mengaku dirinya tidak tahu menahu tentang kondisi tagihan listrik milik Hosnan yang membengkak itu. Menurutnya, pihaknya hanya ditugaskan memberikan pelayanan teknis kepada pelanggan.

“Saya tidak tahu, Pak. Kenapa tetap muncul tagihan meski sudah tidak digunakan. Saya hanya bagian teknik. Untuk keluhan, bisa disampaikan langsung ke kantor pusat di Sumenep,” ujarnya. (dan/edo/gie)

Dijelaskan, bulan Februari 2020. Ia mengontrak rumah milik Dugel Ariyanto yang saat itu belum terpasang saluran listrik PLN, kemudian pada bulan yang sama dirinya melakukan pasang baru listrik untuk rumah milik Dugel Ariyanto yang saat ini ditempatinya.

“Pada Bulan Februari 2020, saya mulai menempati rumah Dugel Ariyanto setelah listriknya terpasang,” ungkapnya pada wartawan, Kamis (23/7/2020) siang.

Mata dia, daya KWH yang diambil 900 Volt dan setiap bulannya dirinya membayar kisaran Rp 56.000 – Rp 58.000, namun alangkah terkejutnya ketika hendak melakukan pembayaran pada bulan Juli 2020, karena tagihannya melojak hingga Rp 940.000 ribu.

“4 bulan sebelumnya setelah pasang baru, saya bayar tagihan listrik rata-rata tidak sampai Rp 60.000, namun pada bulan ini (Juli, red) tagihannya Rp 940.000, saya kaget dengan tagihan listrik ini,” ujarnya.

Pihaknya sudah komplain ke Kantor PLN Lumajang, namun katanya tidak ada solusi, Degik menceritakan bahwa kenaikan tarif bayar listrik tersebut diakibatkan selama Pandemic Covid 19, yang tidak ada controlan.

“Katanya selama Corona tidak dikontrol, lalu kenapa print out tagihan saya kok bisa keluar kalau tidak dikontrol,” ungkapnya.

Sementara itu, Fandi, selaku penanggung jawab pelayanan PLN Lumajang, menjelaskan melalui pesan WhatsApp jika pembengkakan tagihan listrik pascabayar disebabkan tagihan rekening secara acak, karena pada bulan Maret dan April tidak dilakukan kontrol oleh petugas Cater, sehingga pada tagihan bulan berikutnya tagihan pelanggan membengkak.

“Pada dasarnya tagihan rekening listrik adalah angka/stan baca yang di kontrol di kwh meter. Membengkaknya tagihan rekening listrik salah satunya dikarenanan bulan maret dan april yang tidak dilakukan kontrol oleh Petugas Cater akibat anjuran Pemerintah PSBB,” terangnya.

“Setelah adanya instruksi kembali oleh PLN Pusat maka bulan Mei dan selanjutnya di lakukan kontrol dan sesuai dengan angka stan di kwh meter. Nah saat itu lah utk pelanggan-pelanggan yang tagihannya awalnya dirata-rata bisa membengkak dibelakang,” imbuhnya. (adi/yan)