Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Soegiyantono, mewakili Wali Kota Habib Hadi, menyampaikan bahwa pelaksanaan KLHS ini merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan rencana pembangunan kota. “Dimana, ini mengamanatkan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terbagi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau integrasi dalam pembangunan,” terang Wawan.

Masih menurut Asisten Wawan, dalam pelaksanaan konsultasi publik ini, pemerintah akan menerapkan analisis partisipatif menyeluruh guna memastikan tercapainya rencana pembangunan yang berkelanjutan. “Untuk melakukan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan wilayah serta kebijakan,” tambahnya.

Diketahui, ada enam isu strategis akan disampaikan pada konsultasi publik pertama ini. Antara lain, pengelolaan sampah, peningkatan perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak, konservasi sumberdaya air dan lahan setya mitigas bencana.

Baca juga:

Selanjutnya, peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola dan daya saing daerah, berikutnya pemerataan akses pendidikan dan kesehatan serta ketahanan adil yang berkualitas, terakhir adalah perluasan kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi.

Sementara itu, Plt Kepala DLH Kota Probolinggo, Rachmadeta Antariksa, menegaskan bahwa nanti hasil konsultasi publik KLHS ini akan disampaikan ke kementerian serta menjadi bagian dari kegiatan pemerintah kota. “Ini dokumen wajib, jadi harus disampaikan di kegiatan pemerintah kota dan ini juga kita laporkan pada kementerian menjadi dokumen lampiran juga di kegiatan pemerintah kota,” terang Deta-sapaan akrabnya

Hadir tiga pemateri dalam agenda kali ini, diantaranya anggota DPRD Kota Probolinggo, Abdus Syukur, Dosen Pascasarjana Universitas Brawijaya, Rita Parmawati serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Desy Gigih Pratiwi. (kom/pix/sit)

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah (DPKPP) Kota Batu, Bangun Yulianto, menyampaikan untuk pelaksanaan pembangunan tahap dua SMPN 7 Kota Batu, sudah selesai pelaksanaan tender. Di sini, tinggal proses tandatangan kontrak dengan pemenang yang dievaluasi Bagian Layanan Pengadaan (BLP).

“Pembangunan tahap dua SMPN 7 Kota Batu, sudah selesai tender dan tinggal tandatangan kontrak dengan pemenang. Dan, pelaksanaan bulan depan di akhir Juli 2023,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (19/06/2023) tadi.

Baca juga :

Dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 7 miliar, menurutnya, dalam tender yang dimenangkan nilai pembangunan sebesar 20 persen dari pagu anggaran yang digunakan untuk membangun sekolah negeri tersebut. “Di tahap dua, ada penambahan fasilitas lapangan basket, toilet dan kamar mandi. Kemudian pembangunan ruang laboratorium dan penambahan empat ruang kelas baru,” jelasnya.

Sedangkan untuk teknik pelaksanaan pembangunan, imbuh Bangun, akan dibahas saat melaksanakan Pre Construction Meeting (PCM) yang menghadirkan Dinas Pendidikan supaya sama-sama mengetahui agar tidak menimbulkan gangguan kegiatan belajar mengajar. “Ya, yang jelas kami berharap tahun ini sudah selesai. Karena, masih ada tahap ketiga seperti pembangunan musala dan kantin,” ujarnya.

Plt Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Batu, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa rencana proses pembangunan tahap kedua, dipastikan sedikit-banyak akan mengganggu keberadaan siswa saat kegiatan belajar mengajar. “Ya kalau dibilang mengganggu, pasti mengganggu. Oleh sebab itu, kami ingin koordinasi dengan pihak yang membangun untuk memprioritaskan keselamatan anak-anak,” paparnya.

Diketahui, Pre Construction Meeting (PCM) atau rapat pra konstruksi atau rapat persiapan pelaksanaan adalah rapat yang membahas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan. Termasuk, menyatukan pengertian terhadap seluruh isi dokumen kontrak dan membuat kesepakatan atas hal-hal yang belum terdapat dalam dokumen tersebut. (put/sit)

Dalam proses pengadaan tanah yang tengah berjalan itu, Kabupaten Kediri terlebih dahulu melakukan pembayaran uang ganti rugi (UGR) kepada sebagian pemilik lahan terdampak. Sedangkan daerah lain seperti Kota Kediri dan Tulungagung, masih belum tahap direalisasi.

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam kesempatan itu mengatakan diperlukan kerja sama banyak pihak supaya Program Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri-Tulungagung, bisa berjalan lancar. Pembangunan tol Kediri-Tulungagung tersebut, bukan hanya program untuk Kabupaten Kediri, melainkan juga daerah lain baik itu Kota Kediri maupun Kabupaten Tulungagung.

“Butuh sinergi semua lini dan kita berharap program ini bisa sukses. Sehingga, bandara yang nanti akan beroperasi dan keberadaan jalan tol tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” kata Mas Dhito-sapaan akrab bupati melalui wakilnya Dewi Mariya Ulfa di Pendopo Panjalu Jayati, Sabtu (17/06/2023) tadi.

Baca juga:

Di Kabupaten Kediri, tambahnya, pembangunan tol Kediri-Tulungagung melewati tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Banyakan, Semen dan Kecamatan Mojo. Untuk Kecamatan Banyakan, nantinya akan menjadi pintu masuk menuju ke bandara.

Secara detail, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sukadi, menerangkan bahwa ada 23 desa yang tersebar di tiga kecamatan yang dilewati tol Kediri-Tulungagung. Di Kecamatan Banyakan sendiri, diakuinya sebagian telah dilakukan proses pembayaran UGR. Bahkan, sebagian lagi masih proses pengumpulan data untuk dilakukan verifikasi dan validasi sebagai persyaratan wajib untuk UGR.

“Selama ini, yang sudah dilakukan harga yang diberikan ganti rugi, iru tidak mungkin di bawah harga pasar,” terangnya.

Pemilik lahan di Kecamatan Banyakan, paparnya, telah terlebih dahulu menerima pembayaran UGR yakni untuk Desa Manyaran dan Tiron. Di Desa Manyaran, dari total pemilik lahan yang terdampak hampir 80 persen telah menerima ganti rugi.

Sedangkan, ungkapnya, untuk Desa Tiron sudah ada 40 persen yang sudah setuju dengan jumlah kurang lebih 44 warga menerima pembayaran UGR. Sisanya, akan dilanjutkan pada pekan depan. 

“Untuk aset TKD (tanah kas desa) maupun BMD (Barang Milik Daerah) insyaalloh untuk minggu berikutnya akan dilakukan proses persetujuan terkait nilai appraisal,” ucapnya.

Adapun bagi warga yang belum bisa menerima besaran nilai pembayaran UGR berdasarkan penilaian appraisal, masih akan dilakukan musyawarah kembali untuk mendapatkan titik temu. Setelah selesai untuk Kecamatan Banyakan, nantinya akan dilanjutkan untuk Kecamatan Semen dan Mojo. Untuk Kecamatan Mojo sendiri, ada delapan desa yang masih akan dimulai sosialisasi.

Sementara itu, demi kelancaran proses pengadaan tanah, pada hari yang sama di Pendopo Panjalu Jayati diadakan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sosialisasi diadakan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Embun Sari, menuturkan bahwa pembangunan kontruksi tol Kediri-Tulungagung harus selesai sampai dengan 2024. Pembangunan kontruksi itu belum bisa dimulai ketika pengadaan tanah belum selesai.

“Pengadaan tanahnya harus lebih cepat dari itu, karena kontruksi juga butuh waktu, makanya kita kejar pengadaan tanah dalam bulan-bulan ini ke depan harus selesai,” tuturnya.

Dalam proses pengadaan tanah, ujarnya, ketika dipakai untuk kepentingan umum harus ada ganti rugi berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal. Setiap jengkal tanah, berikut bangunan di atasnya dan pohon yang ada akan dinilai oleh apraisal.

“Secara undang-undang, mereka bertanggungjawab penuh atas nilai yang disajikan, kita juga dilarang mencampuri, mereka (appraisal) ini independent,” terangnya. (kom/pan/sit)