Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa lambatnya proses sertifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, karena besarnya jumlah aset yang dimiliki Pemkot Malang.

“Di tahun 2019 lalu yang tersertifikatkan sekitar 971 bidang, dan itu baru 11 persen. Kemudian 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, progresnya selalu naik. Sekarang yang sudah tersertifikasi sekitar 4.000 aset. Yang belum juga sekitar 4.000 lebih, dari total aset 8.264 bidang. Tapi sekarang di tahun 2025 ini juga berprogres,” jelas Subkhan, Selasa (22/07/2025) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa dalam proses sertifikasi aset tidak bisa dilakukan secara instan karena melalui tahapan yang kompleks. Termasuk, ada dua instansi yang terlibat, yaitu BKAD dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami dari BKAD melengkapi dokumen dan syarat pendaftaran, lalu dilanjutkan proses di BPN,” katanya.

Baca juga :

Salah satu proses yang memakan waktu menurutnya pengukuran bidang aset yang dilakukan dua kali. Yakni oleh juru ukur BKAD dan kemudian diulang oleh petugas BPN. Setelah pengukuran selesai, berkas harus melalui verifikasi, penerbitan Surat Keputusan (SK), hingga akhirnya sertifikat diterbitkan.

“Jadi dari SK saja belum langsung jadi sertifikat. Setelah SK baru bisa terbit sertifikat. Rata-rata proses satu bidang bisa memakan waktu satu hingga dua bulan, bahkan lebih, tergantung kondisi lapangan,” ungkapnya.

Subkhan juga menekankan, pentingnya prinsip kehati-hatian dalam prosesnya. “Harus dipastikan clean and clear. Jangan sampai bidang yang diajukan ternyata merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) pihak lain, atau masih dalam sengketa. Itu yang harus diverifikasi betul,” ujarnya.

Hingga Juli 2025, Pemkot Malang mencatat penambahan sekitar 140 bidang yang berhasil disertifikasi. Targetnya, ada 200 bidang yang dapat tersertifikasi hingga akhir tahun 2025 ini. Salah satu bidang yang telah terselesaikan adalah aset di kawasan Jalan Raya Langsep, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sebelumnya sempat menjadi kasus khusus.

“Di Jalan Raya Langsep itu alhamdulillah sekarang sudah tersertifikasi. Itu bagian dari pengamanan aset juga,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Lumajang, Muhammad Ridha, menjelaskan bahwa pemindahan pedagang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan mendukung sektor wisata Senduro. “Setiap pedagang mendapatkan lapak dengan ukuran yang sama dan harus mengikuti desain yang telah ditentukan agar pasar tetap tertata rapi,” ujarnya, Sabtu (08/02/2025) tadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Diskopindag Lumajang, Hisbulloh Hadi Kurniawan, menambahkan bahwa ada 121 pedagang yang telah diverifikasi untuk menempati lapak di lokasi baru. “Kami memastikan, bahwa pembagian lapak dilakukan dengan adil dan seragam. Sehingga, pasar ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi pedagang dan pengunjung,” katanya.

Baca juga :

Bangunan baru Pasar Agropolitan kini berdiri megah, mencerminkan wajah baru sektor perdagangan dan wisata di Senduro. Pemerintah berharap, dengan adanya pasar yang lebih tertata, para pedagang dapat meningkatkan omzet mereka, sementara wisatawan yang datang ke Senduro akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman.

“Kami juga mengatur zonasi untuk setiap jenis dagangan, sehingga lebih tertata. Saat ini proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan akhir bulan ini seluruh pedagang sudah bisa menempati tempat baru mereka,” tambah Ridha.

Dengan kepindahan ini, Pemkab Lumajang optimistis bahwa kawasan Gerbang Wisata Senduro akan semakin berkembang sebagai destinasi unggulan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. (kom/adi/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang sudah ditutup sejak Kamis, pukul 23.59 WIB. Sehingga, ditetapkan hanya ada tiga Paslon itu saja.

“Ada tiga Paslon yang sudah kami terima, di hari kedua kita buka pendaftaran hari Rabu (28/08/2024) ada pasangan Mochammad Anton dan Dimyati Ayatullah, kemudian disusul oleh Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin. Lalu kemarin Kamis (20/08/2024) sore ada Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko,” jelas Toyyib, Jumat (30/08/2024) tadi.

Setelah ketiga Paslon melakukan pendaftaran ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Salah satunya yakni pemeriksaan kesehatan. Kemudian untuk hasil administrasi dan kesehatan tersebut akan keluar diantara tanggal 2-3 September 2024.

Baca juga :

“Lalu akan dilakukan tahapan verifikasi administrasi yang berlangsung sampai tanggal 4 September,” tambahnya.

Selanjutnya, pada tanggal 5 dan 6 September 2024, akan dilakukan pemberitahuan atas hasil penelitian syarat administrasi. Jika ada yang kurang pada syarat administrasi, maka tim paslon bisa melakukan perbaikan di tanggal 6 hingga 8 September 2024.

“Lalu di tanggal 6 hingga 14 September juga masuk pada tahapan penelitian perbaikan ulang. Di tahapan ini juga ada kesempatan untuk penggantian calon. Salah satunya mungkin jika ada calon yang hasil pemeriksaan kesehatannya tidak memenuhi kualifikasi,” katanya.

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi perbaikan, yakni pada tanggal 13 dan 14 September 2024. Kemudian akan masuk pada tahapan tanggapan masyarakat (tangmas) yang akan berlangsung pada 15 hingga 18 September 2024.

“Dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota itu nanti pada 23 September 2024 mendatang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa pengumuman rekomendasi tersebut akan terbagi menjadi tiga tahapan. Yakni, tahap pertama pada Rabu (14/08/2024) kemarin, tahap kedua, atau Minggu (18/08/2024) lusa dan tahap ketiga pada Minggu (25/08/2024) pekan depan.

“Mungkin wilayah Malang Raya, itu bagian dari dua tahapan yang belum itu. Bisa jadi, di tanggal 18 Agustus atau 25 Agustus 2024. Karena dari DPC PDI-Perjuangan Kota Malang masih belum ada calon yang fix,” kata Made, saat ditemui di Rumah Dinas DPRD Kota Malang, Kamis (15/08/2024) tadi.

Dalam hal ini, Made juga menegaskan bahwa PDI-Perjuangan Kota Malang telah melakukan survei mengenai nama-nama calon yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang. Yakni, diantaranya Ganis Rumpoko, Ahmad Wanedi, Wahyu Hidayat, Abah Anton, Heri Cahyono, Sutiaji, Sofyan Edi dan bahkan namanya sendiri.

“Ini menunjukkan, bahwa politik di Kota Malang masih cair kondisinya. Tapi harus diingat, survei itukan untuk perorangan. Masih ada mesin partai yang bergerak untuk menentukan keberhasilan seorang calon tersebut,” ujarnya.

Untuk survei yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan, ada dua cara. Yakni melalui survei internal pada rapat Pengurus Anak Cabang (PAC) ataupun ranting. Kemudian juga dilakukan melalui lembaga survei resmi.

Baca juga :

“Kalau dari lembaga survei, saya rasa sekarang di Kota Malang tidak ada satupun lembaga yang berani membuat hasil survei sesuai pesanan calon. Karena Malang ini kan banyak pembandingnya dan hasil dari semua lembaga survei juga hampir sama,” tegasnya.

Lebih lanjut, dikatakannya bahwa dalam Pilkada Kota Malang nantinya akan diserahkan sepenuhnya pada DPP. Untuk saat ini di Kota Malang sendiri juga tidak ada satu calon pun yang mengantongi rekomendasi, masih sebatas mendapatkan dukungan.

“Dari DPC PDI-Perjuangan Kota Malang juga belum memberikan surat tugas ke satu orangpun. Artinya, kalau surat tugas sudah diberikan, berarti sudah ada calon kuat yang akan diusung dalam Pilkada nanti. Di daerah lainkan seperti itu, di Kabupaten itu Pak Sanusi sudah mendapatkan surat tugas untuk mencari pasangan calon,” ujarnya.

Dalam hal ini PDI-Perjuangan Kota Malang juga telah melakukan komunikasi intens dengan beberapa partai yang masih belum mempunyai pasangan calon. Seperti, Demokrat, Golkar, PAN dan Nasdem. Diakuinya, bahwa PDIP Kota Malang mendapatkan arahan dari DPP untuk berkoalisi dengan beberapa Parpol.

“Kami sedang intens komunikasi dengan Golkar. Tapi karena di Golkar sedang ada gejolak internal, kami menunggu nanti seperti apa. Karena rekomendasi itu harus ditandatangani oleh Ketua Umum Definitif, bukan Plt. Sehingga, Golkar nanti seperti apa, kami belum tahu,” imbuh Made. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa saat ini tim Panitia Seleksi (Pansel) baru sedang memproses terkait dengan Dirtek. Apabila jika itu sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan tahapan tes wawancara.

“Jadi, tes wawancaranya ini menunggu Dirteknya. Kalau sudah selesai semua, nanti akan kita lakukan tes wawancara sekaligus bersama dengan ketiga Calon Direktur Utama (Dirut) dan ketiga Calon Direktur Administrasi dan Keuangan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (05/07/2024) tadi.

Untuk Pansel Dirtek, lanjutnya, juga sedang berjalan dan diminta untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Itu dilakukan agar persyaratan dapat lebih mudah dan tidak merumitkan.

Baca juga :

“Karena kan mereka membutuhkan sertifikat kompetensi manajemen air yang berlaku selama 90 hari sebelum masa awal pendaftaran seleksi. Nah ini cukup rumit, tapi kewenangan tetap berada di Pansel,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya tahapan tes wawancara bersama dengan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dijadwalkan pada 27 Juni 2024 lalu, kemudian pengumuman tahapan hasil seleksi wawancara diumumkan pada 28 Juni 2024.

Namun, itu tertunda karena sebelumnya Wahyu menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin. Selain itu, calon Dirtek juga masih nihil karena terkendala persyaratan.

Untuk nama-nama calon Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, diantaranya Achmad Syarifuddin, Priyo Sudibyo, Tias Alvin Papatria. Kemudian, untuk nama calon Direktur Administrasi dan Keuangan, Ida Ayu Eka Dewi Wijaya, Muhammad Galih Awantoro dan Wahjoe Darmawan. (rsy/sit)

Pj Bupati Sugiat dalam sambutannya meminta agar semua pihak bersama-sama mensukseskan Pilkada. Termasuk, menciptakan aman dan kondusif.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, untuk tetap menjaga persatuan serta tidak mudah termakan isu-isu yang tidak jelas atau hoax. Jadi, mari bersama-sama mengawal pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November 2024, agar berjalan transparan dan akuntabel. Apabila menemukan permasalahan, segera selesaikan sedini mungkin agar kondusivitas Jombang tetap terjaga,” kata Pj Bupati.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa peluncuran maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024, bukan sekedar simbol. Melainkan, juga representasi dari semangat untuk melaksanakan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

“Pemerintah Kabupaten Jombang siap memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pilkada, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Di tempat sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Abdul Wadud Burhan Abadi, menyampaikan bahwa peluncuran maskot dan jingle sebagai tanda dimulainya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Jombang. “Dengan dimulainya tahapan Pilkada, mari kita laksanakan Pilkada ini dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kita awasi, kita kawal dan kita sukseskan Pilkada atau Pemilihan Serentak 2024 Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

Burhan juga menghimbau, agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan harus memastikan dirinya terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Sebab, Pilkada merupakan momentum penting untuk menentukan pemimpin kita. Kami berharap, partisipasi aktif dari masyarakat mencapai 100 persen, karena sangat diperlukan,” paparnya. (azl/sit)

Pria yang kerap disapa Deny menyampaikan, bahwa tahapan tersebut nantinya akan dilakukan hingga 18 Juni 2024 mendatang. Itu dinilai, juga sangat penting untuk memastikan semua dukungan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Dukungan awal dari Bapaslon, itu sekitar 21 ribu. Tetapi, masih ada kekurangan. Kemudian, mereka melakukan perbaikan jumlah dukungan hingga memenuhi syarat minimal 48.882. Kemudian sejak 8 Juni 2024 kemarin, kita sudah melakukan verifikasi administrasi perbaikan sampai 18 Juni 2024 besok,” jelas Deny.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa setelah proses verifikasi administrasi dan perbaikan selesai, tahap selanjutnya adalah verifikasi faktual yang dijadwalkan akan dilakukan pada Juli 2024 mendatang. “Jika lolos tahap administrasi, kami akan melanjutkan dengan verifikasi faktual terhadap pendukung yang sudah memenuhi syarat. Verifikasi faktual ini akan dilakukan oleh teman-teman Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan,” katanya.

Lebih lanjut untuk verifikasi faktual, ujarnya, nantinya akan dilakukan secara langsung tanpa menggunakan metode sampling. Yakni dengan menggunakan tiga metode verifikasi faktual, diantaranya mendatangi langsung setiap pendukung, mengumpulkan pendukung di satu tempat atau melalui video call.

“Tetapi, sampai dengan saat ini Bapaslon perseorangan tersebut masih belum bisa diputuskan untuk mendaftar dalam pemilihan umum (Pemilu) Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Malang. Karena saat ini, kita masih dalam proses tahapan verifikasi dan perbaikan dukungan,” ujarnya.

Diakhir, Deny menambahkan bahwa KPU Kota Malang akan terus berupaya memastikan semua proses verifikasi dan perbaikan dukungan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun juga nantinya, dalam tahapan verifikasi faktual. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan Pilkada 2024 di Kota Malang. Selain itu, juga untuk mengajak masyarakat Kota Malang agar aktif dan berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi pemilihan.

“Sehingga, diharapkan nantinya masyarakat ini dapat mengetahui kapan hari dan tanggal untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu hari Rabu (27/11/2024) mendatang. Diharapkan masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota termasuk Gubernur dan Wakilnya,” kata Aminah.

Diharapkan, nantinya target partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024, ini bisa melebihi target nasional seperti partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari lalu. Yakni, di atas angka 79 persen.

“Dalam Pemilu lalu, kita cukup berhasil melebihi target nasional dan kita sudah 82 persen. Jadi harapannya, di Pilkada ini juga sama seperti itu. Kalau jumlah pemilih di Kota Malang ini sekitar 662 ribu sekian,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk tahapan Pilkada 2024 ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Pilkada tahun 2018 lalu. Sebab, Undang-Undang (UU) yang digunakan masih sama. Yakni UU Nomor 1 tahun 2015, UU Nomor 8, UU Nomor 10, yang mengalami perubahan sampai tiga kali sampai di UU No 6 tahun 2020.

Baca juga :

“Untuk sekarang tahapan Pilkada sudah berjalan sampai pada awal pemutakhiran data pemilih. Jadi kami sudah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang kemudian akan kami turunkan untuk memetakan jumlah TPS di masing-masing Kabupaten/Kota, Provinsi. Kemudian sosialisasi dan verfikasi administrasi kepada Bacalon yang sudah menyerahkan persyaratan dukungan minimal untuk jalur perseorangan,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam tahapan Pilkada 2024 ini tentunya dibutuhkan peran dari semua pihak. Mulai dari jajaran Pemerintah Kota Malang, TNI/Polri, KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat Kota Malang.

“Pemerintah bertugas memberikan fasilitas dan anggaran dana untuk membiayai dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan KPU bertugas untuk melakukan semua tahapan yang harus dilakukan dengan baik, profesional dan mengendepnakan prinsip penyelenggaraan,” kata Pj Wali Kota Wahyu, dalam sambutannya.

Kemudian, Pj Wali Kota Wahyu juga menuturkan bahwa kegiatan peluncuran tahapan Pilkada 2024 ini menjadi momentum untuk mensukseskan Pemilu di Kota Malang. Pihaknya juga berharap, agar tahapan Pemilu du Kota Malang dapat berjalan dengan aman, lancar, terkendali dan sukses.

“Kesuksesan Pemilu tanggung jawab kita bersama, agar dalam masa tahapan pemilihan dapat menjaga ketertiban dan keamanan saat hari 27 November 2024 nanti. Di sisi lain, masyarakat Kota Malang juga harus mendapatkan pengetahuan yang komprehensif. Sehingga kegiatan hari ini, sangat penting karena masyarakat butuh informasi terkait masalah Pilkada tahun 2024 ini,” imbuh Pj Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran eksekutif di pemerintahan daerah, Kepala OPD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Camat se-Kabupaten Trenggalek, organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, serta organisasi massa.

Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, mengatakan ada perubahan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada serentak 2024. “Jika di Pemilu sebelumnya di Kabupaten Trenggalek ada 1500 TPS dengan jumlah pemilih rata-rata 600, tetapi di Pilkada nanti ada penurunan jumlah TPS menjadi 1.114 dengan rata-rata pemilih 500an,” ungkapnya, saat dikonfirmasi, Senin (03/06/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Gembong berharap melalui sosialisasi ini Pilkada 2024 akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Terutama, partisipasi pemilih lebih meningkat. Oleh karena itu, dirinya meminta seluruh elemen masyarakat untuk pro aktif menyukseskan Pilkada serentak nanti.

“Kerja sama stakeholder sangat diharapkan untuk menciptakan kondisi yang aman,” imbuh Gembong.

Baca juga :

Dijelaskan Ketua KPU, bahwa tahapan persiapan mencakup perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan, penetapan tata cara dan jadwal, serta pembentukan berbagai komite dan panitia pengawas. Kemudian, tahap penyelenggaraan akan melibatkan pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran, penelitian persyaratan calon, pelaksanaan kampanye, hingga penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.

“Seperti kita ketahui, tahun ini ada 512 kabupaten atau kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak, termasuk Trenggalek. Sementara, persyaratan dukungan bagi calon perseorangan membutuhkan minimal 44.872 KTP elektronik yang tersebar di minimal 8 kecamatan,” terang Gembong.

Sebagai informasi, dalam acara ini KPU Kabupaten Trenggalek telah mengumumkan jadwal resmi Pilkada 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tertanggal 26 Januari 2024 di mana Pemungutan suara akan dilaksanakan serentak pada Rabu, 27 November 2024.

“Kita berharap semua pihak yang terlibat mendapat informasi yang lengkap dan siap untuk mengikuti seluruh tahapan Pilkada yang telah ditetapkan. Tak lupa, pihaknya meminta dukungan kepada Pemerintah Daerah agar seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan lancar, aman dan damai,” paparnya. (mil/sit)