Turunnya angka kasus curanmor ini adalah kerja keras petugas kepolisian yang dibantu oleh instansi terkait dan juga elemen masyarakat Kota Malang. Selain itu program-program yang lancarkan petugas Polres Malang Kota juga berjalan dengan baik. “Selain bekerja sama dengan instansi terkait dan elemen masyarakat, kita juga punya program yang akan terus ditingkatkan. Diantaranya Polisi RW, Polisi Cinta Tempat Ibadah dan berjalannya Bhabinkamtibmas. Mereka terus memberikan himbauan dan menginggatkan kepada masyarakat supaya selalu berhati-hati dan ikut serta menjaga Kamtibmas,” ujar AKBP Asfuri.

Sedangkan untuk laporan kasus-kasus menonjol selama 2018 ada 683 kasus. Dari jumlah tersebut dapat terselesaikan 597 yang berhasil diungkap. Jumlah tersebut juga menurun jika dibandingkan pada Tahun 2017 ada sebanyak 1527 kasus dan yang terselesaikan 823 kasus. ” Kami jelaskan pula bahwa Polres Malang Kota telah mendapat predikat wilayah bebas korupsi dari KemenPan dan penghargaan pelayanan masyarakat yang baik, bebas pungli,” ujar AKBP Asfuri. (gie/yan)

Kepercayaan yang diberikan Kemenristekdikti pada UMM ini, tak lepas dari keberhasilan FKIP UMM pada proses pelaksanaan program PPG di tahun 2017. “Sebenarnya dikabulkannya permohonan UMM untuk membuka prodi PPG ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan PPG di UMM pada 2017. Saat itu kita masih sebatas mendapatkan mandat untuk penugasan saja,” terang Ketua PPG FIKP UMM Tri Sakti Handayani.

Dalam skemanya, program PPG UMM berhak membuka enam bidang studi, diantaranya Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), serta Pendidikan Matematika. Penentuan bidang studi tersebut ditentukan berdasarkan pada capaian akreditasi program studi yang dimiliki FKIP UMM. “Seluruh bidang studi yang ada di PPG UMM ini berdasarkan program studi yang dimiliki oleh FKIP UMM,” tambah Tri Sakti, sapaan dosen prodi Pendidikan Kewarganegaraan ini.

Program PPG UMM tersebut akan mengaplikasikan tiga skema, yaitu PPG Pra-Jabatan, PPG Dalam Jabatan, dan PPG Hybrid Learning. Dimana tiap universitas akan menerapkan skema PPG yang berbeda. Dibukanya prodi PPG di UMM ini, sekaligus melengkapi program pendidikan keprofesian sebelumnya, diantaranya Pendidikan Profesi Apoteker, Fisioterapi, Ners dan Insinyur. (rhd/yan)

Memontum Lumajang—-Sebagaimana telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi agar dana untuk desa segera ditransfer untuk percepatan pembangunan namun proses tersebut terhambat oleh kewajiban yang yang harus dipenuhi oleh desa.

Menindaklanjuti akan hal itu Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan Sosialisasi pada Camat, Kades dan bendahara desa se Kabupaten Lumajang tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa (DD) bagi pemerintah desa dengan menghadirkan Narasumber dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, KPPN Jember, dan Kepala DPMD Kabupaten Lumajang. di Ballroom hotel Ijen Suite, Malang, Kamis (31/1/2018).

Bupati Lumajang, Drs. As’at, M.Ag , di hadapan peserta sosialisasi, Bupati menyampaikan, bahwa sasaran strategis pemerintah menjadi acuan untuk bekerja lebih baik dan maksimal. Usulan masyarakat juga diterima untuk menciptakan program yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“SAKIP kita saat ini sudah mendapatkan nilai B, itu sudah lebih bagus dari tahun kemarin yang nilainya CC,” terang Bupati.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H.Agus Wicaksono, S. Sos., menyampaikan Komitmen Bupati saat ini meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah untuk kepentingan pelayan kepada masyarakat.

“Saya yakin jika kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya mempercepat pembangunan, melainkam juga memperkuat pemerintahan kita,” ujar Ketua DPRD.

Untuk tahun Tahun 2018, DD dicairkan dengan 3 tahapan, yaitu 20%, tahapan berikutnya 40% dan terakhir 40%. Ia berharap program program di tingkat desa dilaksanakan dengan baik, dan harus mengikutkan masyarakat. Partisipasi masyarakat harus tinggi di tahun ini. “Harus tepat membuat program untuk masyarakat”, tegasnya.

Disisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Gawat Sudarmanto melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberi persepsi yang sama tentang dana transfer bagi pemerintah desa.

Hal itu, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Acara itu, juga dalam upaya menghimpun berbagai masukan atau usulan dari pemerintah desa. “Uneg-uneg bendahara desa, uneg-uneg kepala desa, camat, sampaikan pada ahlinya mumpung ketemu”, tegas Sekda.

Sekda menambahkan, khusus pencairan ADD maupun Dana Desa maupun BKK tahun ini atas perintah bupati akan dcairkan dalam waktu 1 x 24 jam dengan syarat sudah melengkapi persyaratan yang ditentukan.(adi/yan)

Dikatakannya, merupakan sebuah kebanggan tersendiri. Namun demikian BKD tetap berupaya untuk menekan angka pelanggaran disiplin tersebut.

Kepala BKD mengunngkapkan akan adanya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2018. Sejauh ini, rencana tersebut masih dalam proses inventarisasi oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, formasi yang dibutuhkan masih belum ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan e-formasi yang sudah diinput oleh masing-masing OPD dan petugas BKD, jumlah PNS/ ASN Kabupaten Lumajang masih kekurangan dalam jumlah yang besar.

“Untuk tenaga administrasi saja membutuhkan sekitar 2000 orang, dan tenaga pendidikan masih kekurangan sekitar 1800 orang,” ungkapnya.

Drs Nurwakit, berharap dengan keterbatasan yang ada, baik terbatasnya anggaran maupun tenaga, diharapkan OPD terkait mampu memaksimalkan tenaga yang ada, sehingga seluruh pekerjaan dan pelayanan tidak terbengkalai.

“Sesuai arahan Sekretaris daerah, Kepala BKD Lumajang menghimbau kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar melaporkan jumlah tenaga honorer yang ada di masing-masing OPD. Hal ini berkaitan dengan tertib administrasi dan upaya pengawasan serta pendataan untuk fasilitas BPJS,” tegasnya. (adi/yan)

Bahkan tidak hanya akan menangkap pengguna dan pengedarya saja melainkan juga menangkap para bandar besar
Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SH SIK pada Minggu (31/12/2017) sekitar pukul 16.00 saat rilis akhir tahun di Pos Lantas Alun-Alun Kota Malang.

“Tidak hanya pengguna dan pengedar saja. Kami berharap bandar besarnya juga tertangkap. Tahun 2018 perang terhadap narkoba. Bandar harus ditangkap. Kalau melawan lumpuhkan,” ujar AKBP Asfuri.

Pihaknya sendiri bahkan tak segan-segan menembak mati bandar narkoba jika melakukan perlawanan.

“Tahun 2018 bandar narkoba jangan sampai masuk ke Kota Malang. Kalau sampai melawan akan kita lumpuhkan. Akan kita tindak tegas. Bisa di lapangan seperti apa kalau membaya senjata api dan tajam bisa kita lumpuhkan. Mungkin tembak mati. Pada 23 Desember ini kita sudah mengamankan seorang pengedar Pil LL . Kita mengamankan 15000 butir pil LL,” ujar AKBP Asfuri. (gie/yan)