Tahun 2021 – Memontum

Polres Malang Raih Penghargaan Pelayanan Prima Tahun 2021

Memontum 1 — Thu, 10 Mar 2022 12:31:05 +0000

Memontum Malang – Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat, menerima Penghargaan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) H. Tjahjo Kumolo dengan Kategori Pelayanan Prima Terbaik Tahun 2021 di Aula Awaloedin Djamin, Lantai 9, Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/03/2022).

Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik, mengatakan bahwa penghargaan tersebut didapatkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka mewujudkan Layanan Publik Prima dan berkelas Dunia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) H Tjahjo Kumolo yang melakukan pemantauan serta evaluasi kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai wujud Komitmen untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di lingkup Polri.

Baca juga :

“Dalam penyampaian hasil evaluasi tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) H Tjahjo Kumolo menyerahkan hasil evaluasi Pelayanan Publik tahun 2021 kepada lingkup Polres, Polresta, Polrestabes dan Polres Metro Tahun 2021, yang dimana Polres Malang termasuk salah satu Polres yang mendapat Penghargaan atas Kategori Pelayanan Prima Terbaik Tahun 2021,” kata Iptu Ahmad Taufik, Kamis (10/03/2022).

Pengumuman hasil evaluasi kinerja dan pemberian Penghargaan Pelayanan Publik tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), H Tjahjo Kumolo menyelenggarakan acara Penyampaian hasil evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2021 secara Virtual melalui Kanal Youtube Kementerian PAN RB. (cw1/sit)

PBB-P2 Tahun 2021 Capai 70 Persen, Kecamatan dan Desa Raih Reward Bupati Bondowoso

Memontum 1 — Thu, 20 Jan 2022 11:32:13 +0000

Memontum Bondowoso – Pemkab Bondowoso melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berhasil menyerap sebesar Rp 11 miliar dari Rp 16 miliar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di tahun 2021. Dengan kata lain, tidak kurang dari 70 persen, Bapenda Bondowoso merealisasi capaian angka pendapatan, selama di masa pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dodik Siregar, SE, MM, menjelaskan bahwa sisa Rp 5 miliar tidak dapat diserap, akibat dampak dari masa pandemi Covid-19. Di mana, salah satu dampak yang dirasakan adalah pada sektor perekonomi masyarakat.

“Dari seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Bondowoso, ada 102 desa yang belum melunasi PBB-P2. Sesuai aturan, mereka harus disanksi 2 persen dari nilai pajak yang harus dibayarkan,” kata Dodik-sapaannya, Kamis (20/01/2022).

Mantan Camat Curahdami ini menambahkan, pada tahun 2022, targetnya sama dengan tahun 2021 yaitu Rp 16 miliar. “Mudah-mudahan, capaian untuk di tahun 2022, bisa terealisasi 100 persen. Mengingat, sektor ini sangat mempengaruhi pembangunan. Sementara di satu sisi, semoga kondisi pandemi terus menurun. Sehingga, perekonomian masyarakat bisa beransur-ansur kembali normal,” paaprnya.

Baca juga :

Merujuk pada realisasi capaian target, Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, pun juga memberikan reward atas keberhasilan penagihan PBB-P2 oleh beberapa kecamatan. Diantaranya, seperti kepada Kecamatan Klabang, Sumber Wringin, Binakal, Wringin dan Kecamatan Curahdami.

Sementara untuk desa yang mendapat reward adalah Desa Purnama Kecamatan Tegalampel, Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo, Desa Sumber Suko dan Desa Jetis-Kecamatan Curahdami, Desa Pelalangan-Kecamatan Cermee.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada camat dan Kades yang berhasil melunasi PBB-P2. Mereka berhak mendapatkan reward atas keberhasilannya,” kata Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin. (zen/sit)

Tahun 2021 Angka Kematian Akibat Laka Lantas di Banyuwangi Naik

Memontum 1 — Thu, 30 Dec 2021 12:42:53 +0000

Memontum Banyuwangi – Angka kematian akibat kecelakaan lalulintas (Laka Lantas) di Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, meningkat. Data Satlantas Polresta Banyuwangi menyebutkan, sebanyak 217 orang meninggal dunia disebabkan Lakalantas

Kanit Lakalantas Polresta Banyuwangi, Iptu Budi Hermawan, mengungkapkan jika dibandingkan tahun 2020, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas ada kenaikan 34 orang korban meninggal dunia disebabkan kecelakaan lalu lintas.

“Pada tahun 2020, jumlah orang meninggal dunia akibat Laka Lantas sebanyak 183 orang. Pada tahun 2021 ini, jumlahnya 217 korban, ada kenaikan 34 korban lakalantas,” kata Iptu Budi Hermawan, Kamis (30/12/2021).

Budi Hermawan mengungkapkan, tidak hanya korban jiwa akibat Laka Lantas yang naik. Jumlah Laka lantas di tahun 2021, ini juga naik dibandingkan tahun 2020 ini ada 801 peristiwa.

“Jumlah angka Laka Lantas tahun 2020 tercatat 676 kejadian. Sedangkan tahun 2021 ada 801 peristiwa, ada kenaikan 125 kejadian kecelakaan,” bebernya.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, dari kejadian Laka Lantas di tahun 2021 ini, sebanyak 217 orang meninggal dunia, 947 korban luka ringan dan 14 korban mengalami luka berat. Sedangkan pada tahun 2020, sebanyak 183 orang meninggal dunia, luka ringan 797 korban luka ringan dan 7 korban meninggal dunia.

“Untuk tahun 2021 kerugian akibat kecelakaan lalulintas mencapai Rp 1,4 miliar. Sedangkan ditahun 2020 kerugian akibat kecelakaan lalulintas sebesar Rp 900 juta,” jelasnya.

Jika dilihat dari usia, korban didominasi oleh masyarakat usia produktif, umur 17 sampai 30 tahun. Faktornya karena kelalaian, faktor jalan dan faktor kendaraan.

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas ini, Satlantas Polresta Banyuwangi menghimbau kepada seluruh masyarakat Banyuwangi agar lebih berhati-hati saat mengendarai kendaraan bermotor, utamakan keselamatan untuk mencapai tujuan.

Lebih lanjut disampaikan, ada beberapa titik rawan kecelakaan, seperti di jalan Raya Kabat-Rogojampi dan jalan Raya Kalipuro-Wongsorejo. “Patuhi rambu lalu lintas, lebih berhati-hati saat berkendara, dan utamakan keselamatan saat berkendara, tidak perlu keburu-buru. Jangan main HP saat menjalankan kendaraan, tetap fokus, istirahat jika merasa lelah, dan yang paling utama kendaraan agar diservis sehingga tidak rewel saat dikendarai,” himbaunya. (aar/sit)

Polres Jember Ungkap 269 Kasus dan Bekuk 304 Tersangka selama Tahun 2021

Memontum 1 — Tue, 28 Dec 2021 13:42:39 +0000

Memontum Jember – Menjelang pergantian tahun 2021, Polres Jember menggelar pemusnahan barang bukti Narkoba dan miras di wilayah Jember. Pemusnahan tersebut, dilakukan di Halaman depan Mapolsek Pakusari, Selasa (28/12/2021).

Kapolres Jember, AKBP Arif Rachman Arifin, melalui Kasat Res Narkoba, Iptu Sugeng Iryanto, mengatakan untuk ungkap kasus Narkoba di wilayah Jember, ada sebanyak 267 kasus. “Yang berhasil kami amankan ada 267 kasus dan hari ini juga ada ungkap 2 kasus. Jadi, total 269 kasus yang berhasil diungkap. Untuk tersangka di tahun 2021 ini, ada sebanyak 304 orang dan turun 14 orang atau 4,40 persen. Untuk pria 3,36 persen dan perempuan 20 persen. Dibandingkan tahun 2020 lalu, yang ada 318 tersangka,” ujar Sugeng saat dikonfirmasi di sela kegiatan pemusnahan BB Narkoba dan Miras.

Secara rinci, Sugeng menambahkan, untuk kasus Narkoba yakni narkotika sebanyak 132 kasus dan Okerbaya 135 kasus. “Namun dari kasus tersebut, 241 kasus selesai (tahap 2) dan tunggakan 26 kasus. Baik itu masih dalam proses sidik, tahap 1, dan P-21,” urainya.

Terkait ungkap kasus Narkoba ini, lanjut Sugeng, diakui Sat Res Narkoba Polres Jember, saat ini sedang fokus untuk mengungkap jaringan narkotika jenis sabu, ganja dan ekstasi. “Sehingga, terjadi peningkatan kasus pada tahun 2021 ini sebanyak 132 kasus, dibandingkan 2020 lalu sebanyak 101 kasus. Ada peningkatan 31 kasus atau 30,69 persen. Sedangkan untuk okerbaya pada tahun 2021 sebanyak 135 kasus, menurun dibandingkan tahun 2020 sebanyak 166 kasus,” terangnya.

Baca juga :

Untuk barang bukti yang dimusnahkan, narkotika jenis ganja sebanyak 2,567 persen, Sabu 187,20 persen, ekstasi 96,30 persen, trihexyhenidyl 95,93 persen dan dekstromethopan 95,93 persen.

“Hari ini kita musnahkan sabu sebanyak 152,27 gram, trihexyhenidyl sebanyak 5000 butir, Minang keras 9, 374 botol diantaranya arak 6.616 botol, Mension 125 botol, Anggur merah 440 botol, Anggur Hitam 24 botol, Anggur Putih 11 botol, Ciu 112 botol, dan oplosan 2.046 botol,” sebutnya.

Terkait kegiatan pemusnahan barang bukti miras dan Narkoba di Jember, Ketua MUI Jember, KH Abdul Haris, mengatakan perlu adanya pencegahan terkait penyebaran Narkoba dan miras di lingkungan masyarakat. Khususnya, diawali dari lingkup keluarga.

“Mencegah sesuatu yang pada akhirnya menjerumuskan generasi muda untuk masuk terperosok yang lebih jauh, itu harus dilakukan. Jadi, ini kalau dalam sudut pandang agama Islam, sangat didukung sekali hal-hal semacam ini. Inilah yang kemudian, menjadi tanggungjawab orangtua. Bagaimana menjaga anak, istri dan suami di dalam suatu keluarga. Itu adalah kewajiban. (ark/rio/sit)

Kaleidoskop Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Sepanjang Tahun 2021

Memontum 1 — Tue, 28 Dec 2021 08:33:25 +0000

Memontum Kota Batu – Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, ‘Desa Berdaya Kota Berjaya’ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu, berkomitmen untuk terwujudnya hal tersebut.

Beberapa program dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pun terus ditingkatkan demi menjadikan Kota Batu sebagai sentra agrowisata internasional berkarakter, berdaya saing dan sejahtera. Capaian-capaian tersebut, pun terangkum dalam kaleidoskop 2021.

Program-program tersebut, antara lain pertama pembentukan Tim Satuan Tugas Cepat Reaksi Opini Publik (Satgas Crop), yang bertugas memberikan pelayanan prima dalam upaya penanganan keluhan atau masalah petani di Kota Batu. Jadi, setelah keluhan diterima, tim langsung berkoordinasi untuk datang ke lahan petani dan melakukan observasi secara menyeluruh.

Kedua, dalam rangka mempertahankan ikon buah apel di Kota Batu, DPKP memiliki program kegiatan revitalisasi apel yaitu memberikan bantuan berupa saprodi dan bibit apel. Sehingga, dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban petani dalam meningkatkan dan mempertahankan produksi Apel di kota Batu.

Ketiga, demi meningkatkan SDM pertanian, khususnya petani jeruk dan meningkatkan produksi, produktivitas serta mutu produk hortikultura Kota Batu, DPKP Kota Batu dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika (Balijestro) bekerja sama menyelenggarakan Pelatihan GAP Jeruk Siam Madu yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021.

Dalam pelatihan itu, diikuti oleh 20 orang yang berasal dari petani jeruk di seluruh Kota Batu. Materi yang diberikan, meliputi perbenihan jeruk bebas penyakit, budidaya secara GAP yaitu budidaya secara baik benar dan tepat, pengendalian OPT serta penangan pasca panen Jeruk Siam Madu.

Pelaksanaan Pelatihan GAP Jeruk Siam Madu ini, demi memberikan wawasan dan pemahaman bagi pelaku budidaya. Agar berdampak positif terhadap peningkatan produksi, produktivitas serta mutu produk jeruk serta kesejahteraan petani di Kota Batu.

Keempat, dalam rangka fasilitasi prasarana pertanian DPKP juga memberikan satu paket kandang sapi perah terpadu kepada kelompok tani Margo Mulyo di Dusun Brau, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Kandang seluas kurang lebih 400 meter persegi dengan model kandang kering tersebut memiliki kapasitas 30 ekor sapi dan dilengkapi satu unit biogas dan areal umbaran.

Dengan bantuan kandang sapi perah terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktifitas susu sapi perah dalam rangka mendukung program Desa Wisata Sapi Perah serta Wahana Edukasi tentang ternak sapi di daerah tersebut.

Kelima, dalam rangka mekanisasi pertanian DPKP, memberikan peralatan atau mesin pertanian sebanyak 647 unit yang terdiri atas 24 jenis peralatan yang diberikan kepada kelompok tani. Dengan bantuan alat atau mesin pertanian ini dapat meringankan petani dalam proses budidaya pertaniannya, sehingga petani mendapat nilai tambah karena proses budidaya menjadi lebih efisien.

Keenam, yaitu kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi.

Ketujuh, untuk meningkatkan SDM dan kompetensi petani di Kota Batu DPKP melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang GAP tanaman hias dengan pembelajaran mengenai perbanyakan tanaman teknik kultur jaringan.

Baca juga :

Pelaksanaan pembelajaran sendiri dilakukan di Sekolah Alam Lalang, Desa Sidomulyo yang diikuti oleh 30 orang peserta anggota kelompok tani dari Gapoktan Sidomulyo sebagai sentra tanaman hias. Mereka pun mengikuti pembelajaran di Laboratorium Kultur Jaringan, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

Dari hasil sekolah lapang ini, diharapkan petani tanaman hias bisa mempunyai kompetensi dalam hal perbanyakan tanaman. Sehingga, bisa mencukupi permintaan konsumen dalam jumlah besar di luar negeri maupun pasar lokal.

Kedelapan, demi memfasilitasi prasarana pertanian untuk mendukung sayuran organik, DPKP memberikan dua paket Screen House kepada Gapoktan Mitra Sejati Desa Pandanrejo seluas 148 meter persegi dan Kelompok Tani Guyup Rukun Sentosa, Desa Sumbergondo seluas 150 meter persegi.

Dengan bantuan screen house ini, diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas hortikultura terutama sayur organik guna mendukung visi Kota Batu, untuk mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada.

Sembilan, DPKP melalui Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan sejak tahun 2021, kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L.

Kegiatan P2L dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting.

Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sehingga, bisa mewujudkan kemandirian pangan masyarakat meski dilakukan secara bertahap melalui strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan kemandirian pangan masyarakat, DPKP menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan atau hibah kepada kelompok berupa gubug jamur dan kelengkapannya.

Sepuluh, demi mempromosikan potensi anggrek di Kota Batu serta menarik minat masyarakat dan wisatawan dengan skala yang lebih besar agar bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

Supaya bisa mendorong percepatan pemulihan perekonomian Kota Batu, maka DPKP menyelenggarakan Pameran dan bursa anggrek dengan tajuk ‘Batu Shining Orchid Week 2021’ yang diadakan selama 8 hari mulai tanggal 7 hingga 14 November 2021, bertempat di Gedung Graha Pancasila dan Area Parkir Timur Balai Kota Among Tani Kota Batu.

Rangkaian acara yang digelar meliputi, Lomba Anggrek, Lomba Display Taman Anggrek, Seminar Nasional dengan tema ‘Peran Petani Milenial di Era Digital’ serta Pameran dan Bursa Anggrek.

Lomba display anggrek dikuti oleh 16 peserta dari perwakilan delegasi DPD dan DPC PAI seluruh Indonesia serta nurseri anggrek. Sedangkan bursa anggrek diikuti oleh 54 peserta yang melibatkan petani dan pengusaha anggrek dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan dan Papua.

Kepala DPKP Kota Batu, Sugeng Pramono, pun berkeinginan program-program tersebut bisa memberikan manfaat untuk masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi disaat pandemi Covid-19. “Kami (DPKP.red) bakal melanjutkan program-program prioritas lain di tahun 2022 mendatang untuk mendukung visi misi Desa Berdaya Kota Berjaya,” terangnya, Selasa (28/12/2021). (bir/adv)

Tahun 2021 Kasus DBD di Kota Malang Turun Drastis dan Nihil Kematian

Memontum 1 — Tue, 21 Dec 2021 15:04:25 +0000

Memontum Kota Malang – Menghadapi musim penghujan, sejumlah penyakit turut mengintai masyarakat Kota Malang. Seperti salah satunya, adalah Demam Berdarah Dengue (DBD).

Namun, berdasarkan data, kasus DBD di Kota Malang sepanjang tahun 2021 ini bisa dikatakan tidak mengkhawatirkan dan menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, mengungkapkan bahwa sejak tahun kemarin hingga kini Kota Malang nihil kasus kematian akibat DBD.

“Demam berdarah tahun ini dibawah 50 kasus, tahun sebelumnya itu sekitar 76 kasus. Untuk kematian akibat DBD, mulai awal tahun sampai saat ini, belum ada,” ujarnya, Selasa (21/12/2021).

Kasus penyakit DBD ini sejatinya terbagi menjadi 4 grade. Bilamana seorang pasien masuk dalam kategori grade 4, maka penanganan kesembuhan juga cukup krusial, hingga bisa menyebabkan kematian.

“Kalau sudah masuk grade 4 potensi untuk meninggal dunia, besar. Tapi kalau sudah terdeteksi awal di grade 1, Insyaallah bisa cepat dan lebih bagus penanganannya. Di Kota Malang tidak ada kematian, pasien DBD kita berada di grade 1,” jelasnya.

Baca juga :

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang mendukung penurunan siginifikan kasus, bahkan nihil kematian akibat DBD. Salah satunya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin baik.

“Artinya, jika ditemui gejala penyakit, masyarakat Kota Malang dinilai sudah sangat awas untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,” sambungnya.

Begitu pula, pihak Dinkes melalui Puskesmas maupun Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) lainnya terus melakukan pemahaman dan edukasi di tiap-tiap wilayah untuk pentingnya kesadaran lingkungan. Termasuk, hadirnya juru pemantau jentik (Jumantik) di tiap wilayah.

“Penanganan sudah bagus dan masyarakat sadar. Kita ada jumantik, yang terdiri dari petugas maupun kader. Mereka-mereka inilah yang terus memberikan edukasi hidup bersih terutama untuk lingkungan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Dinkes Kota Malang juga menyediakan Abate guna mengantisipasi sarang nyamuk penyebab DBD di penampungan air yang bisa diakses oleh masyarakat di setiap Puskesmas wilayah masing-masing. (mus/sit)

Ribuan Massa Pemerintahan Desa Tolak Perpres 104 Tahun 2021 Temui Bupati Trenggalek

Memontum 1 — Thu, 16 Dec 2021 11:06:10 +0000

Memontum Trenggalek – Gelombang penolakan Perpres 104 tahun 2021, kembali terjadi di Jawa Timur, Kamis (16/12/2021). Kali ini, ribuan massa yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa serta Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Trenggalek, turun ke jalan dengan melakukan aksi damai dan menemui Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

Bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek, aksi unjuk rasa dilakukan karena beberapa klausul dalam Perpres tentang Rincian APBN TA 2022, yang dianggap memberatkan desa dan bertentangan dengan undang-undang desa. Bahkan, menurut informasi yang diterima, aksi penolakan Perpres 104 tahun 2021, ini dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia atau sebelumnya berlangsung di Kabupaten Situbondo.

“Hari ini kita mendapat aspirasi temen-temen yang ada di desa terkait Perpres 104 tahun 2021. Ini solidaritas nasional, jadi tidak hanya di Trenggalek. Mereka ini mempunyai jejaring kepala desa, perangkat dan semuanya bersepakat tidak berkeberatan dengan BLT Dana Desanya, tapi berkeberatan dengan klausul di Perpres 104 poin 4A, disebutkan minimal 40 persen,” terang Bupati Arifin, saat dikonfirmasi usai menemui masa aksi, Kamis (16/12/2021) sore.

Dijelaskan suami Novita Hardiny ini, beberapa klausul yang dinilai memberatkan, ini diantaranya adalah program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen. “Terus program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen dari alokasi dana desa setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya,” imbuhnya.

Kalau minimal 40 perse , lanjut Mas Ipin-sapaan akrabnya, kriteria dicari yang pantas mendapatkan BLT DD tentunya mereka akan merasa kesusahan menetapkan itu. Pasalnya, BPNT sudah masuk, terus PKH juga sudah ada, belum kemudian beberapa bantuan yang lain.

“Harapannya, kalaupun ada BLT DD, bisa disesuaikan dengan kondisi di masing-masing desa dan tidak perlu ada platform seperti itu. Kemudian termasuk juga untuk ketahanan pangan hewani dan juga nabati itu juga sudah tercover PKH dan BPNT dari Kementrian Sosial. Kalau untuk klausul 8 persen untuk penanganan Covid itu sudah 2 tahun ini dilaksanakan dan tidak ada masalah,” terang Bupati Arifin.

Baca juga :

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan koordinasi daerah yang lain. Jika memang suara yang disuarakan sama secara nasional, nantinya Pemerintah Daerah akan bersurat mendorong itu agar disesuaikan dengan keperluan di desa.

“Yang penting diperbolehkan untuk BLT DD, diperbolehkan untuk ketahanan pangan kemudian diperbolehkan untuk penanganan Covid-19. Mungkin dengan begitu teman-teman bisa lebih fleksibel mengelola dana desanya,” ujarnya.

Terpisah, Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, Edi Supriyanto, menyampaikan sesuai amanah Perpres 104 tahun 2021 tentang rincian APBN, ada sebesar 68 persen alokasi anggaran Dana Desa yang digunakan diluar prioritas anggaran desa. “Melihat dari sisi waktu saja, ini tidak memungkinkan untuk kita segera menyesuaikan,” kata Edy.

Dana Desa itu, masih terang Edy, RKPD-nya tanggal 30 November sudah harus disahkan. Kemudian saat ini RAPBDes tengah disusun. “Apalagi nanti didalam Perpres itu ada pengaturan terhadap Perpres 104 dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan,” paparnya.

Diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan kepala desa, perangkat dan BPD SE Kabupaten Trenggalek ini dimulai dari Stadion Menaksopal menuju Kantor DPRD Trenggalek hingga di Kantor Bupati Trenggalek. (mil/sit)

Terapkan Sistem Bubble, Event Gowes KAI Kediri Dholo Kom Challange 2021 Siap Digelar

Memontum 2 — Fri, 03 Dec 2021 14:31:29 +0000

Memontum Surabaya – Event gowes seru bertajuk KAI Kediri Dholo KOM Challenge 2021, akan siap digelar 4 sampai 5 Desember mendatang.

Founder mainsepeda.com, Azrul Ananda, mengatakan bahwa Event gowes kali ini akan berlangsung dalam dua etape dan akan melalui tujuh kota dan kabupaten di Jatim. “Total 250 peserta yang ikut, rute juga sepanjang 220km. Ini bukan event yang mudah, dengan tanjakan tanjakan hampir 1500km,” kata Azrul, Jumat (03/12/2021).

Selain itu, dirinya juga mengatakan, bahwa event gowes ini baru pertamakali selama 2 tahun pandemi. Tidak seperti tahun sebelumnya Bromo Kom yang pesertanya 1015 orang, Namun sekarang dibatasi dengan prokes yang ketat.

“Nanti etape pertama akan melalui rute sepanjang 172 kilometer. Peloton start dari Novotel Samator pada Sabtu (04/11/2021) pagi. Melaju ke arah Krian kemudian berhenti di pit stop pertama di Kantor Bupati Mojokerto,” jelasnya.

Bapenda Kota Malang Rencanakan Gebyar Sadar Pajak Kedua di Akhir Tahun 2021

memontum — Fri, 17 Sep 2021 04:24:59 +0000

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak henti-hentinya menggalakkan program demi mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan melalui berbagai inovasinya, Bapenda Kota Malang juga ingin merangsang kepatuhan para Wajib Pajak (WP) dalam membayar kewajibannya.

Dikatakan Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, pada akhir tahun 2021 pihaknya akan menggelar event yang digadang-gadang mampu menarik animo masyarakat dalam membayar pajak. “Nanti di akhir tahun kita merencanakan Gebyar Sadar Pajak kedua. Ini sebagai upaya kami agar masyarakat bisa sadar membayar pajak,” ungkap Handi, Jumat (17/09) tadi.

Baca Juga:

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang itu menambahkan, bahwa Gebyar Sadar Pajak kedua nanti akan berbeda dengan sebelumnya. “Akhir Juli 2021 kemarin, kan kita sudah gelar Gebyar Sadar Pajak. Nah, event ke dua yang akan dilaksanakan akhir tahun nanti berbeda dengan sebelumnya. Tidak hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja yang akan diundi,” terangnya.

Lebih lanjut Handi menjelaskan, pengundian juga akan diberlakukan bagi masyarakat yang membayar pajak hotel dan pajak resto yang sudah menggunakan e-tax. “Jadi nanti akan kita rilis di media sosial mana saja lokasi hotel dan resto yang sudah dipasang e-tax. Nah misalkan ada pengunjung di hotel atau resto tersebut mendapatkan struk pembelian makanan dan sebagainya, bisa dikirim ke Bapenda,” urainya. Selanjutnya, struk tersebut akan ditukar dengan kupon undian. Sehingga bisa diikutkan dalam pengundian Gebyar Sadar Pajak kedua. “Untuk mekanisme pengiriman struk nanti mungkin bisa macam-macam. Bisa via WhatsApp atau apa gitu,” terang Handi. (mus/sit)