“Nah, inilah makanya saya ke Jakarta, agar peningkatan jalan itu segera dilakukan,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Blitar menyampaikan, bahwa target pembangunan segera dilakukan di tahun 2023 ini. “Semoga saja 2003 ini anggarannya segera turun. Kemarin kita harus mengikuti kajiannya. Karena inikan peningkatan kelas jalan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono, mengatakan bahwa untuk ruas jalan tahun 2023 ini, akan dilaksanakan perbaikan. Namun, khusus untuk lereng, ini baru perencanaan.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Nanti kalau kita bangun, kemudian ikut ambrol, kan lucu. Makanya, harus penelitian dahulu. Baru kemudian perencanaan yang baik, kajian sampai sejauh mana titik yang terdalam yang bisa di pantek. Itu sejauh mana karena ini butuh pantek,” kata Dicky Cubandono.

Dicky menambahkan, kalau skenario perbaikan ini sudah berjalan  baru nanti di beton. “Insyaallah perencanaannya di tahun ini. Kemudian selanjutnya nanti kita lakukan perbaikan. Tapi kalau khusus ruas yang lain di tahun ini akan dikerjakan,” imbuhnya.

Untuk alternatif jalan, sementara ini sudah disepakati untuk ngepras jalan, karena ini termasuk jalur utama. “Jadi kita buat jalan aternatif sementara dengan ngepras jalan supaya truk-truk dan kendaraan lain bisa lewat. Hari ini kita datangkan alat berat, kita kerjakan sampai selesai,” jelasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Bettryanto, mengatakan bahwa jalan ambles di dusun Ilik-ilik, Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar tersebut, lebih separuh jalan longsor dan ambles, sehingga tidak bisa dilalui. “Jalan ini, menghubungkan antara Desa Suruhwadang dengan 4 desa lainnya yang ada di wilayah Blitar Selatan. Yaitu Desa Kebonsari, Maron, Pakisaji dan Desa Panggungduwet,” kata Ivong Bettryanto.

Ivong menambahkan, akibat amblesnya jalan tersebut, warga terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif sejauh 10 kilometer. Karena jauhnya jarak jalur alternatif, membuat sejumlah warga tetap saja nekat melintas bagian tepi jalan yang sudah retak.

“Jalan ini merupakan jalur paling cepat untuk menuju desa terdekat. Kondisi jalan ambles ini memang sudah lama, namun saat ini semakin parah. Tapi warga tetap melewati jalan itu karena jalur ini paling dekat,” imbuhnya.

Ivong menambahkan, BPBD Kabupaten Blitar sebetulnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Kebonsari dan sekitarnya. Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari PVMBG jika jalan ini seharusnya tidak digunakan lagi, karena kondisi gerakan tanah yang dikhawatirkan semakin parah dan berbahaya untuk masyarakat yang melintas.

“Kami dari BPBD Kabupaten Blitar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rekomendasi PVMBG agar jalan tersebut sudah tidak dilalui lagi. Karena pergerakan tanah yang memang terus terjadi,” jelasnya. (jar/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan agenda rapat paripurna yang digelar secara tertutup. “Hari ini kita melakukan rapat paripurna internal dengan agenda penyampaian pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD,” ungkapnya, Senin (21/03/2022) pagi.

Selanjutnya, hasil rapat paripurna ini akan dijadikan usulan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Adapun beberapa laporan yang disampaikan, salah satunya terkait infrastruktur.

“Jadi hasil reses teman-teman DPRD yang dapat kita simpulkan, utamanya mengenai infrastruktur. Di Trenggalek, masih banyak sekali jalan-jalan yang rusak dan perlu adanya perbaikan. Baik jalan antar desa maupun antar kecamatan,” imbuhnya.

Permasalahan ini, tambahnya, perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dilakukan perbaikan ataupun perlakuan khusus di tahun 2023 mendatang. Kemudian terkait air bersih, dimana di Kabupaten Trenggalek saat musim kemarau, sering terjadi kekeringan dan kelangkaan air bersih.

“Tentunya, ini menjadi perhatian khusus agar kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah yang sering terdampak kekeringan bisa teratasi. Salah satunya dengan program pipanisasi, agar lebih dimaksimalkan,” terang Doding.

Tidak hanya itu, Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan untuk sektor pendidikan. Meski saat ini Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih belum sepenuhnya diterapkan, mengingat kondisi pandemi Covid-19. Pembenahan ataupun penambahan sarana dan prasarana di sekolah perlu dilakukan.

“Sarana prasarana ini sangat penting untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Jadi kalau sarana dan prasarana lengkap dan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan nyaman,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk tenaga pengajar (guru), dimana masih banyak sekolah yang kekurangan. Diharapkan, kedepannya pemerintah daerah bisa mencukupi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan.

Terkait pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek, Doding menyampaikan, jika masyarakat tidak hanya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja. “Jadi mereka tidak hanya mendapatkan BLT saja, tetapi juga bisa memberikan bantuan permodalan baik tunai maupun non tunai. Seperti peralatan produksi yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat miskin untuk memulai usaha dalam rangka memperbaiki kondisi keuangannya,” papar Doding.

Pihaknya berharap, hasil laporan reses anggota DPRD ini bisa dijadikan program di tahun 2023 mendatang. “Karena saat ini, kita sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Jadi, untuk usulan dari DPRD ada sekitar 1.339 usulan kegiatan. Harapannya, usulan-usulan ini bisa menjadi skala prioritas kita untuk RPJMD tahun 2023,” terang Doding. (mil/sit)

Dijelaskannya, delapan program prioritas yang belum dianggarkan pada 2023 tersebut, diantaranya adalah pembangunan Jalan Soekarno Hatta, pembangunan jembatan Muharto Barat, pembangunan jembatan Muharto Timur, pelebaran kaki simpang, pembangunan underpass, PSU Perumahan PNS Kelurahan Bandulan, Drainase Jalan Jonge – D Sentani – D Toba – Jalan Ki Ageng Gribik dan Drainase Kerinci-Sulfat.

“Itu belum masuk di 2023. Pagu kita sudah melebihi. Sehingga, jika delapan program prioritas itu dimasukkan sudah tidak mungkin. Saat ini masih melihat yang lebih prioritas, ya itu yang kita masukkan,” katanya.

Pagu indikatif DPUPRPKP tahun 2023, sekitar Rp 306 Miliar. Dimana, jumlah tersebut akan dibagi pada beberapa kegiatan. Seperti gaji, tunjangan, intensif dan rekening listrik PJU sebesar Rp 42 Miliar.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Kemudian juga terbagi pada kegiatan operasional seperti, TPOK, operasional sekretariat, perkantoran terpadu, Rusunawa, alat berat, sosialisasi, pemeliharaan insidentil dan lainnya. Pada kegiatan ini diperkirakan dengan anggaran Rp 59 Miliar.

Selain itu, tentunya untuk prirotitas pembangunan Kota Malang yang berasal dari Musrenbang, Jembatan Majapahit, Kahuripan, Brawijaya, rehab jembatan berlubang, sosialisasi air limbah domestik, pembangunan IPAL dengan plot Rp 205 Miliar. “Insyallah 8 program tersebut di penganggaran selanjutnya, di tahun 2024 bisa menjadi prioritas,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji, mengatakan jika memang masih terdapat PR. Hal ini memang harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Termasuk banjir, gorong-gorong di kawasan Jalan Soekarno Hatta, itu kan nominalnya luar biasa, bisa sampai Rp 128 miliar. Ada jembatan-jembatan, nantinya bisa dilanjutkan,” ujarnya. (cw2/gie)

Sehingga, pemilik kursi N1 itu menargetkan di tahun 2023 sudah tidak ada lagi tanah wakaf yang belum tersertifikat. “Selain fungsi kita sebagai pemberi keberkahan kepada lingkungan sekitar, maka kata kunci atau syarat utama harus ada kejalasan dulu. Jangan sampai eksistensi dari tanah yang sudah diwakafkan menjadi debatable,” tegasnya.

Dirinya berharap, takmir masjid yang menjadi peserta sosialisasi ini bisa memperhatikan persoalan administrasi tempat ibadah. “Supaya fungsi masjid bisa menjadi keberkahan, persoalan admin selesaikan dulu. Para takmir dihadirkan dalam rangka membangun bagaimana mewujudkan fungsi masjid tersebut, salah satunya dengan legalitas yang jelas. Sehingga nanti di tahun 2023 sudah tidak ada lagi tempat ibadah yang punya persoalan masalah wakaf,” ungkapnya.

Selain itu, Sutiaji juga berpesan untuk segera mengajukan hibah jika ada tanah milik Pemkot yang dalam penguasaan masyarakat. “Yang masih dalam penguasaan masyarakat tapi tanah itu milik Pemkot, segera buat pengajuan. Nanti akan kita hibahkan ke masyarakat, biar tidak diselewengkan. Tugas takmir bagaimana ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” sambungnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap ke depan upaya sertifikat tanah wakaf ini terus dikuatkan. “Kita kuatkan sehingga kehadiran para takmir di sini memang diajak untuk membereskan permasalahan sertifikat yang belum jelas, pelan tapi pasti. Setiap wakif pasti niatnya baik, jangan sampek niat itu tidak jadi jariyah karena fungsi masjid yang tidak bisa maksimal,” terangnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sementara itu, Kabag Kesra Pemkot Malang, Ahmad Mabrur, menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 539 aset tanah wakaf yang belum tersertifikat. “Banyak masyarakat yang belum paham proses mensertifikatkan tanah wakaf yang diamanatkan kepada mereka. Tercatat di kami hingga hari ini sekitar 539 tanah wakaf belum memiliki sertifikat,” katanya.

Maka dari itu, Pemkot Malang bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), memberikan fasilitasi pensertifikatan masjid atau tanah. Di mana, nantinya BWI yang akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daripada tanah tersebut.

“Bahkan sudah ada tim percepatan untuk sertifikat dari NU maupun Muhammadiyah untuk membantu takmir dalam proses mengurus sertifikat,” sambungnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pria yang akrab disapa Mabrur ini berharap, mampu mewujudkan target yang ditetapkan oleh Wali Kota Sutiaji. Yakni 2023 permasalahan sertifikat wakaf tanah dan masjid di Kota Malang sudah tuntas.

“Pak Wali harapannya di tahun 2023 permasalahan ini paling tidak sudah clear. Mudah-mudahan harapan beliau diapresiasi dan direspon oleh takmir, karena memang ini penting untuk direalisasi,” terang Mabrur. (hms/mus/sit)