Kepala Dispangtang Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan jika di tahun 2024 dalam melakukan penguatan ketahanan pangan, akan dilakukan urban farming. Yakni, dengan memberikan bibit tanaman kepada para pelaku urban farming.

“Penguatan urban farming di tahun ini, kami akan memberikan bibit tanaman cabai, kemudian satu set pertanian dengan sistem perkotaan. Yaitu, dengan membuat mini food terintegrasi. Artinya, ada kegiatan urban farming secara hidroponik, ada peternakan dan perikanan,” jelas Slamet.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Melalui hal itu, tambahnya, akan didorong untuk dikembangkan di wilayah Kota Malang. Sehingga, agar ketahanan pangan di tingkat keluarga, RT dan RW, dapat tertanggulangi. Sedangkan di kegiatan pertanian tanaman pangan, juga akan difasilitasi benih padi, jagung, dan sarana prasarana, seperti mesin traktor dan power weeder.

“Kemudian ada jaring untuk melindungi bulir-bulir padi agar tidak di rusak oleh burung, dan juga pemberian racun tikus. Ini akan kita lakukan terus menerus dan berkelanjutan di setiap tahunnya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika beberapa keluhan dari para petani nantinya dapat teratasi. Seperti, ketika harga gabah yang turun ketika para petani panen raya, kemudian subsidi pupuk.

“Keluhan dari petani itu rata-rata ketika panen raya, harga gabah itu kan turun. Kalau itu kan bukan kebijakan kami. Kami sekedar mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk harus ada standarisasi masalah harga pasar. Yang kedua, tadi minta ada subsidi berkaitan dengan masalah pupuk berimbang,” tutur Sutiaji.

Kemudian, dirinya berharap nantinya akan ada inovasi teknologi pertanian. Sehingga kemampuan produksinya bisa semakin bagus. Pihaknya juga meminta untuk mengumpulkan para penyuluh, agar nantinya bisa menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.

“Terus nanti kita jalin kerjasama dengan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang punya fakultas ilmu pertanian, terutama padi. Dan mungkin, karena ini berbicara ketahanan pangan. Jadi bisa dikembangakan untuk yang lain. Ini tadi kan karena masih ditingkat masalah banyak gerakan kelompok tani (Gapoktan). Itu yang akan kita kuatkan,” imbuh Wali Kota Sutiaji. (hms/rsy/sit)

“Menurut saya, komunikasi hard selling ini kurang efektif. Karena, masyarakat saat ini dinilai cerdas, mampu mengukur komitmen kebangsaan, gagasan pluralisme, bahkan dengan mudah mampu mengakses rekam jejak digital para tokoh. Dengan kata lain, kinerja para tokoh bangsa ini sudah terukur dengan sendirinya oleh masyarakat seiring dengan kinerjanya masing-masing,” ujar Zen-sapaan akrabnya, Kamis (03/03/2022).

Menurutnya, hasil survei yang menempatkan mereka di urutan nomor 9 dan 10 tentu sebagai indikasi adanya peluang sebagai pasangan Capres. Hal tersebut, juga didukung dengan adanya baliho yang terpasang di wilayah Jatim sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan elektabilitas sekaligus sebagai issue publik.

Baca juga :

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Selain itu, dikatakannya, saat ini memang menjadi momen romantis bagi politik tanah air, pasalnya akan banyak yang saling meminang untuk dipasangkan. Namun, di tahun 2023 bisa jadi tahun yang panas, karena akan di uji kesetiaan dan integritasnya. Dua kader bangsa yang sudah teruji dalam kancah nasional tersebut itu tidak cukup, karena menurutnya butuh instrumen sosial maupun politik yang lebih besar lagi.

“Dengan maraknya baliho Capres di Jatim bisa saja kita maknai upaya untuk kesadaran masyarakat (public awareness). Sehingga, bisa saja nantinya tercipta isu yang produktif maupun tidak. Karenanya akan bisa jadi boomerang kalau tidak di manage dengan baik,” ucapnya. (cw2/sit)