“Dari 755 ODCB yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya baru di 32 objek, jadi masih ada sekitar 700 sekian objek yang harus dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Sehingga bisa dinaikkan statusnya menjadi cagar budaya untuk dikaji,” ungkapnya, Senin (15/03).

“Setelah dikaji oleh TACB, hasil kajian diserahkan ke Dikbud Kota Malang. Nanti Bidang Kebudayaan yang akan menghimpun semua untuk dinaikkan ke Bapak Wali Kota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya,” tambahnya.

Diakui Dian ada beberapa kendala yang menyebabkan baru 32 objek yang naik status menjadi cagar budaya. Hal tersebut karena masih ada aspek-aspek yang belum dipenuhi, dimana nantinya juga berpengaruh terhadap kemampuan dari TACB untuk menganalisanya.

“Kan tidak mungkin dari sekian ratus itu diselesaikan dalam waktu yang cepat. Karena ini harus ada hasil kajian yang mendalam, harus holistik, dan tidak boleh parsial,” jelasnya.

Baca Juga : Diterjang Angin Kencang, Pohon Trembesi Tumbang Timpa Tiga Motor

Meski begitu ditegaskan Dian, pada tahun ini Bidang Kebudayaan Dikbud Kota Malang menargetkan 40 ODCB yang bisa ditetapkan menjadi cagar budaya.

Untuk itu pihaknya akan menguatkan tim pendaftaran. Dimana tidak hanya Dikbud yang bisa mendaftarkan, tetapi bisa melibatkan warga masyarakat.

“Disini Dikbud mempunyai dua alternatif pendaftaran, manual dan digital. Yang digital ini sedang diproses pembuatannya, jadi masyarakat bisa mendaftarkan temuan dia yang diduga cagar budaya melalui saluran tersebut. Tapi kalau misalkan yang manual disilakan ke kantor,” katanya.

Terakhir, pendaftaran secara online temuan yang diduga cagar budaya, disampaikan Dian, penggarapannya masih dalam proses.

“Mudah-mudahan tahun ini rampung,” harapnya. (mus/ed2)

Usut punya usut baliho tersebut dipasang oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Terpasang dalam rangka untuk menghormati umat yang sedang merayakan Hari Raya Nyepi.

“Kami mengusung konsep kerukunan yang berbeda. Ada 5 titik yang dipasang baliho, yaitu di Pura Luhur Dwijawarsa, di daerah Klojen, Celaket, Dieng, dan Gajayana. Tapi yang ikonik di Gajayana, soalnya paling besar 4×6 meter, ” ungkap Sekjen FKUB, David Tobing, Sabtu (13/03).

Pihaknya konsisten memasang baliho ditiap perayaan hari besar keagamaan. Hal itu dilakukan sebagai respon peristiwa penolakan spanduk natal beberapa waktu lalu.

Melalui kejadian itu, saat pihaknya mengadakan pertemuan bulanan antar anggota FKUB, muncul ide pemasangan banner di beberapa titik.

Baca Juga : Jelang Hari Raya Nyepi, FKUB Semprot Disinfektan Pura Luhur Dwijawarsa

“Kami ada pertemuan lintas agama, lintas organisasi, yang diadakan tiap bulan. Dari sini kami muncul ide selain pasang banner juga membantu penyemprotan rumah ibadah yang akan melakukan perayaan hari besar,” tambahnya.

Agar tidak terjadi benturan, lanjut David, pihaknya membuat slogan, ‘Kita Berbeda Kita Indonesia’.

“Dan tahun ini kami selalu membuat ucapan baik Nyepi, Galungan, Waisak, dan sebagainya,” imbuh David.

Tak hanya itu, dalam pertemuan yang rutin mereka gelar itu juga sering mendiskusikan keadaan umat beragama di Kota Malang. Salah satunya adalah menjadi mediator dalam permasalahan sulitnya akses Sekolah Tinggi Agama Hindu di Kawasan Buring. (mus/ed2)

Menurut Sambari, Penandatanganan antara Kepala OPD dengan Bupati Gresik ini dilakukan setelah semua berkas program dari seluruh OPD dipelajari oleh Bupati.

“Dalam seminggu terakhir ini kita telah membuka seluruh program dan anggaran dari seluruh OPD. Selanjutnya kepada seluruh Kepala OPD untuk mempresentasikan dihadapan saya beserta tim. Nantinya kami bersama tim akan memutuskan setelah terlebih dahulu merevisi segala sesuatunya untuk perbaikan” tegas Sambari.

Pada kesempatan itu Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat dan bawahannya untuk bekerja lebih hati-hati.

“Semua kesalahan, Kepala OPD yang bersangkutan harus ikut bertanggungjawab. Untuk itu para pimpinan jangan hanya pasrah saja atas kinerja bawahannya. Tolong apabila ada pengajuan anggaran yang tidak pantas untuk dilaksanakan agar jangan ditandatangani. Saya tidak mungkin membaca satu persatu. Untuk itu anda harus cek dan ricek,” tandas Sambari seakan gak mau kecolongan.

Bupati Sambari juga menyebutkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai tanggal 31 Desember 2017 pukul 24.00 yang mencapai Rp. 153 miliar. Jumlah ini lebih besar dari perkiraan Bupati Gresik yang hanya Rp. 100 miliar. Memang saat itu pada Jum’at pagi tanggal 29 Desember 2017 Bupati menyebutkan jumlah Silpa hanya Rp. 81 miliar.  

“Jumlah Silpa ini murni dari penghematan setelah semua program dilaksanakan. Perhitungannya, dari total Anggaran 2017. Dikurangi total belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jadi ada nilai SILPA sebesar Rp. 153 miliar. Prinsipnya semua sudah dilaksanakan” tandas Sambari.

Menanggapi pengarahan Bupati, Kepala Bagian Humas dan Protokol Suyono mengatakan, memang pada tahun 2017 ini Bupati mengawal langsung sejak mulai perencanaan, penganggaran maupun saat pelaksanaan.

“Bupati banyak mengevaluasi anggaran yang tidak masuk akal dan yang tak mungkin bisa dilaksanakan, atau bahkan ada anggaran yang terlampau besar Bupati tak segan-segan untuk merevisi” tandas Suyono. (sgg/yan)