Dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini diikuti ratusan peserta mulai dari perempuan (muslimat) hingga para laki-laki (muslim). Rata-rata mereka berusia 30 tahun ke atas ini merupakan relawan sekaligus santri dan santriwati perwakilan dari belasan desa se Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Syaikhul Islam Ali yang juga anggota MPR RI periode 2014 -2019 ini mengatakan tahun ini memasuki tahun politik. Namun demikian, pihaknya ingin menanggalkan sejenak masalah politik lantaran berkewajiban mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan itu. Apalagi sosialisasi ini baginya bersifat wajib dan menjadi tugas utama anggota MPR RI.

“Kami ingin menanggalkan sejenak masalah politik. Kami melaksanakan kewajiban sebagai anggota MPRI RI untuk mensosialisasikkan 4 pilar kebangsaan. Karena di tahun politik rawan oknum memanfaatkan pilar kebangsaan untuk memudarkan keyakinan atas 4 pilar kebangsaan terutama dalam menjaga NKRI yang harus tetap utuh,” terang Syaikhul Islam Ali kepada Memontum.com, Minggu (03/02/2019).

Syaikhul menguraikan di saat agama Islam dijadikan bahan kelompok lain untuk memecah bela warga dan umat muslim, saat itulah dirinya merasa berkewajiban mengingatkan kembali arti penting 4 pilar kebangsaan itu.

“Karena dengan 4 pilar kebangsaan ini terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Baginya 4 pilar kebangsaan itu sangat sederhana karena jika diringkas bisa menjadi satu kata yakni PBNU. Terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Baginya Pancasila sampai kapan pun akan menjadi pemersatu seluruh warga Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Apalagi Indonesia merupakan negara berbeda-beda tetapi tetap satu juga (Bhinneka Tunggal Ika).

“Karena itu NKRI ini sudah harga mati. Kalau ada kelompok yang mau mengubah 4 dasar pilar kebangsaan maka harus disadarkan karena mereka juga tinggal dan hidup di NKRI yang diatur dalam UUD 1945,” tandasnya.

Sementara dalam sosialisasi itu, agar terlihat semakin semangat pesertanya diselingi berbagai kuis. Rata-rata saat diberikan satu pertanyaan peserta berebut untuk menjawab berbagai pertanyaan itu. (Wan/yan)

“Training Pemuda Damai 2019 ini penting. Karena generasi millenial di tahun politik ini bukan hanya menjadi komoditas politik. Tetapi mereka bisa menjadi penentu bangsa Indonesia karena inovasinya, kreatifitasnya, dan gerakan pendidikan politiknya,” terang Ketua Panita Acara, Abud Asyrofi kepada Memontum.com, Minggu (27/01/2019) saat penutupan.

Selama ini, lanjut Abud generasi millenial itu memiliki berbagai ciri khusus. Yakni lebih menenal ponsel daripada televisi, memiliki media sosial,

tidak suka membaca secara konvensional, lebih tahu teknologi daripada orangtua mereka, tidak loyal tapi bekerja efektif dan bahkan menjadikan google sebagai keluarga, orangtua dan guru (rujukan). Selain itu, lebih suka transaksionalnya cashless, kritis terhadap fenomena sosial dan hampir setiap detik posting.

“Dengan karakter itu, mendorong timbulnya masalah yang dihadapi. Yani bersifat apatisme, kurangnya wawasan politik, segalanya serba instan, dan mudah terpengaruh berita hoax,” imbuhnya.

Asisten Tata Praja Sekdakab Lamongan M S Heruwidi menjelaskan pengambilan sumpah BPD tersebut harus segera dilakukan karena ada agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) yang sudah menanti.

Disebutkan kemudian olehnya, pada Mei dan Juni 2019 nanti ada 384 Kades yang mengakhiri masa jabatannya. Sehingga perlu segera membentuk panitia Pilkades oleh BPD baru.

Bupati Fadeli usai memimpin pengambilan sumpah anggota BPD berharap mereka bisa menjadi partner bagi Kades untuk membangun desa.

Dia mencontohkan adanya sejumlah program unggulan di desa yang menunggu untuk disukseskan. Seperti keberadaan Badan Usaha Milik Desa di seluruh desa di Lamongan dan rencana pendirian Warung LA untuk meningkatkan kesejahteraan di desa.

Terkait tahun politik di 2019, Fadeli menaruh harapan agar suasana kondusif tetap terjaga.

“Yang paling penting adalah menjaga suasana tetap kondusif. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” pesan dia.

Sementara terkait rencana Pilkades serentak, Bupati Fadeli menyebutkan akan dilaksanakan pada September mendatang.

“Saat ini masih terus dimatangkan, untuk rencana pelaksanaan Pilkades serentak yang in sya Allah akan di laksanakan pada bulan September dalam satu tahapan saja,” ujarnya.

Kabupaten Lamongan sendiri sudah berpengalaman menggelar Pilkades serentak, namun dilaksanakan dalam beberapa kali tahapan. Pilkades massal dalam satu tahap ini akan menjadi yang pertama bagi Lamongan.

Pengambilan sumpah anggota BPD ini rencananya dilakukan dalam tujuh kali tahapan, selama 4 hari.

Di hari pertama, ada 771 anggota BPD dari tujuh kecamatan yang diambil sumpahnya. Sementara sisanya akan dilaksanakan dalam tahapan selanjutnya pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. (Ifa/zen/yan)

]]> 75702 https://memontum.com/tahun-politik-bupati-sidoarjo-ingatkan-asn-jaga-netralitas Fri, 30 Nov 2018 11:30:44 +0000 https://memontum.com/?p=66347 Memontum Sidoarjo – Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya di tahun politik. Mulai pada Tahun 2019 mendatang ASN harus menjaga netralitasnya dalam melayani masyarakat.

“Saya meminta ASN harus netral dalam melayani masyarakat. Kami peringatkan ini karena saat ini memasuki tahun politik,” terang Saiful Ilah seusai pelaksanaan peringatan HUT Korpri di Alun-alun, Sidoarjo, Kamis (29/11/2018).

Selain itu, pria yang akrab Abah Ipul ini mengungkapkan ASN juga harus profesionalitas dalam menjalankan aktivitas selama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya mengingatkan jangan sampai ada yang condong ke arah kepentingan politik tertentu.

“Kalau ada ASN yang melanggar dan tidak netral, tentu akan kami tindak tegas. Jangan tanya apa sanksi yang akan kami berikan itu. Karena aturannya memang sudah jelas,” imbuhnya.

Sementara ditanya soal, adanya sejumlah ASN di berbagai daerah yang terindikasi ikut aliran radikal dan tidak setuju ideologi Pancasila, Saiful mengklaim, ASN yang ada di Kabupaten Sidoarjo tidak ada yang tidak setuju terhadap ideologi pancasila. Baginya, seluruh ASN Sidoarjo menjaga keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila.

“Tidak ada itu (ASN anti Pancasila). Semua ASN di Sidoarjo setuju terhadap ideologi negara kita Pancasila,” tandasnya. (Wan/yan)

“Yang kita harapkan ditahun politik ini seluruh masyarakat para pejabat elit politik untuk bijaksana dalam penggunan medsos ini ,kemudian statmen gitu, sebelum diketahui kebenarannya ini kan bisa membuat kondisi ini sudah resah, sudah panas,sehingga diharapkan semua pihak seperti di jombang ini, jika ada informasi apa jangan langsung komen di media, konfirmasi dulu ke pihak yang berkepentingan（kepolisian–red,” ujar AKBP Fadly Widyanto.

Lebih lanjut Fadly, berharap kepada masyarakat kaitannya dalam masa kampanye nanti, pihak masyarakat juga tidak menyebarkan black campaign (kampanye hitam ) dan kampaye negatif (negatif campaign) yang juga dapat menimbulkan kegaduhan yang mengakibatkan masyarakat tergelincir dalam persoalan hukum pidana.

“Ya tentunya kalau itu, semua nanti pelaporannya ada di sentra gak kumdu, dan itu situ sudah lengkap ,seperti kemarin dalam operasi mantap praja, kita harapakan masyarakat dalam kaitannya selama masa kampanye tidak menyebarkan terkait masalah hoax yaitu black campaign,black campaign itu isinya fitnah. Kita akan melakukan himbauan-himbauan untuk melakukan kampanye yang baik,Sehingga semua tenang dapat mengendalikan diri masing-masing, kalau ada apa-apa sampaikan kepada pihak berwenang pihak yang berwajib agar kami dapat mengkarifikasi,”Pungkas Kapolres Jombang AKBP Fadly Widyanto.(ham/yan)

“Kedatangan saya ke PP Sunan Drajat ini untuk meminta doa restu sebagai warga baru dan juga meminta dukungan dari Pak Kyai,” kata Luki usai bertemu dengan pengasuh PP Sunan Drajat Paciran Lamongan, KH Abdul Ghofur, Rabu (26/9/2018).

Luki menuturkan, dengan meminta dukungan dan doa restu para pemangku pondok, pihaknya berharap agar di tahun politik ini kondisi Jatim tetap kondusif, aman dan terkendali. Selain itu, Luki juga berharap dalam tahun politik ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dengan dukungan para tokoh agama, para kyai dan para santri, kondisi Jatim akan tetap kondusif, aman dan terkendali,” ucapnya.

Tak hanya itu, Luki juga berpesan kepada para santri untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban dan tidak terpengaruh berita Hoax. Kepada para pengasuh Ponpes, Luki meminta mereka untuk sabar dan telaten dalam mendidik santri.

“Saya menghimbau untuk tidak termakan isu yang belum jelas sumber dan validitasnya, serta menghimbau untuk turut serta menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Lamongan,” kata Luki di hadapan para santri Sunan Drajat.

Sementara, pengasuh PP Sunan Drajat Paciran Lamongan, KH Abdul Ghofur yang menerima kedatangan Kapolda Jatim meminta maaf karena kedatangan Kapolda Jatim di Ponpes Sunan Drajad belum bisa dijamu dengan baik. Selain itu, KH Abdul Ghofur juga berpesan kepada Kapolda Jatim dan jajarannya untuk menjaga keamanan di Lamongan dan Jatim secara keseluruhan.

“Saya hanya bisa mendoakan semoga kita bisa masuk surga secara bersama sama dan terima kasih atas kedatangan bapak Kapolda Jatim di Ponpes Sunan Drajad yang merupakan Ponpes tertua di Indonesia dan satu satunya peninggalan dari walisongo yang masih berdiri kokoh,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ke PP Sunan Drajat ini, Kapolda Jatim juga ditemani oleh sejumlah perwira di Polda Jatim. Turut pula menemani Kapolda Jatim, Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung dan Bupati Lamongan, Fadeli. (ifa/zen/yan)

Kata Rendra, tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik di Indonesia. Mahasiswa harus bijaksana dalam menentukan pilihan calon pemimpinnya. Keputusan mencoblos salah satu calon kepala daerah dan calon legeslatif serta calon Presiden berdampak lima tahun kedepan.

Atas hal itu Universitas Merdeka (Unmer) Malang menggelar seminar nasional bertajuk Politik Versus Politisasi dalam Kontestasi Politik Indonesia Dewasa Ini yang digelar di Gedung Rektorat Universitas Merdeka Malang, Selasa (27/3/2018) pagi.

Selain Rendra Kresna yang hadir diacara itu. Hadirpula Rektor Universitas Merdeka Malang, Prof Dr Anwar Sanusi, Pengamat Politik, Freddy Hasiman dan dipandu moderator dari Dosen Fisip Unmer, Yustina Ndung.

Menurut Rendra kegiatan semacam ini sangat baik untik memberikan pengarahan pada masyarakat terutama mahasiswa. Tujuannya untuk menciptakan penataan pemerintahan menjadi lebih baik.

“Politik itu memang sebuah kepentingan untuk menciptakan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Tinggal siapa yang menciptakan, politik itu seni yang harus dilakukan,” tegasnya. Berikutnya Rendra Kresna menyatakan agar masyarakat bersikap bijaksana menyambut pesta demokrasi sedang dan akan berlangsung.

“Masyarakat dan mahasiswa harus hadir untuk memberikan penilaian dan warna politik. Supaya pesta demokrasi berjalan dengan baik,” tambahnya.

Menurut dia, saat ini politik berkembang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi. Bahkan maraknya berbagai informasi di media sosial tentang berbagai informasi yang masih belum tahu kebenarannya apakah sebuah fakta atau tidak benar (hoax).

“Jadi masyarakat harus lebih waspada menyikapi pemberitaan dan informasi di berbagai media sosial. Takutnya media itu dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab untuk kepentingan sendiri yang mengarah politik,” tegas suami Hj Jajuk Rendra Kresna itu.

Oleh sebab itu Rendra masyarakat harus lebih jeli dalam penggunaan medsos untuk politik, karena masyarakat lebih cenderung menyukai percampuran antara opini dan fakta dalam berbagai informasi di medsos.

“Sekarang dengan uang mereka yang tidak memiliki kemampuan bisa diangkat dan terjun ke dunia politik, hanya karena opini di media sosial. Ini jangan sampai terjadi dan politisasi jangan mengkaitkan dengan isu agama, suku dan sara yang dapat menghancurkan Kebhinekaan Tunggal Ika,” pesan Rendra Kresna.

Rektor Unmer Malang, Prof Dr Anwar Sanusi yang mengungkapkan acara seminar ini pihaknya mengundang Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna karena memiliki pengalaman yang sudah cukup untuk berbagi ilmu dengan para mahasiswa Unmer.

“Kami mengambil tema ini karena mengangkat tahun 2018 dan 2019 adalah pesta demokrasi. Kalau tahun ini pemilihan Pilkada serentak dan tahun depan Pemilihan Presiden,” kata Anwar Sanusi.

Politisasi tahun ini jangan sampai ada isu sara yang bersifat merusak politik tersebut. Pihaknya berharap mahasiswa bisa terlibat langsung dalam kontestasi politik di Indonesia.

“Peran mahasiswa sebagai kontrol tidak boleh ikut politik praktis secara langsung, hanya menyampaikan inspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media,” sebutnya. (man/yud)

Kalau salah perencanaan dalam memumggut pajak daerah. Maka dampaknya targer PAD Kota Malang bisa tergelincir jauh dari target. Biasanya konsentrasi pengusaha juga pada pelaksanaan Pilkada Kota Malang.

“Selama pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres ada ratusan pengusaha konveksi mengerjakan kaos calon kepala daerah. Ada juga yang mengerjakan baliho dan spanduk. Termasuk ada yang menyiapkan jasa makanan dan transportasi,” tegas Kepala BP2D Kota Malang Ir Ade Herawanto.

Saat calon kepala daerah kalah dalam proses Pilkada. Maka dampaknya pengusaha enggan membayar pajak ke Pemkot Malang. Sebab tidak ada uang yang akan dipergunakan untuk melunasi kewajibannya.

Menurut Ade, dua hal yang dilakukan untuk mendongkrak PAD Kota Malang tahun 2018. Yaitu lewat program intensifikasi dan ekstenfikaso pajak daerah.

Pegawai BP2D Kota Malang terus mencari potensi wajib pajak baru. Berikutnya pegawai BP2D Kota Malang melakukan aksi jemput bola kepada wajib pajak.

Menggelar berbagai diskusi untuk mencari jalan keluar agar PAD Kota Malang terus meningkat.”Kita juga siap merubah atutan hukum. Bila ada usaha dari masyarakat yang tidak termasuk didalam potensi pajak daerah,” tambah dia.

Tahun ini kata Ade, PAD Kota Malang sebesar Rp 375 miliar. Dia yakin akhir tahun 2018. Target PAD Kota Malang bisa tercapai 100%. “Tahun 2017 target PAD Kota Malang bisa lebih dari 100%. Ini semua berkat kepatuhan masyarakat dalam melunasi pajak daerahnya,” ungkap dia.

Badan pekerja Malang Cooruption Watch (MCW) Fahrudin menambahkan, potensi PAD Kota Malang bisa lebih dari Rp 375 miliar per tahunnya. Asalkan BP2D Kota Malang lebih aktif dan inovatif dalam mengali wajib pajak baru.

“Seluruh potensi pajak daerah harus digali. Berikutnya bagi wajib pajak yang bandel harus diberi sanksi. Sebaliknya wajib pajak yang aktif melunasi pajaknya harus diberi penghargaan. Lebih penting lagi penggunaan PAD Kota Malang harus transparan,” pesannya. ( man/yan )

Bertempat di pendapa Agung Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek, sosialisasi 4 pilar MPR RI ini mengambil tema Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD RI tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Dikonfirmasi usai kegiatan, Bang Zul sapaan akrabnya menuturkan bahwa kegiatan tersebut juga berkerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek. “Alhamdulillah kegiatan sosialisasi 4 pilar ini berkerjasama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek. Dan antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini cukup luar biasa, ” ucapnya Rabu (07/02).

Diakui Bang Zul, tahun 2018 ini merupakan tahun politik. Bahwa dalam tahun – tahun ini adalah tahun Pilkada, tahun Pilpres dan tahun Pileg.

Pihaknya menegaskan bahwa salah satu kandidat yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur Jatim merupakan Bupati dari Kabupaten Trenggalek.

“Saya tegangan kembali bahwa yang bergantung dalam Pilgub Jatim tahun ini adalah Bupati anda sendiri. Jadi, anggaplah ia teman dan saling beradu konsep serta gagasan demi kemajuan Jawa Timur kedepannya, ” imbuh Zul.

Masih terang Bang Zul, ia meminta kepada masyarakat agar tidak menghalalkan segala cara apalagi membawa – bawa permasalahan sara. Dalam kontestasi antar kandidat ini masyarakat merupakan masyarakat yang bisa menentukan pilihan dan kebijakan masing – masing.

Ia meminta kepada masyarakat untuk tetap saling menghormati dan menghargai meski berbeda pilihan. Dalam suatu kontestasi, kalah menang itu merupakan hal yang wajar. Sepatutnya jika bisa memenangkan pilihan Gubernur ini diberikan selamat, akak tetapi jika kalah masih ada kesempatan untuk maju dalam pemilihan 5 tahun kedepan.

“Sekali lagi saya tegaskan, jangan gara – gara Pilkada kita berantakan dan saling menjatuhkan. Apapun pilihannya, haruslah tetap menjadi satu kesatuan yang utuh demi menjaga NKRI, ” pungkasnya. (mil/yan)