Acara tahunan yang jadi ajang pertemuan para perantau itu, berlangsung penuh keakraban. Diiringi musik kendang kempul dan aneka kuliner lokal, juga jadi ajang membangun solidaritas para perantau Banyuwangi yang hadir dari Sumatera, Sulawesi, Papua, hingga Jerman dan Amerika Serikat.

Solidaritas tersebut, terpancar pada spirit tandang bareng yang jadi komitmen para diaspora Banyuwangi. Tandang bareng merupakan aksioma bahasa Osing yang menggambarkan spirit kebersamaan, gotong royong dan kerjasama.

“Semangat tandang bareng ini adalah modal yang terus kita jaga. Tak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Tapi, harus kompak dan saling membantu. Berkat kerja sama kita semua, saat ini Banyuwangi terus menunjukkan tren pertumbuhan positif di tengah tantangan yang semakin kompleks,” kata Bupati Banyuwangi.

Beberapa capaian Banyuwangi, jelas Bupati Ipuk, adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. “Pertumbuhan Ekonomi kita pada tahun 2025 mencapai 5,65 persen. Lebih tinggi dari rata-rata Nasional (5,11 persen) dan Provinsi Jawa Timur (5,33 persen). Pendapatan Perkapita juga naik menjadi Rp 67,08 juta pada 2025. Tertinggi di kawasan Sekarkijang (Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang),” jelasnya.

Kemiskinan juga semakin menurun, dan saat ini hanya tinggal 6,13 persen (turun 0,41 persen dari tahun sebelumnya). Angka itu, lebih rendah dari kemiskinan tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Gini Rasio juga tersisa 0,29 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 3,94 persen.

“Capaian ini, bukan semata kerja kami. Tapi, atas doa, dukungan dan tandang bareng semua pihak. Termasuk juga para diaspora yang terus mengharumkan Banyuwangi,” ungkap Bupati Ipuk.

Baca juga :

Spirit tandang bareng tak hanya semata dari luar ke dalam. Namun, juga berlaku sebaliknya. Seperti halnya, yang diungkapkan oleh Nur Hidayat dari Ikawangi Sumatera Utara. Dirinya menceritakan kontribusi masyarakat Banyuwangi yang turut membantu warga Sumatera Utara, pasca bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.

“Atas bantuan dari warga Banyuwangi, kami bisa membuka puluhan sumur bor untuk akses air bersih bagi warga yang tinggal di Sibolga dan Aceh,” ungkap Nur Hidayat.

Spirit yang sama juga ditunjukkan oleh Wulan, seorang diaspora asal Kalibaru yang tinggal di Osaka, Jepang. Dirinya yang bekerja untuk kedutaan Indonesia di negeri Sakura tersebut, siap memfasilitasi warga Banyuwangi yang akan mengadu nasib di sana.

“Kami siap membantu, jika ada warga Banyuwangi yang ingin bekerja di Jepang. Melalui Program G to G (kerjasama antar pemerintah), sedang dibutuhkan banyak Nakes di Jepang,” ajak perempuan yang telah tinggal 30 tahun lamanya di Jepang.

Penasehat Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Pusat, Arief Yahya, menyampaikan bahwa seluruh diaspora dapat berkontribusi untuk membangun kampung halamannya dengan cara terbaik masing-masing. Untuk itu, perlu diketahui core utama prospek ekonomi Banyuwangi guna menjadi acuan dan wawasan para diaspora.

“Ada 3 core utama ekonomi Banyuwangi. Yang pertama, pariwisata. Semuanya bisa turut mempromosikan wisata Banyuwangi di tempat perantauan masing-masing. Jadilah duta terbaik Banyuwangi,” jelas Menteri Pariwisata Republik Indonesia 2014-2019.

Selain itu, potensi ekonomi Banyuwangi lainnya adalah blue economy dan hub penghubung antara Indonesia bagian barat dengan timur. “Seiring dengan koneksitas Tol Prosiwangi yang tidak dalam waktu lama akan tersambung sampai Banyuwangi, ini akan jadi hub ekonomi baru. Banyuwangi jadi gerbang masuk barang ke Indonesia Timur,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Dalam sambutannya, Sekda Budiar mengatakan bahwa memasuki tahun 2026, para wajib pajak mulai melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax DJP. Pajak sendiri merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional.

Ditambahkannya, hampir seluruh program strategis pemerintah, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, bertumpu pada kontribusi penerimaan pajak. “Oleh karena itu, kepatuhan pajak bukan semata kewajiban administratif, melainkan wujud nyata partisipasi kita dalam membangun bangsa dan daerah,” kata Sekda Budiar.

Baca juga :

Menurutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga menjadi teladan dalam menaati peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaporan SPT Tahunan. “Kepatuhan kita dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat serta mencerminkan integritas birokrasi yang kita bangun bersama,” jelas Sekda Budiar.

Sekda Budiar menegaskan bahwa kehadiran layanan Pojok Pajak ini merupakan langkah konkret untuk mempermudah proses pelaporan SPT, mempercepat layanan, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

“Di era digital saat ini, pelaporan SPT semakin mudah melalui sistem Coretax. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan literasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi, sehingga kewajiban dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel,” imbuhnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Budiar mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pendampingan kepada seluruh pegawai. “Semoga momentum ini memperkuat budaya tertib administrasi dan kepatuhan fiskal, sehingga pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan tepat waktu, lengkap dan benar,” tegasnya. (pro/gie)

Ajakan tersebut, disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib administrasi sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat bahwa kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Bunda Indah juga menjelaskan, batas akhir pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April.

Bunda Indah pun juga mengimbau, agar masyarakat tidak menunda pelaporan sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih tertib dan nyaman. “Pelaporan lebih awal juga membantu menghindari kendala teknis akibat tingginya akses menjelang tenggat waktu. Dengan perencanaan yang baik, kewajiban perpajakan dapat diselesaikan secara lebih mudah dan efisien,” kata Bunda Indah, Senin (23/02/2026) tadi.

Secara khusus, Bupati Indah menekankan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan. ASN diharapkan menjadi contoh dalam kepatuhan administrasi, termasuk dalam pelaporan pajak secara tepat waktu. “ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Idealnya, pada Januari hingga Februari pelaporan sudah selesai. Keteladanan akan membangun kepercayaan dan kesadaran bersama,” urainya.

Bunda Indah menambahkan bahwa dirinya telah lebih dahulu melaporkan SPT sebagai bentuk komitmen pribadi dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain keteladanan, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga mendorong peningkatan literasi perpajakan masyarakat. Edukasi mengenai fungsi pajak dan manfaatnya dinilai penting agar masyarakat memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi kontribusi nyata bagi kepentingan bersama.

Baca juga :

Bunda Indah menjelaskan, penerimaan pajak berperan dalam mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memberikan kemudahan dalam proses pelaporan. Saat ini, SPT dapat disampaikan secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Kemudahan digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus mendorong efisiensi dan transparansi dalam layanan perpajakan.

Bupati Lumajang menilai bahwa pemanfaatan layanan daring merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal informasi resmi yang tersedia apabila membutuhkan panduan atau pendampingan dalam proses pelaporan.

Melalui pendekatan edukasi, kemudahan layanan dan keteladanan aparatur, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap kesadaran pajak masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. “Ayo masyarakat Lumajang, kita taat pajak dan tertib melaporkan SPT. Pajak yang kita bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat budaya kepatuhan sekaligus membangun semangat gotong royong fiskal sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Pria yang akrab disapa Baihaqi, itu menyampaikan bahwa keberlanjutan event tersebut menjadi bukti konsistensi penyelenggara dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. “Event-event yang berkelanjutan dan setiap tahun diadakan akan berdampak semakin dikenal masyarakat, baik skala regional maupun nasional. Dampaknya luar biasa, tidak hanya untuk olahraga berkuda, tapi juga pertumbuhan ekonomi di Kota Malang,” ucap Baihaqi.

Menurutnya, olah raga berkuda di Kota Malang terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terbukti dari capaian prestasi Cabang Olahraga (Cabor) berkuda yang berhasil meraih hasil terbaik dalam Porprov IX Jawa Timur.

“Cabor ini adalah salah satu cabor unggulan di Kota Malang. Maka, kejuaraan berkuda ini akan kami masukkan sebagai kalender event tetap mulai tahun depan,” tambahnya.

Baca juga :

Baihaqi juga membuka peluang agar event berkuda ke depan dapat naik kelas ke level lebih tinggi. Hal itu dinilai dari sisi profesionalitas penyelenggaraan, venue, serta konsistensi pelaksanaan yang sudah dikenal di tingkat nasional.

“Ini sudah dinilai oleh tingkat nasional, sudah dikenal di puncak Joyogrand, ada venue untuk equestrian berkuda yang ada di Kota Malang,” katanya.

Lebih lanjut saat disinggung mengenai pembangunan arena pacuan khusus milik Pemkot Malang, Baihaqi mengakui masih belum ada rencana. Karena menurutnya, butuh lahan yang luas serta biaya pembangunan yang tinggi masih menjadi kendala.

“Kalau kemungkinan bisa saja, karena lahan di Kota Malang masih ada. Tapi untuk pacuan butuh lahan beberapa hektar dan biaya besar, sehingga kami belum mengarah ke situ,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa belum tersertifikasinya aset berdampak pada pemanfaatan aset bagi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Masih 51 persen yang belum tersertifikasi. Kami berharap, melalui rekomendasi dari Banggar, Pemkot Malang bisa memetakan secara tahunan berapa jumlah aset yang ditargetkan untuk diselesaikan,” ujar Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang, Senin (07/07/2025) tadi.

Baca juga :

Mia juga menambahkan, meski proses administrasi sertifikasi cukup kompleks, namun Pemkot Malang tetap perlu menyusun skema penyelesaian yang terencana dan terukur. “Tingkat kerumitannya bisa dibicarakan bersama. Tapi harus ada targetnya, agar progres penyelesaian bisa dipantau setiap tahun,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui bahwa proses sertifikasi aset memang membutuhkan waktu yang panjang. Selain kelengkapan dokumen, proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut menjadi faktor penghambat.

“Ya, memang masih banyak yang belum selesai. Karena proses sertifikasi ini panjang dan dokumennya harus lengkap. Setelah itu, dari pihak BPN juga butuh waktu. Tidak bisa langsung selesai. Kendala utamanya lebih ke menunggu proses di BPN, kadang bisa hampir setahun,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Salah satu poin penting yang disampaikan, yakni adanya kenaikan ambang batas omzet untuk kewajiban pajak usaha Makanan dan Minuman (Mamin). Dari yang sebelumnya Rp 5 juta menjadi Rp 15 juta perbulan.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dalam pembahasan Ranperda PDRD tersebut telah melalui proses panjang. Termasuk juga melibatkan banyak diskusi antara eksekutif dan legislatif.

“Alhamdulillah, prosesnya sudah berjalan baik dan sudah ada kesepakatan. Revisi ini hasil kolaborasi yang intens antara pansus DPRD dan kami di jajaran Pemkot,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menekankan, bahwa setiap tahun akan diterbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai tindak lanjut teknis dari Perda yang telah disepakati. “Detail implementasi dari Perda ini ada di Perwal. Itu yang nanti akan menjadi acuan tiap tahun,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Revisi Ranperda PDRD, Indra Permana, menyampaikan bahwa perubahan ambang batas kewajiban pajak untuk usaha kuliner didasarkan pada berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial. “Untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, kami sepakat menaikkan ambang batas dari Rp 5 juta menjadi Rp 15 juta. Ini angka yang realistis dan hasil diskusi panjang bersama pelaku UMKM, pengusaha, hingga para ahli,” kata Indra.

Dirinya juga menyebut, perubahan itu bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan keberlanjutan fiskal daerah. “Kami mengakomodir kepentingan masyarakat kecil, tapi di saat yang sama juga menjaga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap optimal,” ujarnya.

Meski ambang batas dinaikkan, DPRD bersama Pemkot Malang optimistis pendapatan daerah tidak akan menurun. Bahkan, diproyeksikan akan ada peningkatan PAD seiring dengan strategi pengawasan dan pemungutan yang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Kami percaya Bapenda memiliki strategi untuk memastikan PAD tetap tumbuh. Evaluasi terhadap ambang batas ini juga akan dilakukan secara berkala,” imbuh Indra. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, membuka sekaligus melepas para peserta di garis pemberangkatan didampingi Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi dan Ketua Kormi Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu sangat mengapresiasi animo masyarakat yang sangat tinggi, yang tampak dari tingkat partisipasinya.

“Jumlah peserta sempat kita batasi di angka 11.111. Namun karena ternyata pesertanya membludak, maka angkanya kita paskan di angka tersebut yang sesuai dengan HUT Kota Malang, yaitu ke-111,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu mengatakan, dengan melihat animo masyarakat yang sangat tinggi, Pemkot Malang pun rencananya akan mengkaji pelaksanaan kegiatan ini agar bisa menjadi event tahunan yang akan mendukung kampanye sport tourism di Kota Malang.

Harapannya, imbuh Wali Kota Wahyu, selain bisa berolahraga, masyarakat juga bisa berwisata dan menikmati keindahan Kota Malang. “Tentu kita akan jadikan agenda rutin tiap tahunnya, karena animonya luar biasa. Selain itu, ini bisa jadi kegiatan olah raga yang sekaligus bisa menikmati keindahan Kota Malang, sesuai dengan sport tourism yang selama ini digaungkan Kormi,” terangnya. (pro/mlg/sit)

“Diaspora Banyuwangi tahun ini akan kembali kami gelar. Ini bukan sekadar pelepas kangen para perantau, tetapi ini juga untuk terus menumbuhkan solidaritas serta semangat untuk membangun Banyuwangi lebih baik lagi,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (27/03/2025) tadi.   

Diaspora Banyuwangi, tambahnya, akan digelar mulai pukul 09.00. Acara ini akan dihadiri para Diaspora (perantau) asal Banyuwangi yang sedang mudik Lebaran ke Banyuwangi dari berbagai daerah dan bahkan luar negeri. Seperti Hongkong, Taiwan, Amerika, Rusia, Jerman, Australia dan masih banyak lainnya.

“Juga biasanya, kami akan bercengkerama dan silaturahim online dengan para Diaspora internasional yang kebetulan tidak sempat pulang ke Banyuwangi. Semacam tombo kangen buat mereka yang tentunya rindu kampung halaman,” tambah Bupati Ipuk.

Dijelaskan Bupati Ipuk, bahwa kegiatan Diaspora ini rutin digelar dan salah satu tujuannya adalah untuk membangun networking antar warga Banyuwangi di manapun berada. Dengan saling bertemu dan kenal, diharapkan Diaspora ini menjadi ajang sharing bagi para perantau asal Banyuwangi. Termasuk, diharapkan mereka bisa saling memotivasi antar para perantau, sekaligus memberikan masukan positif bagi Pemkab Banyuwangi.

Baca juga :

“Dengan saling bertemu, harapannya akan terjalin network. Yang punya usaha di Banyuwangi, bisa kenal dengan yang dari luar negeri. Sehingga, mungkin bisa menumbuhkan pasar usahanya dan bisa saling bantu serta dukung usaha sesama perantau. Kami berharap, pengalaman baik yang ada di rantau, bisa ditularkan di Banyuwangi,” ujar Bupati Ipuk.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, menambahkan bahwa Pemkab telah mengajak kepada para perantau yang di berbagai daerah se-Indonesia untuk hadir. Seperti diantaranya, dari Bogor, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Riau, Jogjakarta dan masih banyak lainnya.

“Wakil Bupati Sorong 2025-2030 yang merupakan putra daerah Banyuwangi, kemungkinan akan hadir. Bahkan dari luar negeri juga ada yang mengkonfirmasi bisa hadir. Misalnya dari Jepang, Jerman, Australia dan USA,” ujar Guntur.

Sekda Guntur juga memastikan, bahwa ajang temu kangen Diaspora tahun ini bakal seru karena seluruh pelaku acara merupakan para perantau sendiri. Mulai dari penerima tamu, penyaji tari hingga pembawa doa.

“Sengaja kita libatkan, agar mereka merasa memiliki acara ini. Jadi, bukan hanya sekadar tamu, tapi mereka lah pelaku acaranya,” imbuh Guntur. (kom/bwi/gie)

Kegiatan yang diselenggarakan di Lapangan Desa Poncokusumo ini, juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Anis Zaidah Sanusi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kabudayaan Kabupaten Malang. Termasuk, Ketua Kelompok Sadar Wisata Jawa Timur, Forkopimcam Poncokusumo, serta seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo.

“Mudah-mudahan bersih desa dalam rangka wujud rasa syukur ini, masyarakat Desa Poncokusumo semuanya diberikan kesehatan. Desa Poncokusumo ke depannya semakin maju sebagai desa wisata, serta sebagai Desa Traditional Culture Feast,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Bupati Malang menjelaskan, bahwa budaya dan tradisi masyarakat Desa Poncokusumo ini dapat terus dijaga. Festival makanan tradisional khas Desa Poncokusumo ini diharapkan ke depannya dapat menjadi khasanah kekayaan budaya.

Bupati Malang juga berpesan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, agar ke depannya Traditional Culture Feast ini dapat menjadi agenda tahunan. Sehingga, nanti bisa mendatangkan turis dari mancanegara.

Dalam pelaksanaan itu, Bupati Malang juga menyapa turis wisatawan dari luar negeri yang turut hadir untuk menyaksikan kemeriahan Poncokusumo Traditional Culture Feast. Bahkan, wisatawan luar negeri itupun juga menyampaikan kekagumannya pada kegiatan Poncokusumo Traditional Culture Feast, ingin mencoba semua makanan tradisional yang ada di event ini. Termasuk, memberikan apresiasinya terhadap keramahan masyarakat Desa Poncokusumo. (pro/gie)