“Secara administrasi, laporan pertanggungjawaban memang sudah diterima melalui rapat komisi dengan mitra kerja. Namun, secara pelaksanaan tentunya harus dipantau ke lokasi,” tegasnya, Rabu (28/06/2023) tadi.

Ditambahkan mantan Ketua DPRD ini, agar seperti catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga tetap segera ditindaklanjuti. “Semisal laporan anggaran 2022 sudah selesai, namun pekerjaannya ada kekurangan. Jadi, inilah maka yang harus segera ditindaklanjuti. Secara administrasi memang sudah selesai, tapi kita juga akan melakukan pengawasan secara riil kegiatan di lapangan,” imbuh Bukasan.

Baca juga:

Seperti yang dicontohkan olehnya, mengenai penyampaian bupati soal penanganan stunting dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Namun, di lapangan masih ditemukan pemberian PMT tidak begitu maksimal, karena hanya dilakukan saat ada kegiatan Posyandu.

“Ini penting, karena status gizi yang kurang dapat mempengaruhi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan Balita. Apabila Balita mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan dapat menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia,” tambahnya.

Di sisi lain untuk laporan dan semua pelaksanaan, kata Bukasan memang perlu diawasi bersama. Sehingga, agar tujuan baik dari program tersebut menjadi maksimal.

“Jangan-jangan hanya untuk laporan pada pimpinan saja dan pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, inilah yang harus kita awasi bersama,” ujarnya. (adi/sit)

Kasi Keswan dan Kesmavet DPKPP Kota Probolinggo, dr Vaiga Miriami, mengatakan bahwa saat Sidak pihaknya menemukan hewan yang masih belum memenuhi kriteria sebagai hewan kurban seperti belum cukup umur atau belum poel (pergantian gigi domba). Pihaknya juga menemukan, puluhan ekor hewan yang masih berpenyakit seperti sakit mata.

“Dari 78 hingga 80 pedagang, total sebanyak 2.483 ekor hewan kurban yang dijual, terdiri dari sapi 60 ekor, domba 2.345 ekor dan kambing 16 ekor. Dari pemeriksaan ini, 85 ekor hewan kurban diketahui terkena penyakit dengan didominasi sakit mata dan sudah mendapat penanganan dari tim dokter hewan,” ujarnya.

Baca juga :

Sedangkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ataupun Lumpy Skin Disease (LSD), tambahnya, tidak ditemukan pada hewan korban yang dijual. Pihaknya akan terus memastikan bahwa hewan yang dijual layak untuk dijadikan kurban dan layak untuk dikonsumsi.

Sementara itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Suegyantono, mengatakan bahwa Sidak tersebut dilakukan di tiga lokasi yang menjadi sampel pengecekan hewan kurban. Diawali di penjual hewan kurban yang ada di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Jati, penjual hewan kurban di Jalan Cokroaminoto, dan penjual hewan kurban di Pesantren Tahfidz Darul Hijrah Hidayatullah, Jalan Porong.

“Jadi pengecekan ini sebagai upaya serta untuk mengetahui syarat hewan kurban. Mulai dari tidak boleh cacat, tidak boleh berpenyakit, hingga harus poel. Sehingga calon pembeli hewan kurban ini merasa puas, dan memenuhi syarat hewan kurbannya,” ujar Wawan. (nun/pix/gie)

Dalam keterangannya, disampaikan bahwa setelah melakukan verifikasi berkas Bacaleg sebanyak 734 yang mendaftar, hanya 12 berkas yang memenuhi syarat. “Masih banyak yang belum memenuhi syarat. Seperti berkas ijazahnya hingga surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani. Kalau ijazah, itu seperti legalisirnya masih belum ada,” terangnya, Senin (26/06/2023) tadi.

Karenanya, dari sebanyak 722 berkas Bacaleg dari partai politik (Parpol) pihaknya kini masih menunggu proses perbaikan berkas. Pelaksanaan itu berlangsung sejak Senin (26/06/2023) hingga Minggu (09/07/2023) mendatang.

Baca Juga :

“Saat ini masih masa perbaikan berkas. Jadi, kami masih menunggu proses perbaikan berkas dari masing-masing partai,” jelasnya.

Aliwafa menambahkan, bahwa pihaknya tetap tegas dalam mengawal proses Pemilu. Apa bila ada beberapa berkas Bacaleg yang masih belum memenuhi syarat sampai tanggal masa perbaikan sudah usai, terpaksa tidak lolos verifikasi.

“Ya harus tepat waktu, karena sudah ada waktu perbaikan. Bahwa yang lolos verifikasi adalah bakal calon yang memenuhi syarat dan itu tidak memandang Bacaleg laki-laki atau perempuan,” paparnya. (nun/pix/sit)

“Sebenarnya, ini (wisuda, red) sudah biasa digelar dan biasanya dikemas dengan Haflatul Imtihan. Sesungguhnya, juga tidak ada aturan wisuda dilarang. Termasuk, di perguruan tinggi. Hanya saja, ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat kita,” kata Sahibuddin kepada Memontum.com, Senin (19/06/2023) tadi.

Baca juga :

Karenanya, ungkap Sahibuddin, kepada satuan pendidikan (lembaga, red) yang ingin melepas siswa-siswi kelas akhir, tidak perlu memaksakan untuk mengadakan wisuda. Tindak lanjutnya, dirinya juga akan berkoodinasi dengan instansi pendidikan di lingkungan Kabupaten Pamekasan.

“Tentunya, dalam beberapa hari terakhir ini akan marak wisuda. Kita perlu berkoordinasi dengan semua pihak untuk membahas ketentuan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau, kepada wali murid agar bertemu dengan komite sekolah di tempat anaknya belajar. Tujuannya, untuk membahas adanya wisuda yang akan diadakan agar tidak memberatkan para orang tua. “Tentunya para wali harus bertemu dahulu dengan komite. Mengingat, wali siswa ada yang mampu dan ada pula yang kurang mampu,” tambahnya. (azm/gie)

Ketua Umum PC PMII Probolinggo, Abu Rizal Hakim, mengatakan bahwa pihaknya akan kembali lagi turun jalan. Reaksi ini adalah buntut dari aksi pertama atau Kamis (15/06/2023) siang, dimana pihaknya tidak bertemu langsung dengan Wabup Timbul ataupun Sekda Ugas Irwanto.

“Kami akan datang lagi untuk aksi ke dua di Pemkab Probolinggo. Karena saat ini, Wabup sama Sekda tidak menemui kami saat demo. Kami akan demo yang kedua kalinya dan bagaimana sekiranya kita ditemui untuk menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Baca juga :

Hanya saja, kapan aksi susulan itu, dirinya masih belum mengagendakan. Hanya saja, aksi tersebut pasti dilakukan.

“Kita tunggu waktunya saja. Nanti kita akan mengajukan surat kepada pihak keamanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Kominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Cristian, mengatakan terima kasih banyak atas aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan tertib dan aman. Terkait dengan Wabup Timbul dan Sekda Ugas, itu tidak dapat menemui peserta unjuk rasa karena masih ada acara pemberangkatan haji di enam titik. “Wabup dan Pak Sekda saat ini masih sedang melepas calon jamaah haji Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi, menambahkan agar rencana aksi serupa dilakukan kembali dengan tetap menjaga ketertiban saat menyampaikan aspirasi. Sehingga, unjuk rasa bisa berjalan sebagaimana mestinya. (nun/pix/gie)